2025 – Laman 15 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Buka Rakor Pendidikan se Kalsel, Pemerataan Pendidikan Hingga Pelosok Jadi Sorotan Gubenur Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan kembali fokus kebijakan pendidikan tahun 2025 pada pengentasan anak tidak sekolah, peningkatan sarana prasarana, serta percepatan digitalisasi sekolah di seluruh daerah, termasuk wilayah pelosok.

Gubernur Kalsel Muhidin menekankan, tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks, mulai dari transformasi teknologi, perubahan kurikulum, hingga kondisi sosial ekonomi yang mendorong guru dan satuan pendidikan beradaptasi lebih cepat.

Gubernur Kalsel saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Rakor Pendidikan di Banjarmasin

“Semangat dan komitmen para guru untuk terus belajar dan beradaptasi menjadi kunci agar pendidikan kita tetap relevan dan mampu menjawab kemajuan zaman,” ujar Gubernur, dalam kegiatan Rakor Pendidikan Kalsel Tahun 2025, di Banjarmasin, Selasa (25/11) malam.

Muhidin menambahkan, koordinasi lintas kabupaten/kota dibutuhkan agar seluruh program pendidikan berjalan konsisten dan tepat sasaran sesuai arah kebijakan pemerintah provinsi.

Pemprov Kalsel juga terus mendorong peningkatan kesejahteraan guru, termasuk melalui percepatan realisasi pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN PPPK. Langkah ini disebut sejalan dengan kebijakan nasional dalam memperkuat tata kelola SDM pendidikan.

Gubernur Muhidin menyebut, beberapa pekerjaan rumah utama pemerintah daerah antara lain menurunkan angka putus sekolah, memperkuat digitalisasi pendidikan, serta eningkatkan sarana prasarana sekolah, terutama di pelosok.

“Saya minta Disdikbud Kalsel mendata seluruh kondisi sekolah agar kita mengetahui apa yang sangat diperlukan. Pendidikan ini penting, terutama di daerah yang jauh dari kota. Sarpras sekolah di pelosok harus jadi perhatian,” tegasnya.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga mendorong pemerintah pusat untuk memperhatikan tambahan tunjangan bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil.

“Jika jumlah tunjangannya sama dengan guru di perkotaan, saya rasa tidak adil,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

Jadi Tuan Rumah Kejurnas Tenis Meja, Kalsel Incar Kejuaraan Olahraga Internasional

BANJARMASIN – Even olahraga menjadi salah satu cara mengenalkan Provinsi Kalimantan Selatan di kancah Internasional. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menginginkan, adanya kejuaraan internasional yang diselenggarakan di Banua.

Harapan itu disampaikan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Kalsel Ariadi Noor, saat mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, membuka Kejurnas Tenis Meja, belum lama tadi di Banjarmasin.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kejuaraan olahraga,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Dikatakan Ariadi, Gubernur Kalsel Muhidin memberikan perhatian terhadap peningkatan olahraga di Banua. Sehingga, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kejuaraan olahraga tingkat daerah maupun nasional.

“Gubernur Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, memiliki minat yang besar untuk peningkatan olahraga,” ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengharapkan, adanya kejuaraan olahraga tingkat internasional yang diselenggarakan di Kalsel.

“Dengan adanya kejuaraan internasional tersebut, maka Kalsel semakin dikenal tidak hanya secara nasional tetapi juga Internasional,” ucapnya.

Karena itu, tambahnya, Pemprov Kalsel meminta dukungan hal tersebut, kepada seluruh cabor yang ada di Banua.

“Kami juga meminta dukungan kepada PB PTMSI agar dapat menyelenggarakan Kejuaraan Internasional Tenis Meja di Kalsel, tidak hanya Kejurnas,” ujarnya.

Begitu juga untuk cabor cabor lainnya, agar dapat melaksanakan kejuaraan internasional tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Ariadi juga mengingatkan para cabor untuk regenerasi atlet terus berjalan.

“Regenerasi atlet penting dilakukan oleh cabang olahraga termasuk Tenis Meja, dengan adanya regenerasi atlet tersebut, maka pembinaan olahraga dapat terus berlangsung,” ungkapnya.

Karena itulah, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraganya mengingatkan kepada cabor, untuk dapat melakukan pembinaan berkelanjutan, kepada atlet atletnya.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus meningkatkan sarana dan prasarana untuk peningkatan prestasi atlet,” ucapnya. (SRI/RIW/RH)

APBD 2026 Disetujui, Gubernur Muhidin Tegaskan Prioritas Daerah

BANJARMASIN – DPRD Kalsel menetapkan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, sebagai Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna ke-28 yang dilaksanakan pada Selasa, (25/11) sore.

Penetapan ini menjadi bagian penting dari siklus perencanaan dan penganggaran daerah untuk tahun mendatang.

Sebelum penetapan dilakukan, pimpinan Rapat, ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, mempersilakan Badan Anggaran DPRD Kalsel menyampaikan laporan hasil pembahasan RAPBD 2026, melalui Wakil Ketua DPRD, Alpiya Rakhman.

Dalam laporannya, Alpiya menegaskan bahwa pembahasan dilakukan secara mendalam dan terstruktur. Banggar bersama TAPD telah melakukan serangkaian rapat intensif untuk memastikan RAPBD 2026, tersusun secara komprehensif dan sesuai arah kebijakan pembangunan.

“Saat ini kondisi fiskal daerah yang harus siap dihadapi,” ucapnya

Disampaikan Alpiya, tahun anggaran 2026 memerlukan penyesuaian belanja akibat menurunnya pendapatan transfer pusat. Penyesuaian ini harus dilakukan, agar APBD tetap realistis dan dapat menjangkau program prioritas.
Banggar menyampaikan beberapa rekomendasi teknis.

“Perlu dilakukan optimalisasi PAD, efisiensi belanja, dan penguatan sektor pelayanan dasar tetap menjadi fokus utama yang harus dijalankan,” ungkapnya

Gubernur Kalsel, Muhidin, memberikan pendapat akhir terhadap Raperda APBD 2026 yang telah disetujui bersama tersebut.

Dalam penyampaiannya, Gubernur menegaskan arah pembangunan tahun 2026. Pemerintah provinsi menempatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemantapan ekonomi, dan konektivitas wilayah sebagai prioritas pembangunan daerah.

“Penguatan sektor-sektor strategis seperti industri, UMKM, pertanian, dan pariwisata akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing Kalsel dalam menghadapi tantangan pembangunan,” tambahnya.

Gubernur menutup pendapat akhirnya dengan ajakan sinergi. Bahwa APBD 2026 harus dijalankan dengan komitmen bersama, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Banua.

“Dengan ditetapkannya Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai Peraturan Daerah, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel menegaskan komitmen bersama dalam menjaga kesinambungan pembangunan serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BSI Siap Cetak SDM Profesional Lewat Program Magang Nasional

JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) siap mencetak sumber daya manusia (SDM) muda yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di dunia kerja. Hal ini diimplementasikan melalui dukungan terhadap program magang yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

BSI menilai program magang Kemenaker merupakan langkah strategis pemerintah, untuk menjembatani kebutuhan industri dengan calon-calon pekerja fresh graduate.

Untuk itu, BSI siap ambil bagian memberikan kesempatan bagi para pemagang untuk belajar dan berkarya guna meningkatkan keterampilan teknis maupun nonteknis, sekaligus memahami budaya kerja di sektor perbankan syariah yang terus berkembang. Tahun ini, BSI ambil bagian dalam keikutsertaan Program Magang Kemenaker.

Sejak program ini diluncurkan, BSI telah merekrut 524 peserta magang yang ditempatkan di berbagai cabang BSI seluruh Indonesia.

“Industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan signifikan, khususnya BSI yang tumbuh retata di atas industri perbankan nasional. Capaian ini tentu membutuhkan peran kuat SDM yang kompeten di bidangnya sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi industri perbankan syariah,”ujar Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar, saat melakukan kick off Onboarding Program Magang pemerintah, Senin (24/11).

Wisnu menambahkan, generasi muda berperang penting membawa perubahan melalui “think freshly, act ethically, impact meaningfully”. Mulai dari ide-ide segar, yang diimplementasikan melalui inovasi yang dapat diterapkan di BSI.

“Hal ini kami implementasikan di mana sekitar 50% pegawai BSI adalah gen Z dan gen milenial,” ujarnya.

BSI juga membekali peserta magang melalui transformasi dan integritas, transformasi digital dan juga melayani sepenuh hati sebagai bentuk komitmen menjalankan layanan jasa perbankan syariah yang inklusif.

Harapannya dengan layanan yang tulus akan semakin meningkatkan customer based BSI yang saat ini jumlahnya lebih dari 22 juta.

BSI menegaskan akan terus memperluas program pengembangan talenta, termasuk melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penguatan ekosistem pembelajaran berbasis digital yang relevan dengan tren industri.

BSI secara konsisten membuka akses kesempatan kerja bagi para lulusan fresh graduate melalui program BiBit BSI. Yakni program pemagangan terstruktur dari BSI yang ditujukan untuk lulusan SMA/SMK,D1,D3 dan S1.

Program pemagangan terstruktur ini telah dilakukan perseroan sejak awal berdiri, dan saat ini sudah memberikan kesempatan kepada lebih dari 1.600 pekerja magang usia 20-24 tahun.

Posisi ini ditempatkan untuk menempati level staf/pelaksana baik di frontliners maupun back office sesuai bidang keahlian.

BiBiT BSI menjadi salah satu komitmen perseroan untuk mendorong peningkatan jumlah kerja bagi para fresh graduate yang berprestasi dan sesuai kualifikasi di perbankan syariah.

Hal ini menjadi keseriusan BSI untuk mendukung satu dari 17 paket kebijakan ekonomi 2025 yakni stimulus ekonomi untuk peningkatan tenaga kerja yang siap kerja dan kompeten di bidangnya. Kesempatan BiBit BSI dapat diakses melalui platform melalui https://jobs.talentics.id/pt-bank-syariah-indonesia-tbk/bibit-bsi.

Seluruh proses rekruitmen pegawai BSI tidak mengeluarkan biaya apapun sampai proses akhir. BSI menghimbau untuk berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan BSI dan selalu mengecek kebenaran informasi rekruitmen melalui kanal informasi resmi BSI melalui www.bankbsi.co.id maupun official media sosial BSI Call 14040, WhatsApp : 081584114040, Media social: Facebook:Bank Syariah Indonesia|Instagram:@banksyariahindonesia; @lifewithbsi|Twitter : @bankbsi_id |@bsihelp| Youtube: Bank Syariah Indonesia. (BSI-RIW/RH)

Membanggakan!Dislutkan dan TP PKK Kalsel Raih Juara 2 Lomba Masak Serba Ikan Nasional

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan, bersama TP PKK Kalsel berhasil meraih Juara 2 Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional 2025.

Kepala Dislutkan Kalsel Rusdi Hartono menyatakan, apresiasi dan kebanggaan kepada Ketua TP PKK Kalsel Fathul Jannah, atas capaian juara 2 lomba masak serba ikan tingkat nasional 2025, pada kategori Menu Keluarga.

“Prestasi ini menjadi kebanggan bagi Banua sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan kreativitas olahan ikan, meningkatkan konsumsi ikan, serta memperkenalkan kekayaan kuliner berbasis perikanan dari Kalimantan Selatan ke tingkat nasional,” ungkap Rusdi, saat ditemui di Banjarmasin, Selasa (25/11).

Semoga, lanjutnya, capaian ini menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk terus berinovasi dan mencintai sumber daya perikanan lokal.

Dijelaskan Rusdi, keikutsertaan pada lomba tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Kalsel Muhidin, serta Ketua TP PKK Kalsel Fathul Jannah, untuk menggelorakan Gerakan Makan Ikan di seluruh lapisan masyarakat.

“Kompetisi tersebut menjadi wadah kreativitas kader penggerak konsumsi ikan dari berbagai daerah untuk menyajikan hidangan berbahan dasar ikan inovatif, sehat, dan bergizi tinggi,” ujar Rusdi.

Sehingga melalui kompetisi ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pemanfaatan ikan sebagai sumber protein berkualitas, guna mendukung tumbuh kembang anak dan mewujudkan Generasi Emas 2045.

Pada lomba tersebut, Kalsel melalui TP PKK membawa olahan ikan unggulan khas Banua, sebagai bentuk promosi kekayaan kuliner daerah.

“Misi kami adalah terus mengampanyekan konsumsi ikan sebagai gaya hidup sehat bagi keluarga,” ucap Rusdi.

Karena, tuturnya, ikan bukan hanya lezat dan mudah diolah, tetapi juga menjadi pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi masa depan.

“Dari dapur kreatif para peserta Lomba Masak Serba Ikan, kita bangun budaya makan ikan yang menyenangkan, sehat, dan berkelanjutan, untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Rusdi.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kalsel Fathul Jannah Muhidin, bersama dinas terkait terus menggelorakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Banua, sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat.

Pada ajang Lomba Masak Serba Ikan Tahun 2025 Tingkat Nasional di Jakarta, Dislutkan Kalsel bersama TP PKK Kalsel berhasil meraih juara dia, sekaligus memperkuat posisi Kalsel sebagai daerah inovasi kuliner ikan yang kompetitif secara nasional. (DISLUTKAN.KALSEL/SRI/RIW/EYN)

Peringati Hari Guru Nasional 2025, Kalsel Tekankan Penguatan Karakter dan Profesionalitas Guru

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Selasa (25/11). Bertindak sebagai inspektur upacara, Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin.

Syarifuddin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi–tingginya kepada seluruh guru di Kalimantan Selatan, yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan generasi bangsa. Guru disebut sebagai pilar utama pendidikan, yang tidak hanya bertugas mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter peserta didik, agar siap menghadapi tantangan zaman.

Ia menegaskan, bahwa peringatan Hari Guru Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama, dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Pemerintah Provinsi Kalsel, lanjutnya, terus berupaya meningkatkan kompetensi pendidik melalui berbagai pelatihan, peningkatan kualitas kurikulum, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih merata dan modern.

“Guru tidak hanya menjadi pengajar di ruang kelas, tetapi juga menjadi inspirasi dan pembentuk karakter peserta didik. Guru memiliki peran penting dalam menumbuhkan rasa cinta sesama dan kepedulian terhadap lingkungan,” ucap Syarifuddin.

Syarifuddin juga menyoroti pentingnya peran guru sebagai teladan moral. Menurutnya, guru memiliki tanggung jawab bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai–nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, serta kesadaran menjaga lingkungan hidup.

Ia berharap, seluruh pendidik di Kalimantan Selatan dapat terus meningkatkan profesionalitas, beradaptasi dengan perkembangan teknologi pembelajaran, serta membangun suasana belajar yang humanis dan inklusif.

“Pendidikan karakter harus berjalan beriringan dengan penguasaan ilmu pengetahuan sehingga pelajar tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berempati, dan memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan,” lanjut Syarifuddin.

Dilanjutkan Syarifuddin, dengan tema peringatan Hari Guru tahun ini yang menekankan pentingnya transformasi peran pendidik di tengah perubahan global, Pemprov Kalsel berkomitmen menguatkan sinergi bersama para guru dalam mewujudkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan berkepribadian baik demi masa depan Kalimantan Selatan yang lebih maju. (MRF/RIW/EYN)

Gelar Seminar Corporate Farming, Upaya Brida Kuatkan Ekonomi dan Produksi Pertanian Kalsel

BANJARBARU – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan seminar kajian pengembangan corporate farming, yang digelar di Aula BRIDA Kalsel, Selasa (25/11). Kegiatan ini menghadirkan akademisi, perangkat daerah, penyuluh, pegiat pertanian, serta pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan dan agribisnis.

Kepala BRIDA Provinsi Kalsel, Taufik Hidayat.

Kepala BRIDA Kalsel, Taufik Hidayat menjelaskan, bahwa konsep corporate farming menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pertanian modern yang lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu bersaing dalam skala besar. Melalui pendekatan ini, pola usaha tani rakyat yang sebelumnya berjalan secara individual dapat diintegrasikan ke dalam manajemen yang lebih terkoordinasi, sehingga mendorong produktivitas dan efisiensi produksi.

Menurut Taufik, corporate farming tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil pertanian, tetapi juga menyasar penguatan ketahanan pangan daerah, peningkatan pendapatan petani, serta pembukaan peluang investasi yang lebih luas.

Dengan manajemen yang profesional, petani dapat lebih mudah mengakses teknologi pertanian, pembiayaan, hingga pemasaran produk.

“BRIDA Kalsel saat ini tengah melakukan kajian mendalam untuk memetakan potensi dan kesiapan daerah dalam menerapkan model corporate farming,” ucap Taufik

Dalam kegiatan seminar tersebut, sejumlah narasumber memaparkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa penerapan corporate farming di Kalimantan Selatan, berjalan sesuai karakteristik wilayah.

Taufik menambahkan, bahwa kajian ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil langkah terukur untuk meningkatkan produksi pertanian secara signifikan.

“Seminar ini bertujuan menggali masukan ilmiah dan teknis agar konsep corporate farming dapat diterapkan secara tepat di Kalimantan Selatan. Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperluas peluang investasi, dan menciptakan model pertanian modern yang berkelanjutan,” lanjut Taufik.

Ia juga menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ekonomi daerah. Dengan adanya kajian corporate farming, pemprov berharap produksi pertanian dapat meningkat, rantai pasok lebih efisien, dan daya saing produk lokal semakin kuat di pasar nasional maupun internasional.

“Melalui riset, inovasi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, konsep corporate farming diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern di Kalimantan Selatan,” tutup Taufik. (MRF/RIW/EYN)

Inflasi Terjaga, Belanja Pemerintah Jadi Stimulus Perekonomian Kalsel

BANJARMASIN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mengumumkan, bahwa kondisi ekonomi dan fiskal daerah menunjukkan performa yang sangat positif dan stabil hingga akhir Oktober 2025. Dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata – rata nasional, pengelolaan anggaran yang efektif, dan dukungan kuat terhadap sektor-sektor kunci seperti UMKM, Kalsel berhasil menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan lokal dan global.

Hal ini disampaikan Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, saat Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan realisasi hingga 31 Oktober 2025, dikantornya pada Selasa (25/11).

Hadir pula Abien Prastowidodo, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Sugiyarto, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Antonius Arie Wibowo, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, serta tamu undangan lainnya.

Catur memaparkan, pertumbuhan ekonomi Kalsel mencapai 5,19% (yoy) pada Triwulan III 2025, didukung sektor pertambangan, pertanian, dan industri pengolahan.

Pengelolaan fiskal berjalan optimal, dengan belanja APBN mencapai 78,45 persen dari pagu dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang dominan sebesar Rp25,71 triliun.

“Kinerja APBD juga menunjukkan surplus yang tinggi, menandakan potensi besar untuk percepatan pembangunan,” jelas Catur.

Dukungan terhadap UMKM berjalan efektif, dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp4,17 triliun dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp56,52 miliar, yang menjadi bukti komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, bagi Kalimantan Selatan.

Catur menambahkan, hingga Oktober 2025, Neraca Perdagangan Kalsel mencatatkan surplus sebesar US$775,67 juta. Meski masih mencetak surplus, angka ini mengalami kontraksi sebesar 29,67% dibandingkan bulan sebelumnya.

Kinerja ini dipengaruhi nilai Ekspor Oktober yang tercatat sebesar US$877,65 juta (turun 31,0% secara year-on-year) dan nilai Impor sebesar US$101,98 juta (turun 39,4% secara year-on-year).

Dari sisi harga, tingkat inflasi di Kalimantan Selatan pada Oktober 2025 tercatat sebesar 3,11% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,42. Angka ini berada di atas tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,86% (yoy).

Secara bulanan (month-to-month), Kalsel mengalami inflasi sebesar 0,36%, berbeda dengan kondisi nasional yang mencatatkan inflasi lebih rendah (0,28%).

“Tekanan inflasi bulan ini terutama didorong kenaikan harga pada kelompok pengeluaran tertentu. Komoditas penyumbang utama andil inflasi adalah emas perhiasan, ikan gabus, dan telur ayam ras,” ujarnya.

Di sisi lain, beberapa komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, dan terong justru memberikan andil deflasi, membantu menahan laju inflasi lebih lanjut.

Sementara itu, realisasi Belanja Negara mencapai Rp32,29 triliun (78,45% dari pagu). Berbeda dengan bulan sebelumnya, pertumbuhan belanja negara kini mengalami kontraksi tipis sebesar 1,14% (yoy). Kontraksi ini dipengaruhi penurunan pada Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 10,14% dan melambatnya pertumbuhan Transfer ke Daerah (TKD) yang kini hanya tumbuh 1,47% (yoy).

Meski demikian, TKD masih mendominasi struktur belanja dengan porsi 79,63% (Rp25,71 triliun). Di sisi penerimaan, Pendapatan Negara terealisasi sebesar Rp11,31 triliun atau 51,29% dari target penerimaan tahunan. Capaian ini mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 27,35% (yoy), yang utamanya disebabkan penurunan penerimaan perpajakan (Pajak Dalam Negeri) dan PNBP.

Namun, terdapat catatan positif pada penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang tumbuh impresif 192,50% (yoy). Ketimpangan antara realisasi pendapatan dan belanja ini, mengakibatkan defisit anggaran melebar menjadi Rp20,98 triliun.

Di sisi lain, kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga Oktober 2025 masih mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp9,27 triliun, dengan nilai SiLPA mencapai Rp16,39 triliun.

Surplus ini terbentuk dari realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp36,04 triliun (85,91% dari target), meskipun secara total pendapatan ini turun 6,01% (yoy).

“Kabar baiknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu tumbuh positif 1,09 persen, didorong kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pajak daerah,” tambahnya

Sementara itu, realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp26,77 triliun atau baru mencapai 52,61% dari pagu. Penyerapan belanja ini masih mengalami kontraksi sebesar 9,36% (yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kontraksi terdalam masih terjadi pada komponen Belanja Modal yang terkoreksi signifikan sebesar 28,67% (yoy), mengindikasikan perlunya akselerasi fisik di sisa tahun anggaran. (DJPbKalsel-RIW/EYN)

Berbaur Duduk di Jalan, Ketua DPRD Kalsel Supian HK Temui Aksi Massa BEM se-Kalsel

BANJARMASIN –Badan Eksekutif Mahasiswa se- Kalimantan Selatan, menyampaikan aspirasi, sehubungan adanya percepatan pembahasan dan rencana pengesahan RUU KUHAP, yang dinilai mengandung banyak pasal bermasalah, berpotensi mengancam prinsip-prinsip due process of law , melemahkan perlindungan HAM, serta membuka ruang kriminalisasi masyarakat sipil.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, didampingi Ketua Komisi I, Rais Ruhayat, anggota Komisi II, Firman Yusi, anggota Komisi III, Husnul Fatahillah; Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, serta pejabat kepolisian, berbaur dan duduk bersama massa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel, yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Senin (24/11) sore.

Ketua DPRD Provinsi, Ketua Komisi I, anggota Komisi II, anggota Komisi III, Sekretaris DPRD Kalsel, serta pejabat kepolisian, duduk berbaur dengan mahasiswa.

Kehadiran Ketua DPRD bersama jajaran, menunjukkan apresiasi positif terhadap aspirasi mahasiswa yang menyuarakan keberatan terkait percepatan pengesahan RUU KUHAP serta isu lingkungan di Kalsel.

Aksi massa yang dimulai sekitar pukul 15.00 WITA ini menyoroti percepatan pengesahan RUU KUHAP yang dinilai memiliki sejumlah pasal bermasalah, serta berpotensi mengancam prinsip proses hukum dan hak asasi manusia.

“Kami minta DPRD Kalsel selaku wakil rakyat mau mendengarkan dan menyampaikan aspirasi kami,” ujar salah seorang koordinator lapangan, M Anzari.

Selain menyoroti RUU KUHAP, mahasiswa juga mengeluhkan minimnya perhatian legislatif terhadap isu lingkungan, termasuk pengawasan pertambangan dan perlindungan kawasan Meratus.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kalsel Supian HK meminta mahasiswa tetap tenang. Bahwa DPRD tidak menutup telinga. Aspirasi masyarakat harus diteruskan, apalagi jika menyangkut hajat publik yang luas.

Ia menegaskan, DPRD Kalsel memiliki kewenangan menyampaikan rekomendasi resmi ke DPR RI, sehingga suara daerah tetap tersampaikan pada tingkat nasional.

“Apa -apa yang adik-adik sampaikan hari ini, akan kami bawa dalam rapat pimpinan dan komisi terkait,” jelasnya.

Supian HK menyampaikan, terkait isu lingkungan, perlunya pengawasan lebih kuat dan menyatakan isu tersebut akan dibawa dalam pembahasan lintas komisi.

“Kami tidak anti kritik. Justru masukan seperti inilah yang membuat DPRD bekerja lebih hati-hati,” katanya.

Setelah lebih dari satu jam aksi berjalan kondusif, massa meminta dialog dilanjutkan di dalam gedung DPRD tanpa pembatasan jumlah peserta. Pimpinan DPRD menyanggupi dialog, namun dengan syarat maksimal 20 perwakilan masuk ke ruang pertemuan, menimbang kapasitas dan keamanan gedung.

Dua perwakilan BEM, Adi Jayadi dan M Anzari, disilakan melihat langsung ruangan dialog. Setelah ditinjau, mereka menilai ruangan terlalu kecil dan meminta dialog dipindah ke ruang utama rapat paripurna. Permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan pimpinan DPRD.

Ketika perwakilan BEM kembali ke luar untuk musyawarah internal, Ketua DPRD Kalsel, harus meninggalkan lokasi karena agenda perjalanan dinas luar daerah yang sudah terjadwal dan tidak dapat ditunda.

Namun, aksi tetap dikawal anggota DPRD lainnya serta jajaran Sekretariat DPRD Kalsel. Setelah bermusyawarah, massa menolak pembatasan jumlah peserta dialog dan menyatakan akan masuk secara paksa.

Puluhan massa lalu mendorong pintu gerbang DPRD. Aparat kepolisian yang siaga dari dalam pagar membentuk pagar betis untuk menahan massa agar tidak merangsek masuk. Aksi dorong – dorongan berlangsung singkat, sebelum massa akhirnya mundur.

Tak lama, massa membakar spanduk yang mereka bawa sambil kembali berorasi. Aparat tetap bertindak humanis dan terukur, memastikan situasi tetap aman tanpa adanya korban. Sekitar pukul 18.00 WITA, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Pansus III DPRD Kalsel, Setujui Draf Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Bank Kalsel

BANJARMASIN – Setelah melalui beberapa kali pembahasan bersama pihak terkait, akhirnya Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Pansus III DPRD Kalsel), menyetujui draf Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalsel, kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Ketua Pansus III DPRD Kalsel, Rosehan Noor Bachri, saat memimpin rapat.

Ketua Pansus III DPRD Kalsel, Rosehan Noor Bachri, usai menggelar rapat pembahasan, baru-baru tadi menyampaikan, pertemuan ini merupakan tahapan finalisasi dari pembahasan penyusunan draf ranperda penambahan penyertaan modal untuk Bank Kalsel, yang nilainya mencapai 400 milyar. Penyertaan modal ini nantinya dilakukan secara bertahap selama 2 tahun anggaran, yakni 200 milyar di tahun 2026 dan 200 milyar lagi di tahun 2027.

“Hari ini diputuskan untuk penyertaan modal dari pemerintah provinsi sebanyak 400 milyar, dilakukan dengan bertahap. Yang pertama di tahun 2026, 200 milyar, kemudian pada tahun 2027, 200 milyar”, ujarnya.

Dengan penambahan ini, Rosehan berharap, selain untuk menjaga investasi Pemprov Kalsel ke Bank Kalsel, sahamnya tetap lebih besar dibandingkan saham milik pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalsel.

“Saya juga mengingatkan kepada Bank Kalsel supaya penyertaan modal ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Selatan,” pintanya

Lebih lanjut Rosehan menambahkan, adanya pesan dari Menkeu RI bahwa uang yang ada di pemerintah provinsi dimanfaatkan betul – betul, sehingga kehidupan perekonomian di Kalimantan Selatan dapat menjaga stabilitas nasional.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachruddin menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada Pansus III DPRD Kalsel, atas disetujuinya draf ranperda penambahan penyertaan modal untuk Bank Kalsel.

Dengan adanya penambahan modal ini tentunya akan mengembalikan posisi Pemprov Kalsel, sebagai pemegang kendali saham Bank Kalsel.

“Alhamdulillah hari ini Pansus III DPRD Kalsel menyetujui (ranperda) untuk selanjutnya disahkan menjadi Perda penambahan modal sebesar 400 milyar. Dengan setor 400 milyar ini akan mengembalikan posisi pemegang saham pengendalinya adalah pemerintah provinsi”, ujarnya.

Terkait beberapa pesan dan catatan Pansus III pada saat pembahasan, akan menjadi perhatian serius Bank Kalsel dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

“Beberapa pesan dari Pansus ini akan jadi pengingat kami untuk lebih meningkatkan kinerja lagi, meningkatkan pemberian kredit, dan mayoritasnya adalah masyarakat Kalimantan Selatan”, pungkasnya

Rapat finalisasi tersebut selain dihadiri langsung Direktur Utama Bank Kalsel beserta jajaran, juga diikuti para pejabat dari Bappeda, Bapenda, BPKAD, Biro Hukum dan Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel. (ADV-NHF/RIW/EYN)