BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin berbagi bersama pasien kurang mampu di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, di Ruang Tulip 1 C RSUD Ulin Banjarmasin, Selasa (18/3), diserahkan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin.
“Alhamdulillah saat ini kami RSUD Ulin Banjarmasin membagikan sedikit bantuan bingkisan untuk pasien kurang mampu atau kelas 3,” ungkap Diauddin.
Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin
Kegiatan, lanjutnya, berbagi bersama pasien kurang mampu ini, merupakan kegiatan rutin setiap Bulan Ramadan oleh RSUD Ulin Banjarmasin.
“Dengan harapan, bantuan ini dapat membantu pasien kurang mampu tersebut,” ucapnya.
Bantuan yang diberikan sebanyak 243 paket kepada pasien kurang mampu yang sedang mendapatkan pengobatan rawat inap di RSUD Ulin Banjarmasin.
“Meski bantuan ini hanya sedikit, tetapi bingkisan ini merupakan bentuk kepedulian RSUD Ulin Banjarmasin,” ujarnya.
Selain itu, tambahnya, RSUD Ulin Banjarmasin berharap di Bulan Ramadhan yang penuh keberkahan ini, pasien pasien tersebut dapat segera sembuh.
“Tentunya kegiatan berbagi bersama pasien kurang mampu di Bulan Ramadan, dapat terus berjalan kedepannya,” ucap Diauddin. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin meminta, para peserta didik dapat memanfaatkan libur panjang sekolah ini, dengan memanfaatkan waktu semakin giat belajar dari rumah.
Kepada sejumlah wartawan, Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Nelly Listriani, baru-baru tadi mengatakan, dengan terbitnya ketentuan libur sekolah berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Menteri Nomor 4 Tahun 2025, dimulai 21 Maret hingga 8 April mendatang, maka hendaklah dimanfaatkan dengan belajar di rumah. Peran orangtua sangat penting, untuk memberikan bimbingan lebih intens, agar melatih kemampuan koordinasi dan motorik, dan menjaga kemampuan berpikir tetap berkembang dengan baik.
Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Nelly Listriani, didampingi Wakil Ketua Komisi IV, Sheila Putri Mahardika
“Rutinitas belajar selama libur secara perlahan, sesuaikan dengan jadwal,” ucapnya
Nelly menyampaikan, biasanya para peserta didik ini akan lebih banyak memiliki kegiatan di luar rumah. Sehingga, selama liburan ini dilakukan pengawasan secara ketat, karena itu merupakan tanggungjawab dari orang tua masing-masing.
“Libur panjang dapat dinikmati dengan bijak,” pinta Nelly
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Banjarmasin Ahmad Baihaki menambahkan, untuk libur sekolah ini totalnya selama 19 hari jika dihitung dengan tanggal merah lainnya. Dengan demikian, para guru masing-masing di sekolah dapat memberikan imbauan untuk belajar dari rumah. Mengingat, tidak lama setelah hadir ke sekolah masing-masing pada tanggal 9 April 2025, akan dijadwalkan ulangan per semester.
Sekretaris Dinas Pendidikan Banjarmasin, Ahmad Baihaki, saat diwancara
“Kami imbau orang tua dan tenaga pendidik selama liburan, selalu aktif membimbing,” tutupnya.(NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel telah bersiap untuk menghadapi musim kemarau. Prediksi BMKG kemarau terjadi mulai April, sedangkan puncak musim panas pada Mei 2025.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa penanganan karhutla tahun ini masih seperti tahun 2024 lalu, sebab dinilai cukup berhasil.
“Pola penanganan untuk karhutla tahun 2025 ini, masih seperti tahun 2024, karena banyak yang mengakui berhasil,” ucap Bambang, baru – baru tadi.
Bambang menambahkan, penanganan yang akan dilakukan diantaranya, pembasahan lahan gambut lebih awal, mengusulkan Heli Water Boombing, dan modifikasi cuaca. Selain itu juga mengingatkan para pemilik lahan yang rawan terbakar untuk melakukan pembersihan.
“Terbukti tahun 2024, jumlah lahan yang terbakar sangat berkurang,” tutup Bambang. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi upaya dan kerja keras Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel dalam memberantas peredaran narkoba di Banua. Polda Kalsel kembali memusnahkan barang bukti narkoba sebanyak 38.283,46 gram atau lebih kurang 38 kilogram sabu-sabu yang diungkap selama tiga bulan terakhir periode Januari – Maret 2025.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, Polda Kalsel berkomitmen untuk terus berupaya memberantas dan mengantisipasi peredaran narkoba di Banua.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan
“Ada juga 1.015 butir ekstasi dan 331 gram serbuk ekstasi yang turut dimusnahkan hari ini,” ungkap Irjen Pol Rosyanto Yudha, saat menggelar press conference, pemusnahan barang bukti narkoba, Rabu (19/3).
Dengan barang bukti yang gagal beredar ke masyarakat itu, Polda Kalsel telah berhasil menyelamatkan 193.297 orang dari penyalahgunaannya.
“Perang terhadap peredaran narkoba tak boleh kendor dan pihaknya terus meningkatkan upaya pengungkapan dengan memperkuat sumber daya yang ada,” tutup Yudha.
Sementara itu, mewakili Gubernur Kalsel Muhidin, Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Setdaprov Kalsel, Adi Santoso, menyampaikan bahwa pihaknya mengajak untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mulai dari para orang tua, guru, dosen, asn, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para alim ulama.
“Hal ini juga menandakan, bahwa banua kita, menjadi salah satu tujuan, bagi para pelaku kejahatan narkoba, bahkan menjadi bagian dari jaringan internasional,” ucap Adi.
Dilanjutkan Adi, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini, kita ketahui bersama sangat berbahaya. Karena dapat merusak kesehatan dan kehidupan kita, serta dapat mengancam keberlangsungan generasi penerus bangsa.
“Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, untuk terus mengingatkan anak-anak kita, anggota keluarga kita, orang-orang terdekat kita, peserta didik kita, mahasiswa kita, pemuda kita, dan masyarakat kita, tentang bahaya maupun dampak buruk dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” tutup Adi. (MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Pusat memberikan kepastian pengangkatan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi tahun 2024 yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK).
Sebelumnya diumumkan bahwa CPNS akan diangkat pada Oktober 2025, sementara CPPPK pada Maret 2026. Namun dalam pengumuman terbaru pada Senin (17/3), diputuskan percepatan pengangkatan CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan untuk CPPPK paling lambat Oktober 2025.
Hal ini tentunya merupakan bentuk komitmen kuat dari Pemerintah untuk menuntaskan permasalahan dalam pengangkatan CASN dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan memastikan hak-hak ASN tetap terlindungi.
Terkait dengan keputusan percepatan pengangkatan CASN tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadi Rahman menyampaikan pesan agar Instansi Pemerintah Daerah (Pemda) di Kalsel memberi atensi dan segera menindaklanjuti secara proaktif.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman
“Pemda perlu memastikan kesiapannya, terutama dalam hal proses teknis administratif, anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kinerja CASN nantinya. Ombudsman Kalsel akan terus mengawal proses ini supaya ada kepastian bahwa tidak ditunda lagi di kemudian hari,” katanya, Rabu (19/03).
Hadi menambahkan berbagai Instansi Pemda di Kalsel wajib mematuhi norma yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Instansi-Instansi tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.
Apalagi juga sudah ada penegasan dari Pemerintah Pusat bahwa proses penerimaan PPPK 2024 adalah kebijakan afirmasi terakhir yang diambil dimana kedepannya pengangkatan ASN akan dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku.
Hadi menyampaikan harapan agar dengan pengangkatan CASN dimaksud dapat berkontribusi bagi seluruh Pemda di Kalsel untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, berkualitas prima dan terhindar dari maladministrasi.
“Rekrutmen ini harus diarahkan dalam konteks optimalisasi pelayanan publik, sehingga harapannya orang-orang yang direkrut bisa menampilkan kinerja pelayanan yang memuaskan serta mampu menjaga dan menerapkan nilai-nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari,” pungkasnya. (OMBUDSMAN.KALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2024 pada Selasa (18/3) di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian Gedung DPRD Provinsi Kalsel.
Anggota DPRD Kalsel Mengikuti Rapat Paripurna Dewan
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Alpiya Rahman dan Desy Oktavia Sari dengan turut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalsel, Muhidin dan Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan unsur-unsur Forkopimda.
Dalam laporannya, Gubernur Kalsel, Muhidin memaparkan capaian pembangunan daerah selama tahun 2024. Laporan ini mengusung visi “Kalsel Maju: Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan sebagai Gerbang Ibu Kota Negara.” Ia menerangkan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalsel terus menunjukkan tren positif.
Gubernur Kalsel, Muhidin Menyampaikan LKPj Tahun 2024
“Data dari BPS tahun 2024 mencatat adanya pertumbuhan yang mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.
Selain itu, Muhidin mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalsel pada tahun 2024 tercatat mencapai 5,05 persen. Angka ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang stabil setelah menghadapi dampak pandemi COVID-19.
“Angka kemiskinan di Kalsel mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis. Juga, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 berada di angka 4,20 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 4,91 persen,” ungkapnya.
Muhidin menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama. Pemerintah terus berupaya membangun Kalsel yang lebih maju dengan fokus pada pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyatakan bahwa laporan ini akan dibahas lebih lanjut oleh empat panitia khusus (Pansus). Pembahasan tersebut akan menghasilkan rekomendasi yang menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
“Empat Pansus LKPj itu adalah Pansus I Pembahasan bidang Hukum dan Pemerintahan, Pansus II Pembahasan bidang Ekonomi dan Keuangan, Pansus III Pembahasan bidang pembangunan dan infrastruktur, serta Pansus IV Pembahasan bidang Kesejahteraan Rakyat,” katanya.
Dengan adanya LKPj ini, diharapkan program pembangunan yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan. Pemerintah dan DPRD Kalsel berkomitmen untuk terus mewujudkan daerah yang lebih maju dan sejahtera. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Muhidin mendampingi Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Akselerasi Kegiatan Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah Rakyat menuju Indonesia Swasembada Pangan, pada Selasa (18/3) siang, di aula Idham Khalid Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.
Gubernur Muhidin mendampingi Mentan RI menuju gedung Idham Khalid Banjarbaru
Dalam arahannya, Mentan, Andi Amran Sulaiman meminta kesanggupan para bupati di Kalsel, untuk menerima dana dan peralatan untuk program Oplah dan Cetak Sawah di wilayah masing – masing.
“Kalau bapak tidak sanggup dengan uang yang dikasih termasuk peralatan, aku serahkan ke yang lain,” ujarnya.
Seluruh peserta Rakor Akselerasi Kegiatan Oplah dan Cetak Sawah Rakyat di Kalsel berfoto bersama
Mentan pun memberikan prioritas bagi kabupaten yang dihadiri langsung kepala daerahnya pada rakor di Banjarbaru tersebut. Yakni Kabupaten Batola dan Tanah Laut.
Mentan Amran menetapkan target cetak sawah di Provinsi Kalsel tahun ini seluas 500 ribu hektar dengan anggaran sekitar 1 trilyun.
“Pokoknya tergantung pak gubernur, mudah mudahan bisa diselesaikan cepat, kalau tidak, kita akan pindahkan ke daerah lain. Tapi tadi pak gubernur katakan sanggup,” ujar Amran kepada wartawan.
Sementara itu, Gubernur, Muhidin mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan bupati di Kalsel, terkait kesanggupan melakukan program Oplah dan Cetak Sawah ini.
“Saya harapkan bupati yang tidak hadir hari ini, menemui saya, nanti saya buat laporan kepada pak menteri, apakah mereka siap atau tidak,” ujar Muhidin kepada wartawan usai acara.
Di awal rakor, Gubernur, Muhidin menyampaikan harapannya, bahwa kehadiran Mentan Amran di Kalsel, memberikan semangat bagi masyarakat untuk mencapai swasembada pangan.
Disebutkan Gubernur, data tahun 2023 mencatat, sektor pangan di Kalsel berkontribusi 11,37 persen terhadap PDRB nasional.
Adapun komoditas unggulan di Kalsel berupa, padi, jagung, jeruk, karet, kelapa sawit, ayam, sapi, itik, dan kerbau rawa.
Disampaikan lagi, lahan di Kalsel banyak yang menganggur atau tidak digarap maksimal. Gubernur, Muhidin berwacana, jika ada lahan yang ditelantarkan dalam kurun waktu tertentu, akan diambil alih pemerintah.
Hadir dalam rakor di Banjarbaru ini, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, anggota DPD RI asal Kalsel, Habib Hamid Abdullah, Satgas Pangan Polri, Djoko Prihadi, Komandan Korem 101/Antasari, Kolonel Inf Ilham Yunus, Kabinda Kalsel, Brigjen Pol Nurullah, Kepala Kejati Kalsel, Rina Virawati, dan unsur Forkopimda lainnya.
Turut bersama rombongan Mentan, Andi Amran Sulaiman dalam rakor ini, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dr Idha Widi Arsanti dan Plt Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Husnain.
Rakor juga dihadiri 1.079 penyuluh se Kalsel, para Kapolres, Babinsa, dan unsur terkait lainnya
Pada kesempatan ini, dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam mendukung dan mengawasi kegiatan Oplah dan Cetak Sawah Rakyat di Kalimantan Selatan oleh Plt Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Kasatgas Pangan, Kajati, Danrem 101/Antasari, Kapolda Kalsel, Kepala BIN, Kepala Balai Wilayah Sungai III, Kepala Dinas Ketahanan Pangan tingkat kabupaten/kota, Kepala Dinas Pertanian, dan pihak pelaksana kegiatan.
Sebelum rakor, Mentan lz Andi Amran Sulaiman juga melakukan kunjungan ke Desa Maluka, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Kamis (13/3) lalu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam kegiatan pasar murah yang digelar di Kantor Polda Kalsel. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan serupa akan kembali digelar pada 20 Maret mendatang, dengan rencana pasar murah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kepala Dinas PKP Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman, mengungkapkan bahwa dibulan ramadhan, pihaknya bersama SKPD lain akan terus bersinergi dalam meraih kebaikan, terutama dalam kegiatan pasar murah.
“Kita akan terus bersinergi untuk meraih kebaikan, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kami berharap pasar murah ini dapat membantu seluruh masyarakat,” ucap Syamsir.
Dilanjutkan Syamsir, pada kegiatan pasar murah, berbagai kebutuhan pokok akan dijual dengan harga murah. Sebagai contoh, beras jenis SHP yang biasa dijual dengan harga Rp60.500 per 5 kilogram, di pasar murah ini dijual dengan harga hanya Rp50.000, dengan subsidi sebesar Rp10.000 per 5 kg.
“Paket sembako yang seharusnya dijual dengan harga Rp70.000,00, di stand Dinas Pertanian Kalsel dijual dengan harga Rp50.000,00, bahkan lebih terjangkau lagi dengan harga Rp30.000,00 per paket,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru kembali akan melanjutkan Rehabilitasi Kolam Renang Idaman pada Tahun 2025.
Pelaksanaan rehab kolam renang Idaman Kota Banjarbaru tahap dua direncanakan sekitar bulan Mei atau Juni 2025 dan akan mengikuti metode sebelumnya ada area kolam yang dibuka dan ditutup secara bergantian
Kepala Dinas PUPR Kota Banjarbaru, Eka Yuliesda.
“Pekerjaan rehab tahap dua akan berlangsung selama kurang lebih enam bulan dan direncanakan berakhir dibulan November atau Desember 2025,” jelas Kepala Dinas PUPR, Eka Yuliesda.
Eka mengatakan, rehab tetap dengan gaya arsitektural tropikal Hindia Belanda abad ke-19 (indische).
“Dimana gaya ini adalah gaya arsitektural lama di Kota Banjarbaru, sejak didesain oleh Van der Piejl. Ini merupakan rehab lanjutan, setelah sebelumnya Dinas PUPR menyelesaikan rehab tahap satu ditahun 2024, dan telah diresmikan oleh Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin beberapa waktu yang lalu,” jelasnya.
Eka menambahkan, rehab tahap dua kolam renang Idaman Kota Banjarbaru direncanakan akan menggunakan dana APBD dengan pagu sebesar Rp6,5 milyar rupiah.
“Adapun beberapa item pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahap dua ini antara lain, pembangunan kolam perempuan dan area ganti khusus (yang berfungsi juga sebagai kolam latihan atlet), rehab ruangan bawah tribun, rehab kantin, pembangunan gate timur, rehab beberapa area lantai kolam, pembangunan area UMKM, rehab atap mushola, serta pemasangan kanopi tempat duduk,” ucapnya.
“Dimana keseluruhan rehab akan dibagi melalui beberapa zoning plan sebagaimana yang telah dilaksanakan pada rehab tahap satu lalu,” tambahnya.
Menurutnya, Dinas PUPR juga merencanakan akan membangun kolam anak-anak tambahan sebagai tindak lanjut dari hasil kunjungan lapangan bersama Komisi II DPRD, Disporabudpar dan Dinas PUPR Kota Banjarbaru beberapa waktu yang lalu sebagai langkah strategis untuk meningkatkan PAD Kota Banjarbaru melalui sektor aquatik.
“Sebenarnya Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan beberapa kali rehabilitasi ringan dan sedang, sejak dibangunnya kolam renang ini pada tahun 1990. Sejak awal, kolam renang Idaman memiliki tema Sportainment, dimana pembinaan atlet olah raga renang sejalan dengan penyediaan tempat rekreasi air bagi warga Kota Banjarbaru,” tambahnya.
Menurutnya konsep tersebut kemudian dimodernisasi melalui rehab tahap satu dan dua, selain itu, Pemerintah Kota Banjarbaru juga berharap dapat menyelenggarakan pelaksanaan kompetisi renang antar klub ataupun pertandingan dalam dan antar daerah.
“Untuk itu, beberapa area yang direhab mengacu kepada standarisasi yang tercantum pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 636 Tahun 2014 tentang Standar Prasarana Olah Raga Berupa Bangunan Kolam Renang. Berdasarkan aturan ini tipologi kompetisi renang yang sesuai untuk kolam renang Idaman adalah Tipe C, dimana untuk menuju standar tipe C perlu dibangun satu kolam utama, satu kolam pemanasan dan satu kolam latihan, serta fasilitas pendukung lainnya seperti untuk ofisial, pengelolaan pertandingan, dan penonton,” tandasnya. (RDM/RH)
KOTABARU – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, bersama sang istri, drg. Ellyana Trisya, menghadiri rangkaian Safari Ramadhan 1446 H/ 2025 M di Masjid Kapal Pesiar Sayyidina Ja’far Siring Laut Kabupaten Kotabaru pada Senin (17/3) petang.
Kedatangan Wakil Gubernur Kalsel dan rombongan itu disambut meriah dengan kesenian tradisional Sinoman Hadrah, yang merupakan bagian dari budaya khas Banjar.
Turut hadir dalam penyambutan tersebut, Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, beserta jajaran Forkopimda Kabupaten, Pj. Sekda Kabupaten Kotabaru, para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.
Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan dengan penyerahan paket secara simbolis dari Bank Kalsel Cabang Kotabaru, yang diserahkan langsung Wakil Gubernur Kalsel didampingi Wakil Bupati Kotabaru.
Wagub Kalsel saat menyerahkan bantuan Bank Kalsel
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya Safari Ramadhan sebagai ajang untuk memperkuat silaturahmi serta mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung.
“Dengan adanya Safari Ramadhan ini, bukan hanya ikatan silaturahmi yang semakin kuat, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat demi perbaikan ke depan. Tentunya, kita juga membangun kebersamaan untuk menata kehidupan agar menjadi lebih baik,” ujarnya.
Wagub Kalsel saat memberikan arahan saat Safari Ramadhan
Wagub juga menegaskan bahwa pembangunan yang lebih baik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.
“Membangun kehidupan yang lebih baik bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, kami selalu mengharapkan keterlibatan masyarakat dalam membangun daerah ini, terutama dalam menjaga kondisi agar tetap aman, damai, tenang, dan tenteram,” tambahnya.
Menurutnya, berkat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, Kabupaten Kotabaru telah mengalami perkembangan yang pesat. Ke depan, diharapkan daerah ini terus tumbuh dan semakin maju, terutama dengan adanya perhatian serius dari pemerintah pusat dan provinsi dalam pembangunan di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Kotabaru.
Sementara itu, Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas kunjungan ini. Ia berharap momentum Safari Ramadhan dapat semakin mempererat Ukhuwah Islamiyah antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kotabaru mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Gubernur. Kunjungan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk saling berbagi dan memperkuat Ukhuwah Islamiyah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syairi juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Kabupaten Kotabaru dalam berbagai sektor pembangunan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah sangat penting untuk memastikan pembangunan yang merata hingga ke pelosok.
“Pemprov Kalsel selalu memberikan perhatian kepada masyarakat Kotabaru di berbagai sektor. Kita terus bekerja sama untuk membangun daerah secara merata hingga ke pelosok serta mendukung program pembangunan dalam visi dan misi Gubernur Kalsel,” tutupnya.
Menjelang waktu berbuka puasa, acara diisi dengan tausiyah dan doa bersama yang dipimpin oleh habib Rifky Al Idrus.
Setelah berbuka puasa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan salat Magrib berjamaah.
Safari Ramadhan kali ini merupakan agenda ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin.
Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat, sekaligus memperkokoh nilai-nilai keislaman di Banua. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
