Bulan: Januari 2026

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun 2025, sekaligus Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2026, pada Jumat (2/1). Kegiatan dirangkai penyerahan BK Award sekaligus hasil reses masing-masing anggota dewan Kalsel, melalui perwakilan fraksi-fraksi.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyampaikan, rapat paripurna ini menjadi momentum evaluasi kinerja DPRD sepanjang tahun 2025, sekaligus menandai dimulainya kembali agenda kerja dewan pada tahun sidang 2026. Khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Pergantian masa sidang itu berlangsung khidmat, namun tetap sarat makna evaluasi dan harapan,” ucapnya Jumat (2/1)

Disampaikan Supian HK, pihaknya juga memberikan penghargaan berupa BK Award. Penghargaan ini menjadi simbol apresiasi terhadap anggota dewan yang dinilai konsisten menjaga integritas, etika, serta marwah lembaga perwakilan rakyat.

“BK Award ini menjadi pengingat bahwa kerja politik tidak hanya diukur dari produktivitas kebijakan, tetapi juga dari sikap dan keteladanan,” jelasnya

Supian HK berharap, dengan dibukanya Masa Sidang I Tahun 2026, DPRD Provinsi Kalsel diharapkan melangkah dengan semangat baru, lebih responsif, berintegritas, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Banua.

“Kinerja dan kontribusi yang menonjol 2026 nantinya, harus mampu dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, serta wewenang sebagai anggota DPRD,” tutup Supian

Adapun tujuh anggota DPRD Kalsel yang mendapatkan penghargaan BK Award yaitu, Athaillah Hasbi, Rahimullah, Firman Yusi, Ilham Noor, Habib Hamid Bahasyim, Dirham Zain, serta Halida Novia Sari. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menjadi bagian dari harapan dan perjalanan para pengguna jasa melalui transportasi udara sepanjang tahun 2025.

Selama tahun 2025, Bandara Internasional Syamsudin Noor telah mengantarkan 3.084.852 penumpang melalui 27.221 penerbangan. Rapor jumlah penerbangan sepanjang tahun 2025 meningkat sebanyak 1,4% dibanding periode sebelumnya dengan 26.852 penerbangan.

Selain itu, sektor kargo juga mengalami pertumbuhan dari 33.060.708 kg menjadi 34.867.371 kg atau persentase sebesar 5,5%.

“Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan para pengguna jasa kepada InJourney Airports sepanjang tahun 2025. Ribuan perjalanan dari jutaan penumpang menjadi semangat kami untuk senantiasa berupaya memberikan pelayanan dengan mengedepankan customer experience”, jelas General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Stephanus Millyas Wardana.

Menandai momentum pergantian tahun 2025 ke 2026, InJourney Airports memberikan kado dari hati untuk para penumpang dan awak kabin penerbangan terakhir tahun 2025, dan penerbangan pertama tahun 2026.

Suvenir dan kain sasirangan khas Kalimantan Selatan menjadi wujud dari keramahtamahan Bumi Lambung Mangkurat menyambut dan mengantarkan para pelancong.

Momentum pergantian tahun ini dimaknai mendalam oleh manajemen InJourney Airports, sebagai waktu untuk melakukan refleksi atas hal-hal yang telah terjadi sepanjang perjalanan tahun 2025, sekaligus mengajak para pengguna jasa untuk melakukan moment of silence sebagai wujud empati dan solidaritas kepada saudara-saudara di tanah air yang terkena bencana di penghujung tahun.

“Pada pergantian tahun ini, kami ingin mengajak para pengguna jasa untuk turut serta mendoakan saudara kita yang saat ini tengah menghadapi kondisi yang sulit di sejumlah wilayah di tanah air. Semoga di tahun 2026 kondisi akan menjadi lebih baik dan kita dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman”, tutup Millyas. (AngkasaPura-RIW/RH)

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk kembali menegaskan posisinya sebagai mitra strategis layanan haji nasional. Bank syariah pertama di Indonesia ini, memborong tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Hajj Banking Award BPKH 2025, yang diselenggarakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta, belum lama ini.

Dalam ajang tersebut, Bank Muamalat meraih penghargaan The Best of Hajj Registration and AUM Contribution Bank 2025, dan The Best of Young Hajj Pilgrims Registration Bank 2025.

Selain itu, Bank Muamalat juga memperoleh Appreciation for Strategic Partner for Digital Hajj Services in BPKH Apps 2025, atas kontribusinya dalam penguatan layanan haji berbasis digital.

Direktur Bank Muamalat, Ricky Rikardo Mulyadi mengatakan, pencapaian tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Bank Muamalat sebagai pionir perbankan syariah yang memiliki ikatan historis kuat dengan jemaah haji Indonesia.

“Sebagai bank yang berdiri berkat dukungan jemaah haji, mengembangkan ekosistem haji di Tanah Air merupakan kewajiban bagi Bank Muamalat. Apresiasi ini menegaskan bahwa fokus kami pada ekosistem haji dan umrah berada di jalur yang tepat,” ujar Ricky.

Ricky menambahkan, Bank Muamalat terus menghadirkan solusi menyeluruh untuk memudahkan jemaah haji, sekaligus mendukung berbagai program dan layanan haji yang sejalan dengan visi dan misi BPKH.

Dalam mendukung segmen haji, Bank Muamalat aktif mendorong pertumbuhan tabungan haji melalui kampanye #RinduHaji, yang selaras dengan program Haji Muda BPKH.

Program ini ditujukan untuk mendorong generasi muda muslim merencanakan biaya ibadah haji sejak dini, sekaligus mendapatkan apresiasi atau hadiah langsung. (RIW/RH)

BANJARBARU – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sejak Agustus hingga akhir Desember 2025, terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil mengungkapkan, bahwa kebijakan pemutihan pajak berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak hingga 12 persen.

Sebelum program ini berjalan, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor berada di kisaran 50 persen. Namun setelah pemutihan diberlakukan, angka tersebut meningkat menjadi 62 persen.

“Program pemutihan pajak ini memberikan ruang bagi masyarakat yang selama ini menunggak pajak untuk kembali patuh. Dari evaluasi kami, tingkat kepatuhan meningkat cukup signifikan, sekitar 12 persen, dan ini menjadi capaian yang sangat positif,” ujar Subhan dalam keterangan pers akhir tahun dikantornya, Rabu (31/12).

Selain meningkatkan kepatuhan, Subhan menyebut, program pemutihan pajak juga berdampak langsung terhadap realisasi penerimaan daerah. Dari target perubahan penerimaan PKB sebesar Rp600 miliar pada tahun 2025, realisasi hingga akhir Desember tercatat mencapai lebih dari Rp606 miliar, atau sekitar 101 persen lebih dari target yang ditetapkan.

“Alhamdulillah, sektor PKB mampu melampaui target. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga efektif dalam memperkuat penerimaan daerah,” lanjut Subhan.

Menurut Subhan, kebijakan pemutihan memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang menunggak pajak selama bertahun-tahun. Dengan adanya pembebasan denda dan keringanan pembayaran, masyarakat terdorong untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya dan kembali tercatat sebagai wajib pajak aktif.

Lebih lanjut, Subhan menegaskan, bahwa keberhasilan program ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam merumuskan kebijakan perpajakan ke depan.

Ia memastikan bahwa pada tahun berikutnya, pemutihan pajak tidak lagi diterapkan, melainkan akan digantikan dengan skema pemberian reward atau penghargaan bagi wajib pajak yang taat.

“Ke depan, fokus kita bukan lagi pemutihan, tetapi memberikan apresiasi kepada masyarakat yang disiplin membayar pajak. Bentuknya bisa berupa undian atau penghargaan tertentu, agar kepatuhan ini bisa terus terjaga secara berkelanjutan,” sahut Subhan.

Subhan optimis, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah, target penerimaan PKB pada tahun 2026 dapat disesuaikan dan ditingkatkan.

Ia juga menegaskan komitmen Bapenda Kalsel, untuk terus menghadirkan inovasi layanan perpajakan yang mudah, transparan, dan akuntabel.

“Pajak adalah tulang punggung pembangunan daerah. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Subhan. (MRF/RIW/RH)