Jelang Akhir Tahun 2025, Dispora Kalsel Evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), menggelar Rapat Evaluasi dan Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan Provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2025, di salah satu hotel, di Banjarmasin, Kamis (18/12).

Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan, dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kepemudaan.

Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi

“Dispora Kalsel telah memiliki RAD Kepemudaan sejak tahun 2023, dan terus berjalan sampai tahun ini,” jelasnya.

Sehingga pada akhir tahun ini, Dispora Kalsel melakukan evaluasi terhadap RAD tersebut.

“Untuk tahun depan atau 2026, Dispora Kalsel akan melakukan penyusunan rencana aksi daerah terkait dengan Kepemudaan yang baru, berdasarkan dengan peraturan presiden yang baru,” ucapnya.

Rapat ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan yang telah berjalan, sekaligus menjadi langkah awal penyusunan RAD baru yang akan disesuaikan dengan kebijakan nasional terbaru.

“Sedangkan, evaluasi dilakukan pada akhir tahun sebagai bagian dari siklus perencanaan kebijakan kepemudaan daerah,” ujarnya.

Dijelaskan Rokhyatin, penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan periode 2025–2029 akan menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan regulasi terbaru, termasuk perubahan indikator, tata kelola, serta arah kebijakan pembangunan pemuda yang saat ini tengah disiapkan pemerintah pusat.

“Dalam waktu dekat akan diluncurkan kebijakan nasional terbaru terkait kepemudaan,” ucapnya.

Oleh karena itu, rapat ini menjadi langkah awal melakukan evaluasi, kemudian menyusun kembali rencana aksi daerah yang selaras dengan kebijakan tersebut.

Rapat ini, lanjut Rokhyatin, melibatkan sejumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Beberapa SKPD kita libatkan untuk merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2026, khususnya dalam menyusun RAD yang terintegrasi. IPP dan indikator penilaian juga mengalami perubahan, sehingga perlu penyesuaian,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Selatan telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat atas penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan. Hal tersebut dinilai sebagai hasil kerja sama lintas sektor yang berjalan dengan baik.

“Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antar SKPD di provinsi dalam menyusun RAD sudah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rokhyatin menjelaskan bahwa RAD Pelayanan Kepemudaan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022, tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Regulasi tersebut mengamanatkan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) guna mengintegrasikan program kepemudaan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Melalui RAD ini, program dan anggaran kepemudaan yang sebelumnya tersebar dan tidak terkoordinasi dapat disatukan dalam satu dokumen perencanaan, sehingga lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.

RAD Pelayanan Kepemudaan, lanjutnya, berfokus pada berbagai domain pembangunan pemuda, di antaranya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan kerja dan kewirausahaan, kepemimpinan dan partisipasi pemuda, serta pencegahan perilaku berisiko.

“Permasalahan pemuda masih cukup kompleks, mulai dari putus sekolah, pengangguran terbuka, hingga perilaku berisiko seperti penyalahgunaan narkoba. RAD ini menjadi instrumen untuk menjawab tantangan tersebut secara terintegrasi,” jelasnya.

Ia juga memaparkan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kalimantan Selatan, yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada 2021 IPP Kalsel berada di angka 49,33, meningkat menjadi 50,17 pada 2022, dan 54,67 pada 2023.

“Secara angka, IPP kita mengalami peningkatan. Ini menunjukkan adanya pergerakan pembangunan kepemudaan di Kalimantan Selatan, meskipun masih terdapat beberapa domain yang perlu mendapat perhatian lebih,” tutup Rokhyatin.

Pada rapat ini, Dispora Kalsel menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. (SRI/RIW/RH)

Tinjau Kinerja Bank Kalsel Cabang Pembantu Handil Bakti, Ini Harapan Komisi II DPRD Kalsel

BATOLA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke Bank Kalsel Cabang Pembantu (Capem) Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, dalam rangka monitoring perkembangan kinerja dan pelayanan perbankan, Rabu, (17/12).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi. Ia menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi operasional Bank Kalsel di tingkat cabang pembantu, termasuk perkembangan aset serta penyaluran kredit kepada masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi

“Tujuan kami datang ke Bank Kalsel Cabang Pembantu Handil Bakti ini tentu ingin melihat situasional bank kita, bagaimana perkembangannya, termasuk aset dan penyaluran kreditnya,” ujarnya

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel juga menerima pemaparan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang telah berjalan di Bank Kalsel Capem Handil Bakti.

Secara umum, Paman Yani menilai kinerja bank berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kendala berarti.

“Kami mendapat informasi bahwa bank ini juga menyalurkan KUR dengan jumlah tertentu, dan secara keseluruhan berjalan dengan baik, tidak ada masalah,” jelasnya.

Namun demikian, Yani Helmi menekankan pentingnya pemerataan dukungan permodalan hingga ke tingkat cabang pembantu. Ia berharap penyertaan modal yang telah disetujui DPRD Kalsel melalui panitia khusus (Pansus), dengan nilai sekitar Rp400 miliar, dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan likuiditas di unit-unit layanan daerah.

“Harapan kami, irisan dari penyertaan modal itu juga bisa masuk sampai ke cabang pembantu, sehingga likuiditasnya semakin baik dan mampu menjangkau lebih banyak nasabah,” ungkapnya.

Menurutnya, penguatan likuiditas tersebut akan berdampak pada peningkatan pelayanan kredit kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha di sektor pertanian, perkebunan, serta bidang usaha lainnya di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Sementara itu, Kepala Cabang Marabahan Bank Kalsel, Rudi Fahrurazi, menyampaikan apresiasi dan menyambut hangat kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel ke Bank Kalsel Capem Handil Bakti.

“Kami menyambut dengan hangat kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, perhatian dan masukan yang disampaikan DPRD Kalsel menjadi dorongan penting bagi Bank Kalsel untuk terus memperkuat kinerja, khususnya dalam penyaluran kredit dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sinergi antara DPRD Kalsel dan Bank Kalsel dapat terus terjalin dengan baik, sehingga Bank Kalsel mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Barito Kuala,” pungkasnya. (NHF/RIW/RH)

Gelar Rakorwasda, Bukti Komitmen Kalsel Kuatkan Tata Kelola Pemerintahan

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dapat menjadi forum strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso, usai membuka Rakorwasda sekaligus Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (18/12), di Banjarmasin.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso

Adi Santoso menyampaikan, Rakorwasda merupakan salah satu upaya strategis untuk memperkuat peran APIP dalam mengawal pelaksanaan pembangunan daerah.

Melalui forum ini ditegaskan bahwa pengawasan tidak lagi diposisikan semata sebagai fungsi pemeriksaan di akhir proses, melainkan harus hadir sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

“Pengawasan yang efektif harus mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah, mendorong perbaikan berkelanjutan, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Dengan mengangkat tema “Menuju APIP yang Adaptif dan Kolaboratif dalam Mengawal Program Strategis Nasional di Daerah”, Rakorwasda diharapkan mampu memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Fydayeen menjelaskan, bahwa hasil Rakorwasda 2025 akan dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Peta Pengawasan Tahun 2026.

Peta pengawasan tersebut selanjutnya akan disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional sebagai pedoman arah kebijakan pengawasan tahun anggaran 2026.

“Melalui Rakorwasda ini, diharapkan kebijakan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat selaras dan saling mendukung, sehingga pengawasan benar-benar mampu mengawal pencapaian tujuan pembangunan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Andi Muhammad Yusuf, mengapresiasi pelaksanaan Rakorwasda di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, penyusunan peta pengawasan yang terarah sangat penting untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan Program Strategis Nasional di daerah.

“Sinkronisasi kebijakan pengawasan juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengendalian program, mencegah potensi penyimpangan, serta memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan,” tutupnya

Rakorwasda Provinsi Kalimantan Selatan menghadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, BPKP Pusat, BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Polda Kalimantan Selatan, serta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. (NHF/RIW/RH)

Peringati HDI 2025, Disdikbud Kalsel Apresiasi Kreativitas Siswa SLB C Pembina

BANJARBARU – Sekolah Luar Biasa (SLB) C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2025, di Aula SLB C Negeri Pembina, Banjarbaru, pada Kamis (18/12).

Siswa SLB C Negeri Pembina menampilkan kreativitas pada HDI 2025

Peringatan HDI tahun ini mengusung tema “Bersama Tingkatkan Kreativitas dalam Membantu Anak Berkebutuhan Khusus, Mainkan Peran Nyata untuk Meraih Cita-Cita”. Kegiatan tersebut dibuka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, yang diwakili Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Disdikbud Kalsel, Muhammad Rusdi.

Beragam aktivitas kreatif mewarnai peringatan HDI di SLB C Negeri Pembina. Para siswa menampilkan berbagai bakat melalui pentas seni, pameran karya, hingga kegiatan pengembangan keterampilan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing peserta didik.

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, melalui Muhammad Rusdi, menyampaikan rasa bangga atas kreativitas dan keberanian para siswa dalam mengekspresikan bakat mereka.

“Kami sangat mengapresiasi pihak sekolah yang telah melaksanakan kegiatan ini. Melalui peringatan Hari Disabilitas Internasional, kita dapat melihat bakat-bakat anak yang selama ini mungkin belum banyak terlihat, kini bisa ditampilkan sesuai dengan kemampuan masing – masing,” ujar Rusdi.

Ia menambahkan, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pendidikan inklusif, sepanjang tahun 2025 Disdikbud Kalsel telah menyalurkan berbagai bantuan fasilitas untuk menunjang kreativitas dan prestasi siswa Sekolah Luar Biasa.

“Bantuan yang diberikan meliputi peralatan pendidikan edukatif khusus, peralatan olahraga standar, serta alat praktik keterampilan seperti kelas memasak, membatik, dan salon. Selain itu, juga dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana fisik sekolah, mulai dari ruang kelas, ruang keterampilan, mushola, hingga lapangan sekolah,” tuturnya.

Dengan dukungan fasilitas tersebut, Rusdi berharap para siswa dapat belajar dengan lebih nyaman, termotivasi untuk terus mengembangkan potensi, serta mampu meraih prestasi yang membanggakan.

“Kami berharap, dengan fasilitas yang semakin lengkap, anak-anak dapat belajar dengan lebih baik dan terus meningkatkan prestasi mereka,” harapnya.

Sementara itu, Kepala SLB C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan, Rosita Sari, menegaskan bahwa peringatan Hari Disabilitas Internasional tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi wujud nyata apresiasi terhadap potensi dan cita-cita para siswa.

Melalui metode bermain peran, siswa diajak untuk berimajinasi sekaligus merasakan langsung profesi atau peran yang mereka impikan di masa depan. Seluruh siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, turut berpartisipasi menampilkan bakat dan kreativitas mereka.

“Semangat yang ditunjukkan anak-anak ini tidak terlepas dari peran guru yang terus memberikan motivasi, serta dukungan orang tua yang selalu hadir mendampingi,” jelas Rosita.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi anak-anak penyandang disabilitas agar dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

“Harapan saya, anak – anak ini memiliki panggung di dunia nyata untuk menggali dan menunjukkan potensi mereka. Jangan mengucilkan atau mengabaikan, tetapi lihatlah mereka bukan dari kekurangannya, melainkan dari begitu banyak kelebihan yang dimiliki,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

Antisipasi Kepadatan Jamaah 5 Rajab, Lalu Lintas Truk Dialihkan dan Aktifkan One Way

BANJARBARU – Rapat persiapan Momen 5 Rajab 1447 Hijriah, berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (18/12). Rapat dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, bersama unsur Forkopimda, aparat keamanan, relawan, serta perwakilan masyarakat.

Gubernur Kalsel Muhidin (khaki) saat berbincang dengan Tim Induk Sekumpul (peci)

Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah langkah strategis, salah satunya rekayasa lalu lintas dengan pembatasan operasional kendaraan besar pada H-2 hingga H+2 pelaksanaan Momen 5 Rajab.

“Kendaraan berat seperti truk roda enam dan pengangkut alat berat tidak diperkenankan melintasi jalur utama menuju Martapura. Kendaraan dialihkan melalui jalur Margasari menuju Banjarmasin dan sebaliknya untuk menghindari kepadatan dan potensi kecelakaan,” ujar Muhidin.

Selain pengaturan lalu lintas, rapat juga menegaskan penggunaan istilah Momen 5 Rajab sebagai sebutan resmi kegiatan rutin tahunan di Musholla Ar-Raudhah Sekumpul.

Gubernur turut mengimbau masyarakat agar tidak memasang baliho, spanduk, maupun atribut kegiatan yang mengatasnamakan pribadi atau organisasi selama pelaksanaan momen tersebut.

“Apabila ingin menggelar kegiatan serupa, silakan dilakukan setelah kegiatan utama di Sekumpul selesai,” imbaunya.

Untuk mengurangi kepadatan jamaah, masyarakat dari wilayah jauh juga diimbau mengikuti rangkaian kegiatan melalui siaran langsung YouTube resmi Ar-Raudhah, yang telah disiapkan relawan Sekumpul.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, pengamanan akan melibatkan 3.700 personel gabungan Polri, TNI, dan instansi terkait, yang disebar dari perbatasan Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah.

“Kami juga akan memberlakukan sistem satu arah (one way) untuk mempercepat penguraian arus jamaah saat kepulangan,” jelasnya.

Polda Kalsel turut menyiapkan 11 dapur lapangan, 4 kendaraan dapur keliling, serta 6 unit water treatment yang ditempatkan di tengah-tengah jamaah ,guna memenuhi kebutuhan logistik dan air bersih.

“Jika lelah atau mengantuk, jangan dipaksakan. Manfaatkan rest area dan pos pelayanan yang telah disediakan pemerintah dan relawan,” katanya.

Di sisi lain, pihak Tim Induk Sekumpul sampai saat ini belum menginformasikan terkait tanggal resmi pelaksanaan Momen 5 Rajab.

“Kami masih menunggu informasi dari pihak keluarga (Guru Sekumpul). Yang jelas semua informasi akan kami sebarkan di media sosial resmi milik kami,” jelas Abdel, Ketua Tim Induk Sekumpul.

Ia menambahkan, saat ini telah terdata 525 posko dengan total 42.161 relawan yang tersebar di berbagai zona pelayanan.

“Masing-masing posko sudah terbagi dalam beberapa zona termasuk zona air dan zona kesehatan,” bebernya. (SYA/RIW/RH)

Resmi Dilantik, Ini Harapan Wagub Kalsel Untuk Pengurus YJI Kalsel 2025-2030

BANJARMASIN – Wakil Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, drg. Ellyana Trisya, resmi dilantik sebagai Ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masa bakti 2025 – 2030, bersama pengurus lainnya, Kamis (18/12) di Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, hadir pada pelantikan pengurus yang dipandu Sekretaris Jenderal YJI, Rezka Oktaberia (Stafsus Menteri ATR BPR), mewakili Ketua Umum YJI Pusat Anisa Pohan, didahului pembacaan SK susunan kepengurusan, oleh Wasekjen YJI Novi Ariwibowo.

Dalam sambutannya, Ellyana mengatakan, tantangan yang dihadapi YJI sekarang tidak ringan. Oleh karena itu, kehadiran YJI Kalsel harus dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat.

“Sosialisasi, pembinaan kader, dan deteksi dini harus diperluas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kalsel,” ungkapnya.

Ellyana juga mengajak seluruh pengurus YJI Kalsel, untuk meningkatkan kerjasama dengan semua pihak terkait, karena kerja kolektif itu sangat penting.

“Kepengurusan yang baru dilantik ini agar memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana komunikasi dan edukasi kepada masyarakat, jalankan amanah ini dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, mengucapkan selamat atas dilantiknya Pengurus YJI Kalsel yang baru.

Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas pelantikan ini,” ujar Hasnuryadi.

Wagub Hasnuryadi berharap, kepengurusan YJI Kalsel mampu menjalankan tugas tugas yang diamanahkan, dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kalsel menyampaikan kesiapan untuk bekerja sama atau bersinergi untuk program program yang bermanfaat untuk masyarakat Banua,” ujar Hasnuryadi.

Sedangkan, Sekjen YJI, Rezka Oktaberia mengingatkan kepengurusan yang baru, untuk melakukan pendekatan preventif, dan menyasar kelompok pekerja untuk edukasi menjauhi rokok dan vape.

“Kami berharap, Pengurus YJI Kalsel yang baru dilantik, menjalin sinergi dengan semua pihak terkait dan menggali donasi untuk dana bantuan anak anak yang bermasalah dengan jantung bawaan sejak lahir,” ucapnya.

Pada kegiatan tersebut, diserahkan dana bantuan pendampingan kepada anak dengan penyakit jantung bawaan Nayyara Shanum Alfarizi. (SRI/RIW/RH)

Sukses Gelar Kemah Pemuda, Ini Masukan Peserta Untuk Dispora

BANJARBARU – Peserta Kemah Pemuda, memberikan apresiasi kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel, yang sukses mengumpulkan 250 pemuda se Kalsel, di kawasan GOR Babussalam, Banjarbaru, Selasa (16/12). Apresiasi ini disampaikan salah satu peserta asal Kota Banjarmasin, Selamat Riyadi.

Peserta Kemah Pemuda Selamat Riyadi

“Kami mengapresiasi program yang dilaksanakan Dispora Kalsel, untuk menfasilitasi pemuda dalam Indeks Pengembangan Kepemimpinan serta temu Organisasi Kepemudaan se Kalimantan Selatan,” ungkap Selamat.

Pada kegiatan Kemah Pemuda ini, Selamat mengaku, dirinya dapat melatih kepemimpinan, kerjasama, serta keterampilan lainnya.

“Kami berharap, dengan mengikuti Kemah Pemuda ini, peserta dapat lebih terampil lagi, serta dapat menyokong Indeks Pembangunan Pemuda dari bidang kepemimpinan dan partisipasi pemuda,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemuda Pelopor asal Kota Banjarmasin ini memberikan masukan, kepada pemerintah, untuk peningkatan kualitas pemuda kedepannya.

“Kami berharap, program pemerintah untuk peningkatan kualitas pemuda ini, didasarkan pada keinginan pemuda,” tuturnya.

Pihaknya, lanjut Selamat, telah melakukan dialog bersama Dispora Kalsel, agar dapat mendengarkan, apa saja yang menjadi keinginan para pemuda.

“Keinginan dari pemuda seperti adanya fasilitas pendukung dari program yang diberikan, ada monitoring lanjutan, serta pembinaan lebih lanjut. Sehingga nantinya program yang diberikan dinas terkait, dapat selaras dengan keinginan kami, para pemuda,” ungkapnya.

Sehingga nantinya, tambah Selamat, dinas terkait dapat membuat program yang benar benar relevan dengan keadaan pemuda saat ini. Dengan kata lain, terjadi atau terjalin aspek dua arah antara pemerintah dengan pemuda.

“Apa yang menjadi kebutuhan pemuda, kemudian disiapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Dikatakan Selamat, terkadang program yang diberikan kepada pemuda berasal dari keinginan sepihak.

“Sehingga keinginan pemuda tidak diperhatikan,” ucap Selamat.

Namun, tambahnya, saat ini telah ada ruang untuk pemuda menyampaikan aspirasi, serta berbicara oleh Dispora Kalsel.

“Kami berharap, program yang diberikan kepada pemuda pada tahun berikutnya, berjalan dua arah, antar pemerintah serta pemuda, sehingga peningkatan kualitas pemuda dapat tercapai,” tutup Selamat. (SRI/RIW/RH)

Exit mobile version