Bulan: Januari 2026

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menegaskan perannya sebagai jembatan aspirasi rakyat. Di sela masa reses Masa Sidang I Tahun 2026, DPRD Kalsel menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan, yang menyuarakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme DPRD, Senin (19/1) sore.

Audiensi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Kalsel Supian HK, bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpiya Rakhman. Turut mendampingi dalam pertemuan itu Ketua Komisi I, Rais Ruhayat, Wakil Ketua Komisi II, Suripno Sumas, Sekretaris Komisi I, Ilham Nor, serta Sekretaris Komisi IV, Bambang Yanto Permono.

Dalam dialog yang berlangsung dinamis, mahasiswa menyampaikan sikap kritis mereka terhadap rencana perubahan sistem Pilkada, sekaligus mengangkat isu strategis lain seperti perlindungan dan kelestarian Gunung Meratus.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan, lembaga legislatif daerah memiliki komitmen kuat untuk menyerap, mengawal, dan memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat, termasuk suara mahasiswa sebagai representasi generasi muda.

Ia mengapresiasi konsistensi BEM se-Kalsel dalam menyuarakan penolakan Pilkada melalui DPRD, serta kepedulian mereka terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan di Banua.

“Aspirasi ini tidak akan berhenti di ruangan ini. Kami akan meneruskannya secara resmi ke pemerintah pusat, lengkap dengan dokumentasi hasil pertemuan,” tegas Supian HK

Supian menilai, perbedaan pandangan yang muncul dalam audiensi sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Menurutnya, dialog yang terbuka dan kritis justru memperkaya ruang komunikasi antara wakil rakyat dan generasi muda.

“Tugas kami bukan menolak, tetapi menerima dan membina. Karena mahasiswa hari ini adalah calon pemimpin di masa depan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kalsel, Alpiya Rakhman menyampaikan, hingga saat ini belum terdapat pembahasan resmi terkait perubahan sistem Pilkada, khususnya untuk pelaksanaan tahun 2026.

Ia menjelaskan, bahwa kewenangan mengenai sistem Pilkada berada pada DPR RI dan pemerintah pusat, bukan pada DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

“Untuk tahun depan pun kami belum mengetahui arah kebijakannya. Namun aspirasi mahasiswa Kalimantan Selatan tetap kami tampung dan akan kami sampaikan ke pemerintah pusat,” ujarnya

Lebih lanjut, Alpiya memastikan, bahwa DPRD Kalsel akan meneruskan aspirasi BEM se-Kalsel tersebut secara resmi ke pemerintah pusat pada 23 atau 24 Januari 2026, disertai dokumentasi lengkap hasil audiensi sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan.

“Melalui audiensi ini, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog, menjaga demokrasi partisipatif, serta memastikan suara masyarakat Kalimantan Selatan tersampaikan hingga ke tingkat nasional,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, kembali menunjukkan perannya sebagai rumah sakit pendidikan, dengan memfasilitasi kegiatan Interprofessional Collaboration (IPC), yang melibatkan mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Kegiatan IPC ini merupakan kolaborasi lintas disiplin dari tiga program studi profesi di ULM. Yaitu Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Program Profesi Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) ULM, Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) ULM, serta Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ULM.

Plt Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, Mashuda, melalui rilisnya Senin (19/1) menyampaikan, pelaksanaan
Interprofessional Collaboration (IPC) digelar selama tiga hari, dari 19-24 Januari 2026, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam praktik pelayanan kesehatan yang kolaboratif, terintegrasi, serta berorientasi pada keselamatan pasien.

“Melalui pendekatan kerja tim antarpofesi, mahasiswa dibekali pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing profesi dalam penatalaksanaan pasien secara komprehensif,” ucapnya

Disampaikan Mashuda, selama kegiatan berlangsung, mahasiswa dari ketiga program studi bekerja bersama dalam berbagai aktivitas klinik dan diskusi kasus. Proses pembelajaran meliputi pengkajian pasien, perencanaan perawatan, hingga evaluasi terapi yang dilakukan secara kolaboratif.

Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan di lingkungan klinik RSGM Gusti Hasan Aman sebagai rumah sakit pendidikan, sehingga memberikan pengalaman nyata dalam praktik kolaborasi interprofesional di fasilitas pelayanan kesehatan.

“Kegiatan IPC ini sejalan dengan komitmen rumah sakit dalam mendukung pengembangan pendidikan kesehatan berbasis kolaborasi. Model pembelajaran seperti ini dinilai penting untuk mempersiapkan calon tenaga kesehatan yang mampu bekerja secara tim dan berorientasi pada mutu serta keselamatan pasien,” jelasnya.

Lebih lanjut Mashuda menambahkan, pelaksanaan IPC juga menjadi bagian dari upaya Universitas Lambung Mangkurat dalam menjawab tantangan sistem pelayanan kesehatan modern yang menuntut sinergi antartenaga kesehatan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan lulusan profesi dokter gigi, dokter, dan apoteker memiliki kesiapan yang lebih baik untuk berkolaborasi di fasilitas pelayanan kesehatan.

“Peran RSGM Gusti Hasan Aman sebagai wahana pendidikan dan pelayanan, kegiatan IPC diharapkan dapat berkontribusi dalam mencetak tenaga kesehatan profesional yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan bermutu bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (RSGMGUSTIHASANAMAN.KALSEL-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kinerja aparatur dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026, di halaman Kantor Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Senin (19/1).

Penandatanganan tersebut dilaksanakan usai apel pagi, dan disaksikan langsung Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim. Kegiatan ini diikuti juga diikuti seluruh pejabat struktural, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, serta PPPK paruh waktu di lingkungan Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim menegaskan, bahwa penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas merupakan bentuk keseriusan ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan indikator program yang telah ditetapkan.

“Penandatanganan ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi komitmen bersama agar seluruh ASN Diskominfo bekerja secara profesional, terukur, dan berorientasi pada hasil, sesuai dengan indikator kinerja yang telah disusun,” ujar Muslim.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tujuan utama dari komitmen tersebut. Oleh karena itu, kinerja seluruh ASN akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala.

“Semua ini kita lakukan dengan niat memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Kinerja ASN akan terus kita monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Lebih lanjut, Muslim juga mengingatkan, bahwa tantangan di tahun 2026 akan semakin kompleks, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

“Ke depan tantangan semakin berat, sehingga saya harap seluruh ASN Diskominfo dapat terus berinovasi. Manfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan program dan kegiatan yang lebih variatif, kreatif, dan berdampak. Dan yang tidak kalah penting, semua itu harus kita lakukan dengan semangat kerja yang positif,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Dalam rangka mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026, UPTD Kebun Raya Banua tengah mengusulkan penyesuaian tarif masuk bagi pengunjung.

Langkah ini dinilai strategis untuk mendukung pengelolaan, pengembangan fasilitas, serta meningkatkan PAD Kebun Raya Banua secara berkelanjutan.

Plt Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah mengatakan, bahwa apabila usulan revisi tarif tersebut disetujui, pihaknya optimistis target PAD sebesar Rp1,5 miliar dapat tercapai, bahkan berpeluang terlampaui.

“Dari sisi kebijakan, apabila nanti ada revisi tarif, misalnya dari Rp7 ribu menjadi Rp10 ribu, maka kami optimistis pendapatan Kebun Raya Banua bisa melampaui target Rp1,5 miliar,” ujar Firmansyah.

Adapun usulan penyesuaian tarif yang diajukan meliputi Rp10.000 untuk pengunjung umum, Rp8.000 untuk pelajar, dan Rp6.000 untuk anak-anak.

Meski demikian, Firmansyah menegaskan, bahwa usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan menunggu persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.

“Kami telah mengusulkan penyesuaian tarif menjadi Rp10 ribu untuk pengunjung umum, Rp8 ribu untuk pelajar, dan Rp6 ribu untuk anak-anak. Namun, usulan ini masih dalam proses pertimbangan dan menunggu kebijakan serta persetujuan peraturan daerah,” jelasnya.

Ia berharap, penyesuaian tarif masuk tersebut nantinya dapat disetujui agar pengelolaan Kebun Raya Banua semakin optimal, sejalan dengan kebutuhan operasional serta pengembangan kawasan ke depan.

“Mudah-mudahan dapat disetujui, sehingga pengelolaan Kebun Raya Banua dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan terus berkembang,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

JAWA TENGAH – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) turut ambil bagian dalam memeriahkan puncak peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026, yang digelar di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (15/1).

Keikutsertaan Pemprov Kalsel dalam ajang nasional ini, menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan peran desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional, sekaligus sebagai sarana promosi potensi desa dan produk unggulan daerah.

Pada kegiatan tersebut, Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan membuka stand pameran yang menampilkan beragam produk unggulan l desa yang dikelola BUMDesa, khususnya produk khas Banua. Berbagai hasil kerajinan, olahan pangan lokal, hingga produk kreatif berbasis potensi desa mendapat perhatian pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia.

Puncak peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026, secara resmi dibuka Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto, bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimun. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, pegiat desa, serta pelaku BUMDesa.

Dalam sambutannya, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menegaskan, bahwa desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Hari Desa Nasional ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat membangun desa dari pinggiran. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama yang harus terus didorong agar maju, mandiri, dan berdaya saing,” ujar Yandri Susanto.

Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif pemerintah daerah, termasuk Kalimantan Selatan, yang dinilai konsisten mendorong penguatan ekonomi desa melalui UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto mengatakan, keikutsertaan Pemprov Kalsel dalam peringatan Hari Desa Nasional 2026 merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pembangunan desa yang berkelanjutan.

“Melalui pameran ini, kami ingin mengenalkan potensi desa dan produk BUMDesa khas Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Ini juga menjadi ajang berbagi praktik baik antar daerah dalam membangun desa,” kata Iwan, saat ditemui di Kantornya di Banjarbaru, baru – baru ini.

Iwan menambahkan, kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana memperluas jejaring kerja sama antardaerah serta membuka peluang pengembangan ekonomi desa yang lebih luas.

Tidak hanya berpartisipasi dalam pameran, Kalimantan Selatan juga menorehkan berbagai prestasi membanggakan di tingkat nasional pada ajang Hari Desa Nasional 2026.

Sejumlah desa, kelurahan, serta perwakilan masyarakat Banua berhasil meraih penghargaan dalam berbagai kategori lomba dan apresiasi dari Kementerian Desa dan PDT.

Kelurahan Mentaos, Kota Banjarbaru, berhasil meraih Juara II Lomba Kelurahan Nasional, mencerminkan keberhasilan tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat.

Di bidang ekonomi desa, Peringkat III Duta BUMDesa Nasional diraih oleh Zaenal Arifin dari BUMDesa Berkah Mulia, Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut.

Selain itu, Desa Awang Bangkal Barat meraih Penghargaan Program Kementerian Berbasis Desa atas inovasi pemanfaatan lahan eks tambang pasir menjadi unit usaha BUMDesa yang produktif dan berkelanjutan.

Kalimantan Selatan juga masuk Peringkat IX Nasional BUMDesa Inspiratif melalui BUMDes Wake Berkah Abadi Baru, Desa Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Di bidang kepemudaan dan digitalisasi desa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah meraih Juara II E-Sport Desa Nasional, sementara Juara II Pemuda Pelopor Desa Bidang Kebudayaan diraih Sam’ani.

Deretan prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi Kalimantan Selatan sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong desa yang maju, mandiri, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, serta penyerapan aspirasi masyarakat tahun 2026.

Langkah ini dinilai penting, untuk memastikan kinerja DPRD berjalan semakin efektif, terarah, dan profesional. Penguatan peran kelembagaan tersebut dibahas dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, baru-baru tadi ke DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pertemuan, Rais menekankan pentingnya DPRD bekerja secara responsif dan adaptif, terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya pengayaan perspektif dan pertukaran pengalaman antarlembaga legislatif.

“Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk berbagi praktik terbaik dalam penguatan fungsi pengawasan dan pelayanan aspirasi publik,” ucapnya.

Disampaikan Rais, sejumlah isu strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari penyelarasan program kerja DPRD di awal tahun, evaluasi pola kerja kelembagaan, hingga pengelolaan agenda dan prioritas pembahasan agar lebih efektif dan terukur.

Tidak kalah penting, Komisi I DPRD Kalsel juga menyoroti peran kemitraan antara DPRD dan sekretariat sebagai unsur pendukung utama pelaksanaan tugas-tugas kedewanan.

“Sinergi yang kuat antara kedua pihak dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan kinerja DPRD yang optimal dan profesional,” ungkapnya.

Lebih lanjut Rais menambahkan, dengan adanya penguatan kinerja DPRD tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi yang solid dari seluruh unsur lembaga. Sehingga, tidak bisa berjalan sendiri, tetapi membutuhkan kemitraan yang kuat dengan sekretariat.

Sinergi ini terus terjaga saling mendukung, agar pelaksanaan tugas-tugas kedewanan dapat berjalan lebih optimal.

“Melalui langkah ini, Komisi I DPRD Kalsel berharap fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh publik, sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJAR – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui Penyaluran Donasi Tahap II bagi masyarakat terdampak banjir.

Kegiatan dilaksanakan pada Rabu (14/1) dengan sasaran wilayah Sungai Lulut Dalam RT 01, serta wilayah perbatasan Desa Gudang Tengah dan Desa Lok Buntar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Penyaluran bantuan berupa paket sembako ini merupakan lanjutan dari aksi solidaritas KADIN Kalsel Peduli, sebagai wujud nyata kepedulian dunia usaha terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak banjir.

Rombongan KADIN Kalsel berkumpul terlebih dahulu di Kantor KADIN Provinsi Kalimantan Selatan pada pukul 10.00 WITA, sebelum bergerak bersama menuju lokasi penyaluran.

Direktur Eksekutif KADIN Provinsi Kalimantan Selatan, Nur Mahya menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dunia usaha yang secara konsisten dijalankan KADIN.

Menurutnya, dunia usaha tidak boleh berjarak dengan masyarakat, terlebih dalam situasi bencana.

“Bantuan ini adalah amanah dari anggota KADIN dan mitra dunia usaha yang kami salurkan langsung kepada masyarakat terdampak. Semoga dapat meringankan beban warga dan membantu memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi yang masih sulit,” ujar Nur Mahya.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM KADIN Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Pazri, turut hadir dan terlibat langsung membantu proses distribusi bantuan kepada warga.

Ia menegaskan bahwa aksi kemanusiaan ini merupakan bentuk empati dan solidaritas dunia usaha terhadap masyarakat terdampak banjir.

“Banjir ini bukan semata persoalan alam, tetapi persoalan kemanusiaan. Kehadiran kami di lapangan adalah wujud tanggung jawab moral agar masyarakat tidak merasa sendirian menghadapi musibah ini,” tegas Pazri.

Selain itu, kegiatan penyaluran donasi ini juga dihadiri Sutono, Komtap Perdagangan dan Pemasaran Dalam Negeri KADIN Provinsi Kalimantan Selatan, yang sekaligus merupakan pemilik usaha roti.

Dalam kesempatan tersebut, Sutono turut berkontribusi dengan membagikan bantuan roti kepada warga terdampak banjir sebagai tambahan konsumsi bagi masyarakat.

Warga di Sungai Lulut Dalam serta wilayah perbatasan Desa Gudang Tengah dan Desa Lok Buntar, menyambut baik kehadiran KADIN Kalsel dan para pelaku usaha yang turun langsung ke lapangan.

Bantuan sembako dan roti yang disalurkan dinilai sangat membantu, khususnya bagi keluarga yang masih mengalami keterbatasan akses kebutuhan pokok akibat banjir.

Melalui program KADIN Kalsel Peduli, KADIN Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan berperan aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, serta mendorong semangat gotong royong dan solidaritas dunia usaha dengan masyarakat Kalimantan Selatan. (RIW/RH)

BANJARBARU – Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), menata ulang alur dalam proses kedatangan penumpang di Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Awal tahun 2026, menjadi momentum bagi bandara-bandara InJourney Airports, termasuk di Bandara Internasional Syamsudin Noor, untuk merefleksikan pelayanan dan fasilitas kendarudaraan bagi pengguna jasa.

Berkaca dari layanan yang telah diberikan di tahun sebelumnya, serangkaian langkah korektif dan inovatif diterapkan sebagai strategi peningkatan layanan di tahun 2026.

“Kami mendengar masukan dan ulasan dari pengalaman penumpang ketika tiba di Bandara Internasional Syamsudin Noor. Tentunya kami mengapresiasi dan terbuka dengan input dari para pengguna jasa yang selanjutnya kami jadikan dasar dalam merumuskan strategi guna meningkatkan customer journey di Bandara Internasional Syamsudin Noor,” ungkap Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, dalam siaran persnya Rabu (14/1).

Sejalan dengan peningkatan aktivitas pesawat dan jumlah penumpang di Bandara Internasional Syamsudin Noor, terdapat potensi penumpukan kendaraan di beberapa titik akibat penjemputan (pick up) yang tidak pada tempatnya.

Untuk itu, Bandara Internasional Syamsudin Noor saat ini menerapkan alur baru untuk penjemputan kendaraan roda empat pada pick up zone yang berlokasi di antara pintu Kedatangan Domestik dan Kedatangan Internasional.

Bagi para pengguna jasa yang ingin melakukan penjemputan menggunakan kendaraan roda empat lebih dekat dari area Exhibition Hall dapat menggunakan opsi premium parking atau premium pick up zone yang berlokasi tepat di seberang pintu Exhibition Hall.

Sementara untuk kendaraan roda dua dapat ke arah kanan menuju Terminal Keberangkatan.

Bagi para penumpang yang memerlukan opsi land transportation dapat menuju area Selasar Kedatangan dengan opsi beragam taxi konvensional, taxi online, maupun bus.

Namun, bagi penumpang yang ingin berjalan dengan santai dan sejuk dapat juga memilih opsi jalur Lobby Kedatangan dengan Area Komersial di sana.

“Penataan ini kami terapkan mulai Januari 2026 sebagai upaya untuk mengatasi potensi penumpukan kendaraan di area kedatangan. Kami mohon kerja sama dari seluruh pengguna jasa untuk dapat mematuhi rambu, mengikuti arahan dari petugas, dan menjaga ketertiban bersama agar pengalaman terbang dari Bandara Internasional Syamsudin Noor dapat berjalan dengan aman dan lancar,” tutup Millyas. (SyamsuddinNoor-RIW/RH)