JAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan studi banding ke Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Bapemperda Kalsel diterima langsung oleh Afifi, Ketua Sub Kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Senin (3/11)
Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menyampaikan, kunjungan ini bertujuan memperdalam pemahaman mengenai mekanisme, serta tata cara penyusunan produk hukum daerah. Baik yang berasal dari usulan inisiatif DPRD, maupun pemerintah daerah. Hasilnya, banyak masukan berharga dari konsultasi tersebut.
“Kami mengonsultasikan tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah, baik yang bersifat usul inisiatif DPRD maupun pemerintah daerah,” ujarnya
Foto bersama : sumber Humas DPRD Kalsel
Gusti Iskandar menambahkan, salah satu hal penting yang dibahas adalah mengenai batas waktu penyusunan rencana raperda, sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri. Dimana, jika raperda tidak terselesaikan dalam satu tahun anggaran, ternyata dapat diusulkan kembali di tahun berikutnya.
“Ini tanpa perlu menyusun naskah akademik baru, asalkan sesuai dengan rekomendasi Bapemperda,” jelasnya.
Anggota Bapemperda DPRD Kalsel, Dirham Zain menyampaikan, kunjungan ini memberikan banyak tambahan pengetahuan dan pengalaman. Misalnya, terkait raperda tentang barang milik daerah yang tidak tertib, tidak sesuai dengan aturan atau menimbulkan kerugian untuk daerah.
“DKI mencantumkan sanksi administratif tetapi tidak pidana, dan tetap dikonsultasikan dengan pihak eksekutif,” terang Dirham.
Sementara itu, Afifi menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Bapemperda DPRD Kalsel. Ini merupakan bentuk silaturahmi dan kerja sama antardaerah, sekaligus menjadi sarana transfer knowledge dalam proses penyusunan raperda, agar dapat meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah.
“Saya senang Bapak dan Ibu anggota DPRD Provinsi Kalsel berkunjung ke Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan menggelar Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, bertempat di salah satu hotel berbintang Banjarmasin, Selasa (4/11).
suasana Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Disdag Kalsel
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan mengatakan, kegiatan ini penting dilaksanakan, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing global. Para pelaku usaha perlu arahan, supaya mengetahui bagaimana berusaha dengan nyaman dan tidak terhalang persoalan administratif.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan, saat diwancarai
“Kegiatan ini diikuti pelaku usaha ekspor impor, asosiasi dagang, dan instansi teknis terkait,” ungkapnya
Disampaikan Bagiawan, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, mengenai kebijakan terbaru perdagangan luar negeri, sekaligus menjadi ruang diskusi langsung antara pelaku usaha dengan instansi pembina dan pengawas ekspor-impor.
Karena dinamika global, termasuk perang dagang antara Amerika Serikat dan China, telah memberikan dampak tersendiri bagi perekonomian daerah.
“Situasi ini justru membuka peluang baru bagi Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan, untuk menarik investasi dan memperluas pasar ekspor,” jelas Gia (sapaan akrabnya).
Bagiawan menambahkan, saat ini potensi besar sektor ekspor Kalimantan Selatan, masih didominasi batubara, karet, rotan, dan kayu lapis. Berdasarkan data Dinas Perdagangan, nilai ekspor daerah mengalami peningkatan signifikan pada Agustus 2025, dengan kenaikan mencapai 119 persen dibanding bulan sebelumnya.
“Alhamdulillah, nilai ekspor Kalimantan Selatan terus tumbuh. Komoditas utama, batubara, masih menjadi andalan, karet dan rotanpun juga sangat menjanjikan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Gia menambahkan, rute penerbangan langsung Banjarmasin – Malaysia yang dibuka pada 20 Oktober 2025 lalu, telah memberikan perkembangan positif dalam konektivitas perdagangan. Yaitu biaya ekspor dapat ditekan. Pelaku usaha yang sebelumnya harus mengirim lewat Surabaya atau Jakarta, kini dapat mengirim langsung dari Banjarmasin.
“Mari bersama-sama mendorong kemajuan perdagangan Kalimantan Selatan. Pemerintah hadir untuk mendampingi dan memastikan usaha dapat berjalan lancar, berdaya saing, dan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya. (NHF/RIW/RH)
JAKARTA – Cabang olahraga (Cabor) menembak, mempersembahkan medali emas perdana, untuk Kontingen Provinsi Kalimantan Selatan, disusul gulat dengan masing – masing satu medali emas dan perunggu, pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2025 di Jakarta, Senin (3/11).
Pelatih menembak Kalsel Sudirno, mengucapkan rasa syukur atas raihan medali emas tersebut.
“Medali emas berhasil diraih pada nomor tim air pistol putra, yang diperkuat Muhammad Ilham Zada Putra, Muhammad Khadaffi Ma’rifatullah, serta Muhammad Robby Mood Khaliz,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.
Sudirno mengaku, hasil ini diluar ekspektasi, karena sebelumnya tidak menargetkan emas pada nomor ini.
“Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras para atlet muda, yang sebagian besar baru pertama kali mengikuti pertandingan di ajang nasional,” ucapnya.
Dikatakan Sudirno, Kalsel juga menempatkan dua atlet di babak final perorangan, namun hanya berhasil di posisi keenam serta kedelapan.
Dalam kesempatan tersebut, Sudirno optimis Kalsel masih berpeluang, menambah medali pada nomor lainnya. Seperti Air Rifle Putri, Air Pistol Mix, serta Air Rifle Mix.
“Kami akan berusaha tampil maksimal lagi pada nomor nomor berikutnya, mudah mudahan bisa menambah medali emas lagi untuk Kalsel,” ujarnya.
Salah satu atlet peraih emas, Muhammad Robby Noor Khaliz mengaku bersyukur, bersama timnya dapat meraih medali emas.
“Kami bersyukur berhasil memberikan medali emas untuk Kalsel, meski lawan yang dihadapi cukup berat,” ungkapnya.
Rasa syukur yang sama juga diungkapkan, pelatih gulat Kalsel, Zulkhaidir, atas keberhasilan meraih medali emas serta perunggu di ajang POPNAS.
“Kami bersyukur telah berhasil meraih medali emas pada kelas 55 kilogram putra, serta medali perunggu pada kelas 48 kilogram putri,” ungkap Zulkhaidir.
Atlet Gulat Kalsel kelas 55 kg berhasil meraih medali emas
Perolehan medali di hari pertama ini, lanjutnya, akan menjadi penyemangat bagi atlet gulat lainnya, yang bertanding di hari berikutnya.
“Kami berharap kepada seluruh masyarakat Banua turut mendoakan, untuk keberhasilan atlet gulat POPNAS Kalsel yang bertanding di Jakarta, membawa nama harum Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Zulkhaidir.
Pada ajang POPNAS Tahun 2025 di Jakarta, gulat Kalsel mengikuti 10 nomor yang dipertandingkan. (SRI/RIW/RH)
BANJARBARU – Aktivitas perdagangan luar negeri di Kalimantan Selatan pada September 2025 mengalami dinamika yang cukup signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat, nilai ekspor mengalami penurunan, sementara impor justru menunjukkan peningkatan tajam dibanding bulan sebelumnya.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Mukhamad Mukhanif, mengungkapkan nilai ekspor barang asal Kalimantan Selatan pada September 2025 mencapai US$782,15 juta atau turun 18,24 persen dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai US$956,69 juta. Jika dibandingkan dengan September 2024 yang mencapai US$1,045,94 juta, nilai ekspor tahun ini turun sebesar 25,22 persen.
Kepala BPS Kalsel, Mukhamad Mukhanif saat menyampaikan pemaparan statistik
“Ekspor terbesar Kalimantan Selatan September 2025 berdasarkan kode Harmonized System (HS) 2 digit disumbangkan oleh kelompok bahan bakar mineral (HS 27) dengan nilai US$694,11 juta. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 6,58 persen dibandingkan ekspor Agustus 2025 yang sebesar US$742,99 juta,” ujar Mukhanif saat menyampaikan rilis statistik di Banjarbaru, Senin (3/11).
Ia menjelaskan, kelompok ekspor terbesar berikutnya adalah lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) dengan nilai US$44,07 juta, turun 74,14 persen dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai US$170,46 juta. Sedangkan kelompok kayu dan barang dari kayu (HS 44) menempati posisi ketiga dengan nilai US$16,30 juta, naik 11,25 persen dibandingkan Agustus 2025 sebesar US$14,65 juta.
Berdasarkan kontribusinya terhadap total ekspor September 2025, kelompok bahan bakar mineral (HS 27) menyumbang 88,74 persen, diikuti oleh lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) sebesar 5,63 persen, dan kayu serta barang dari kayu (HS 44) sebesar 2,08 persen.
Sementara dari sisi impor, BPS Kalsel mencatat adanya kenaikan signifikan. Nilai impor Kalimantan Selatan pada September 2025 mencapai US$158,34 juta, naik 38,66 persen dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar US$114,19 juta. Jika dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar US$102,83 juta, nilai impor September 2025 naik 53,97 persen.
Menurut Mukhanif, lima kelompok barang dengan nilai impor tertinggi pada September 2025 yakni bahan bakar mineral (HS 27) senilai US$86,32 juta (54,51 persen), kapal, perahu, dan struktur terapung senilai US$35,86 juta (22,65 persen), mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84) senilai US$28,52 juta (18,01 persen), mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) senilai US$1,58 juta (1,00 persen), dan barang dari besi dan baja (HS 73) senilai US$1,37 juta (0,86 persen).
“Nilai total kelima komoditas terbesar tersebut mencapai US$153,64 juta atau berkontribusi 97,03 persen terhadap total impor September 2025. Angka ini naik 40,85 persen dibandingkan total kelimanya pada Agustus 2025 yang sebesar US$109,08 juta,” jelasnya.
Dari sisi negara asal, impor tertinggi Kalimantan Selatan pada September 2025 berasal dari Tiongkok dengan nilai US$63,18 juta, naik 70,83 persen dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar US$36,99 juta.
Disusul impor dari Singapura senilai US$57,19 juta, India senilai US$26,51 juta, Malaysia sebesar US$9,30 juta, dan Jerman sebesar US$0,67 juta.
“Data ini menunjukkan bahwa nilai ekspor menurun, dan aktivitas impor di Kalimantan Selatan justru meningkat, menggambarkan adanya dinamika perdagangan luar negeri yang terus berkembang di provinsi Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)
BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, secara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji Jabatan Sekretaris Daerah serta Pejabat Pimpinan Pratama Kota Banjarbaru, dalam upacara yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Senin (3/11).
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby saat melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kota Banjarbaru, dalam melakukan penyegaran dan penguatan struktur organisasi guna meningkatkan kinerja aparatur serta kualitas pelayanan publik, sejalan dengan visi Banjarbaru Emas (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera).
Sekda Kota Banjarbaru, Sirajoni saat mengambil sumpah janji jabatan
Dalam sambutannya, Wali Kota Erna Lisa menyampaikan ucapan selamat, kepada para pejabat yang baru dilantik, termasuk Sekretaris Daerah dan para kepala dinas. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi.
“Tugas yang diemban tentu bukanlah hal yang ringan. Namun ulun yakin, dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, kita semua dapat membawa Pemerintah Kota Banjarbaru menuju arah yang lebih baik lagi sesuai dengan visi dan misi Banjarbaru Emas,” ujar Erna Lisa.
Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah agar program-program strategis pemerintah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kita mampu mewujudkan pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” pungkasnya.
Adapun pejabat yang dilantik pada kesempatan tersebut, yaitu Sirajoni sebagai Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Rahmat Taufik sebagai Kepala BPKAD, Gustafa Yandi sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Keuangan, Abdul Basid sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kanafi sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Selamet Riyadi sebagai Kepala BKPSDM, Rahmah Khairita sebagai Kepala Bapperida, Dedy Sutoyo sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar, Kemas Rudi Akhmad Indrajaya sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, Rizana Mirza sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Hidayaturrahman sebagai Kepala Badan Kesbangpol, serta Asep Saputra sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kota Banjarbaru. (BDR/RIW/RH)
BANJARBARU – Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di salah satu hotel kota Banjarbaru, Senin (3/11).
Kegiatan ini mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan menghadirkan peserta dari para kepala desa, perangkat daerah, serta instansi terkait, se Kabupaten Banjar.
Tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman dan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan desa.
Pemaparan dari narasumber terkait pengelolaan keuangan desa
Workshop dibuka secara resmi Bupati Banjar yang diwakili Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Ikhwansyah.
Dalam sambutannya, Ia menekankan pentingnya implementasi kebijakan pengelolaan dana desa yang konsisten dan bertanggung jawab, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
“Setiap rupiah dari dana desa harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pengelolaan yang baik bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal kepercayaan publik,” ujarnya.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari berbagai instansi strategis. Diantaranya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto; Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Catur Ariyanto Widodo; Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalsel dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari; serta Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Musafir Menca.
Dalam pemaparannya, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Ayi Riyanto menegaskan, bahwa peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan faktor kunci bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Masih ada tantangan dalam perencanaan dan kapasitas pengelolaan pemerintah desa, termasuk BUMDes. Tingkat penyerapan anggaran desa juga belum optimal, sehingga perlu perbaikan sistem dan kompetensi agar dana desa benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, mengungkapkan, bahwa hingga 31 Oktober 2025, realisasi dana desa di Kalimantan Selatan telah mencapai Rp1,31 triliun atau 88,17 persen dari total pagu Rp1,49 triliun.
“Kalimantan Selatan termasuk provinsi dengan penyaluran dana desa tercepat di Indonesia. Penyaluran tahap pertama sudah dimulai sejak 13 Januari 2025,” ujarnya.
Ia menambahkan, dana desa tahun 2025 difokuskan untuk program strategis nasional, antara lain penanggulangan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan desa, serta percepatan digitalisasi desa.
Dari sisi pengelolaan aset, Kepala Kanwil DJKN Kalsel dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari menjelaskan, bahwa mekanisme lelang aset desa menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas tata kelola aset.
“Pendampingan kami dalam pelaksanaan lelang aset desa pada 10 Oktober 2025 berhasil menjual delapan lot aset dengan nilai pokok lelang Rp20,16 juta, meningkat 174 persen dari nilai limit awal Rp11,57 juta. Hasil lelang langsung masuk ke Rekening Kas Desa untuk peningkatan pelayanan publik,” terangnya.
Penyerahaan penghargaan kepada desa berprestasi di Kabupaten Banjar
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Musafir Menca, menekankan pentingnya tertib hukum dalam pengelolaan dana desa, termasuk pemanfaatan anggaran sesuai ketentuan.
“Maksimal 15 persen untuk BLT Desa, 20 persen untuk ketahanan pangan, dan batas 3 persen untuk operasional desa. Penggunaan dana di luar ketentuan, seperti untuk honor atau perjalanan dinas luar wilayah, jelas tidak diperbolehkan,” tegasnya.
Acara berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber, membahas tantangan pengelolaan keuangan desa di lapangan serta strategi peningkatan akuntabilitas.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada desa berprestasi di Kabupaten Banjar, mencakup kategori Desa Terinovatif dan Desa dengan Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Tertinggi Tahun 2025. (SYA/RIW/RH)
BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi mendeklarasikan Desa Indrasari, Kabupaten Banjar, sebagai Desa Bersinar (Bersih Narkoba). Deklarasi yang berlangsung pada Senin (3/11) ini, menjadi salah satu langkah nyata dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa.
Kegiatan deklarasi berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan, dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Yandri Susanto. Turut hadir pula unsur Forkopimda, jajaran pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menegaskan, bahwa deklarasi Desa Bersinar merupakan wujud nyata komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba.
“Pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Semua pihak harus terlibat, mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga keluarga. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan terkecil,” ujar Muhidin.
Ia menjelaskan, bahwa Desa Bersinar menjadi simbol kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya narkoba. Program ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat desa dengan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.
“Dengan adanya Desa Bersinar, kita ingin membangun desa yang kuat, mandiri, dan sehat — bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga dari sisi moral dan sosial,” sahut Muhidin.
Muhidin juga mengapresiasi sinergi antara Badan Narkotika Nasional, pemerintah daerah, serta lembaga desa yang telah bersama-sama menginisiasi program ini.
Ia berharap, melalui langkah ini, Kalimantan Selatan dapat menjadi provinsi yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman narkoba di masa mendatang.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI, Yandri Susanto, dalam kesempatan yang sama menyampaikan, bahwa pihaknya mendorong seluruh desa di Indonesia untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba.
“Satgas Anti Narkoba di tingkat desa adalah garda terdepan dalam menjaga masyarakat dari ancaman narkoba. Mereka akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk melakukan sosialisasi, pendampingan, dan deteksi dini di lapangan,” sahut Yandri.
Menurutnya, pembentukan Satgas ini penting agar upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif. Satgas akan bekerja sama dengan aparat desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat dalam menjalankan program-program edukatif dan pendampingan bagi warga yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.
“Kami ingin setiap desa memiliki sistem pertahanan sosial terhadap bahaya narkoba. Pencegahan yang efektif dimulai dari masyarakat sendiri dari lingkungan tempat kita tinggal,” lanjut Yandri.
Selain deklarasi, kegiatan juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama dan pemasangan plakat Desa Bersinar di Desa Indrasari.
Acara tersebut disambut antusias warga setempat yang berkomitmen mendukung upaya pemerintah, dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas narkoba.
Baik Gubernur Muhidin maupun Menteri Yandri menegaskan, bahwa keberhasilan program Desa Bersinar tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat.
Pemerintah pusat dan daerah akan terus memberikan dukungan dalam bentuk pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. (MRF/RIW/RH)
BANJARBARU– Kegiatan in house training Diklat Pemadam I Angkatan 6 se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, resmi ditutup pada Senin (3/11). Penutupan berlangsung di halaman perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel, Ronny Eka Saputra.
Dalam sambutannya, Ronny Eka Saputra menyampaikan apresiasi yang tinggi, kepada seluruh peserta pelatihan yang telah mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, disiplin, dan tanggung jawab. Ia menyebut, pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kalimantan Selatan.
“Melalui pelatihan ini, kita berharap para personel pemadam kebakaran dapat meningkatkan kemampuan teknis, kedisiplinan, serta koordinasi dalam menghadapi berbagai situasi darurat di lapangan,” ucap Ronny.
Kegiatan Diklat Pemadam I Angkatan 6 ini diikuti sebanyak 70 peserta dari seluruh kabupaten kota se Kalimantan Selatan. Mereka mendapatkan pembekalan materi teknis, termasuk simulasi penanganan kebakaran, evakuasi korban, hingga pengendalian bahan berbahaya.
Selain itu, peserta juga dibekali dengan keterampilan manajemen risiko dan kerja sama tim, yang menjadi faktor penting dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
“Kegiatan in house training seperti ini akan terus kami laksanakan secara rutin, karena menjadi bagian dari komitmen Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel dalam menciptakan tenaga pemadam yang tangguh, profesional, dan siap bertugas kapan pun dibutuhkan,” lanjut Ronny.
Usai penutupan, Ronny juga menekankan pentingnya penerapan setiap pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan di lapangan. Ia mengingatkan, tugas pemadam kebakaran tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mencakup upaya penyelamatan jiwa serta penanganan berbagai kondisi darurat lainnya.
“Setiap anggota Damkar dituntut memiliki dedikasi tinggi dan kecepatan dalam bertindak. Ilmu yang diperoleh dari pelatihan ini harus menjadi bekal penting dalam meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan,” tegas Ronny.
Ia berharap, seluruh peserta pelatihan dapat menjadi ujung tombak pelayanan publik yang berorientasi pada keselamatan jiwa, serta mampu memperkuat sinergi antarinstansi dalam upaya penanggulangan bencana dan penyelamatan di Kalimantan Selatan.
“Kami ingin personel Damkar di seluruh Banua menjadi simbol pengabdian dan ketangguhan dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kebakaran dan bencana lainnya,” tutup Ronny. (MRF/RIW/RH)
BALI – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, melalui Bidang Kebudayaan Seksi Sejarah dan Tradisi, kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Tahun ini, perwakilan Kalsel berhasil meraih penghargaan pada ajang Pemilihan Putera Puteri Kebudayaan Indonesia 2025 yang digelar di Nusa Dua, Provinsi Bali, akhir pekan tadi.
Foto bersama : sumber Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Galuh Tantri Narindra, diwakili Kepala Bidang Kebudayaan, Raudati Hildayati mengatakan, capaian prestasi ini menjadi bukti nyata semangat dan kreativitas generasi muda, dalam melestarikan serta mempromosikan kekayaan budaya daerah.
Dalam ajang bergengsi tersebut, Muhammad Kholil, perwakilan Kalsel untuk kategori Putera Kebudayaan, sukses meraih penghargaan Best Advocacy. Sedangkan, Jela Pedayani berhasil menorehkan prestasi sebagai Runner Up 3 Puteri Kebudayaan Indonesia 2025.
“Kami sangat bangga atas pencapaian ini. Mereka adalah contoh nyata bahwa anak muda Kalsel bisa membawa nama daerah ke tingkat nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Banua,” ucapnya
Tantri berharap, ke depan akan semakin banyak generasi muda yang terinspirasi untuk terus berkarya, menjaga, dan mempromosikan warisan budaya daerah agar semakin dikenal luas di tingkat nasional maupun internasional.
“Kita berkomitmen memberikan ruang dan dukungan bagi para pelaku seni budaya muda, agar dapat terus berkembang dan berprestasi,” tutupnya
Adapun perwakilan putera puteri Kebudayaan Kalimantan Selatan, yaitu Kalsel 1 Muhammad Kholil Kabupaten Banjar meraih gelar best Advocacy, Jela Pediyani Kabupaten Tabalong peraih gelar Runner up 3 Puteri Kebudayaan tahun 2025. Sementara Kalsel 2 Nur Afifah Kabupaten Balangan meraih gelar puteri persahabatan dan Hidayat Fikri dari Kabupaten Tabalong meraih gelar best National Costume Putera Kebudayaan tahun 2025. (BIDKEBUDAYAANKALSEL-NHF/RIW/RH)
BANJAR – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) sebagai bagian dari penguatan ketahanan sosial di tingkat desa.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kalsel Supian HK, usai menghadiri Deklarasi Desa Bersinar dan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD se-Kalimantan Selatan di Gedung Serbaguna Desa Indrasari, Martapura, Senin (3/11)
Menurut Supian HK, upaya pemberantasan narkoba tak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum, diperlukan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa, agar pencegahan bermuara pada perubahan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, desa harus menjadi benteng pertama dalam melindungi generasi muda dari pengaruh narkoba.
“Pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi harus disertai pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa,” ucapnya
Foto bersama : sumber Humas DPRD Kalsel
Disampaikan Supian HK, gerakan Desa Bersinar adalah langkah strategis dalam membangun ketahanan sosial masyarakat Banua. Desa harus menjadi benteng pertama dalam melindungi generasi muda dari pengaruh narkoba, sekaligus menjadi pusat pembangunan yang berdaya dan mandiri.
“Keberadaan BPD sebagai lembaga representatif masyarakat desa memiliki peran kunci dalam memastikan program pembangunan berjalan partisipatif dan berkeadilan,” jelasnya
Lebih lanjut Supian HK menambahkan, DPRD terus berkomitmen mendorong kebijakan yang memperkuat posisi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, dalam upaya mendukung penuh setiap penguatan kapasitas BPD. Pembangunan Banua tidak akan berhasil tanpa desa yang kuat, masyarakat yang sadar, dan lingkungan sosial yang sehat.
“Kita ingin memastikan program pemberdayaan berjalan sejalan dengan semangat gotong royong,” tutupnya.
Selain pelatihan peningkatan kapasitas, acara ini juga menandai komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan desa untuk memperkuat gerakan anti-narkoba di wilayah pedesaan.
Kegiatan yang diinisiasi Panitia Peningkatan Kapasitas BPD SE Kalimantan Selatan (PABPDSI) Kalsel ini turut dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Yandri Susanto, Gubernur Kalsel, Muhidin, serta ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa dari berbagai kabupaten/kota di Kalsel.
Agenda tersebut menjadi momentum konsolidasi penting antara pemerintah pusat, daerah, dan unsur desa dalam memperkuat tata kelola serta kapasitas kelembagaan desa.
Acara diakhiri dengan pemberian penghargaan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, kepada Gubernur Kalsel Muhidin atas jasa dan dedikasinya dalam membina serta membantu penguatan kapasitas BPD di seluruh wilayah Kalsel. (ADV-NHF/RIW/RH)
