Bulan: Oktober 2025

JAWA BARAT – Upaya memperkuat pengelolaan aset daerah terus dilakukan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), demi memastikan setiap barang milik daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Langkah ini menjadi penting di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan publik dan tuntutan transparansi keuangan daerah. DPRD Kalsel menilai, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib, efisien, dan akuntabel merupakan pondasi penting untuk mencegah kebocoran aset dan menjamin kemanfaatan jangka panjang bagi warga Banua.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalsel, melakukan studi komparasi ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat, dalam rangka penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Selasa (14/10).

Rombongan dipimpin Ketua Pansus I, Dirham Zein, dan diterima oleh Kepala Bidang Pengelolaan BMD, Aris Dwi Subiantoro.

Usai pertemuan, Dirham Zein menyampaikan apresiasi atas langkah maju, yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola aset daerahnya.

“Memang Jawa Barat ini merupakan salah satu provinsi yang kita lihat memiliki potensi dalam pengelolaan aset cukup bagus, jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi terutama di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Dirham menilai, apa yang dilakukan Jawa Barat dapat menjadi rujukan penting bagi Kalsel dalam memperkuat sistem tata kelola aset daerah.

“Tadi Pak Aris sudah menjelaskan beberapa solusi dalam pengelolaan aset. Apabila aset ditangani oleh “orang-orang buangan”, maka ini akan menjadi masalah,” tegasnya.

Sementara itu, Aris Dwi menyampaikan, bahwa kunci utama keberhasilan pengelolaan aset terletak pada kualitas aparatur yang menanganinya.

“Paling utama dalam pengelolaan aset itu adalah SDM,” ungkap Aris.

Menurutnya, regulasi yang baik tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung aparatur yang profesional, memahami prosedur, dan memiliki tanggung jawab moral terhadap pengelolaan aset publik. Di Kalsel sendiri, tantangan pengelolaan aset masih cukup besar.

Selain penatausahaan dan sertifikasi yang belum optimal, beberapa aset juga menghadapi permasalahan hukum dan sengketa lahan, seperti di wilayah Banjarbaru. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa pengamanan hukum dan pemanfaatan aset daerah harus berjalan beriringan dengan rasa keadilan bagi masyarakat.

Melalui penyusunan Raperda Pengelolaan BMD, Pansus I DPRD Kalsel berharap dapat memperkuat tata kelola aset dengan sistem yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi. Dengan semangat efisiensi dan keberpihakan kepada masyarakat, DPRD Kalsel berkomitmen menghadirkan regulasi yang realistis, humanis, serta menjawab kebutuhan pembangunan daerah tanpa menambah beban keuangan negara. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Sebagai bentuk penghargaan dan kepedulian terhadap para lanjut usia (lansia) di Banua, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-29 Tahun 2025 tingkat provinsi, yang berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (14/10).

Gubernur Muhidin, yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, dr. Diauddin menegaskan, bahwa HLUN bukan sekadar momen mengenang jasa dan pengabdian para orang tua, tetapi juga ajang memperkuat komitmen seluruh pihak dalam meningkatkan kesejahteraan lansia.

“Lansia bukanlah kelompok yang ditinggalkan, melainkan pilar penting yang menyimpan pengalaman, kebijaksanaan, dan nilai-nilai luhur kehidupan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya membangun sistem pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata, termasuk bagi para lanjut usia. Berbagai langkah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terus diperkuat di seluruh fasilitas kesehatan agar lansia mendapatkan layanan yang layak dan berkualitas.

Selain seremoni peringatan, kegiatan HLUN juga dirangkai dengan seminar edukasi kesehatan lansia. Seminar ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi para kader serta lansia dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup di usia lanjut. Kegiatan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman serta memperkuat peran kader di komunitas dalam mendampingi para lansia.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus mendorong terwujudnya lansia yang sehat, bahagia, dan bermartabat melalui penguatan layanan kesehatan serta dukungan sosial di berbagai tingkatan,” tegasnya.

Peringatan HLUN ke-29 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung kesejahteraan lansia di Kalimantan Selatan.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh semangat baru untuk terus menumbuhkan kepedulian terhadap para lansia, sekaligus menjadi langkah nyata dalam mewujudkan lansia yang sehat, bahagia, dan bermartabat di Banua,” tutupnya.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan sejumlah bantuan sosial, di antaranya bantuan kepada Lansia SMART berusia 110 tahun, sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan semangat hidupnya, bantuan alat kesehatan untuk mendukung kualitas hidup lansia, serta paket sembako guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar mereka. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, tentang Pembaruan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Selasa (14/10).

Kegiatan tersebut diikuti para pejabat pengadaan, pelaku jasa konstruksi, serta pemangku kepentingan terkait, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan implementasi kebijakan terbaru pengadaan jasa konstruksi di daerah, agar proses pembangunan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas publik.

Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yasin Toyyib, membuka secara resmi kegiatan sosialisasi tersebut. Dalam sambutannya, Ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih, kepada seluruh peserta yang telah hadir serta menegaskan, bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan undangan yang telah hadir. Semoga sosialisasi ini membawa dampak positif bagi pembangunan Banua, khususnya dalam menciptakan sistem pengadaan yang lebih tertib, efisien, dan berkualitas,” ucap Yasin.

Lebih lanjut Yasin menjelaskan, pelaksanaan sosialisasi ini juga mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023, beserta Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 30/SE/DK/2025, yang mengatur tata cara penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Regulasi ini, jelasnya, merupakan pedoman penting dalam memastikan keterbukaan harga satuan pekerjaan, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta pengelolaan risiko dalam pelaksanaan kontrak konstruksi.

“Pemahaman yang mendalam terhadap aturan ini menjadi kunci penting untuk menghasilkan kegiatan konstruksi yang berkualitas, tepat waktu, dan memiliki efisiensi biaya. Selain itu, hal ini juga akan memperkuat daya saing pelaku jasa konstruksi di Kalimantan Selatan,” lanjut Yasin.

Yasin berharap, seluruh peserta dapat aktif berdiskusi dan menyerap informasi yang disampaikan dalam kegiatan ini, agar implementasi kebijakan tersebut dapat diterapkan secara optimal di masing – masing instansi dan wilayah kerja.

“Kami berharap sosialisasi ini tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku jasa konstruksi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” tutup Yasin.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk mendukung implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, transparan, dan berkelanjutan, guna mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berdaya guna bagi masyarakat Banua. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan melalui program “Pelindo Mengajar” yang digelar di SMP Negeri 12 Banjarmasin. Dalam kegiatan ini, Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono, hadir langsung sebagai pengajar dan pembicara inspiratif yang mengajak para pelajar untuk berani bermimpi, berinovasi, dan berkontribusi bagi masa depan Indonesia.

Program Pelindo Mengajar merupakan bagian dari komitmen Pelindo mendukung BUMN Hadir Untuk Negeri, dengan tujuan memberikan wawasan kepada pelajar tentang peran vital BUMN dalam pembangunan nasional, khususnya sektor maritim dan logistik. Melalui pendekatan interaktif dan inspiratif, kegiatan ini menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi.

Kegiatan yang diikuti ratusan siswa ini disambut dengan antusias pihak sekolah. Kepala Sekolah SMPN 12 Banjarmasin, Ridhal Eddy Miharto menyampaikan apresiasi, atas inisiatif Pelindo yang tidak hanya berbagi inspirasi, tetapi juga memperkenalkan wawasan baru tentang dunia kepelabuhanan kepada para siswa.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pelindo yang telah hadir membawa semangat baru bagi para siswa. Program Pelindo Mengajar membuka wawasan anak-anak kami tentang dunia kerja dan industri pelabuhan — sesuatu yang mungkin baru mereka kenal hari ini, tetapi sangat penting bagi perekonomian bangsa,” ujarnya.

Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono, yang memperkenalkan peran strategis Pelindo sebagai pintu gerbang logistik nasional dan bagian penting dari ekosistem BUMN.

Melalui gaya penyampaian yang interaktif, Sugiono mengajak siswa memahami pentingnya pelabuhan dalam mendukung kegiatan ekonomi nasional sekaligus menanamkan nilai kerja keras dan tanggung jawab sosial.

“Belajar bukan sekadar mencari nilai, tapi menyiapkan diri untuk berperan bagi negeri. Dunia terus berubah, dan mereka yang siap belajar akan menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton,” ujar Sugiono dalam penyampaian materinya.

Dalam sesi pembelajaran, Sugiono menjelaskan berbagai aktivitas di pelabuhan — mulai dari proses bongkar muat, pemanduan kapal, hingga peran tenaga kerja pelabuhan dalam menjaga kelancaran logistik nasional.

Ia juga menggambarkan bagaimana Pelindo menjadi bagian penting dalam rantai distribusi barang yang menghubungkan produsen dan konsumen di seluruh Indonesia.

Siswa tampak antusias ketika Sugiono memperlihatkan contoh jalur perjalanan barang dari pabrik hingga tiba di pelabuhan tujuan.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama antara pihak Pelindo, sekolah, dan para siswa. Sugiono berpesan agar seluruh pelajar terus bersemangat belajar dan menumbuhkan rasa ingin tahu.

“Tidak ada pelabuhan yang ramai tanpa kerja keras dibaliknya, begitu pula masa depan yang gemilang tak lahir tanpa usaha. Teruslah belajar dan berbuat baik untuk negeri ini,” tutupnya. (Pelindo-RIW/RH)

TANAH BUMBU – Dalam rangka promosi kesehatan serta peningkatan pelayanan kesehatan luar gedung, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, mengadakan bakti sosial penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (13/10)

Plt Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, Mashuda dalam rilisnya mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalsel melalui Dinas Kesehatan, untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan.

Melalui bakti sosial ini, masyarakat Desa Sungai Danau mendapatkan pemeriksaan gigi dan mulut secara gratis, serta penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut sejak usia dini.

“Tenaga kesehatan juga memberikan edukasi tentang cara menyikat gigi yang benar, pencegahan gigi berlubang, hingga penanganan dini terhadap masalah kesehatan mulut,” ucapnya

Mashuda menjelaskan, selain pemeriksaan, kegiatan ini juga menjadi ajang sosialisasi pentingnya pemeriksaan rutin, karena banyak penyakit gigi dan mulut yang dapat dicegah apabila diketahui sejak awal.

RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

“Dengan adanya pelayanan langsung ke desa-desa, seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari program kesehatan yang dijalankan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Dalam kegiatan ini, turut serta Kabid pelayanan Efrin Riyadi, dan Kasi Keperawatan dan Pelayanan Non Medik RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, Ahmad Junaedi. (RSGM-GUSTIHASANAMANKALSEL-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Sebanyak 164 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi dilantik dan dikukuhkan Gubernur Kalsel, Muhidin, di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, pada Senin (13/10/).

Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa pelantikan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab baru sebagai abdi negara yang dituntut untuk memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat dan daerah.

“Jadikan momentum ini untuk mengabdi dengan sepenuh hati dan memberikan hasil kerja terbaik bagi Banua,” ujar Gubernur Muhidin.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Seluruh PPPK diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang cepat, tepat, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

“Seluruh PPPK diharapkan bekerja dengan orientasi pelayanan kepada masyarakat. Tunjukkan loyalitas dan integritas dalam setiap langkah pengabdian,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Muhidin mengajak para aparatur yang baru dilantik, untuk terus meningkatkan kompetensi dan etos kerja, agar keberadaannya benar-benar membawa manfaat bagi pembangunan dan kemajuan Kalimantan Selatan.

“Terus tingkatkan kemampuan dan etos kerja. Jadilah aparatur yang adaptif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan zaman,” tambahnya.

Adapun dari total PPPK yang dilantik, sebanyak 128 merupakan formasi guru, 36 tenaga kesehatan, serta 6 CPNS lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan ke-32 yang juga menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, resmi melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pelantikan berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, pada Senin (13/10), sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja birokrasi dalam mendukung visi-misi pembangunan Kalsel lima tahun ke depan. Ia juga menyampaikan bahwa proses pengisian jabatan masih akan berlanjut, untuk menutup sejumlah posisi yang belum terisi.

“Masih ada sekitar 12 jabatan yang kosong, dan kita akan segera lakukan lelang jabatan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Selain pejabat dari lingkungan Pemprov Kalsel, beberapa pejabat yang dilantik juga berasal dari daerah, seperti Kabupaten Tabalong, Kotabaru, dan Kota Banjarmasin.

Muhidin meyakini, mereka yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas tinggi, untuk membawa perubahan positif di instansi masing-masing.

Meski begitu, Ia juga memastikan akan bersikap tegas, terhadap pejabat yang tidak menunjukkan kinerja memuaskan.

“Jika dalam enam bulan kinerjanya sangat tidak baik, saya tidak akan segan melakukan mutasi bahkan memberikan sanksi berupa non job,” tegasnya.

Salah satu pejabat yang dilantik, Suprapti Tri Astuti, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kotabaru dan kini dipercaya menjadi Kepala Bappeda Provinsi Kalsel.

Ia mengaku bangga atas kepercayaan yang diberikan Gubernur Muhidin, sekaligus siap berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Meski saya berasal dari daerah, saya akan bersinergi dengan seluruh SKPD di Pemprov untuk membangun Kalsel lebih baik lagi. Tentunya kami akan terus meminta arahan dari Gubernur agar setiap langkah sejalan dengan visi dan misi beliau,” ujar Astuti. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat edukasi kesiapsiagaan bencana di lingkungan pendidikan, dengan memberikan pelatihan langsung kepada peserta didik, serta menyusun rencana kontinjensi dan simulasi evakuasi bencana secara berkala.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa kegiatan edukasi di sekolah menjadi langkah strategis dalam menumbuhkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan.

“Anak-anak merupakan agen perubahan yang dapat membawa pesan kesiapsiagaan ke lingkungan keluarga dan masyarakat,” ucap Bambang, baru-baru ini.

Menurutnya, edukasi bencana bukan hanya sekadar teori, tetapi juga harus dilatih melalui praktik langsung di lapangan.

Karena itu, BPBD Kalsel bekerja sama dengan pihak sekolah dalam penyusunan rencana kontinjensi yang mencakup identifikasi risiko, jalur evakuasi, penentuan titik kumpul aman, serta pembagian peran bagi seluruh warga sekolah.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan setiap sekolah memiliki panduan dan langkah cepat yang harus dilakukan ketika bencana terjadi,” lanjut Bambang.

Selain penyusunan rencana kontinjensi, BPBD juga secara rutin menggelar simulasi evakuasi bencana agar para siswa dan tenaga pendidik terbiasa menghadapi situasi darurat tanpa panik.

Bambang menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BPBD dalam membentuk generasi muda yang tangguh dan sadar bencana, sekaligus memperkuat peran sekolah sebagai lingkungan pembelajaran yang aman dan siaga bencana di Kalimantan Selatan.

Ia juga berharap, melalui kolaborasi berkelanjutan dengan pihak sekolah, budaya sadar bencana dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat Banua.

“Dengan kesiapsiagaan yang baik, kita tidak hanya mampu mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian materi, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai bencana,” tutup Bambang. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Dalam rangka menjaga kesehatan dan mendukung produktivitas pegawai, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kalsel, menggelar pemeriksaan kesehatan rutin bagi seluruh karyawan dan karyawati, bertempat di kantor Abdi Persada FM di Banjarbaru, Senin (13/10)

Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani menyampaikan, bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan ini menjadi langkah penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan karyawan sejak dini.

Pemeriksaan meliputi pengukuran tekanan darah, kadar kolesterol, asam urat, dan gula darah. Syarifah berupaya, akan terus menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh karyawannya

Menurut Syarifah, pemeriksaan kesehatan berkala penting dilakukan agar setiap pegawai dapat mengetahui kondisi tubuhnya dan segera melakukan pencegahan, bila ditemukan gejala penyakit tertentu.

Bahkan direncanakan kegiatan ini, dijadwalkan dilaksanakan tiga bulan atau enam bulan sekali.

“Kami berharap seluruh pegawai Abdi Persada FM dapat menjaga pola hidup sehat. Bagi yang memiliki tekanan darah tinggi agar rutin minum obat sesuai anjuran dokter, dan bagi yang memiliki keluhan kesehatan lainnya, jangan menunda untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan,” ujar Syarifah Norhani.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kalsel, Arlan Prabowo, mengapresiasi langkah LPPL Abdi Persada FM yang peduli terhadap kesehatan para pegawainya.

Ia menilai, inisiatif seperti ini penting untuk diterapkan di berbagai instansi agar kinerja pegawai tetap optimal.

“Masyarakat dapat mengurangi konsumsi makanan cepat saji, memperbanyak olahraga, cukup istirahat, serta membiasakan makan buah dan sayur setiap hari,” tutup Arlan.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan berlangsung dengan antusias. Para pegawai tampak aktif mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan dan konsultasi hasil kesehatan yang diberikan oleh tim medis dari Labkesda Kalsel. (NHF/RIW/RH)