Tahun: 2025

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) secara resmi menyalurkan bantuan keuangan kepada Partai Politik (Parpol) untuk Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso kepada 9 Parpol peraih kursi di DPRD Provinsi Kalsel hasil Pemilu 2024, dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (11/6).

Dalam sambutannya, Gubernur menyebutkan, bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada Partai Politik ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana bantuan ini merupakan bentuk dukungan konkret pemerintah terhadap keberadaan dan kinerja partai politik sebagai pilar utama demokrasi.

“Bantuan ini bukan sekadar dukungan finansial, melainkan juga upaya untuk mendorong partai politik agar semakin inovatif, mandiri, dan berdaya saing dalam menjalankan fungsi strategisnya,” ujar Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Adi Santoso.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan, bahwa bantuan ini diharapkan dapat digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan fungsi partai politik, seperti pendidikan politik kepada masyarakat, pembinaan kader, serta penguatan kelembagaan partai yang akuntabel dan transparan.

“Diharapkan partai politik memanfaatkan bantuan keuangan ini secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi kemajuan demokrasi dan peningkatan kualitas kehidupan berpolitik di Banua,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalsel, Heriansyah diwakili Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Muhammad Hasanuddin menyebutkan, bahwa penyaluran bantuan keuangan partai politik ini berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0252/KUM/2025.

Keputusan tersebut juga merujuk pada regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik serta Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

“Melalui bantuan ini, diharapkan partai politik di Kalsel dapat memperkuat pendidikan politik dan menciptakan demokrasi yang sehat, profesional, serta semakin dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Adapun total bantuan keuangan yang disalurkan sebesar Rp 15.433.635.000, dengan nilai Rp 7.500 per suara sah. Bantuan ini diberikan kepada 9 partai politik yang lolos ke DPRD Provinsi Kalsel hasil Pemilu 2024.

Selain itu, Penyaluran bantuan ini juga ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima sebagai bentuk legalitas dan transparansi penggunaan dana bantuan. (BDR/RIW/RH)

BANJAR – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, turut menghadiri dan mengikuti kegiatan penanaman pohon, dalam rangka program penghijauan di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam.

Kegiatan ini diselenggarakan PT. PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan bersama Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (PDASRHL) Dishut Kalsel. Penanaman ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan pemulihan kawasan hutan.

Acara penanaman ini juga dihadiri Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Isharwanto, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan harapan, agar partisipasi aktif seperti ini dapat terus dikembangkan oleh berbagai pihak, dan menjadi gerakan yang berkelanjutan.

Gunernur juga menekankan pentingnya semangat untuk tidak menyerah dalam memperbaiki hutan dan lahan yang rusak.

“Saya juga mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk membangun kesadaran bersama serta turut berperan aktif dalam menanam dan memelihara pohon sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Fathimatuzzahra juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PLN, atas konsistensinya dalam mendukung kegiatan penanaman pohon.

Aya (sapaan akrabnya) menegaskan, bahwa Dinas Kehutanan berkomitmen penuh untuk menjaga dan memelihara tanaman yang telah ditanam, sebagai bagian dari tanggung jawab jangka panjang terhadap keberlanjutan ekosistem.

“Kolaborasi seperti ini menjadi contoh baik bagaimana perusahaan dan pemerintah dapat bergandengan tangan dalam pelestarian alam”, tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri General Manager PT PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan serta berbagai komunitas lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan semangat kolektif dalam menjaga kelestarian alam dan menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga bersama.

Penanaman pohon di Tahura Sultan Adam diharapkan menjadi pemantik semangat bagi masyarakat luas untuk terus menanam dan merawat pohon di berbagai wilayah Kalimantan Selatan. (DishutKalsel-RIW/RH)

TANAH LAUT – Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan kembali menggelar Bimbingan Story Telling.

Kegiatan ini dibuka secara resmi Kepala Dinas Pariwisata, Muhammad Syarifuddin, diwakili Plh. Kepala Dinas Tanwiriah, pada Selasa (10/6)

Dalam sambutannya Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Tanwiriah mengatakan, kegiatan ini bukan hanya memberikan keterampilan dan kemampuan menyusun story telling, tetapi dapat mendukung kemajuan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Selatan. Sehingga, pihaknya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan kapasitas SDM Pokdarwis di kabupaten/kota.

“Dengan adanya peningkatan ini, mereka mampu menjual destinasi wisata dan potensi ekonomi kreatif yang ada di sana”, ujarnya.

Disampaikan Tanwiriyah, Pokdarwis tidak hanya harus bisa mengelola suatu objek wisata, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan untuk bercerita (story telling) tentang sejarah, budaya, dan keunikan dari objek wisata yang dikelola khusunya di Kabupaten Tanah Laut.

“Era persaingan yang semakin ketat, wisatawan tidak lagi hanya mencari destinasi yang indah atau terkenal. Mereka mencari pengalaman, makna, dan cerita untuk mengenal sejarah, budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat setempat,” jelas Intan (sapaan akrabnya).

Lebih lanjut Tanwiriyah menambahkan, peran penting dari kemampuan story telling bagi pengelola Pokdarwis di daerah. Dengan cara memiliki kemampuan bercerita yang baik, Pokdarwis tidak hanya menjual destinasi sebagai tempat, tetapi juga sebagai pengalaman yang mengesankan. Selain juga, memanfaatkan media digital untuk menyampaikan cerita, agar lebih menarik lagi.

“Cerita yang disampaikan dengan baik mampu menghidupkan kembali nilai-nilai lokal, meningkatkan daya tarik destinasi, dan menciptakan ikatan emosional dengan wisatawan,” tutupnya

Untuk diketahui, bimbingan story telling Dinas Pariwisata Kalsel di Kabupaten Tanah Laut, dihadiri langsung Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tala, Zulfiandi serta menghadirkan narasumber Novyandi Saputra. (DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Para pengemudi transportasi daring di Kalimantan Selatan, yang tergabung dalam komunitas Driver Online Bersatu Kalsel, melaksanakan audiensi resmi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai upaya memperjuangkan tarif transportasi yang lebih adil dan layak.

Audiensi ini berlangsung dengan penuh semangat dan suasana kondusif di gedung DPRD Provinsi Kalsel, pada Rabu (11/6) di Banjarmasin. Audiensi dihadiri langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, serta beberapa anggota Komisi III dan Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel.

Kehadiran unsur legislatif dan kepolisian ini, menunjukkan komitmen kuat dalam mendengar dan menindaklanjuti aspirasi para mitra driver.

Dalam forum tersebut, perwakilan komunitas driver menyampaikan berbagai keluhan dan harapan mereka terkait kondisi kerja saat ini.

Inti dari aspirasi yang disampaikan adalah keinginan untuk mendapatkan tarif minimum yang lebih manusiawi dan berkeadilan, disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah dan kebutuhan operasional sehari-hari.

Salah satu perwakilan driver menegaskan, bahwa perjuangan ini bukan semata-mata soal ekonomi, melainkan tentang keadilan dan keberlangsungan hidup sebagai pekerja sektor informal digital.

“Kami ingin bekerja dengan tenang, dengan tarif yang layak. Saat ini, pendapatan kami tidak mencukupi karena potongan dari aplikator terlalu besar dan tarif terlalu rendah. Kami ingin DPRD dan pihak berwenang hadir untuk menyeimbangkan hubungan antara driver dan aplikator,” tegasnya.

Selain soal tarif, para driver juga mengangkat isu terkait potongan aplikasi yang tinggi, sistem suspend sepihak, serta minimnya perlindungan terhadap mitra driver, baik secara hukum maupun sosial.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang tertib dan jelas, serta menegaskan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti isu yang disampaikan.

“DPRD hadir untuk masyarakat, termasuk para driver online yang telah menjadi bagian penting dari transportasi harian di Kalsel. Kami siap memperjuangkan agar ada keadilan dalam sistem kerja dan tarif, termasuk kemungkinan mendorong kebijakan daerah seperti Peraturan Gubernur atau bahkan Perda,” ujar Supian HK

Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, yang turut hadir dalam audiensi, mengapresiasi keterlibatan para driver dalam menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi dan tertib. Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses penyampaian pendapat.

“Kami dari kepolisian hadir untuk memastikan bahwa penyampaian aspirasi berlangsung aman dan damai. Kami juga terbuka untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pihak terkait,” kata Kapolda.

Ia menambahkan bahwa kepolisian siap bersinergi dengan legislatif dan eksekutif untuk mendukung terciptanya solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.
 
Anggota Komisi III dan Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel yang turut hadir dalam pertemuan ini, juga menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para mitra driver.

Komisi III yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, serta Komisi IV yang menangani kesejahteraan rakyat, menyambut baik masukan dari komunitas driver dan berjanji akan mengawalnya dalam pembahasan selanjutnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan melaksanakan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Tahun 2025, di Kota Banjarmasin, Rabu (11/6). Acara dibuka Plt Kadispora Kalsel Fitri Hernandi, didampingi Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Muhammad Anugrah.

“Tujuan digelarnya Pemilihan Pemuda Pelopor ini, untuk mencari dan menghargai pemuda yang memiliki karya nyata dan inovatif di berbagai bidang,” ungkap Fitri.

Seperti, lanjutnya, pada bidang pendidikan, seni budaya, pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata, pangan, serta inovasi teknologi.

“Kegiatan pemilihan pemuda pelopor tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 ini, diikuti perwakilan dari 13 Kabupaten dan Kota di Banua,” ucapnya.

Pemuda Pelopor, digelar selama 3 hari, dari Rabu (11/6) hingga Jumat (13/6). Dengan Tim Juri Pada Pemilihan Pemuda Pelopor tahun ini, diantaranya menghadirkan BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Brida Provinsi Kalimantan Selatan, dan FKPP Provinsi Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Muhammad Anugrah menyampaikan, pemilihan tahun ini diikuti sebanyak 30 pemuda dari 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Sebelumnya ketiga puluh pemuda pelopor tersebut telah diseleksi langsung di daerah masing masing, untuk melihat kepeloporan yang telah dilakukan,” jelas Anugrah.

Dispora Kalsel berharap, pada pemilihan pemuda pelopor tahun 2025 ini, dapat terpilih yang terbaik, untuk mewakili ke tingkat nasional. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, terus meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha menengah kecil di bidang produk perikanan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, melalui Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dislutkan Kalsel Martiah Akhdianti, belum lama tadi.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki peranan khususnya bidang budidaya pengolahan dan pemasaran, sebagai pembina pelaku usaha kecil menengah di bidang perikanan,” ungkap Martiah.

Karena itu, lanjutnya, pada tahun 2025 ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkatkan pembinaan bagi pelaku usaha tersebut.

“Dalam pembinaan pelaku usaha produk perikanan, untuk di kabupaten dan kota dibawah Unit Pengolahan Ikan Skala Kecil, sedangkan pada tingkat provinsi dilakukan Petugas Pembina Mutu,” jelas Martiah.

Dalam kesempatan ini, Martiah juga mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2026 mendatang, melakukan pembinaan terhadap pengolahan produk albumin di Banua.

“Pada pembuatan produk albumin di Provinsi Kalimantan Selatan, nantinya akan difokuskan pada satu tempat di kawasan Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” ungkapnya.

Mengingat, lanjut Martiah, di tempat tersebut banyak menghasilkan bahan baku albumin, yakni ikan Haruan atau Gabus.

“Meskipun saat ini beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan, juga sudah memproduksi albumin,” ucapnya.

Pembinaan tersebut dilakukan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan bersama pihak terkait lainnya. (SRI/RIW/RH)