Dorong Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, BPKP Gelar Workshop Untuk Kabupaten Banjar
Suasana workshop BPKP Kalsel di salah satu hotel kota Banjarbaru
BANJARBARU – Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di salah satu hotel kota Banjarbaru, Senin (3/11).
Kegiatan ini mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan menghadirkan peserta dari para kepala desa, perangkat daerah, serta instansi terkait, se Kabupaten Banjar.
Tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman dan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan desa.
Workshop dibuka secara resmi Bupati Banjar yang diwakili Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Ikhwansyah.
Dalam sambutannya, Ia menekankan pentingnya implementasi kebijakan pengelolaan dana desa yang konsisten dan bertanggung jawab, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
“Setiap rupiah dari dana desa harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pengelolaan yang baik bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal kepercayaan publik,” ujarnya.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari berbagai instansi strategis. Diantaranya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto; Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Catur Ariyanto Widodo; Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalsel dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari; serta Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Musafir Menca.
Dalam pemaparannya, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Ayi Riyanto menegaskan, bahwa peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan faktor kunci bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Masih ada tantangan dalam perencanaan dan kapasitas pengelolaan pemerintah desa, termasuk BUMDes. Tingkat penyerapan anggaran desa juga belum optimal, sehingga perlu perbaikan sistem dan kompetensi agar dana desa benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, mengungkapkan, bahwa hingga 31 Oktober 2025, realisasi dana desa di Kalimantan Selatan telah mencapai Rp1,31 triliun atau 88,17 persen dari total pagu Rp1,49 triliun.
“Kalimantan Selatan termasuk provinsi dengan penyaluran dana desa tercepat di Indonesia. Penyaluran tahap pertama sudah dimulai sejak 13 Januari 2025,” ujarnya.
Ia menambahkan, dana desa tahun 2025 difokuskan untuk program strategis nasional, antara lain penanggulangan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan desa, serta percepatan digitalisasi desa.
Dari sisi pengelolaan aset, Kepala Kanwil DJKN Kalsel dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari menjelaskan, bahwa mekanisme lelang aset desa menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas tata kelola aset.
“Pendampingan kami dalam pelaksanaan lelang aset desa pada 10 Oktober 2025 berhasil menjual delapan lot aset dengan nilai pokok lelang Rp20,16 juta, meningkat 174 persen dari nilai limit awal Rp11,57 juta. Hasil lelang langsung masuk ke Rekening Kas Desa untuk peningkatan pelayanan publik,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Musafir Menca, menekankan pentingnya tertib hukum dalam pengelolaan dana desa, termasuk pemanfaatan anggaran sesuai ketentuan.
“Maksimal 15 persen untuk BLT Desa, 20 persen untuk ketahanan pangan, dan batas 3 persen untuk operasional desa. Penggunaan dana di luar ketentuan, seperti untuk honor atau perjalanan dinas luar wilayah, jelas tidak diperbolehkan,” tegasnya.
Acara berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber, membahas tantangan pengelolaan keuangan desa di lapangan serta strategi peningkatan akuntabilitas.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada desa berprestasi di Kabupaten Banjar, mencakup kategori Desa Terinovatif dan Desa dengan Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Tertinggi Tahun 2025. (SYA/RIW/RH)
