Bulan: Januari 2026

BANJAR – Usai meninjau wilayah terdampak banjir di Kabupaten Balangan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar, Kamis (8/1) siang, yang juga terdampak banjir.

Peninjauan ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya komitmen pemerintah memperkuat perlindungan sosial, merespons krisis secara cepat, serta memastikan penanganan bencana berjalan terpadu.

Di Kabupaten Banjar, Wapres mengunjungi posko pengungsian di halaman eks Puskesmas Kecamatan Sungai Tabuk. Wapres menyapa para pengungsi, berdialog dengan warga, serta mendengarkan langsung kondisi dan kebutuhan selama berada di tempat pengungsian.

Dalam kesempatan ini, Wapres juga menekankan pentingnya perlindungan maksimal bagi kelompok rentan dan memastikan layanan dasar tetap berjalan optimal.

“Warga yang mengungsi, terutama lansia, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan kaum disabilitas, harus benar-benar diperhatikan. Pastikan dapur umum menyediakan makanan tiga kali sehari dan posko kesehatan tetap aktif 24 jam,” tegas Wapres.

Selain itu, Wapres juga meminta agar ketersediaan obat – obatan, air bersih, sanitasi, serta fasilitas pendukung lainnya terus terjaga, untuk mencegah munculnya penyakit akibat banjir berkepanjangan.

Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat, atas arahan Presiden, untuk mempercepat penanganan darurat dan pemulihan wilayah terdampak.

“Rumah-rumah yang rusak akan diperbaiki oleh pemerintah. Untuk sementara Bapak-Ibu tetap di sini dulu, dan pemulihan akan kita percepat,” ujar Wapres.

Usai dari posko pengungsian, Wapres meninjau dapur umum untuk memastikan penyediaan makanan bagi pengungsi berjalan baik.

Rangkaian peninjauan dilanjutkan ke permukiman warga yang masih tergenang banjir. Dengan menggunakan perahu karet, Wapres melihat langsung kondisi rumah-rumah terdampak sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di lapangan.

Berdasarkan data sementara, banjir di Kabupaten Banjar berdampak pada 9 kecamatan dan 121 desa, dengan 23.133 rumah terdampak dan 13.732 rumah masih terendam. Jumlah warga terdampak mencapai 42.082 kepala keluarga atau 118.151 jiwa, termasuk ibu hamil, bayi, balita, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Usai menyelesaikan rangkaian kegiatan di Kabupaten Banjar, Wapres bertolak menuju Lanud Sjamsudin Noor untuk kembali ke Jakarta. (BiropersWapres-RIW/RH)

HULU SUNGAI UTARA – Sebagai upaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda, Bank Kalsel melalui kegiatan literasi keuangan, menyasar lingkungan pendidikan berbasis pesantren. Kali ini, Bank Kalsel berkolaborasi bersama Ketua DPRD Provinsi Kalsel, melakukan inklusi dan literasi di Pondok Pesantren Rasyidiah Khalidiyah (Rakha) Amuntai.

Kegiatan ini, dihadiri langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin; dengan didampingi Kepala Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Normal Islam Putra (NIPA) Rasyidiah Khalidiyah Amuntai, Alfianor, Abd Hasib Salim (Ketua STIQ) dan dihadiri 7 guru serta 140 santri serta santriwati yang turut ambil bagian dan mengikuti kegiatan dengan penuh antusias.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (8/1) ini, sangat meriah dan interaktif, mulai dari pemaparan materi literasi keuangan, pengenalan pentingnya menabung sejak dini, hingga sesi diskusi dan tanya jawab yang mendorong partisipasi aktif para santri dan santriwati, dalam memahami pengelolaan keuangan yang bijak dan bertanggung jawab.

Dalam literasi yang disampaikan kepada seluruh Santri dan Santriwati, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK sangat mengapresiasi langkah Bank Kalsel, yang secara konsisten menghadirkan edukasi keuangan langsung ke lingkungan pesantren.

“Literasi keuangan adalah fondasi penting dalam membentuk karakter generasi muda yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya mengapresiasi Bank Kalsel yang tidak hanya fokus pada aspek bisnis, tetapi juga hadir memberikan edukasi nyata bagi masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren,” ucap Supian.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, disela kegiatan juga menambahkan, bahwa inklusi dan literasi keuangan di lingkungan pesantren memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran finansial khususnya generasi muda sebagai penerus daerah.

“Santri dan santriwati merupakan generasi penerus daerah yang perlu dibekali pemahaman keuangan sejak dini. Melalui literasi ini, diharapkan mereka mampu mengelola keuangan secara bijak, memahami pentingnya menabung dan memanfaatkan produk Tabungan Simpel iB bagi pelajar, serta memanfaatkan layanan perbankan secara aman dan bertanggung jawab,” ungkap Fachrudin.

Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, Bank Kalsel juga melaksanakan pembukaan rekening Tabungan Simpel iB bagi 140 santri dan santriwati MAS NIPA Rasyidiah Khalidiyah Amuntai, yang secara simbolis diserahkan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK kepada MAS NIPA, Alfianor, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap penguatan budaya menabung sejak usia sekolah. (ADV-RIW/RH)

BANJAR – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan untuk meninjau langsung wilayah terdampak banjir di Kabupaten Balangan dan Banjar, Kamis (8/1).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan bencana di lapangan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

Wapres beserta rombongan terbatas bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 TNI AU. Setibanya di Pangkalan Udara TNI AU Syamsudin Noor, Banjarmasin, Wapres langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tabalong sebelum bergerak ke Kabupaten Balangan.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto, agar negara hadir secara nyata di tengah masyarakat, khususnya saat terjadi bencana.

“Hari ini saya ke Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk memastikan penanganan bencana di lapangan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Wapres.

Di Desa Juuh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Wapres meninjau langsung posko pengungsian, dapur umum, serta lokasi terdampak banjir.

Selain itu, Wapres juga melihat proses pembersihan lingkungan sekolah dasar yang sempat terdampak genangan air.

Wapres menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak – anak.

“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Ketersediaan fasilitas dasar, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terdampak harus benar – benar dijamin,” tegasnya.

Selain memastikan distribusi logistik dan layanan kesehatan, Wapres juga menaruh perhatian pada percepatan pemulihan fasilitas publik agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat segera kembali normal.

Usai dari Kabupaten Balangan, Wapres melanjutkan peninjauan ke Kabupaten Banjar, tepatnya di Kecamatan Sungai Tabuk. Di wilayah ini, Wapres kembali meninjau posko pengungsian, dapur umum, serta melihat langsung kondisi masyarakat terdampak banjir dan langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama unsur terkait.

“Pemerintah berkomitmen mengawal penanganan pascabencana tidak hanya pada masa tanggap darurat, tetapi hingga pemulihan berjalan menyeluruh, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas secara aman dan normal,” kata Wapres.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wapres turut didampingi Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsdya TNI Mohammad Syafii, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad, Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, Staf Khusus Wakil Presiden Achmad Adhitya, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel. (Sekretariat Wapres-SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Di tengah pesatnya arus informasi dan meningkatnya interaksi masyarakat di media sosial, ruang digital kini menjadi salah satu faktor penentu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menyikapi tantangan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat strategi pengelolaan ruang digital serta berkomitmen mengoptimalkan ruang digital guna mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas).

Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim menegaskan, bahwa media sosial saat ini telah menjadi arena utama interaksi publik yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas sosial dan persepsi masyarakat. Konten negatif yang tidak dikelola dengan baik dinilai berpotensi memicu disinformasi dan perpecahan sosial.

“Ruang media sosial kini menjadi arena utama interaksi publik yang berpengaruh signifikan terhadap stabilitas sosial, persepsi publik, dan keamanan nasional,” ujar Muslim saat memaparkan materi pada kegiatan FGD Strategi Optimalisasi Untuk Menjaga Ruang Media bersama Polda Kalsel, Kamis (8/1).

Ia juga memaparkan, berdasarkan data penanganan konten negatif periode 2024–2025, tercatat lebih dari 3 juta konten telah ditangani, dengan dominasi konten perjudian dan pornografi. Kondisi tersebut mendorong Diskominfo Kalsel untuk menerapkan prinsip komunikasi publik Verify, Clarify, dan Respond, agar informasi yang benar dapat diterima masyarakat lebih cepat dibandingkan penyebaran hoaks.

Sebagai langkah konkret, Diskominfo Kalsel berencana membentuk Rapid Response Social Media Unit yang akan bekerja selama 24 jam penuh (24/7) dan berkolaborasi dengan Humas Polda Kalsel. Unit ini diharapkan mampu merespons isu-isu digital secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Selain itu, penguatan literasi digital juga terus digencarkan melalui empat pilar utama, yakni Digital Skill, Digital Culture, Digital Ethics, dan Digital Safety, guna membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab masyarakat dalam bermedia digital.

“Strategi optimalisasi digital yang terencana dan berbasis data sangat krusial untuk menjaga media sosial sebagai ruang publik yang sehat dan aman, sehingga dapat mendukung kerja Polda Kalsel dalam menjaga sitkamtibmas,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengajak masyarakat untuk menerapkan etika Saring Sebelum Sharing, dengan memastikan kebenaran serta kemanfaatan informasi sebelum disebarluaskan.

“Melalui kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan komunitas digital, diharapkan Kalimantan Selatan mampu mewujudkan ruang digital yang kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 3 Subregional Kalimantan, mencatatkan kinerja positif selama penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Berdasarkan data enumpang di wilayah Subregional Kalimantan, total penumpang yang dilayani mencapai 63.950 orang, atau mengalami kenaikan sebesar 1,05% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi kinerja tersebut berasal dari sejumlah pelabuhan di wilayah Subregional Kalimantan.

Pelabuhan Batulicin melayani 7.220 penumpang dan bertumbuh 7,92% dibanding periode tahun sebelumnya. Pelabuhan Trisakti mencatat 23.161 penumpang dan bertumbuh 14,44%, sementara Pelabuhan Kotabaru melayani 2.981 penumpang dan bertumbuh 19% dibanding periode sebelumnya.

Selain itu, Pelabuhan Sampit melayani 7.464 penumpang, dan Pelabuhan Kumai melayani 23.124 penumpang selama periode Angkutan Nataru 2025/2026.

Secara umum, kinerja angkutan penumpang selama masa Nataru 2025/2026 di wilayah Subregional Kalimantan, menunjukkan tren yang positif dan terkendali.

Capaian ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat, aparat keamanan, pemerintah daerah, operator pelayaran, penyedia jasa transportasi, serta para pemangku kepentingan lainnya yang turut berperan aktif dalam menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan arus penumpang selama periode libur akhir tahun.

Suprayogi Sumarkan, Junior Manager Umum dan Humas Subregional Kalimantan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

“Capaian ini merupakan hasil dari kesiapan operasional serta kolaborasi lintas sektor yang terus kami perkuat. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah bersinergi mendukung kelancaran arus Angkutan Nataru. Pelindo Regional 3 Subregional Kalimantan berkomitmen untuk terus menjaga kualitas layanan kepelabuhanan yang aman, tertib, dan berkelanjutan bagi seluruh pengguna jasa,” ujar Suprayogi, dalam rilisnya Kamis (8/1).

Lebih lanjut, penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026 ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Pelindo Regional 3 Subregional Kalimantan dalam mempersiapkan agenda angkutan berikutnya, khususnya Angkutan Lebaran yang secara historis memiliki tingkat pergerakan penumpang lebih tinggi.

Pelindo Regional 3 Subregional Kalimantan akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan layanan kepelabuhanan yang andal, aman, dan nyaman, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta pertumbuhan sektor transportasi laut nasional. (Pelindo-RIW/RH)

BANJARMASIN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng), mencatat peningkatan aktivasi akun Coretax dan pembuatan Kode Otorisasi Wajib Pajak. Hingga Senin (5/1) total sebanyak 229.540 Wajib Pajak telah mengaktifkan akun Coretax, dengan rincian sebanyak 85.929 Wajib Pajak di Kalimantan Tengah dan sebanyak 143.611 Wajib Pajak di Kalimantan Selatan.

Jumlah total Wajib Pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax tersebut setara dengan 53 persen dari total 432.347 Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024.

Sementara itu, jumlah Wajib Pajak yang telah melakukan pembuatan Kode Otorisasi pada akun Coretax mencapai 183.809 Wajib Pajak atau setara dengan 46 persen. Capaian ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kemudahan akses dan kualitas layanan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital.

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak yang dirancang untuk mengintegrasikan layanan perpajakan secara digital, aman, dan efisien. Aktivasi akun Coretax dan pembuatan Kode Otorisasi merupakan tahapan awal yang diperlukan sebelum Wajib Pajak memanfaatkan layanan perpajakan melalui sistem tersebut.

Kepala Kantor Wilayah DJP Kalselteng, Syamsinar, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kanwil DJP Kalselteng atas konsistensi pelaksanaan edukasi dan pendampingan kepada Wajib Pajak, serta kepada Wajib Pajak yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung transformasi layanan perpajakan digital.

“Capaian aktivasi akun Coretax dan pembuatan Kode Otorisasi ini menunjukkan bahwa transformasi layanan perpajakan digital di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah berjalan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Syamsinar, dalam siaran persnya Kamis (8/1).

Lebih lanjut, Syamsinar menegaskan, bahwa seluruh proses aktivasi akun Coretax dan pembuatan Kode Otorisasi tidak dipungut biaya. Ia mengimbau Wajib Pajak untuk melakukan proses tersebut secara mandiri atau melalui pendampingan resmi Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam kesempatan yang sama, Kanwil DJP Kalselteng juga mengingatkan Wajib Pajak untuk waspada terhadap praktik penipuan dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo yang mengatasnamakan DJP atau pihak lain yang meminta sejumlah biaya tertentu. Wajib Pajak diminta untuk tidak memberikan data pribadi, kata sandi, maupun Kode Otorisasi kepada pihak mana pun yang tidak resmi.

Ke depan, Kanwil DJP Kalselteng akan terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan asistensi kepada Wajib Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta kanal digital resmi, agar seluruh Wajib Pajak dapat memanfaatkan layanan perpajakan digital secara optimal dan aman. (DJPKalselteng-RIW/RH)

BANJARMASIN – Sendratasik Berkarya, merupakan sebuah label dari luaran output mata kuliah pagelaran seni, untuk mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan Universitas Lambung Mangkurat.

Pada gelaran ke-15, Sendratasik Berkarya tahun ini, mengangkat kisah “Sang Ratu”, menceritakan perasaan hati dan kondisi psikologis perempuan, dalam hal ini Memakai idiom seorang Ratu Zaleha dalam menghadapi ketakutan dan kondisi kekhawatiran pasca beliau diasingkan di Bogor.

Kisah Sang Ratu, mencoba mensingkronkan antara konflik sejarah, kondisi masa lalu dan masa kini yang dikemas dalam sebuah sajian pertunjukan gabungan dari seni tari, musik, teater dan seni pertunjukan lainnya.

Sendratasik Berkarya kali ini, diperankan Raisa Hafizatil Azkia sebagai tokoh utama, dengan sutradara, Muhammad Azmi Arief, dan Pimpro, Abdullah Samad Ilham.

Sementara penata tari, Maila Bilqies, Linda Agustina, dan Cita Bunga Lestari. Penata Musik, Rizki Fathurrahman dan Julianus Pratama.

Pimpro, Muhammad Azmi Arief mengatakan, Sendratasik Berkarya lahir dari tangan-tangan tulus mahasiswa jurusan seni pertunjukan.

“Dengan semangat manuntung sapadangsanakan, dan berpegang pada nilai pendidikan, Sendratasik Berkarya berusaha memperkuat dan menjaga ekosistem seni guna mempertahankan identitas budaya Banua,” ujarnya.

Didukung Muhammad Hidayatullah, PT. Adaro Indonesia, anggota DPRD Kalsel, Taufik Rahman, toko Cat Azka Fina Banjarmasin, Azza Event Organizer dan Gekrafs Kota Banjarmasin ini, disiapkan selama kurang lebih 4 bulan.

“Agustus sudah dimulai pembentukan panitia, riset, penyebaran proposal, proses kreatif, proses latihan dan pementasan,” tambahnya.

Sendratasik Berkarya 15 “Sang Ratu” ini, resmi dipertunjukkan pada (3/1) di Gedung Balairung Sari Taman Budaya Banjarmasin. (ADV-RIW/RH)

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan rapat finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pangan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, bertempat di ruang Komisi II DPRD Provinsi Banjarmasin, Rabu (7/1).

Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Jahrian menyampaikan, bahwa rapat tersebut merupakan tahapan penting sebelum Raperda Penyelenggaraan Pangan dilanjutkan ke proses selanjutnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, Raperda ini disusun sebagai bentuk komitmen DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat peran pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

“Raperda Penyelenggaraan Pangan ini pada prinsipnya telah dirampungkan dan diharapkan menjadi payung hukum dalam menjamin ketersediaan serta keamanan pangan bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Jahrian mengatakan, regulasi tersebut juga mengatur pengelolaan sumber daya pangan daerah yang lebih tertata dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan. Menurutnya, persoalan lingkungan seperti banjir yang berdampak langsung terhadap masyarakat perlu menjadi perhatian bersama.

“Kami tekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat wilayah, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kawasan permukiman sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” harapnya

Dengan dirampungkannya Raperda ini, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap regulasi tersebut dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan untuk mendukung ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar rapat kerja evaluasi penanganan ketahanan pangan, menyusul banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalsel.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kalsel Lantai 4 Banjarmasin, bersama mitra kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pada Rabu (7/1)

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhamad Yani Helmi menyampaikan, bahwa berdasarkan hasil evaluasi bersama, kondisi ketahanan pangan di Kalimantan Selatan saat ini masih dalam keadaan aman.

Ia mengungkapkan, sektor pertanian khususnya komoditas padi masih mengalami surplus, demikian pula pada sektor peternakan unggas. Ketersediaan pangan di pasar saat ini cukup tersedia.

“Sesuai arahan Gubernur, dinas terkait telah membantu masyarakat terdampak banjir, terutama di wilayah Martapura dan sekitarnya. Kami dari DPRD juga turut terlibat membantu masyarakat,” ujarnya.

Disampaikan Yani Helmi, banjir yang dipicu curah hujan tinggi dan fenomena rob tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan pangan, khususnya di wilayah terdampak langsung. Oleh karena itu, penanganan banjir ke depan tidak dapat dilakukan secara parsial.

“Kami Komisi II DPRD Kalsel berencana menggandeng Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III untuk mengevaluasi kondisi sungai dan anak sungai di Kalsel, khususnya Sungai Martapura, agar dapat dilakukan normalisasi secara menyeluruh,”
ungkapnya

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan,
penanganan banjir harus dari hulu sampai ke hilir. Jika hanya sebatas penyaluran bantuan, persoalan banjir tidak akan selesai. Reboisasi hutan dan normalisasi sungai menjadi langkah yang harus berjalan beriringan.

Rapat kerja ini diikuti mitra kerja Komisi II DPRD Kalsel, antara lain Bappeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perdagangan, serta Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)