Oleh: Ganjar Pranowo
(Catatan ini disiapkan Ganjar Pranowo sebagai Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia – INDONESIAPERSADA.ID – untuk disampaikan dalam Malam Anugerah 5TH INDONESIAPERSADA.ID AWARD 2025, di Purworejo Jawa Tengah 26/11/2025)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan.
Yang saya hormati para kepala daerah se-Indonesia, para pimpinan LPPL, para insan media, dan seluruh tamu undangan yang saya cintai.
Hari ini kita berdiri di hadapan kenyataan penting: LPPL adalah suara lokal yang terus berjuang meski sering tidak dilihat, tidak diprioritaskan, bahkan tidak dianggap penting. Radio dan TV lokal kita berjalan dengan kondisi—maaf saya katakan—serba kekurangan. Sementara dunia penyiaran komersial dan digital melaju seperti kereta cepat, LPPL kita kadang masih seperti berjalan kaki di pinggir rel.
Tetapi, sebelum kita bicara tentang masa depan, mari kita lihat dunia luar.
Ada radio komunitas Jepang yang bertahan puluhan tahun karena menjadi pusat informasi bencana—bahkan setelah gempa Tohoku 2011, lebih dari 30 radio komunitas kecil menjadi penyelamat informasi warga.
Ada BBC Local Radio di Inggris yang meski menghadapi tekanan digital, tetap didukung penuh negara karena dianggap penjaga integrasi komunitas.
Sebaliknya, ada contoh yang menyedihkan. Australia menutup 17 stasiun ABC lokal dalam satu dekade terakhir karena minim dukungan anggaran. Akibatnya, survei 2023 menunjukkan area yang kehilangan stasiun lokal mengalami penurunan partisipasi warga dalam urusan publik hingga 23%.
Di Indonesia sendiri, kita melihat banyak radio daerah yang dulu berjaya kini mati pelan-pelan. Radio yang pernah menjadi legenda daerah—yang menghidupkan musik lokal, drama radio, berita kampung—sekarang tinggal kenangan.
Data dari KPI dan PRSSNI menunjukkan: Lebih dari 260 radio lokal berhenti siaran atau berganti fungsi sejak 2018. Dari 11.000 lebih desa, hanya sebagian kecil yang masih memiliki akses konten lokal langsung dari radio atau TV publik.
Ini bukan sekadar hilangnya frekuensi. Ini hilangnya identitas daerah. Hilangnya cerita warga. Hilangnya ruang dialog publik yang bebas dari kepentingan pasar.
Lalu apa yang harus dilakukan LPPL agar tetap diikuti masyarakat?
Pertama, jadilah relevan dan dekat. Konten yang dicari masyarakat adalah konten yang menyentuh hidup mereka: banjir hari ini, harga gabah, UMKM baru, peluang kerja, hingga kisah budaya lokal. Jangan menjadi radio yang memutar lagu-lagu generik tanpa makna lokal.
Kedua, LPPL harus masuk ke dunia digital, bukan sekadar numpang lewat. Video pendek. Live streaming kegiatan warga. Podcast tokoh desa. Konser mini di studio. Jurnalisme warga lewat WhatsApp dan media sosial. Manfaatkan fakta bahwa hari ini, anak muda menghabiskan rata-rata 3–4 jam di platform video. Jika LPPL tidak hadir di sana, ia hilang dari peta perhatian publik.
Ketiga, bangun kembali kepercayaan publik. LPPL harus menjadi media yang jujur, berimbang, dan tidak melulu bicara seremonial pemerintah daerah. Masyarakat ingin media yang menyuarakan kebutuhan mereka, bukan hanya membacakan sambutan pejabat.
Bagaimana peran Pemda: mendukung atau mematikan?
Saya ingin sangat tegas: LPPL tidak boleh dimatikan. Yang harus dimatikan adalah cara mengelolanya yang kuno. Pemda harus hadir dalam tiga hal:
Pertama, Perlindungan Kebijakan. Banyak LPPL tidak punya kepastian kelembagaan. Kadang ditempatkan sebagai “unit buangan” dalam struktur dinas. Padahal di Inggris, Jepang, bahkan Korea Selatan, media lokal dipagari oleh aturan yang menjamin otonomi editorial dan keberlanjutan.
Kedua, Dukungan Anggaran dan Teknologi. LPPL tidak akan pernah menang kalau peralatannya kalah 20 tahun dari media komersial. Minimal, Pemda harus menyiapkan proyek transformasi digital: studio mini modern,
peralatan produksi mobile, server streaming, platform digital resmi. Di negara-negara maju, investasi digital media lokal dianggap setara pentingnya dengan investasi sekolah dan puskesmas – karena media publik menjaga literasi warga.
Transformasi SDM
Tidak bisa lagi pola pikir lama: menunggu jam siaran. SDM LPPL harus menguasai: editing cepat, jurnalisme digital, visual storytelling, manajemen platform, hingga kolaborasi komunitas. Di Jepang, setiap penyiar komunitas diberi pelatihan tahunan wajib. Di kita? Banyak LPPL bahkan tak punya anggaran training.
Penyesuaian yang harus dilakukan LPPL untuk bertahan di era digital
Pertama, Reformasi kelembagaan. LPPL bukan kantor birokrasi, tetapi rumah kreativitas publik. Kedua, Pola kerja baru. Dari jadwal siaran harian menjadi produksi konten sepanjang waktu. Ketiga, Modernisasi teknologi. Dari mixer analog menjadi produksi digital penuh. Keempat, Dukungan regulasi internal. Standar editorial, SOP konten digital, hak cipta, fact-checking. Kelima, Ekosistem kemitraan. Kolaborasi dengan universitas, komunitas kreatif, UMKM, hingga influencer lokal.
Jika LPPL hanya mengandalkan APBD, dia akan terus hidup segan mati tak mau. Tapi jika dia membuka diri pada kolaborasi, dia akan lahir kembali sebagai pusat kreativitas daerah.
Penutup
Hadirin yang saya banggakan.
LPPL adalah penjaga jati diri daerah. Jika suara lokal padam, maka yang hilang bukan sekadar radio atau televisi, tetapi akar budaya kita. Kita punya pilihan: Membiarkan LPPL berjalan terseok-seok… atau membangunnya kembali menjadi kebanggaan daerah.
Hari ini, saya ingin mengajak semua Kepala Daerah: Mari kita nyalakan kembali obor penyiaran publik lokal. Beri mereka dukungan, modernisasi, dan ruang untuk tumbuh. Karena ketika LPPL maju, suara rakyatlah yang maju.
Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
