Tahun: 2025

BANJARMASIN – Sejumlah hotel di Banjarmasin bakal menjadi tempat menginap para peserta perayaan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2025 yang diselenggarakan di kalimantan Selatan, 7-9 Februari 2025.

Tak ingin mengecewakan para peserta dan kepercayaan PWI Kalsel, hotel-hotel yang dipilh menjadi tempat menginap peserta dan venue acara HPN 2025, memastikan kelancaran acara dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh peserta.

“Tentunya kami akan memberikan pelayanan terbaik. Ini bentuk support dan dukungan kami atas pelaksanaan HPN 2025 agar berjalan lancar dan sukses. Apalagi, kami sudah mempersiapkan diri sejak 2 bulan sebelumnya,” ucap Sales Manager Hotel Pyramid, Amelia Anggraini, Kamis (6/2/2025).

Amelia Anggraini juga memastikan seluruh fasilitas yang dimiliki hotel Pyramid, seperti kolam renang, sauna, fitness center, bisa digunanakan oleh seluruh peserta HPN yang menginap untuk menghilangkan rasa penat setelah mengikuti rangkaian acara HPN.

“Ini bentuk pelayanan prima yang kami siapkan untuk seluruh peserta HPN. Biar mereka tidak bosan,” katanya.

Tak hanya itu, sambung Amelia, pihaknya juga sudah menyiapkan stand UMKM di loby hotel, sehingga peserta HPN yang tidak sempat berbelanja oleh-oleh bisa membelinya di hotel saja.

“Meraka pun bisa menyiapkan pesanan oleh-oleh dengan jumlah banyak. Tentunya, sudah dengan harga relative murah dan kemasan yang kekinian,” pungkasnya.

Tak hanya di Hotel Pyramid, sejumlah hotel dan venue acara lainnya pun dipastikan siap menggelar acara perayaan HPN 2025 Kalsel. Panitia HPN 2025 PWI Kalsel juga sudah menyiapkan tempat lainnya seperti di Hotel Banjarmasin Internasional (HBI), Hotel Aria Barito, Hotel Galaxy, Hotel G’Sing sebagai tempat acara HPN, termasuk tempat –tempat lainnya yang ada di Banjarmasin. (ADV/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya ke RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, Banjarmasin, pada Kamis (6/2). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap penguatan peran rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan dalam kunjungan ini telah ditemukan berbagai permasalahan sekaligus solusi yang mendapat jaminan dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan serta Direktur Utama BPJS Kesehatan.

“Terkait kekurangan alat kesehatan di RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, nantinya akan dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026. Proses dan mekanismenya akan dikawal langsung oleh Komisi IX DPR RI,” ujar Yahya Zaini.

Selain itu, terkait dengan pending claim atau klaim tertunda yang dikeluhkan masyarakat dan rumah sakit, menurut Yahya, Direktur Utama BPJS Kesehatan telah memberikan jaminan bahwa jika pending claim mengganggu arus kas rumah sakit, maka akan segera ditangani.

Namun, lanjut Yahya, berdasarkan temuan di RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, jumlah pending claim relatif kecil sehingga tidak berdampak signifikan terhadap operasional rumah sakit.

“Kunjungan spesifik ini menjadi istimewa karena dihadiri langsung oleh Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes dan Direktur Utama BPJS Kesehatan. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam memberikan perhatian khusus bagi Kalimantan Selatan, khususnya RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, Among Wibowo, mengungkapkan diskusi dengan Komisi IX DPR RI, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan menghasilkan banyak masukan terkait pengadaan alat kesehatan, peningkatan sumber daya manusia, serta aspek lain yang berhubungan dengan pelayanan di rumah sakit.

“Terkait alat kesehatan, kami membahas masalah penyediaan Catheterization Laboratory (Cath Lab) layanan cardio intervensi, neuro intervensi, dan juga penambahan alat di kamar operasi, serta kebutuhan-kebutuhan alat lainnya yang mendesak,” jelasnya.

Among Wibowo menambahkan usulan ini telah dicatat oleh Kementerian Kesehatan, dengan harapan mendapat perhatian khusus melalui DAK pada tahun 2026.

“Kami mengapresiasi kehadiran Komisi IX DPR RI, BPJS Kesehatan dan Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes yang telah memberikan dukungan dan motivasi bagi pelayanan di RSUD Ansari Saleh,” kata Among Wibowo. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Ilham Nor, kembali menggelar reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, Kota Banjarmasin. Kali ini, ia mengunjungi warga Jalan Belakang Masjid Jami, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Rabu (5/2).

Dalam pertemuan tersebut, Ilham Nor mengatakan banyak usulan yang disampaikan masyarakat, lurah, dan perwakilan kecamatan setempat terkait pembangunan, lingkungan, dan permasalahan sampah. Salah satu persoalan utama yang disorot adalah ketiadaan tempat pembuangan akhir (TPA) di Kota Banjarmasin akibat penutupan sementara TPA Basirih oleh pemerintah pusat.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dengan dukungan Pemerintah Provinsi Kalsel untuk segera mengambil langkah strategis dalam penanganan sampah,” ujar Ilham.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya serta memilah sampah organik dan non-organik. Menurutnya, memilah sampah dapat membantu pengelolaan sampah agar lebih bermanfaat, seperti diolah menjadi kompos atau produk daur ulang.

Sementara itu, Lurah Antasan Kecil Timur, Ahmad Fakhrury, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di wilayahnya dilakukan melalui sistem “Surung Sintak”. Dalam sistem ini, tukang angkut sampah mengumpulkan sampah dari perkampungan di sore hari dan membawanya ke bawah Jembatan Masjid Jami untuk kemudian diangkut oleh truk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin

“Sedangkan untuk kawasan sekitar Kubah Makam Guru Zuhdi, petugas DLH membersihkan sampah setiap malam di sepanjang jalan,” tambahnya.

Sedangkan Ketua RT 6 Jalan Belakang Masjid Jami, Satria Nor, mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya reses Ilham Nor. Menurutnya, ini merupakan pertama kalinya kegiatan reses digelar di wilayahnya, sehingga memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.

“Beberapa hal yang kami usulkan adalah normalisasi sungai untuk mencegah banjir di kawasan ini, perbaikan posyandu yang sebelumnya merupakan pos pemadam kebakaran namun kini bangunannya sudah miring, serta bantuan perlengkapan untuk musholla,” ungkap Satria.

Masyarakat berharap aspirasi yang disampaikan dalam reses ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan warga. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJAR – Kawasan objek wisata Tahura Sultan Adam Mandiangin, akan segera memiliki spot wisata baru yang diberi nama Kalsel Park.

Kalsel Park merupakan hasil kerjasama Pemprov Kalsel melalui Dinas Kehutanan bersama perusahaan swasta Safwah Group, yang ditandai dengan penandatanganan MoU antara kedua belah pihak pada tahun lalu.

Didalamnya terdapat Glamping (Glamour Camping) dan Cabin untuk menginap, dengan dilengkapi fasilitas standar kamar hotel bintang 3.

Selain itu, ada pula cafe dengan pemandangan alam dan kota Banjarbaru dari ketinggian bukit Tahura Sultan Adam Mandiangin.

Kepala Tahura Sultan Adam, Ainun Jariah melalui Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan, Khairullah mengatakan, secara teknis pihaknya masih belum terlalu menguasai ilmu tentang wisata alam.

Sebab secara umum Tahura Sultan Adam memiliki fungsi sebagai area konservasi dengan lahan hutan seluas 113.000 hektare.

“Makanya kita sangat berterima kasih ada pihak lain yang bisa menunjang wisata di Tahura Sultan Adam,” katanya, Kamis (6/2).

Khairullah mengaku, selain untuk lebih meningkatkan daya tarik wisatawan, kerjasama dengan pihak swasta itu juga bertujuan untuk meningkatkan layanan wisata khususnya di Tahura Sultan Adam Mandiangin.

“Standar layanan wisata kita sepertinya masih jauh tertinggal dengan daerah lain khususnya pulau Jawa. Jadi tidak ada salahnya jika kita melibatkan pihak yang lebih berpengalaman dalam bidang wisata ini,” jelasnya.

Sementara itu, General Manager PT Safwah Insani Meratus, Ahmad Nujhan mengungkapkan pembangunan spot wisata Kalsel Park akan dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama akan ada 5 unit Glamping dan 3 unit Cabin. Ditambah cafe dengan kapasitas 200 orang serta area bermain anak.

“Kita rencanakan soft launching (peluncuran awal) nya di akhir Februari ini,” ungkapnya.

Wisatawan yang ingin merasakan pengalaman menginap di Kalsel Park bisa memesan tiket setelah soft launching melalui website yang tersedia.

“Jika terdaftar sebagai tamu Kalsel Park maka tidak akan dikenakan biaya retribusi saat memasuki gerbang Tahura Sultan Adam Mandiangin,” jelasnya.

Wisatawan umum tidak perlu khawatir, karena cafe dan area bermain anak di Kalsel Park juga bisa dinikmati dengan harga terjangkau.

“Kita akan tampilkan live music di cafe setiap akhir pekan,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah (BPKD) Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan, yang bernaung di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, telah berhasil menyelesaikan enam dari sepuluh aduan yang diterima sepanjang tahun 2024.

Kepala BPKD Wilayah II Provinsi Kalsel, Taufiqurrahman, mengatakan, sepanjang tahun 2024 pihaknya menerima sepuluh aduan terkait ketenagakerjaan yang bervariasi, baik yang menyangkut hak pekerja maupun pelanggaran hubungan industrial. Dari jumlah tersebut, enam kasus telah berhasil diselesaikan melalui berbagai pendekatan, termasuk mediasi antara pekerja dan perusahaan.

“Kami selalu mengutamakan mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Dengan komunikasi yang baik, kami berharap bisa mencapai solusi yang adil bagi kedua belah pihak,” kata Taufiq, Kamis (6/2).

Ia menambahkan bahwa pihaknya masih terus berupaya menyelesaikan sisa aduan yang dalam proses penanganan hingga tahun 2025.

“Kami akan terus meningkatkan kinerja dalam pengawasan dan berkomitmen untuk memastikan perusahaan mematuhi regulasi ketenagakerjaan serta menjaga hak-hak pekerja agar terpenuhi,” tambahnya.

Selain menangani aduan, BPKD Wilayah II juga menerima beberapa tugas tambahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, yang telah diselesaikan dengan baik.

“Ada juga penugasan-penugasan dari Dinas yang dilimpahkan ke kami, dan itu kami masukkan ke dalam tugas tambahan yang tetap menjadi prioritas untuk diselesaikan,” ungkapnya.

Dalam upaya memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan, BPKD Wilayah II terus melakukan pengawasan rutin. Taufiq menyebutkan bahwa setiap pengawas memiliki target minimal lima pengawasan per bulan terhadap perusahaan di wilayah tugasnya.

“Pengawasan rutin ini penting untuk memastikan hak-hak pekerja dipenuhi serta perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai regulasi,” jelasnya.

Untuk diketahui, BPKD Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan menaungi sekitar 6.000 perusahaan yang tersebar di empat kabupaten/kota, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tapin. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan selama 2 hari 29 – 30 Januari lalu. Operasi ini, dinilai berhasil mengurangi intensitas curah hujan, dengan cara mengalihkan awan yang berpotensi hujan. OMC adalah sinergitas BNPB, Pemerintah Provinsi Kalsel, Lanud Syamsudin Noor hingga BMKG. Modifikasi cuaca dilakukan untuk mereduksi atau mengurangi curah hujan yang tinggi saat ini melanda Kalsel, guna mencegah bencana banjir.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedy Mulyadi mengungkapkan, OMC direncanakan akan kembali dilakukan, mengingat Provinsi Kalsel akan menjadi tuan rumah even nasional skala besar, yakni Peringatan Hari Pers Nasional (HPN).

“Kami sudah bersurat agar BNPB kembali membantu kegiatan OMC pada tanggal 8 hingga 9 Februari 2025,” ungkap Bambang, di Kantor BPBD Provinsi Kalsel, baru – baru tadi.

Diakui Bambang, langkah Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, dalam mengusulkan bantuan pentingnya Operasi Modifikasi Cuaca mendatangkan hasil yang optimal. Karena intensitas hujan di Kalsel cenderung menurun.

“Alhamdulillah usulan Pak Gubernur direpon cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” lanjut Bambang.

Perlu diketahui, OMC bukanlah kegiatan yang menghentikan terjadinya penurunan hujan, namun mengendalikan intensitas hujan yang tinggi. Yakni dengan melakukan penyemaian pada awan – awan yang berpotensi hujan, agar terjadi hujan sebelum masuk di daerah daerah yang rawan banjir akibat curah hujan tinggi.

“Kegiatan OMC merupakan salah satu bentuk upaya mitigasi yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi dampak dan potensi bencana. Salag satunya ancaman banjir akibat tingginya intesiras curah hujan,” ucap Bambang.

Peringatan Hari Pers Nasional (HPN), yang puncak peringatannya akan dilaksanakan di Perkantoran Gubernur Kalsel di Banjarbaru, direncanakan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya.

“Oleh karena itu, dukungan seperti faktor cuaca sangat mempengaruhi suksesnya kegiatan HPN tahun 2025 ini,” tutup Bambang. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Di Tahun 2025 ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan tetap fokus, dalam peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Muhammad Anugrah mengatakan, pada Tahun 2025 ini pihaknya telah menyusun beberapa program rencana kegiatan.

“Dimana program tersebut untuk peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Terkait dengan lapangan dan kesempatan kerja untuk pemuda serta partisipasi kepemimpinan.

Dikatakan Anugrah, seperti diketahui, untuk Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 berada dibawah tiga terendah secara nasional. Namun, pada tahun 2024 berhasil mengalami kenaikan berada diposisi ke 23 tingkat nasional.

“Sehingga kami berharap pada tahun 2025 IPP Kalsel dapat kembali mengalami peningkatan,” ucapnya.

Salah satu upaya peningkatan IPP yang akan dilaksanakan seperti, melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan.

“Tujuan dari Pelatihan Kepemimpinan ini tentunya untuk memberikan bekal pengetahuan kepada pemuda bagaimana menjadi pemimpin tersebut,” ujar Anugrah.

Sehingga, tambahnya, pada Tahun 2025 ini Pelatihan Kepemudaan akan dilaksanakan dalam tiga sesi yaitu, 100 orang untuk para siswa yang merupakan anggota osis, kemudian 100 orang mahasiswa yang menjadi anggota BEM, serta 100 pengurus organisasi kepemudaan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami berharap rencana Pelatihan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat berjalan lancar dan sukses kedepannya,” ucap Anugrah. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebanyak 25 Wartawan Malaysia yang tergabung dalam Ikatan Setiakawan Malaysia Indonesia (ISWAMI) bakal hadir mengikuti rangkaian acara Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Kalimantan Selatan.

Enam dari jumlah delegasi tersebut telah tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (5/2) pukul 22.00 WITa.

Sedangkan sisanya dijadwalkan mendarat di Banjarmasin pada 8 Februari atau sehari menjelang Hari Puncak HPN 2025.

Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmie bersama perwakilan Panitia Pusat menyambut kedatangan enam delegasi wartawan Malaysia dengan mengalungkan slempang dan topi HPN 2025 kepada seluruh perwakilan wartawan Malaysia.

Delegasi wartawan Malaysia itu bakal mengikuti rangkaian acara HPN 2025 Banjarmasin yang berlangsung pada tanggal 7-9 Februari 2025. Rencananya Presiden Prabowo Subianto hadir pada acara Puncak HPN 2025, Minggu, 9 Februari 2025 nendatang.

Mohamad Razman, perwakilan wartawan Malaysia mengatakan kehadiran wartawan Malaysia di HPN 2025 Kalsel ini untuk menyambut Hari Pers Nasional dengan seluruh media di Indonesia.

“Kami ingin mempererat hubungan antarmedia Malaysia dan Indonesia agar lebih baik,” ujar Mohamad Razman.

Mohamad Razman yang merupakan wartawan Bernama, Kantor Berita Malaysia itu mengatakan kehadiran wartawan Malaysia di HPN ini merupakan kegiatan tabunan

“Kami setiap tahun hadir, hubungan kami terjalin bagus dan sangat erat,” ujarnya.

Norhisomuddien, wartawan Malaysia lain mengatakan setelah Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Minggu, 9 Februari, ISWAMI akan menggelar acara bincang-bincang bersama wartawan Indonesia.

Acara di salah satu hotel di Banjarmasin tersebut menghadirkan Menteri Komunikasi Malaysia melalui sambungan zoom.

Adapun tema pembicaraan adalah terkait ASEAN dan hubungan bilateral Malaysia Indonesia serta Majlis Media Malaysia.

Setelah acara seremonial penyambutan, delegasi wartawan Malaysia langsung meluncur ke Hotel yang telah dipersiapkan.

Beberapa pengurus PWI dari berbagai daerah telah tiba di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Begitu juga dengan Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dan Ketua Pelaksana HPN 2025 Raja Parlindungan Pane dan jajaran telah tiba di Banjarmasin, Rabu pagi. (ADV/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel menggelar sosialisasi peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah, yang dilaksanakan di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Rabu (5/2).

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Ahmad Dadang Sugian Noor, mengatakan kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh pengelola keuangan bidang dan seksi di lingkup Diskominfo Kalsel ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif terkait peraturan-peraturan pengelolaan keuangan daerah.

“Kami berharap melalui sosialisasi ini, para pengelola keuangan di Diskominfo Kalsel dapat memahami dengan baik peraturan-peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Diskominfo Kalsel,” katanya.

Sementara itu, Kasubbid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, BPKAD Kalsel, Cahyo Wiryanto menjelaskan, pada sosialisasi ini disampikan secara rinci kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Permendagri 77 Tahun 2022 sebagai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta Peraturan Gubernur (Pergub) Kalsel Nomor 087 tentang Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Permendagri 77 Tahun 2022 ini merupakan pedoman yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh pengelola keuangan daerah. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai tata cara pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban,” ujar Cahyo.

Lebih lanjut, Cahyo juga menekankan pentingnya Pergub Kalsel Nomor 087 yang mengatur tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Pergub ini merupakan penjabaran dari Permendagri 77 Tahun 2022 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah Kalsel. Dengan memahami dan melaksanakan Sisdur ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Kalsel dapat lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)