Tahun: 2025

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, melaksanakan Rapat Penyampaian Hasil Penelusuran Hari Jadi rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin mengatakan, rapat yang mereka gelar ini, dalam rangka menelusuri dan menetapkan secara historis hari jadi RSUD Ulin Banjarmasin.

“Keberadaan Rumah Sakit Ulin Banjarmasin ini diperkirakan sudah ada sejak 81 tahun lalu,” ungkapnya.

Namun, lanjut Diauddin, tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya rumah sakit tersebut.

Pada rapat tersebut dipaparkan, penyampaian hasil penelusuran oleh Anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia Kalimantan Selatan, Ketua Lembaga Kajian Sejarah, Sosial, dan Budaya Kalimantan Selatan, serta Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Dosen Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Antasari Banjarmasin.

“Hasil dari penelusuran ini akan dituangkan dalam dokumen telaah sejarah, dan akan diserahkan secara resmi kepada Gubernur Kalimantan Selatan, sebagai dasar penetapan tanggal resmi hari jadi rumah sakit,” tuturnya.

Untuk tindak lanjut telaah tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, akan mengundang masyarakat, untuk dapat memberikan informasi mengenai sejarah diresmikannya rumah sakit tersebut.

“Setelah kami mendapatkan masukan dari ahli sejarah di Provinsi Kalimantan Selatan, maka penelusuran tentang hari jadi Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, akan dilanjutkan dengan mengundang masyarakat,” ungkapnya lagi.

Tujuannya untuk mengetahui lebih lanjut, informasi dari masyarakat yang mengetahui sejarah berdirinya rumah sakit tersebut.

“Kami berharap, dukungan dari masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan untuk bersama sama dapat, mengungkap sejarah pasti rumah sakit terbesar di Banua ini diresmikan,” ucap Diauddin. (SRI/RIW/RH)

KOTABARU – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (28/6) merampungkan survei intensif di tiga titik berbeda yang akan menjadi lokasi penanaman mangrove. Kegiatan ini merupakan langkah awal dari upaya rehabilitasi kawasan pesisir guna meningkatkan kualitas lingkungan dan menjaga ekosistem pesisir yang semakin terancam.

Survei dipimpin langsung Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra. Turut mendampingi sejumlah pejabat lingkup Dishut Kalsel. Hadir pula Kepala Seksi Pengamanan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku Tajuddin beserta staf, bertujuan untuk memastikan kesiapan lahan dan kondisi ekologis di masing-masing titik.

“Kami mencari lokasi yang paling optimal, tidak hanya dari segi kesesuaian ekologis untuk pertumbuhan mangrove, tetapi juga yang strategis dan aksesibel untuk kegiatan penanaman,” ucap Fathimatuzzahra.

Titik pertama yang disasar tim adalah area muara Pantai Tanjung Seloka. Di lokasi ini, tim berfokus pada analisis kualitas tanah, kadar salinitas air, serta mengidentifikasi jenis-jenis fauna yang masih bertahan di sekitar ekosistem.

Beranjak ke titik kedua, tim menyusuri kawasan pesisir di sekitar Pantai Sehakau, yang berada yang berada di Teluk Kemuning. Survei di lokasi ini lebih menitikberatkan pada kondisi gelombang, pola pasang surut, dan jenis sedimen untuk menentukan spesies mangrove yang paling cocok serta strategi penanaman yang mampu bertahan dari hantaman ombak.

Terakhir, tim menyambangi sebuah tambak yang terlindungi di kawasan pesisir Desa Sebelimbingan, Kotabaru. Lokasi ini dianggap paling ideal karena kondisinya yang relatif tenang, dan masih banyak ditemukan bibit mangrove alami. Fokus survei di sini adalah pada keanekaragaman hayati yang ada, seperti keberadaan kepiting, ikan, dan burung yang menjadikan area tersebut sebagai habitat vital.

Survei ini merupakan bagian dari persiapan matang Dinas Kehutanan untuk menyambut kunjungan serta penanaman mangrove bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Hanif Faisol Nurofiq bersama Kapolri, yang direncanakan pada Juli mendatang.

Diharapkan dengan peninjauan langsung Menteri nanti, upaya-upaya konservasi dan penanaman mangrove di Kalimantan Selatan dapat semakin diperkuat dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. (DishutKalsel-RIW/RH)

TANAH BUMBU -Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, bersama seluruh pejabat eselon lingkup dinas, melakukan pengecekan langsung terhadap perkembangan tanaman di Kawasan Industri Batulicin, yang sebelumnya dikenal dengan KAPET Batulicin, pada Minggu (29/6).

Salah satu kegiatan yang mendukung pengelolaan kawasan yang berkelanjutan adalah kegiatan RHL baik dengan sumber dana APBD Dinas Kehutanan dan KPH, maupun kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Dalam pengecekan tersebut, Fathimatuzzahra meninjau area seluas 80 hektare yang telah ditanami bibit Jabon dan Sengon yang berasal dari Persemaian Liang Anggang BPDAS Barito oleh Dinas Kehutanan. Selain itu, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) juga menanam Jabon di lahan seluas 25 hektare.

Melalui kegiatan rehabilitasi DAS sebagai kewajiban PPKH, kawasan ini mendapatkan tambahan tanaman di lahan seluas 120 hektare yang ditanam PPKH PT. Borneo Indobara, dan 80 hektare yang ditanam PT. Sasangga Banua Banjar, dengan jenis tanaman Eucalyptus, Sengon, Belangeran dan Pinang.

“Saya berharap, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan dan memperbaiki kondisi ekosistem di kawasan tersebut, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi hijau yang berdampak positif pada masyarakat setempat,” harapnya.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Kehutanan menambahkan bahwa pengelolaan tanaman di kawasan ini juga dapat melibatkan masyarakat dengan pendekatan pola agroforestry atau tumpang sari, dimana tanaman masyarakat atau tanaman sela dan tanaman pokok kehutanan ditanam dipelihara secara bersamaan.

“Dengan melibatkan masyarakat dalam pola agroforestry ini, kami harap dapat tercipta kolaborasi yang baik dalam menjaga kelestarian hutan dan lahan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan lahan yang optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Upaya ini diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan hutan dan lahan terpadu, yang tidak hanya fokus pada perbaikan kualitas lingkungan, tetapi juga mendukung perekonomian masyarakat di sekitar Kawasan Industri Batulicin. (DishutKalsel-RIW/RH)

BANJARMASIN – Jelang penerapan aturan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) di Indonesia, yang rencananya dilaksanakan pada 2026 mendatang, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, terus menggencarkan upaya sosialisasi kepada seluruh pihak. Termasuk kepada kalangan pengusaha, yang menjalankan usaha angkutan serta logistik.

Untuk membantu upaya sosialisasi pemerintah provinsi, dan juga kelancaran dunia usaha, maka Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Forum Group Discusssion terkait Penegakan Hukum Terhadap Truk ODOL di Kalsel. FGD dengan tema “Efektivitas dan Solusi Bagi Ekosistem Logistik” ini, dibuka Ketua Umum KADIN Provinsi Kalsel, Shinta Laksmi Dewi yang diwakili Wakil Ketua Umum II KADIN Provinsi Kalsel, Tajuddin.

Dalam sambutannya, yang dibacakan Tajudin, Ketua Umum KADIN Provinsi Kalsel, Shinta Laksmi Dewi mengatakan, sebagai payung dari pelaku usaha dan mitra dari pemerintah, KADIN tidak dapat berpangku tangan, apabila ada silang pendapat, terkait truk ODOL.

“Apalagi ini berkaitan dengan beberapa rekan sejawat Asosiasi kami. Yaitu Asosiasi Pengusaha Truk (Aptrindo), Organda dan juga ALFI ILFA, yang menjadi user atau pengguna angkutan truk”, jelasnya.

Pada prinsipnya, menurut Shinta, pihaknya sepakat bahwa penertiban ODOL perlu dilakukan. Namun KADIN juga sepakat, bahwa penertiban ODOL harus tetap memperhatikan para pelaku usaha truk dan logistik, yang jumlah tidak sedikit di Kalsel.

“Di Kota Banjarmasin saja, tahun 2023 lalu tercatat ada 7.226 unit truk”, tambahnya.

Efektivitas penertiban ODOL melalui FGD ini, tambah Shinta, diharapkan dapat menjadi solusi bersama untuk keberlangsungan ekosistem logistik Kalimantan Selatan. Terutama saat ini, dengan status Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik regional Kalimantan.

Sementara itu, salah seorang narasumber FGD, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, Muhammad Fitri Hernadi mengakui, bahwa sektor transportasi dan logistik masih menjadi urat nadi distribusi barang atau rantai suplai di Kalimantan Selatan.

“Tidak hanya perangkat hukum yang harus diperhatikan, tetapi juga masyarakat khususnya pengusaha angkutan, yang selama ini mungkin memiliki angkutan yang terbilang over dimension. Karena penerapan aturan ini, tentunya akan memakan biaya dan merugikan para pengusaha”, jelasnya

Selain itu menurut Fitri, dari sisi ekonomi, apabila angkutan truk yang over dimensi dan over load ditertibkan, maka pengangkutan atau logistik, baik untuk sembako maupun bahan bangunan akan terganggu.

“Khususnya angkutan sembako yang selama ini banyak menggunakan truk over load, akan terpengaruh dengan penegakan aturan Zero ODOL. Salah satunya dapat mendorong peningkatan angka inflasi, karena adanya kenaikan barang akibat proses distribusi yang terganggu”, urainya.

Kondisi ini, menurut Fitri, jelas menjadi perhatian pemerintah provinsi, sebelum aturan Zero ODOL benar – benar diterapkan. Salah satunya melalui pembahasan intensif pada FGD, yang diinisiasi KADIN Provinsi Kalsel.

FGD yang digelar KADIN Provinsi Kalsel kali ini, mengundang 5 narasumber utama, untuk membahas solusi terkait penerapan Zero ODOL, bagi ekosistem logistik di Kalsel. Yakni Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, M Fitri Hernadi, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Habib Yahya Assegaf, Dirlantas Polda Kalsel, Kombes Pol Fahri Siregar, perwakilan dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalsel, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM, Yunani.

FGD yang berlangsung selama satu hari ini, juga diikuti puluhan anggota KADIN Provinsi Kalsel. Terutama para pengusaha yang bergerak di bidang angkutan dan logistik di Kalsel. (RIW/RH)

BANJARBARU – Upaya pelestarian budaya lokal terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satunya dengan menggelar lomba Balogo, permainan tradisional khas Banua yang kini makin jarang dimainkan generasi muda.

Puluhan peserta dari berbagai daerah di Kalsel terlibat dalam Lomba Edukatif Kultural ke-1 yang digelar di halaman Museum Lambung Mangkurat, Sabtu (28/6). Kegiatan ini menjadi ruang aktualisasi budaya sekaligus bagian dari strategi untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup di tengah derasnya pengaruh budaya luar.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Hadeli Rosyaidi, mengatakan, lomba ini menjadi bentuk komitmen untuk menjaga identitas lokal.

“Balogo bukan sekadar permainan, tapi warisan budaya tak benda yang memiliki nilai kejujuran, ketekunan, kerjasama dan musyawarah. Nilai-nilai ini penting ditanamkan, terutama bagi generasi muda,” ujar Hadeli.

Hadeli juga mengapresiasi antusiasme peserta yang dinilai sudah terbiasa memainkan Balogo, dan berharap kegiatan semacam ini bisa terus berlanjut di masa depan sebagai bagian dari pembangunan kebudayaan daerah.

Balogo sendiri telah diakui secara nasional sebagai warisan budaya tak benda. Dengan demikian, pelestariannya tak hanya menjadi urusan komunitas budaya, tetapi juga bagian dari tanggung jawab bersama masyarakat Banua.

Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar, didampingi Kepala Tata Usaha Museum Lambung Mangkurat, Rizabuana Taupan mengatakan, lomba Balogo ini merupakan bagian dari upaya konkret Pemprov Kalsel melalui museum dalam mendekatkan kembali budaya lokal kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

“Permainan tradisional seperti Balogo punya nilai edukatif dan historis yang sangat kuat. Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa museum bukan hanya tempat menyimpan benda masa lalu, tapi juga ruang hidup untuk mempraktikkan nilai-nilai budaya,” ujarnya.

Taufik Akbar menambahkan, antusiasme peserta menjadi bukti bahwa permainan tradisional masih punya tempat di hati masyarakat.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam menyukseskan lomba.

“Kami akan terus menjadikan lomba seperti ini sebagai agenda tahunan, sekaligus menjadi salah satu cara menarik masyarakat kembali ke museum. Karena pelestarian budaya tidak bisa berjalan sendiri, perlu kolaborasi semua pihak,” tandasnya. (MuslamKalsel-SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, yang digelar di Aula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kamis (26/6).

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan, menegaskan, bahwa reforma agraria merupakan salah satu agenda nasional penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Penataan kepemilikan tanah menjadi kunci untuk menyelesaikan ketimpangan agraria, mencegah konflik, dan memastikan tanah dikelola secara produktif dan adil,” ujarnya.

Ahmad Bagiawan juga menyampaikan bahwa tahun 2025 diharapkan menjadi momentum percepatan dan konsolidasi pelaksanaan reforma agraria di Kalimantan Selatan agar dapat sejajar bahkan melampaui capaian provinsi lain.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai wadah memperkuat komitmen bersama, memperjelas peran dan kontribusi seluruh pihak terkait, serta membangun sinergi antar instansi baik di tingkat pusat maupun daerah,” tegasnya

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Aziz, mengungkapkan, bahwa sejak dimulai pada tahun 2016, pelaksanaan reforma agraria di Kalsel telah berjalan selama delapan tahun dan kini telah diterapkan di 12 kabupaten/kota.

“Hingga tahun ini, satu-satunya daerah yang belum melaksanakan program reforma agraria adalah Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Ia menambahkan, fokus utama pelaksanaan reforma agraria pada tahun 2025 adalah redistribusi tanah sebagai tindak lanjut dari penataan aset.

“Melalui forum koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat memperkuat komitmen, memperjelas peran, dan membangun sinergi yang lebih solid dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria yang adil dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih empat penghargaan sekaligus pada ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VIII Award 2025.

Penghargaan yang digelar di Surabaya tersebut, diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan kepegawaian ASN yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel.

Empat penghargaan itu meliputi Terbaik I kategori percepatan penyelesaian pangkat, Terbaik I kategori komitmen dan kualitas penetapan NIP CASN tahun 2024, Terbaik I kategori komitmen dan usul pensiun, serta Terbaik IV kategori percepatan penyelesaian mutasi ASN melalui aplikasi I-Mute BKN.

Kepala BKD Kalsel, Dinansyah, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen tinggi Gubernur Kalsel, Muhidin, serta kolaborasi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kalsel.

“Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan kita, Bapak Gubernur Muhidin atas arahan dan komitmennya, juga kepada seluruh ASN Pemprov Kalsel serta pihak terkait lainnya atas partisipasi dan dukungannya,” ujar Dinansyah, belum lama ini.

Ia menegaskan, bahwa penghargaan tersebut adalah bentuk nyata dari kinerja BKD Kalsel yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sinergi antara BKD dan ASN menjadi kunci keberhasilan ini. Tanpa kerja sama dan semangat ‘Bekerja Bersama Merangkul Semua’ seperti yang menjadi tagline Pemprov Kalsel, tentu capaian ini sulit diraih,” tuturnya.

Ke depan, BKD Kalsel berkomitmen untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada ASN agar terus meningkatkan kompetensi dan kinerja secara optimal.

“Kami tidak akan berhenti memberikan arahan dan pembinaan agar ASN di lingkungan Pemprov Kalsel dapat terus memberikan kinerja terbaik di bidang masing-masing,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Ekspos Penyusunan Pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi. Kegiatan dibuka secara resmi Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Muhammad Syarifuddin, diwakili Sekretaris Disdikbud Kalsel Hadel Rosyaidi, didampingi Kepala Bidang Kebudayaan Kalsel Raudati Hildayati, Kepala Seksi Kesenian Sunjaya Adhiarso, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Arry Risfansyah dan jajaran Bidang Kebudayaan Kalsel, bertempat disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Kepada sejumlah wartawan, usai membuka acara Kamis (26/6), Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Hadeli Rosyaidi, mengatakan, ekspos ini merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana, tujuannya untuk menyampaikan hasil-hasil pengumpulan data, kajian, dan pemetaan unsur kebudayaan yang telah dilakukan secara partisipatif oleh tim penyusun bersama para pemangku kepentingan budaya di Banua.

“Ekspose ini, dapat menjaring masukan, kritik, dan saran konstruktif dari para peserta untuk menyempurnakan substansi dokumen PPKD agar benar-benar representatif, akurat, dan implementatif,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Raudati Hildayati, menjelaskan, kegiatan ini membahas berbagai tantangan, solusi, dan strategi dalam pengajuan kebudayaan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Poin-poin penting dari PPKD diakomodasi dalam perencanaan pembangunan yang telah dirancang,” jelas Hilda.

Pada kesempatan yang sama, anggota tim penyusun pemutakhiran PPKD periode 2025–2029 dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Dr. Rusma Noortyani menambahkan, dalam pemetaan data, pihaknya memfokuskan pada 11 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Adapun 11 OPK meliputi: manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya.

“Dari hasil pemetaan di lapangan, kami mencatat sebanyak 2.807 jenis OPK yang tersebar di seluruh wilayah Kalsel,” tutupnya

Turut hadir Tim Peneliti ULM, perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XIII Kalselteng, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Balai Bahasa Kalsel, Taman Budaya Kalsel, diikuti Bidang Kebudayaan 13 Kabupaten dan Kota, Dewan Kesenian Kalsel. (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, memperkenalkan potensi hasil perikanan tangkap dan budidaya ke Pasar Global, pada kegiatan Misi Dagang Internasional Kalimantan Selatan Tahun 2025 di Jakarta, belum lama tadi.

“Beberapa waktu lalu Dislutkan Kalsel turut hadir dalam Pembukaan Kegiatan Misi Dagang Internasional Kalimantan Selatan 2025,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, Kamis (26/6).

Rusdi menjelaskan, kehadiran Dislutkan Kalsel ini merupakan bentuk nyata dukungan sektor kelautan dan perikanan dalam mendorong perluasan ekspor komoditas unggulan Banua ke Pasar Global.

“Melalui forum ini, Dislutkan Kalsel memperkenalkan potensi hasil perikanan tangkap dan budidaya, termasuk produk olahan bernilai tambah, sebagai bagian dari kekuatan ekonomi maritim Kalsel,” tutur Rusdi.

Mengingat, lanjut Rusdi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong dalam peningkatan perekonomian melalui sektor kelautan dan perikanan.

Berdasarkan arahan Gubernur Kalsel Muhidin, yang mengharapkan adanya keterlibatan aktif, untuk membuka peluang kerjasama perdagangan internasional sekaligus memperkuat integritas dan profesionalisme pelaku usaha kelautan dan perikanan lokal dalam persaingan global.

“Sehingga Dislutkan Kalsel terus meningkatkan potensi hasil perikanan tangkap dan budidaya,” ucap Rusdi. (DISLUTKANKALSEL-SRI/RIW/RH)