Bulan: Januari 2026

BANJARBARU – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf menegaskan, bahwa program Sekolah Rakyat tidak dibuka untuk pendaftaran umum, dan hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Penegasan tersebut disampaikan Mensos usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto, meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1).

Saifullah Yusuf mengingatkan masyarakat yang tergolong mampu, agar tidak memanfaatkan program Sekolah Rakyat, termasuk dengan mencoba menitipkan anggota keluarganya.

“Yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang benar-benar layak sesuai kriteria. Tidak boleh ada praktik suap, sogok – menyogok, maupun titipan dalam proses seleksi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program afirmasi negara yang dirancang khusus untuk membuka akses pendidikan bagi anak – anak dari keluarga paling tidak mampu. Karena itu, program ini tidak boleh disalahgunakan oleh pihak yang sebenarnya tidak berhak.

“Jika pengawasan longgar, tujuan utama program ini bisa melenceng. Oleh karena itu, saya mengingatkan masyarakat yang mampu, agar tidak memanfaatkan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mensos menyampaikan, bahwa proses seleksi siswa Sekolah Rakyat tidak melalui mekanisme pendaftaran terbuka. Seleksi dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Proses seleksi dimulai dari data DTSEN yang dikelola oleh BPS,” jelas mantan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut.

Dari data itu, pendamping Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta pemerintah desa atau kelurahan akan melakukan verifikasi langsung ke rumah calon siswa.

“Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan keluarga calon siswa benar-benar memenuhi kriteria sebagai keluarga paling tidak mampu,” tambahnya.

Setelah dinyatakan layak, data calon siswa kemudian diajukan kepada bupati, wali kota, atau gubernur untuk mendapatkan pengesahan.

Mensos juga menegaskan, bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menitipkan siswa dalam program tersebut, karena seluruh proses seleksi dilakukan secara berlapis dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Yang menandatangani pengesahan adalah kepala daerah. Jika terjadi kesalahan, tentu dapat dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.

Selain berbasis data BPS, proses seleksi Sekolah Rakyat juga melibatkan tahapan wawancara, verifikasi lapangan, serta pengecekan kondisi sosial ekonomi keluarga calon siswa.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029, dengan total sasaran mencapai 500 ribu siswa dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah pusat menargetkan revitalisasi sekitar 71 ribu satuan pendidikan pada tahun 2026. Program ini diprioritaskan bagi sekolah yang berada di wilayah terdampak bencana, serta sekolah dengan kondisi fisik rusak berat yang membutuhkan penanganan segera.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan, perluasan target revitalisasi pada 2026 merupakan kelanjutan dari capaian program tahun sebelumnya. Pada 2025, dari total 16.171 satuan pendidikan yang direvitalisasi dengan anggaran Rp16,9 triliun, realisasi telah melampaui 90 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Januari 2026.

Menurut Abdul Mu’ti, pola swakelola menjadi kunci efisiensi pelaksanaan program. Dengan skema tersebut, anggaran yang semula dirancang hanya untuk 10.440 satuan pendidikan, mampu menjangkau lebih dari 16 ribu sekolah. Selain efisien, program ini juga dinilai lebih efektif, akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal.

Pada 2026, pemerintah pusat telah mengamankan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk revitalisasi sekitar 11.700 satuan pendidikan. Jumlah tersebut berpotensi bertambah signifikan seiring adanya tambahan anggaran, sehingga total target revitalisasi secara nasional mencapai sekitar 71 ribu satuan pendidikan.

“Prioritasnya jelas, sekolah-sekolah yang berada di daerah bencana dan sekolah dengan kondisi fisik rusak berat,” kata Abdul Mu’ti, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1).

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong agar sekolah-sekolah terdampak banjir, masuk dalam prioritas revitalisasi 2026.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel Galuh Tantri Narindra mengatakan, pihaknya telah mengajukan tambahan usulan berdasarkan hasil pendataan pascabencana.

Berdasarkan laporan sementara dari sekolah, jumlah satuan pendidikan yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan mencapai 926 sekolah, dan terus diperbarui menjadi 986 sekolah secara real-time.

Pendataan dilakukan berbasis data lapangan berupa foto dan luasan area terdampak yang dikirimkan masing – masing sekolah.

Galuh Tantri menyebut, estimasi awal kebutuhan anggaran untuk penanganan sekolah terdampak banjir tersebut mencapai sekitar Rp319 miliar. Namun, penetapan prioritas akhir masih menunggu verifikasi lapangan setelah kondisi banjir memungkinkan.

“Nanti setelah banjir surut, kami akan turun ke lapangan untuk melihat tingkat kerusakan secara langsung. Dari situ akan ditentukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerusakan,” ujarnya.

Selain sekolah terdampak bencana, Kalimantan Selatan juga masih menghadapi kebutuhan perbaikan sarana pendidikan secara umum.

Berdasarkan database yang telah disusun, kebutuhan anggaran perbaikan fisik sekolah di tingkat provinsi diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun.

“Bagaimanapun pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi itu tidak bisa berjalan sendiri dan kita sangat menyambut baik apa yang didukung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, sehingga nanti kita coba bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan khususnya untuk sarana prasarana pendidikan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menyalurkan bantuan keuangan bagi seluruh desa, pada tahun 2026. Bantuan ini merupakan komitmen Pemprov Kalsel, memperkuat pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa agar semakin mandiri, dan berdaya saing.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto menyampaikan, bahwa bantuan dana desa diberikan secara merata kepada seluruh desa di Kalsel pada tahun anggaran 2026.

Setiap desa akan menerima bantuan keuangan sebesar Rp10 juta, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program prioritas desa.

Menurut Iwan, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban keuangan desa dalam membiayai kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelayanan kepada warga desa.

“Bantuan keuangan ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap desa. Kami berharap desa – desa di Kalsel dapat memanfaatkan dana ini sebaik mungkin untuk program prioritas, sehingga pembangunan desa bisa berjalan lebih optimal,” ucap Iwan, saat ditemui dikantornya, Selasa (13/1) siang.

Pada tahun sebelumnya, yaitu 2025, Pemprov Kalsel juga telah menyalurkan bantuan dana desa dengan nilai sebesar Rp15 juta per desa. Namun pada tahun 2026 ini, jumlah bantuan menjadi Rp10 juta per desa. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran, tanpa mengurangi komitmen pemerintah terhadap pembangunan desa.

“Memang terjadi penyesuaian nilai bantuan dari Rp15 juta pada 2025 menjadi Rp10 juta di tahun 2026. Hal ini karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Namun, kami pastikan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung desa tetap kuat,” lanjut Iwan.

Iwan juga menegaskan, bahwa dengan adanya bantuan keuangan dari Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, desa – desa diharapkan dapat semakin mandiri, menggali potensi wilayahnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan dukungan bantuan dari pemerintah provinsi, kami ingin desa tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu mengembangkan potensinya sendiri. Harapan akhirnya tentu saja peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kalimantan Selatan,” tutup Iwan. (MRF/RIW/RH)

JAWA BARAT – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus menunjukkan komitmennya, mendukung pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di berbagai cabang olahraga.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah kunjungan kerja dan kaji banding ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Barat, daerah yang sukses mencatatkan hattrick juara umum Pekan Olahraga Nasional (PON).

Kunjungan yang berlangsung pada Senin (12/1) ini, dilaksanakan di Kawasan Sport Jabar Arcamanik serta unit Pengelolaan PPID Dispora Jawa Barat, yang menjadi ruang diskusi strategis terkait pola pembinaan atlet, sistem pendanaan, hingga penguatan program olahraga berprestasi.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, dr. M. Yadi Mahendra Muhyin menyampaikan, bahwa Jawa Barat menjadi contoh nyata keberhasilan pembinaan olahraga yang terstruktur dan berkelanjutan.

Hasil sharing dengan Dispora Jawa Barat mengenai pembinaan atlet, pendanaan, hingga program-program unggulan bagi atlet berprestasi.

“Jawa Barat sudah membuktikan keberhasilannya dengan hattrick juara umum PON,” ungkapnya.

Mahendra menilai, kunci keberhasilan Jawa Barat terletak pada kolaborasi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, meski di tengah keterbatasan anggaran. Selain itu, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur olahraga juga menjadi faktor penting dalam mencetak prestasi.

“Semua kabupaten/kota di Jawa Barat mendukung dan berkolaborasi. Walaupun dana yang tersedia terbatas, prestasi atlet tetap bisa dimaksimalkan. Ini menjadi pelajaran berharga bagi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Mahendra berharap, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar memberikan perhatian serius terhadap pembinaan atlet di seluruh cabang olahraga. Ia optimis, dengan pola pembinaan yang tepat dan berkelanjutan, Kalsel mampu melahirkan atlet yang dapat bersaing di level lokal, nasional, hingga internasional.

“Ke depan sejalan dengan visi dan misi Gubernur, yaitu olahraga harus terus kita tingkatkan agar prestasi Kalimantan Selatan semakin membanggakan,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dispora Jawa Barat, Gilang Sailendra, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel beserta jajaran Dispora Provinsi Kalimantan Selatan. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan Jawa Barat juga ditopang mekanisme penjaringan atlet yang ketat,, serta faktor demografis.

“Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, tentu peluang mendapatkan bibit atlet berprestasi lebih besar. Secara tidak langsung juga ada gengsi, masa dari 50 juta penduduk tidak ada atlet berprestasi. Alhamdulillah, kami sudah tiga kali berturut-turut menjadi juara umum PON,” ujar Gilang.

Meski demikian, Gilang mengakui bahwa Jawa Barat juga menghadapi tantangan, khususnya dalam hal ketersediaan anggaran pembinaan dan pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi.

“Di satu sisi kami dituntut meraih prestasi, di sisi lain kami juga harus memikirkan keterbatasan anggaran. Namun, kami tetap berupaya maksimal agar atlet terus berprestasi dengan menjunjung tinggi sportivitas dan disiplin,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAWA TIMUR – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Yani Helmi, menekankan pentingnya kebijakan pajak daerah yang berpihak kepada masyarakat, serta didukung pelayanan yang mudah diakses.

Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja dan diskusi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, Senin (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, Yani Helmi menyoroti strategi penguatan pemungutan pajak daerah melalui optimalisasi titik-titik layanan pembayaran, agar semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Menurutnya, kebijakan pajak tidak boleh menjadi beban, melainkan harus mampu mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah pemberian diskon pajak kendaraan bermotor yang telah diterapkan sejak 2021 hingga 2025.

“Program diskon pajak kendaraan bermotor terbukti membantu meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kami berharap kebijakan ini dapat terus dilanjutkan,” ujarnya.

Yani Helmi menyampaikan, kesamaan kebijakan antara Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, terkait tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 1,2 persen untuk kendaraan tangan pertama. Ke depan, Komisi II DPRD Kalsel berkomitmen, mendorong penerapan bagi hasil pajak sebesar 5 persen, untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran pajak di daerah.

“Pajak jangan sampai memberatkan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, hasil pajak justru harus kembali dalam bentuk pelayanan yang lebih baik,” tambahnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Umar Sadik, menekankan bahwa inovasi pelayanan menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak.

“Pelayanan yang mudah, dekat dengan masyarakat, dan berbasis inovasi akan mendorong warga membayar pajak tanpa merasa terbebani,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Administrasi dan Pelayanan Bapenda Jawa Timur, Rizal W. Putranto, memaparkan berbagai inovasi layanan yang telah diterapkan di Jawa Timur. Saat ini, Bapenda Jatim menyediakan 13 jenis layanan pembayaran pajak, di antaranya Samsat On The Spot, Samsat Jujug Desa, serta pembayaran melalui Indomaret, Alfamart, ATM Samsat, hingga layanan digital.

“Kami juga mengembangkan pembayaran pajak melalui marketplace dan dompet digital yang terintegrasi dengan E-TBPKP berbasis barcode. Tren pembayaran digital ini meningkat hingga 14 persen setiap tahun,” jelas Rizal.

Kunjungan kerja ini, diikuti rombongan Komisi II DPRD Kalsel yang didampingi jajaran Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin Kepala Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah, Indra Suriya Saputra. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap praktik terbaik, penguatan pemungutan pajak daerah yang dapat diadaptasi dan diterapkan di Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.

Langkah ini ditempuh untuk menekan curah hujan tinggi, sekaligus meminimalisir potensi banjir yang hingga kini masih mengancam beberapa daerah.

Direktur Kedaruratan BNPB, Agus Riyanto menyampaikan, bahwa Operasi Modifikasi Cuaca dilakukan dengan penyemaian awan menggunakan pesawat khusus.

Upaya ini diarahkan agar potensi hujan dapat dialihkan ke wilayah perairan atau laut, sehingga mengurangi intensitas hujan di kawasan daratan yang rawan banjir.

“Dalam satu kali penerbangan, tim menaburkan sekitar satu ton garam sebagai bahan modifikasi cuaca. Pelaksanaan OMC tahap awal direncanakan berlangsung selama lima hari dengan evaluasi setiap hari untuk menentukan kelanjutan operasi berikutnya,” ungkap Agus, baru – baru ini.

Selain OMC, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga terus meningkatkan kewaspadaan.

Kepala BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra, melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi menyampaikan, bahwa BPBD saat ini mengintensifkan pemantauan kondisi cuaca dan tinggi muka air di seluruh wilayah, yang dinilai rawan banjir.

Menurut Bambang, pemantauan dilakukan melalui pos-pos siaga banjir di berbagai kabupaten dan kota, terutama di daerah bantaran sungai serta kawasan dataran rendah yang berpotensi tergenang.

“Petugas secara berkala melaporkan perubahan tinggi muka air, curah hujan, serta potensi ancaman bencana untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di lapangan” ungkap Bambang.

Data yang dihimpun dari pemantauan tersebut, menjadi rujukan dalam menentukan langkah kesiapsiagaan, termasuk penyampaian peringatan dini kepada masyarakat, persiapan lokasi pengungsian, serta pendistribusian logistik darurat. Dengan demikian, keputusan penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Bambang menegaskan, bahwa Operasi Modifikasi Cuaca bukan satu-satunya solusi dalam penanganan banjir, upaya tersebut dikombinasikan dengan berbagai langkah lain seperti normalisasi sungai, pemeliharaan drainase, kesiapsiagaan petugas, serta koordinasi lintas instansi.

“Kami imbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan segera melapor kepada aparat setempat apabila terjadi kenaikan tinggi air secara tiba-tiba,” tutup Bambang.

Melalui pelaksanaan OMC dan penguatan pemantauan cuaca, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap risiko banjir dapat ditekan sekecil mungkin, sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan normal dan dampak kerugian akibat bencana dapat diminimalisir. (BPBDKALSEL-MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menerima audiensi dari Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Selatan, baru-baru tadi, di Ruang Komisi I DPRD Kalsel.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ilham Nor, menyampaikan, pertemuan ini menjadi langkah awal membangun komunikasi dan kerja sama kelembagaan antara legislatif, dan organisasi perusahaan media siber di daerah.

Audiensi tersebut dipandang sebagai momentum penting dalam memperkuat peran media siber sebagai pilar transparansi publik dan demokrasi yang sehat di Kalimantan Selatan.

“Komisi I DPRD Kalsel menilai keberadaan media siber yang profesional dan beretika sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi yang diterima masyarakat,” katanya

Ilham Nor mengapresiasi kunjungan JMSI Kalsel, dan menyambut baik inisiatif JMSI yang membuka ruang silaturahmi sekaligus menjajaki kolaborasi dengan DPRD Kalsel.

Banyak yang disampaikan saat pertemuan, khususnya terkait perkembangan media siber, termasuk harapan dan dukungan agar ke depan dapat terus berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Organisasi media seperti JMSI memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem informasi daerah yang sehat, berimbang, dan bertanggung jawab.

“Kita berharap sinergi yang terbangun dapat berkontribusi positif dalam menciptakan iklim informasi yang edukatif, kredibel, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” harap Ilham.

Sementara itu, Ketua JMSI Kalimantan Selatan, Anshari Yannoor
menjelaskan, bahwa audiensi ini bertujuan memperkenalkan keberadaan JMSI Kalsel kepada DPRD, sekaligus mempererat hubungan kelembagaan.

Selain memperkenalkan JMSI Kalsel, audiensi ini juga menjadi ajang silaturahmi untuk menyampaikan rencana program kerja JMSI Kalsel untuk tahun 2027.

“Melalui pertemuan ini, JMSI berharap dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dapat memperkuat langkah organisasi dalam menata industri media siber yang sehat, profesional, serta berorientasi pada kepentingan publik di Banua,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU — Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, membuktikan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan, dengan meraih Juara 3 Apresiasi Kantor Ramah Lingkungan (Eco-Office) 2026.

Penghargaan tersebut diberikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, dan diserahkan pada acara puncak apresiasi di Banjarbaru, Senin (12/1).

Kepala Dislutkan Kalsel, Rusdi Hartono, hadir langsung menerima piagam penghargaan tersebut.

Rusdi menyampaikan, rasa syukur dan bangga atas pengakuan pemerintah provinsi, terhadap lingkungan kerja Dislutkan yang bersih, asri, dan berkelanjutan.

“Alhamdulillah, raihan juara 3 ini merupakan buah dari konsistensi seluruh jajaran dalam menerapkan budaya ramah lingkungan di kantor, dan bukti komitmen kami untuk memiliki standar lingkungan yang tinggi,” ungkap Rusdi.

Penghargaan Eco-Office diraih setelah Dislutkan Kalsel melalui proses penilaian ketat oleh DLH Kalsel.

Sejumlah aspek yang menjadi indikator penilaian, antara lain, pengelolaan sampah dengan sistem pemilahan, efisiensi penggunaan energi dan air, kebersihan serta keasrian lingkungan kantor, hingga pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kerja.

Ajang Apresiasi Kantor Ramah Lingkungan yang rutin digelar DLH Kalsel ini, bertujuan mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menjadi pelopor dalam penerapan budaya kerja hijau.

Kantor diharapkan tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga ekosistem yang sehat dan minim dampak negatif terhadap lingkungan.

Rusdi berharap capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran DKP Kalsel, untuk terus meningkatkan penerapan gaya hidup ramah lingkungan, secara berkelanjutan.

“Penghargaan ramah lingkungan ini bukanlah akhir, melainkan awal untuk terus berinovasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, efisien, dan bertanggung jawab terhadap alam.” pungkas Rusdi. (DISLUTKANKALSEL-SRI/RIW/RH)

HULU SUNGAI UTARA – Potensi bencana alam yang kian meningkat di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, mendorong DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk terus memperkuat edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat.

Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi dan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Sosper) tentang Perda Nomor 6 Tahun 2017, tentang Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, akhir pekan tadi.

Kegiatan sosialisasi digelar di Kantor DPD partai pengusung Supian HK, di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), dan dihadiri berbagai elemen masyarakat, kader partai, serta pemangku kepentingan daerah.

Supian HK menegaskan, bahwa Perda Penanggulangan Bencana memiliki peran strategis sebagai landasan hukum, dalam menghadapi berbagai potensi bencana, khususnya banjir yang kerap melanda sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

“Perda ini tidak hanya mengatur peran pemerintah, tetapi juga mengatur keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana,” ujarnya

Supian HK menyampaikan, pemahaman terhadap regulasi kebencanaan menjadi kunci penting, agar penanganan bencana dapat dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sosialisasi Perda dinilai penting, agar masyarakat mengetahui hak, kewajiban, serta langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

“Kami berharap Perda Penanggulangan Bencana tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi benar – benar dipahami dan diterapkan sebagai pedoman bersama,” tutupnya

Kegiatan Sosper ini juga menghadirkan dua narasumber kompeten, yakni Bupati Hulu Sungai Utara, Sahrujani dan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris Makkie, yang memberikan perspektif kebijakan daerah serta pengalaman birokrasi dalam penanggulangan bencana.

Bupati HSU, Sahrujani menyampaikan, bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu wilayah rawan bencana, terutama banjir musiman. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat respon dan meminimalkan dampak bencana.

Sementara itu, Abdul Haris Makkie, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kesiapsiagaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2017, demi melindungi keselamatan masyarakat serta memperkuat ketahanan daerah terhadap berbagai ancaman bencana alam. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan Sekolah Rakyat se-Indonesia dalam kunjungan kerjanya ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Peresmian nasional tersebut dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Senin (12/1).

Sebanyak 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia, diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Panglima TNI, serta para gubernur dan bupati/wali kota dari seluruh provinsi.

Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo menyempatkan diri menyapa langsung para murid Sekolah Rakyat Banjarbaru. Presiden juga meninjau sejumlah ruang kelas serta berbagai fasilitas penunjang pendidikan yang tersedia di sekolah tersebut.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa, yang telah bekerja keras mewujudkan program Sekolah Rakyat.

Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan langkah terobosan dan langkah berani dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur, dari seluruh kementerian dan lembaga, serta semua elemen yang telah bekerja mewujudkan langkah ini. Menurut saya, ini adalah langkah terobosan dan langkah berani. Saya merasa bahagia, besar hati, bahkan terharu melihat dampak dari upaya yang kita lakukan bersama,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan, bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen strategis untuk menjangkau masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Setiap Sekolah Rakyat ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 murid.

“Target kita, setiap Sekolah Rakyat menampung seribu murid. Artinya, sasaran ke depan bisa mencapai 500 ribu peserta didik,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga menegaskan cita-cita besar pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghilangkan kemiskinan dan kelaparan.

“Saya mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu dan bekerja sama menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia,” tegasnya.

Presiden Prabowo turut mengingatkan pentingnya kepercayaan diri bangsa serta sikap optimis dalam menghadapi masa depan. Ia menegaskan keyakinannya bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah berada di jalur yang benar.

“Kita berada di jalan yang benar. Kita tidak ragu – ragu. Apa pun yang terjadi, kita akan terus berjuang demi bangsa dan rakyat Indonesia,” tutur Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial, beserta seluruh kementerian dan lembaga terkait yang telah mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Tak lupa, Presiden memberikan penghargaan kepada para guru dan tenaga pendidik yang menjadi garda terdepan dalam membina generasi penerus bangsa.

“Terima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras untuk rakyat. Terima kasih anak-anakku atas semangatmu. Guru-guru dan kepala sekolah, terima kasih. Saya minta agar anak-anak ini dibina dengan sebaik-baiknya,” pungkas Presiden. (BDR/RIW/RH)