November 2025 – Laman 7 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Perkuat Sinergi Media dan Legislatif, Sekretariat DPRD Kalsel Kunker ke Sekretariat DPRD Provinsi DIY Yogyakarta

Yogyakarta – Dalam rangka meningkatkan kapasitas, wawasan, serta memperluas jaringan kerja jurnalistik, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Jurnalistik ke Sekretariat DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (17/11/).

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik, terutama dalam mendukung tugas-tugas kehumasan dan hubungan media di lingkungan legislatif.

Kepada sejumlah wartawan, Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini menyampaikan, bahwa kunker ini dirancang untuk memperkuat hubungan profesional antara lembaga legislatif dengan insan pers. Menurutnya, kolaborasi yang terbangun dengan baik akan berdampak signifikan terhadap kualitas pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat.

“Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan wawasan kita, sekaligus memperluas jaringan kerja jurnalistik,” ucapnya

*Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, (sasirangan biru)*

Jaini menyampaikan, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut pejabat humas di lingkungan pemerintahan untuk lebih adaptif dan responsif. Melalui kunjungan ini, Sekretariat DPRD Kalsel berharap dapat menimba pengalaman baru dan menambah referensi pengelolaan hubungan media yang telah diterapkan di DPRD DIY.

“Kegiatan ini memperkuat sinergi antara media massa dan DPRD, sehingga informasi mengenai pembangunan serta kinerja kelembagaan dapat tersampaikan secara lebih efektif, akurat, dan berimbang,” ungkap Jaini.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY, Marlina Handayani, menyambut baik kedatangan rombongan dari Kalimantan Selatan. Ia menilai pertemuan seperti ini sangat penting sebagai upaya memperkuat kerja sama antarlembaga legislatif di bidang kehumasan.

Pihaknya sangat mengapresiasi kunjungan ini. Pressroom merupakan tonggak informasi bagi publik, sehingga penguatan hubungan dengan para jurnalis adalah hal yang tidak bisa dipisahkan.

“Peserta mendapatkan ruang diskusi, pertukaran pengalaman, serta kesempatan membangun jejaring yang lebih kuat. Semua ini pada akhirnya mendukung kualitas pemberitaan dan profesionalisme kerja di lapangan,” tutupnya

Dalam sesi diskusi, kedua belah pihak membahas berbagai aspek pengelolaan informasi publik, termasuk strategi komunikasi, pemanfaatan ruang pressroom, pola pelayanan terhadap wartawan, hingga tata kelola konten publikasi digital. Selain itu, rombongan juga meninjau langsung fasilitas kehumasan yang digunakan Sekretariat DPRD DIY dalam menunjang kebutuhan pemberitaan dan aktivitas media.

Kunjungan kerja ini dipimpin Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Andri Yuzhar, Kabag Umum dan Keuangan, Ismiyati Rukyaningsih, Kasubbag Humas dan Protokol, Adi Radam, serta jajaran staf Sekretariat DPRD Kalsel. Turut hadir pula tim Persroom DPRD Kalsel yang diketuai Ipik Gandamana, sebagai mitra utama penyebarluasan informasi kegiatan legislatif di Kalimantan Selatan.

Rombongan diterima langsung Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY, Marlina Handayani, beserta jajarannya. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Ditandai dengan sesi tanya jawab, berbagi praktik baik, dan pemaparan program kerja kehumasan yang telah berjalan di masing-masing daerah. (ADV-NHF/RIW/APR)

BPOM Banjarbaru Gelar Forum Sinergi Pengawasan Obat Dan Makanan

Banjarbaru – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarbaru, kembali mengambil langkah strategis dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Selatan, melalui Forum Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang digelar di Aula Aberani Sulaiman, Senin (17/11).

Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Badan POM RI, Taruna Ikrar, M. Blomed, serta Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso.

Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan konsumsi masyarakat Banua.

Dalam sambutannya, Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar menegaskan, bahwa pengawasan obat dan makanan kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Tidak hanya pada produk yang beredar di pasar fisik, tetapi juga pada maraknya peredaran barang ilegal melalui platform digital.

“Tantangan pengawasan hari ini tidak lagi sederhana. Produk ilegal kini banyak beredar secara online, sehingga kita harus memperkuat pengawasan di dunia digital, bukan hanya di pasar-pasar konvensional,” ucap Taruna.

Taruna menjelaskan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga masyarakat menjadi kunci penting dalam memastikan obat dan makanan yang beredar aman dikonsumsi.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Pengawasan akan efektif jika dilakukan bersama. Pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat harus menjadi satu barisan dalam melindungi kesehatan publik,” lanjut Taruna.

Ia juga menyoroti maraknya temuan obat tanpa izin edar, suplemen palsu, hingga makanan yang mengandung bahan berbahaya. Menurutnya, edukasi masyarakat harus diperkuat agar tidak mudah tertipu, produk yang tidak terjamin keamanannya.

“Masyarakat harus kritis sebelum membeli. Pastikan produk memiliki izin edar dan tidak mengandung bahan berbahaya. Ini penting untuk mencegah dampak kesehatan jangka panjang,” tambah Taruna.

Lebih lanjut, Taruna berharap forum ini dapat menghasilkan langkah nyata yang dapat diimplementasikan di seluruh daerah di Kalimantan Selatan, seperti operasi gabungan, pemetaan kerawanan peredaran produk berbahaya, hingga penguatan regulasi dan literasi publik.

“Kami ingin forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi menjadi gerakan nyata. Kita harus memperketat pengawasan, menindak tegas pelanggar, dan memastikan setiap produk yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman,” tutup Taruna. (MRF/RIW/APR)

Diskominfo Kalsel Sukses Antarkan KIM Tangguh Mentaos Juara Nasional

Tangerang – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, melalui komunitas binaannya Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Tangguh Kelurahan Mentaos Kota Banjarbaru, berhasil meraih prestasi sebagai KIM Terkreatif dalam ajang KIM Festival 2025, di Kota Tangerang, Sabtu (15/11) malam.

Tahun ini merupakan kali ketiga Pemprov Kalsel berpartisipasi dalam ajang lomba tahunan yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Dimana ada tiga kategori utama, yaitu Ekonomi Kreatif, Sosial Budaya, dan Literasi.

*Penghargaan KIM Kalsel sebagai KIM Terkreatif 2025*

“Alhamdulillah, di kali ketiga perhelatan KIM Festival, Kalsel mengambil kategori Literasi dan berhasil menjadi KIM TERKREATIF 2025. Tentunya kami merasa bangga dan bersyukur atas capaian hasil kerja keras selama persiapan lomba kemarin bersama rekan KIM Tangguh dan Dinas Kominfo Kota Banjarbaru,” ujar Kepala Dinas Kominfo Kalsel melalui Kasi Kemitraan Komunikasi Publik dan Hubungan Media, Erlinda Puspita Ningrum.

Adapun lomba tahun ini diikuti delapan provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten sebagai tuan rumah.

KIM perwakilan masing-masing provinsi menampilkan prestasinya dalam melakukan diseminasi informasi program strategis pemerintah daerah, serta potensi pemberdayaan masyarakat di wilayahnya melalui pembuatan portofolio, video profil, video presentasi dan aktivasi stan pameran.

Kalsel sendiri menampilkan berbagai kreasi literasi digital dalam penyebaran informasi dan komunikasi publik kepada warga Banjarbaru dan sekitarnya.

“Di antaranya kami tampilkan Podcast KIM Tangguh, Mentaospedia, Sembakopedia, e-magazine KIM, survei literasi digital, Barunding Bubuhan Mentaos (BBM), jingle dan mars KIM Tangguh, dan pastinya diseminasi informasi melalui website kim.id serta berbagai platform media sosial,” terang Ketua KIM Tangguh, Abdul Karim.

Selain kegiatan literasi tersebut, stan Kalsel juga diisi dengan promosi UNESCO Geopark Meratus melalui tampilan video, booklet, majalah, banner dan games interaktif dengan pengunjung untuk mendapatkan souvenir berupa tumblr, payung dan e-money.

Sebanyak ratusan pengunjung dari warga lokal kota Tangerang dan Jabodetabek tercatat telah mengisi daftar hadir di stan dan terpapar informasi tentang Kalsel beserta potensi wisatanya yang dapat menjadi pintu pembuka keberhasilan pembangunan Kalsel ke depan. (DiskominfoKalsel-BDR/RIW/APR)

Dislutkan Kalsel Gelar Monev Terpadu Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Banjarmasin – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Monev Terpadu Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan se Kalsel, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Senin (17/11). Kegiatan dibuka Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Kepala Dislutkan Kalsel Rusdi Hartono.

Rusdi menyampaikan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, untuk mengevaluasi kegiatan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan, yang telah dilakukan selama ini.

“Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan Monev Terpadu Pembangunan Kelautan dan Perikanan se Kalsel,” ucap Rusdi, kepada sejumlah wartawan.

Rusdi menjelaskan, pada kegiatan ini pihaknya mengundang narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, BPKD Kalsel, serta Inspektorat, untuk bersama sama melihat dan mengevaluasi program yang telah di jalankan.

“Kami berharap, hasil monev ini dapat diimplementasikan untuk kesejahteraan semua pelaku bidang kelautan dan perikanan, di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Rusdi.

Dalam kesempatan tersebut, Rusdi menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah untuk memetakan berbagai tantangan serta mencari solusi bersama guna meningkatkan efektivitas program pembangunan kelautan dan perikanan di daerah.

“Kegiatan ini penting dilarang karena untuk mengidentifikasi persolaan persolaan, termasuk potensi hambatan dan evaluasi kegiatan di sektor kelautan dan perikanan selama ini,” ucap Rusdi.

Karena itu, Rusdi mengajak seluruh pihak yang hadir untuk menjadikan forum ini, sebagai ruang produktif dalam menyusun langkah langkah kerja yang lebih terarah.

“Mari kita jadikan momen ini sebagai forum yang produktif untuk berbagi informasi, menyusun rencana aksi yang konkret, serta memperkuat sinergi antar pihak terkait, dengan kolaborasi yang baik, saya yakin kita dapat meningkatkan kualitas program dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan,” tutur Rusdi.

Sehingga, lanjutnya, melalui kegiatan Monev Terpadu ini, diharapkan pembangunan kelautan dah perikanan di Kalsel semakin terarah, berkualitas, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir serta pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.

Dalam kesempatan tersebut, Rusdi juga menyerahkan sertifikat kelayakan pengolahan ikan kepada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dislutkan Kalsel Martiah Akhdianti menyampaikan, pihaknya bertugas memberikan rekomendasi kepada pelaku IKM Perikanan, untuk mendapatkan sertifikat kelayakan pengolahan ikan.

“Pemberian sertifikat tersebut, bertujuan untuk menjamin mutu, keamanan produk, keberlanjutan, dan kompetensi pelaku usaha tersebut,” ungkapnya.

Sertifikat tersebut, lanjutnya, diperuntukan untuk perusahaan skala besar, sedang untuk pelaku UMKM di Kabupaten dan Kota.

“Karena tidak memiliki penjamin mutu, maka Provinsi Kalimantan Selatan membantu untuk menerbitkan sertifikat tersebut,” ucapnya. (SRI/RIW/APR)

RSUD Ulin, Berikan Layanan Kelahiran Bayi Prematur Kecil

Banjarmasin – Dengan perkembangan teknologi kedokteran saat ini, maka penanganan bayi prematur dengan berat badan kurang (kecil), sudah dapat tertangani di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin. Hal tersebut terungkap, pada saat Peringatan Hari Prematur Sedunia Tahun 2025, di Aula Lantai 8, Gedung Ulin Tower, belum lama tadi.

Peringatan dibuka Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Among Wibowo, diwakili Plt Wadir Medik dan Pelayanan RSUD Ulin Banjarmasin Agung Ary Wibowo.

Peringatan tahun ini, mengangkat tema, “Berikan Bayi Prematur Awal Yang Kuat Untuk Masa Depan Yang Lebih Cerah”.

Dalam sambutannya yang dibacakan Agung Ary Wibowo, Among menyampaikan, dengan kemajuan teknologi saat ini, serta tim dari RSUD Ulin Banjarmasin, kelahiran bayi lahir prematur dengan berat badan kurang, kini sudah dapat terselamatkan.

*Wadir Medik dan Pelayanan RSUD Ulin Banjarmasin Agung Ary Wibowo*

“Dengan semakin majunya teknologi saat ini, maka harapan hidup bayi prematur kecil semakin besar,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Dijelaskannya, RSUD Ulin Banjarmasin sendiri saat ini sudah dapat menangani bayi prematur dengan berat badan 750 gram. Pihaknya menargetkan, agar bayi prematur dengan berat badan 500 gram, juga dapat tertangani.

“Dengan adanya target tersebut, maka harapan orangtua terhadap kelahiran bayi prematur bertahan hidup, semakin meningkat,” ucapnya.

Pihak manajemen RSUD Ulin Banjarmasin, memberikan dukungan, terhadap upaya dalam penanganan bayi prematur dengan berat badan kurang tersebut.

“Apalagi bayi prematur dapat ditangani dengan baik dan benar, maka bayi tersebut dapat tumbuh dan berkembang seperti bayi pada umumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pricilia Gunawan Halim menyampaikan, bahwa peringatan tahun ini terasa istimewa dengan hadirnya alumni NICU yang telah lama direncanakan.

“Kami berharap, kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi orang tua maupun masyarakat yang pernah mengalami kelahiran bayi prematur,” ucapnya.

Kegiatan ini, lanjutnya, menghadirkan pakar kesehatan anak, jajaran manajemen rumah sakit, PPDS, alumni NICU, serta keluarga pasien.

Sedangkan, Dokter Spesialis Anak Prof Ari Yunanto menyampaikan, kelahiran bayi prematur di Indonesia saat ini cukup tinggi, salah satunya di Provinsi Kalimantan Selatan. Karena itu warga diimbau untuk hidup sehat.

“Bahwa tren kelahiran secara global terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Meski demikian, kemajuan teknologi kedokteran saat ini telah memperluas peluang kesehatan bayi prematur,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Ari, upaya pencegahan dapat dilakukan agar bayi tidak lahir prematur dengan berat badan kurang, yaitu, dimulai dari orangtuanya, ibu sehat serta ayah sehat. Dengan begitu bayi dapat lahir dengan sehat pula.

“Untuk menghindari bayi lahir prematur, maka ibu hamil perlu rutin melakukan kontrol kesehatan minimal enam kali selama masa kehamilan berlangsung, agar risiko dapat terdeteksi dan ditangani lebih awal,” ujarnya.

Saat ini RSUD Ulin Banjarmasin sebagai rumah sakit paripurna, menjadi rujukan rumah sakit daerah lainnya di Kalsel serta Kalteng, untuk kasus bayi lahir prematur berat badan rendah.

Sementara itu, Ketua KSM Ilmu Kesehatan Anak Prof Edi Hartoyo, menambahkan, bahwa bayi prematur berpeluang tumbuh normal jika mendapatkan penanganan yang tepat.

“Kami mendorong orang tua untuk terus memantau kesehatan dan tumbuh kembang anak secara berkala,” ucapnya. (SRI/RIW/APR)

Pansus II DPRD Kalsel Menyusuri Jejak Penataan Perdagangan Jakarta

Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menjajaki ibukota, untuk memahami bagaimana DKI Jakarta menata arus perdagangan yang terus berubah.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Pansus II memperkaya pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perdagangan, sebuah regulasi yang diharapkan mampu menjawab tantangan distribusi barang, fluktuasi harga, hingga perubahan perilaku belanja masyarakat di Kalsel.

Rombongan yang dipimpin Ketua Pansus II, Muhammad Yani Helmi, dan didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo, ini bertemu jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta guna menggali pengalaman daerah metropolitan, akhir pekan tadi.

*Ketua Pansus II, Muhammad Yani Helmi (peci hitam)*

Ketua Pansus II, Yani Helmi bersyukur, mendapatkan banyak masukan dari DKI Jakarta. Ia mencatat adanya perbedaan, di mana DKI Jakarta memiliki regulasi yang lebih spesifik, seperti Perda tentang Perpasaran, sementara Raperda Kalsel berambisi menjadi regulasi penyelenggaraan perdagangan yang komprehensif.

“Dalam dialog tersebut, substansi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran, yang menjadi kerangka besar penataan perdagangan di ibu kota. Perda ini mengatur penyediaan dan distribusi barang, penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan, hingga klasifikasi izin usaha,” ungkapnya

Yani Helmi menilai, bagi Pansus II, Perda tersebut menawarkan gambaran bagaimana kebijakan dapat bekerja secara sistematis yakni mengatur ekosistem pelaku usaha, memperkuat kepastian hukum, dan memastikan pasar rakyat tetap memiliki ruang di tengah ekspansi ritel modern.

“Pendekatan menyeluruh ini dinilai relevan untuk Kalsel, terutama dalam memperkuat keseimbangan antara pasar tradisional, UMKM, dan pelaku usaha skala besar,” ucapnya

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus II, Umar Sadik menambahkan, DKI Jakarta dipilih sebagai acuan studi komparasi, karena statusnya sebagai ibukota yang memiliki banyak sektor perdagangan seperti jasa, retail, dan lainnya yang lebih maju dari Kalsel.

Ia menargetkan masukan konkret yang didapat dari kunjungan ini dapat mempercepat finalisasi Raperda, yang nantinya diharapkan menjadi acuan bagi daerah.

“Perdagangan ini bisa menjadi salah satu pendapatan daerah yang sangat besar bagi Provinsi Kalimantan Selatan,” pungkasnya

Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Kalsel diterima pihak Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Ketua Sub Kelompok Perdagangan Dalam Negeri, Satrio Edi Wibowo. (ADV-NHF/RIW/APR)

Bersama OJK, Bank Kalsel Perluas Edukasi Keuangan di Kalangan Pramuka

Banjarmasin — Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung literasi keuangan sejak dini diusia sekolah melalui produk Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB), kegiatan edukasi keuangan, serta kemudahan akses layanan perbankan, Bank Kalsel bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan, menghadiri dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan edukasi Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Cakap Penabung, yang diselenggarakan Gerakan Pramuka Gugus Depan Universitas Islam Kalimantan (Uniska).

Kegiatan ini diikuti ratusan Pramuka dari tingkat Siaga, Penggalang hingga Penegak, yang secara langsung mendapatkan edukasi literasi keuangan, budaya menabung, serta pemahaman produk keuangan yang aman.

Kegiatan yang diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan edukasi bersama OJK Provinsi Kalsel dan Bank Kalsel kali ini, menjadi bentuk implementasi nyata kolaborasi antara regulator, perbankan daerah, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Kalimantan Selatan, terutama di kalangan generasi muda.

Turut berhadir, Ketua Pembina Yayasan Uniska, Rahmi Hayati Tajudinnor, Rektor Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari, Mohammad, Kepala OJK Prov Kalsel, Agus Maiyo, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Akhmad Fauzi Noor, serta seluruh Pengurus Gerakan Pramuka UNISKA.

Dalam Sambutannya, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Akhmad Fauzi Noor menyampaikan, bahwa bahwa Bank Kalsel terus memperluas literasi keuangan dengan menggandeng sekolah, komunitas Pramuka, serta lembaga pendidikan lainnya.

“Bank Kalsel hadir bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi sebagai mitra pembangunan daerah. Melalui kegiatan SKK Cakap Penabung ini, kami ingin memastikan bahwa generasi muda di Kalimantan Selatan tidak hanya mengenal dunia keuangan, tetapi juga mampu mempraktikkan kebiasaan menabung secara konsisten. SimPel dan SimPel iB menjadi solusi terbaik untuk mengawali perjalanan finansial sejak dini,” ujar Fauzi.

Bank Kalsel akan terus berperan aktif dalam menjalankan edukasi keuangan, menyediakan layanan perbankan yang mudah dijangkau, serta mendukung program pemerintah dalam meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan di Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo menyampaikan apresiasi yang sangat besar, atas sinergi antara OJK, Bank Kalsel, dan Gerakan Pramuka Uniska dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda.

“Kami sangat mengapresiasi peran Bank Kalsel dan Gerakan Pramuka Uniska dalam membangun budaya menabung sejak dini. Literasi keuangan bukan hanya pengetahuan, tetapi keterampilan hidup. Dengan memahami cara menabung dan mengelola keuangan, para Pramuka dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial. OJK akan terus mendorong kolaborasi seperti ini agar semakin banyak pelajar di Kalimantan Selatan yang merasakan manfaatnya,” pungkas Maiyo.

Sebagai informasi, Kegiatan ini ditutup dengan komitmen bersama antara Bank Kalsel, OJK Provinsi Kalsel dan Gerakan Pramuka Uniska untuk terus menghadirkan program edukasi keuangan yang berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pelajar dalam mengelola keuangan pribadi, mencegah penggunaan layanan keuangan ilegal, serta membangun kebiasaan menabung sejak dini.

Pansus I DPRD Kalsel Perkuat Pembahasan Raperda Pengelolaan BMD lewat Konsultasi ke Kemendagri

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Panitia Khusus (Pansus) I Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, melaksanakan konsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, akhir pekan tadi.

Konsultasi ini digelar, sebagai langkah penting untuk memastikan, bahwa rancangan regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kalsel, selaras dengan ketentuan hukum nasional serta sesuai kebutuhan daerah.

Kunjungan ini juga menjadi bagian dari proses harmonisasi agar perda yang dihasilkan lebih kuat, efektif, dan tepat sasaran.

Wakil Ketua Pansus I, Ahmad Sarwani, mengungkapkan, bahwa pihaknya mendapatkan banyak masukan penting selama konsultasi berlangsung. Salah satu masukan strategis yang disampaikan pihak Kemendagri, adalah rekomendasi agar DPRD Kalsel tidak membentuk perda baru, melainkan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Kami mendapatkan banyak saran dan masukan terkait hal ini,” ujarnya

Menurut Sarwani, arahan tersebut sangat relevan dan akan menjadi acuan utama dalam pembahasan lanjutan. Selain membahas arah regulasi, forum konsultasi juga menyoroti sejumlah poin teknis seperti perencanaan kebutuhan barang, mekanisme pemanfaatan aset, hingga penyusunan pasal yang masih perlu diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir.

“Seluruh masukan tersebut menjadi bahan penting bagi Pansus I dalam penyempurnaan materi perda,” jelasnya

Ahmad Sarwani, menambahkan, pihaknya berkomitmen menghadirkan regulasi yang tidak hanya tertib hukum, tetapi juga bermanfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan.

“Dengan adanya masukan dan arahan dari pemerintah pusat, Pansus I optimistis bahwa Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah akan tersusun lebih komprehensif dan mudah diimplementasikan,” tutupnya

Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Kalsel diterima oleh Analis Hukum Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Ivo Arzia Isma, yang memberikan penjelasan komprehensif mengenai penyelarasan regulasi daerah dengan kebijakan nasional serta standar pengelolaan aset pemerintah. (ADV-NHF/RIW/APR)

Perkuat Kualitas Data SKPD, Diskominfo Kalsel Gelar Pendampingan Statistik

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Pendampingan Rekomendasi Kegiatan Statistik dan Kelembagaan serta Sistem Statistik Nasional, di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Jumat (14/11).

Kegiatan yang dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah ini, diikuti perwakilan dari seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah menjelaskan, bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan intensif kepada SKPD agar pengisian metadata statistik dapat dilakukan secara lebih optimal, terstandar, dan sesuai ketentuan Sistem Statistik Nasional.

“Pendampingan seperti ini akan terus dilaksanakan secara berkala agar kualitas data yang dihasilkan semakin baik dan dapat menjadi kontribusi penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini adalah masih adanya kekurangan SDM yang memiliki kompetensi khusus di bidang pengelolaan data statistik pada beberapa SKPD.

Namun kondisi tersebut bukan menjadi hambatan berarti, sebab Diskominfo Kalsel hadir untuk memberikan bimbingan, dorongan, serta penguatan kapasitas kepada seluruh perangkat daerah.

“Dengan tersedianya data yang akurat, terukur, dan akuntabel, maka setiap kegiatan SKPD ke depan akan lebih terarah, efisien, dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Suasana pendampingan rekomendasi kegiatan statistik dan kelembagaan yang digelar Diskominfo Kalsel

Sebagai Wali Data di tingkat provinsi, Diskominfo Kalsel memiliki tugas untuk mengumpulkan, memeriksa, memvalidasi, memverifikasi, serta menyebarluaskan data kepada publik. Peran ini menjadi penting sebagai upaya mendukung keterbukaan informasi publik dan penyediaan data pembangunan yang terpercaya.

Hidayatullah berharap seluruh SKPD dapat semakin aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan data statistik, melakukan pengumpulan data secara benar dan akurat, serta menjaga konsistensinya. Dengan demikian, data yang tersaji dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah daerah.

“Harapan kami seluruh SKPD bisa lebih berperan aktif dan memastikan data yang dihimpun benar-benar akurat agar proses pembangunan di Kalimantan Selatan semakin terukur dan berdampak,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Mantuil, Jadi Pilot Project Percepatan Penanganan Kawasan Kumuh di Kalsel

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Sosialisasi dan Kunjungan Lapangan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel, di Mantuil, Kota Banjarmasin, Jumat (14/11).

Kegiatan ini dipimpin Plt Kepala Disperkim Kalsel Mursyidah Aminy, diwakili Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kalsel Isma Agrianti, serta Kepala Bidang Insfratruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Anisa Murni.

Dalam sambutannya yang dibacakan Isma Agrianti, Mursyidah menyampaikan, kegiatan ini merupakan bukti nyata dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap pembangunan di daerah.

“Pembangunan yang dilakukan POKJA PKP ini berada dikawasan kumuh suatu wilayah di Kalsel,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, pembangunan ini untuk meningkatkan kolaborasi antar pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah setempat.

“Di Kota Banjarmasin telah ditetapkan Kelurahan Mantuil sebagai salah satu pilot project, untuk percepatan penanganan kawasan kumuh di Kalimantan Selatan pada tahun 2025, oleh Pemerintah Provinsi Kalsel,” ungkapnya.

Dengan tujuan utama, tambahnya, mempercepat penanganan kawasan kumuh dan merumuskan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman secara kolaboratif, efektif, dan berkelanjutan.

“Kelompok kerja ini melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memastikan sinergi lintas sektor,” ujarnya.

Kegiatan ini, tambahnya, menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai instansi untuk mendukung program penanganan kawasan kumuh secara terpadu.

“Diharapkan melalui penetapan Mantuil sebagai contoh penanganan kawasan kumuh di Kalsel, maka pembangunan menjadi lebih cepat dan efektif, menuju permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan,” ucapnya.

Kegiatan sosialisasi dan kunjungan lapangan ini merupakan langkah awal yang krusial dalam perencanaan dan pelaksanaan program nyata untuk memperbaiki kondisi permukiman di Kelurahan Mantuil.

*Peninjauan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni*

Sementara itu, Lurah Mantuil, Normansyah mengucapkan terimakasih atas dipilihnya Keluhan Mantuil, sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua lintas sektor Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Gubernur Kalsel,” ungkapnya.

Menurut Norman, Kelurahan Mantuil ini sudah tepat untuk dijadikan pilot project penanganan kawasan kumuh.

“Kami sangat terbantu dengan adanya bantuan untuk warga Mantuil, seperti rehab rumah tidak layak huni, WC atau sanitasi, serta perbaikan jalan titian,” ucapnya.

Karena itu, pihaknya berharap bantuan ini dapat terus berlanjut di Kelurahan Mantuil.

Ucapan terimakasih juga disampaikan para penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Seperti yang disampaikan, salah satu penerima bantuan Faridah.

“Terimakasih kepada Gubernur Kalsel Muhidin yang telah memberikan bantuan perbaikan rumah, sehingga saat ini tidak tergenang air lagi, begitu juga WC sudah ada di rumah,” ucapnya. (SRI/RIW/APR)