Tahun: 2025

BANJARBARU – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pasar Murah yang digelar Polda Kalsel, di Halaman Mapolda, di Banjarbaru, Kamis (13/3). Acara dibuka Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono melalui Kasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dislutkan Kalsel Martiah Akhdianti menjelaskan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan mendukung pelaksanaan Pasar Murah Polda Kalsel.

“Hari ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan turut serta dalam kegiatan Pasar Murah Ramadhan yang diselenggarakan oleh Polda Kalsel di Banjarbaru. Sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan dan gizi masyarakat,” ungkap Martiah.

Pada Pasar Murah Polda Kalsel ini, Dislutkan Kalsel dengan Program Gemar ikan dan Produk Olahan Perikanan.

Selain itu, keikutsertaan ini sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan hadir dengan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan,” ujarnya.

Pada Pasar Murah Ramadhan Polda Kalsel, Dislutkan membagikan ikan segar secara gratis kepada ASN, PHL, dan tenaga outsourcing di lingkungan Polda Kalsel.

“Tidak hanya ikan segar, kami juga menghadirkan produk olahan hasil perikanan seperti Sepat Sambal, Abon Haruan, Kue Bangkit, dan aneka olahan ikan lainnya yang lezat dan bergizi,” tuturnya lebih lanjut.

Sehingga diharapkan, produk produk ini tidak hanya meningkatkan konsumsi ikan, tetapi juga mendukung kesejahteraan pelaku usaha perikanan lokal yang menjadi binaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Tujuan keikutsertaan dari Dislutkan Kalsel tentunya, untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan berkualitas selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah,” ucapnya.

Dislutkan Kalsel berharap, kegiatan ini bermanfaat dan membawa berkah bagi semua pihak. (SRI/RDM/RH)

BANDUNG – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kaji banding ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kamis (12/3).

Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Nor Fajri, menyampaikan kunjungan ini bertujuan untuk memperkaya dan memantapkan substansi dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalsel 2023-2045.

“Hari ini pertemuan dalam rangka komparasi masalah rancangan perda kita. Sangat banyak hal-hal bermanfaat untuk melengkapi rancangan perda kita. Ada beberapa penyesuaian dengan visi misi dan perubahan nomenklatur, tetapi perbedaannya tidak banyak dengan Jawa Barat,” ujarnya.

Fajri menambahkan, setelah kaji banding ini, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk tetap fokus melengkapi dan menyempurnakan rancangan perda dengan melibatkan SKPD terkait.

Sementara itu, Kepala DP3AKB Provinsi Jabar melalui Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, Iin Indrasari, menjelaskan bahwa GDPK Jabar mengacu pada lima pilar utama.

“Kami berfokus pada pembangunan kependudukan yang mencakup kualitas penduduk, kuantitas penduduk, mobilitas penduduk, data dan informasi kependudukan, serta penataan persebaran penduduk,” jelas Iin.

Ditambahkan Tim Ahli DP3AKB Provinsi Jabar, Ertribudi Yudopramono, bahwa lima pilar GDPK yaitu Pilar pertama adalah peningkatan kualitas penduduk, mencakup pendidikan dan kesehatan. Pilar kedua mengelola jumlah penduduk dengan pengendalian kelahiran. Pilar ketiga membahas mobilitas penduduk agar seimbang. Pilar keempat berkaitan dengan penguatan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk perencanaan pembangunan.

“Sedangkan pilar kelima adalah penataan persebaran penduduk, memastikan distribusi yang merata sesuai dengan daya dukung wilayah dan potensi ekonomi setempat,” jelasnya.

Dengan adanya kaji banding ini, Pansus IV DPRD Provinsi Kalsel berharap penyusunan Raperda GDPK Kalsel 2023-2045 semakin komprehensif dan dapat menjadi pedoman strategis dalam pembangunan kependudukan di Kalimantan Selatan. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyerahkan sertifikat tanah hak pakai milik Pemprov Kalsel dan Penghargaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terbaik lingkup SKPD dan UPTD Pemprov Kalsel.

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Sasangga Banua, di eks Kantor Gubernur di Banjarmasin pada Kamis (13/3) sore.

Gubernur, Muhidin didampingi Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman dan Pj Sekdaprov, Muhammad Syarifuddin, menyerahkan sebanyak 241 sertifikat tanah hak pakai milik Pemprov Kalsel, yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.

Atas terbitnya sertifikat ini, Muhidin menyampaikan apresiasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Terima kasih dan apresiasi setinggi – tingginya kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Kalsel beserta jajaran, atas kontribusinya sehingga sertifikasi hak pakai Pemprov Kalsel dapat berjalan baik,” sampai Muhidin.

Kemudian Muhidin juga menyerahkan Penghargaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Terbaik lingkup SKPD dan UPTD Pemprov Kalsel.

“Hari ini juga kita menyerahkan penghargaan kepada pelaksana pengelolaan aset terbaik. Harapannya dengan penghargaan ini, dapat memicu SKPD dan UPTD di lingkup Pemprov Kalsel untuk dapat meningkatkan lagi kualitas pengelolaan aset,” ujar Muhidin.

Penerima penghargaan ini untuk lingkup SKPD adalah Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kehutanan dan Sekretariat DPRD Kalsel.

Sedangkan untuk lingkup UPTD adalah Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala UPPD Amuntai dan Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Batulicin.

Penghargaan ini diberikan atas hasil penilaian Indeks Pengelolaan Aset yang terdiri dari empat sasaran strategis

Yakni pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif, kepatuhan pengelolaan BMD terhadap perundang – undangan, pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif dan administrasi BMD yang andal. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur, Muhidin dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank Kalsel, Tahun Buku 2024 dan RUPS Luar Biasa tahun 2025.

Kegiatan ini juga diikuti dan dihadiri Pj Sekda Provinsi Kalsel serta Bupati/Walikota se-Kalsel. RUPS ini dilaksanakan di Ruang Rapat Sasangga Banua, di eks Kantor Gubernur di Banjarmasin pada Kamis (13/3) sore.

Ditemui usai buka puasa bersama dan sholat Magrib berjamaah, Gubernur, Muhidin menyampaikan apresiasi, untuk capaian dan kinerja Bank Kalsel selama tahun 2024.

“Untuk kinerja Bank Kalsel tahun 2024, terjadi peningkatan penyertaan modal yang berdampak pada naiknya dividen (pembagian laba) hingga 18 persen. Ini membuktikan bahwa kinerja Direktur Utama dan juga jajaran Direksi Bank Kalsel sudah sangat baik. Dan kita harapkan untuk lebih ditingkatkan lagi di tahun 2025 ini,” sampai Muhidin.

Penyertaan modal tertinggi itu oleh Provinsi Kalsel, kemudian Kabupaten Balangan, dan Kota Banjarmasin.

Kesempatan penyertaan modal ini ujar Muhidin, adalah kesempatan berharga yang hanya diberikan kepada seluruh pemerintah daerah di Kalsel.

Oleh karena itu dirinya mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah di Kalsel untuk menggunakan kesempatan ini, dengan meningkatkan penyertaan modal di Bank Kalsel.

“Untuk seluruh pemerintah daerah di Kalsel, kita imbau untuk meningkatkan penyertaan modal, agar lebih tinggi dividen dan juga CSR(Corporate Social Responsibility) yang akan didapatkan,” sampai Muhidin.

Atas peningkatan dividen yang mencapai 18 persen ini, Muhidin mengucapkan rasa syukurnya, dan berharap hal ini berdampak pada pembangunan daerah Kalsel.

“Dengan peningkatan ini, tak ada hal lain yang kita harapkan, selain agar dapat berdampak pada peningkatan pembangunan daerah di Kalsel,” pesannya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachruddin, pada kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan arahan yang diberikan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Pj Sekda Provinsi Kalsel.

“Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan RUPS dan dapat dihadiri seluruh pemegang saham. Banyak sekali arahan yang disampaikan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan Pak Pj Sekda kepada kita semua,” sampainya.

Lebih lanjut, Fachruddin menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja Bank Kalsel di tahun 2025 ini.

“Alhamdulillah kinerja 2024 mendapat anugerah BUMD Terbaik selama 5 kali berturut-turut, Bank Kalsel dengan raihan bintang 5. Insya Allah di tahun depan, tentunya dengan dukungan Pak Gubernur dan Pak Wagub juga, kinerja kita akan kita pertahankan dengan predikat ‘Sangat Baik’,” sampainya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kondisi cuaca, iklim, dan geofisika, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Selatan bekerjasama sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel.

Kolaborasi ini difokuskan pada penyebarluasan informasi penting melalui videotron dan berbagai media publikasi yang dikelola oleh Diskominfo Kalsel.

Kepala Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor Banjarmasin, Ota Welly Jenni Thalo, menyatakan bahwa sinergi ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap data dan peringatan dini terkait cuaca ekstrem, perubahan iklim, serta potensi kejadian geofisika seperti gempa bumi dan bencana alam lainnya.

“Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi diseminasi informasi agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses data dan peringatan dini terkait cuaca ekstrem, perubahan iklim, serta potensi kejadian geofisika,” ujarnya, Rabu (12/3).

Menurutnya, dengan adanya publikasi informasi MKG melalui media Diskominfo Kalsel, masyarakat diharapkan bisa lebih waspada dan siap menghadapi berbagai kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari.

“Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya informasi cuaca dan iklim dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim, menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat.

“Kami sangat mendukung sinergi dengan BMKG Kalsel dalam penyebarluasan informasi cuaca dan iklim. Dengan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi yang kami miliki, masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan informasi yang relevan dan terkini,” tutupnya.

Diketahui, BMKG Kalsel juga memiliki berbagai platform publikasi yang dapat diakses masyarakat, seperti website cuaca.bmkg.go.id, serta akun media sosial Instagram dan YouTube @cuacakalsel. Informasi lebih lanjut juga dapat diperoleh melalui layanan kontak di nomor 08115133214. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) Region IX Kalimantan, mencatatkan kinerja positif sepanjang 2024, terdorong pengembangan bisnis ritel khususnya bisnis emas dan haji yang masing-masing bertumbuh 85,04% dan 16,06% secara tahunan.

Ricky Rikardo Mulyadi Regional CEO RO IX Kalimantan mengatakan, bahwa pertumbuhan bisnis BSI di wilayah Kalimantan sepanjang 2024 mengalami pertumbuhan yang cukup baik, karena mengedepankan uniqueness produk dan layanan. Di mana produk tersebut menjadi keunggulan BSI yaitu bisnis emas dan haji.

“Hal ini dikarenakan dengan uniqueness produk dan layanan yang hanya dimiliki bank syariah. Di antaranya bisnis emas dan haji. Hal inilah yang terus kami dorong dengan penguatan literasi ke masyarakat sehingga penetrasi dan inklusinya tumbuh optimal,“ katanya usai media gathering di Banjarmasin, pada Rabu (12/3).

Sepanjang 2024 pembiayaan Gadai Emas di wilayah Region Kalimantan mencapai Rp1,14 T tumbuh 85,04% secara tahunan. Sedangkan produk Cicil Emas mencapai Rp549 M tumbuh 209,49% secara tahunan. Nasabahnya pun didominasi kaum muda.

Selain emas, perkembangan Tabungan Haji BSI di wilayah Kalimantan juga tumbuh 16,06% secara tahunan atau sekitar 418 ribu nasabah, dengan total nilai Rp1,22 T.

“Terlihat bahwa emas menjadi alternatif investasi syariah yang saat ini cukup diminati. Selain harganya yang mengalami peningkatan signifikan, emas merupakan instrumen safe haven yang tahan terhadap inflasi. Di satu sisi, Tabungan Haji BSI juga sangat diminati karena memberikan jalan bagi masyarakat mempersiapkan perjalanan suci tersebut untuk kemudahan di masa depan,” tuturnya.

Di sisi lain BSI Region Kalimantan pun mencatatkan rerata pertumbuhan bisnis di semua sektor dobel digit. Mulai dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah mencapai Rp18,78 T tumbuh sekitar 16,25% secara tahunan, salah satunya terdorong kontribusi positif dari Tabungan Haji BSI.

Kemudian pembiayaan mencapai Rp16,73 T atau tumbuh 16,74% secara tahunan. Sehingga aset mencapai Rp18,7 T atau naik sekitar 14%.

“Fokus pada pembiayaan yang berkualitas, transformasi digital dan inovasi menjadi kunci BSI menjaga kinerja yang impresif di tengah dinamika kondisi perekonomian,” lanjut Ricky.

Menurutnya, untuk memberikan kemudahan transaksi masyarakat di wilayah kerjanya, saat ini BSI Regional Kalimantan memiliki 3 area dengan total kantor cabang sebanyak 69 outlet, dan ATM yang tersebar di lokasi strategis, 6.110 BSI Agen, BSI Net dan juga layanan yang bisa diakses 24 jam diantaranya BSI Call 14040 dan mobile banking BYOND by BSI.

Dia pun menambahkan, saat ini transaksi di wilayah Kalimantan sebagian besar sudah shifthing ke layanan digital. Per Februari 2025, jumlah pengguna BYOND di wilayah Kalimantan mencapai 225 ribu orang. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Alpiya Rahman, mengapresiasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Forum ini digelar selama dua hari di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, pada Rabu (12/03).

Dalam sambutannya, Alpiya menyampaikan bahwa DPRD Kalsel sebagai perwakilan masyarakat sangat mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, yaitu Kalsel Bekerja (berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera) untuk periode 2025 – 2029. Visi tersebut dilengkapi dengan lima misi, yaitu pembangunan manusia yang unggul, pembangunan infrastruktur yang handal, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan ketahanan terhadap iklim, serta tata kelola pelayanan publik.

“Kami percaya bahwa visi dan misi tersebut mencakup hal-hal utama yang dibutuhkan oleh masyarakat Kalsel untuk menuju Kalsel yang lebih maju, religius, dan berdaya saing tinggi,” ujar Alpiya.

Sebagai bentuk kontribusi DPRD Kalsel terhadap pencapaian visi dan misi tersebut, Alpiya menekankan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemerintah Provinsi Kalsel. Ia mengingatkan bahwa hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mewajibkan setiap RPJMD untuk mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD.

“Tentu, kami berharap agar pembahasan RPJMD kali ini dapat mengakomodasi usulan-usulan dari pokir-pokir DPRD yang diserap melalui reses-reses Anggota DPRD secara menyeluruh,” pinta Alpiya.

Usulan-usulan masyarakat yang terjaring melalui reses sebagian besar masih didominasi oleh peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Selain itu, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan juga menjadi perhatian, seperti halnya ketersediaan pupuk bersubsidi. Tak ketinggalan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, SDM, dan keagamaan juga menjadi fokus utama.

“Itulah yang kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk segera ditindaklanjuti. Dalam hal pembangunan, perencanaan ini bukan hanya berasal dari eksekutif, tetapi legislatif juga memiliki peran penting agar pembangunan ini terarah,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Kalsel menyampaikan,
sejauh ini tidak menemukan adanya pelanggaran, pada volume isi dan kemasan untuk MinyaKita.

Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan, disela Pasar Murah Ramadan, Rabu (12/3).

Sulkan mengatakan, beberapa waktu lalu di Provinsi lain telah ditemukan MinyaKita isinya tidak sesuai ukuran yang tercantum di kemasan. Namun, untuk di Kalimantan Selatan sendiri, hasil pihaknya melakukan inspeksi, baik beberapa ke pasar dan distributor di lapangan, tidak ada menemukan pelanggaran.

“Kami sudah melakukan pengecekan baik baik kemasan satu dan dua liter,” ungkapnya

Ia menyampaikan, MinyaKita merupakan minyak goreng bersubsidi kemasan sederhana dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Sehingga, menjadi salah satu pengawasan yang intens dilakukan di lapangan.

“Minyak goreng merupakan komoditas dalam menopang perekonomian,” jelasnya

Sulkan mengimbau, bagi masyarakat yang menemukan MinyaKita volumenya tidak sesuai tertulis di label, dapat segera melaporkan ke Dinas Perdagangan setempat untuk dilakukan proses lebih lanjut.

“Kami akan segera tindaklanjuti kalau ada masyarakat yang melaporkan,” tutupnya.
(NHF/RDM/RH)