Oktober 2025 – Laman 5 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Dorong Kesadaran Politik Berbasis Nilai Keagamaan, Bakesbangpol Kalsel Gelar Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

Banjarmasin – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Pendidikan Politik bagi Masyarakat, yang dilaksanakan di salah satu hotel di Banjarmasin, pada Rabu (22/10).

Kegiatan yang digelar dengan mengangkat tema Membangun Kesadaran Politik Berbasis Nilai-Nilai Keagamaan ini, dibuka Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalsel, Heriansyah diwakili Sekretaris, Sri Rahmah.

*Sekretaris Bakesbangpol Kalsel, Sri Rahmah saat membuka kegiatan sosialisasi pendidikan politik*

Pendidikan Politik bagi Masyarakat tersebut diikuti berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Sri Rahmah menegaskan pentingnya pendidikan politik, yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, sebagai fondasi dalam membentuk karakter warga negara yang berakhlak mulia, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara.

“Dengan memahami nilai-nilai keagamaan, kita dapat membangun kesadaran politik yang kuat dan berlandaskan prinsip moral yang baik. Nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang dapat menjadi dasar membangun kesadaran politik yang sehat,” ujarnya.

Ia menilai, tema kegiatan tersebut sangat relevan dengan situasi bangsa saat ini. Dimana masyarakat perlu terus didorong untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa mengabaikan nilai moral dan spiritual.

Lebih lanjut, Sri Rahmah berharap, kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat berbasis nilai-nilai keagamaan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta serta memperkuat silaturahmi dan kesadaran kolektif dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera,” tambahnya.

Ia juga berpesan agar para peserta dapat menjadi agen perubahan yang menularkan semangat politik yang santun, toleran, dan beretika di lingkungan masing-masing.

“Politik bukan ajang permusuhan, tetapi wadah untuk memperkuat persaudaraan dan kerukunan,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Wujudkan Keamanan Pangan Siap Saji, Dinkes Banjarmasin Latih SPPG

Banjarmasin – Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, melalui Bidang Kesehatan Masyarakat Kelompok Kerja Kesehatan Lingkungan, menggelar Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji, bagi Pengolah Pangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), belum lama tadi.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Ramadhan menjelaskan, digelarnya pelatihan ini, untuk mendorong terciptanya pelayanan pangan yang lebih higienis, sehat, dan layak konsumsi.

“Dinkes Banjarmasin bekerjasama dengan SPPG di Kota Banjarmasin, untuk dilatih oleh Kemenkes RI,” ungkap Ramadhan, pada Rabu (22/10).

Di kota Banjarmasin, lanjutnya, terdapat 1.000 SPPG. Dimana yang mengikuti secara langsung sebanyak 100, sedangkan 900 mengikuti melalui daring.

“Pelatihan ini diikuti sebanyak seratus peserta dari seribu SPPG yang ada di Banjarmasin, mengikuti secara langsung pelatihan, dan akan menyusul sembilan ratus lainnya melalui daring,” ucap Ramadhan.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan aspek keamanan pangan menjadi perhatian utama seluruh pelaku usaha kuliner, terutama bagi yang bergerak di sektor makanan siap saji.

“Pelatihan ini merupakan transfer ilmu, bagaimana cara mengolah makanan yang higienis, kemudian tidak terkontaminasi udara, serta bakteri,” tuturnya.

Pelatihan ini diajarkan langsung tenaga profesional, ahli gizi, serta lainnya.

“Pelatihan ini dilaksanakan selama satu hari pada Sabtu 18 Oktober lalu, dan peserta telah mendapatkan sertifikatnya,” ucap Ramadhan.

Dengan adanya pelatihan ini dapat menambah kompetensi, profesional para SPPG di Kota Banjarmasin.

“Meningkatnya profesional SPPG dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis di Kota Banjarmasin,” ujar Ramadhan.

Dalam kesempatan tersebut, Ramadhan mengatakan, dukungan Dinkes Banjarmasin terhadap keamanan pada dapur MBG, yang ditunjukkan dengan dilaksanakannya pelatihan pengolahan dapur yang bersih dan higienis. Dimana ini merupakan tata laksana pengolahan makanan dari program pemerintah pusat.

“Melalui pelatihan ini, Dinkes Kota Banjarmasin ingin memastikan seluruh pengolah pangan di Banjarmasin, memahami pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan dalam pengolahan makanan,” jelas Ramadhan.

Karena, lanjutnya, makanan yang sehat dan higienis adalah fondasi utama kesehatan masyarakat. (SRI/RIW/APR)

Wagub Kukuhkan Ayah Bunda Santri Kalsel, di Peringatan Hari Santri 2025

Banjarbaru — Suasana khidmat mewarnai pelaksanaan Apel Hari Santri Tahun 2025, yang digelar di halaman Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Banjarbaru, Selasa (22/10).

Dalam momentum penuh makna tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman secara resmi memasangkan selempang kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Tambrin, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kanwil Kemenag Kalsel, Lita Ariani Tambrin, sebagai Ayah dan Bunda Santri Tahun 2025.

Acara pengukuhan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri yang tahun ini mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia.”

Pemasangan slempang Ayah dan Bunda Santri merupakan simbol komitmen bersama dalam memperkuat peran keluarga dan pesantren dalam menumbuhkan generasi muda yang berkarakter, berilmu, dan berakhlak karimah.

Dalam wawancaranya, Muhammad Tambrin menyampaikan rasa syukur dan harunya atas amanah yang diberikan.

“Penyelempangan pita sebagai ayah dan bunda santri Kalsel ini kami maknai sebagai amanah mulia untuk terus berkontribusi dalam pembinaan karakter dan keagamaan para santri. Kami memiliki santri yang spritual yang jumlahnya ribuan santri di Kalsel ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, gelar Ayah Santri bukan sekadar penghargaan, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjadi teladan bagi para santri.

“Kami sangat bersyukur dan terhormat atas kepercayaan ini. Gelar Ayah dan Bunda Santri bukan kebanggaan pribadi, melainkan tanggung jawab untuk menebar kebaikan dan semangat pembinaan umat,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen, Tambrin menegaskan akan terus mendukung kegiatan pembinaan santri di berbagai daerah, baik melalui pendampingan moral, dukungan program pesantren, maupun kegiatan pembinaan keagamaan lainnya.

“Insya Allah, kami akan terus hadir dan berkontribusi dalam setiap kegiatan pembinaan santri dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, Lita Ariani Tambrin mengungkapkan, bahwa peran Bunda Santri menjadi ruang bagi dirinya untuk lebih dekat dengan dunia pesantren dan para santri.

“Menjadi Bunda Santri berarti menjadi sosok yang menghadirkan kasih sayang, memberikan motivasi, dan menumbuhkan keikhlasan dalam jiwa para santri. Kami ingin terus mendukung tumbuhnya karakter kuat dan berakhlakul mulia di lingkungan pesantren,” ucapnya.

Lita selanjutnya menyampaikan harapan, agar momentum Hari Santri menjadi energi baru bagi seluruh santri untuk terus berprestasi dan menebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin.

“Kami berharap para santri menjadi generasi berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah, serta mampu membawa nilai Islam yang menyejukkan di tengah masyarakat,” tutur Lita.

Lebih lanjut, keduanya sepakat bahwa keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter santri masa kini.

“Keluarga adalah madrasah pertama. Peran orang tua sangat menentukan agar nilai-nilai pesantren tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan anak-anak kita,” ungkapnya.

Menutup wawancara, mereka berpesan kepada seluruh orang tua agar terus mempercayai dan mendukung pendidikan berbasis pesantren.

“Mari kita sinergikan peran keluarga dan pesantren agar lahir generasi yang tangguh dalam iman, cerdas dalam ilmu, dan luhur dalam akhlak,” pesan mereka berdua.

Momentum pengukuhan Ayah dan Bunda Santri di Hari Santri Nasional ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah, keluarga, dan pesantren dalam mencetak generasi penerus bangsa yang religius dan berdaya saing global. (KemenagKalsel-RIW/APR)

Museum Lambung Mangkurat, Raih Anugerah Kebudayaan Indonesia 2025 Kategori Museum

Jakarta – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Anugerah Kebudayaan Indonesia Tahun 2025, museum kebanggaan Banua ini berhasil meraih penghargaan Kategori Museum atas komitmen dan kontribusinya dalam upaya pemajuan kebudayaan Indonesia.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, dalam acara Malam Apresiasi Anugerah Kebudayaan Indonesia 2025 yang mengusung tema “Merawat Harmoni Budaya, Menginspirasi Dunia”, di Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (21/10).

Museum Lambung Mangkurat diwakili Raudati Hildayati, selaku Plt Kepala Museum Lambung Mangkurat sekaligus Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, yang menerima langsung apresiasi tersebut.

*Proses penyerahan penghargaan Kategori Museum dalam Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2025.(foto : MuslamKalsel)*

Kategori Museum dalam Anugerah Kebudayaan Indonesia, dinilai dari berbagai aspek, mulai dari kualitas koleksi dan pelayanan, pengelolaan museum, hingga dampak (outcome) terhadap masyarakat dan pelestarian budaya.

Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh penerima penghargaan, termasuk Museum Lambung Mangkurat.

Ia juga berpesan kepada pihak museum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan koleksi serta menggandeng generasi muda untuk lebih mencintai sejarah dan kebudayaan Banjar.

“Museum Lambung Mangkurat juga harus menjadi garda terdepan dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Sementara itu, Raudati Hildayati menyampaikan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Museum Lambung Mangkurat untuk terus meningkatkan kualitasnya.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan pelayanan, memperkaya koleksi, serta menggandeng generasi muda agar semakin mencintai sejarah dan kebudayaan Banjar,” ujarnya.

Selain kategori Museum, penghargaan ini juga diberikan kepada berbagai pihak lain yang berkontribusi dalam pelestarian budaya Indonesia, antara lain kategori Pemerintah Daerah, Taman Budaya, Anjungan Daerah TMII, serta Lembaga dan Perorangan Asing. (MuslamKalsel-SYA/RIW/APR)

Pokdarwis dan Masyarakat, Garda Terdepan Pengembangan Geopark Meratus

Barito Kuala – Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pengembangan Destinasi, di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, menggelar Bimbingan Teknis Pengelolaan Destinasi Pariwisata Geopark Meratus 2025, di Kantor Desa Anjir Serapat Muara, Kabupaten Batola, Selasa (21/10)

Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady, melalui rilis yang disampaikan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, Dispar Kalsel, Musrefinah Ledya menjelaskan, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan masyarakat sekitar, menjadi garda terdepan dalam Pengembangan Geopark Meratus. Karena itu pihaknya untuk terus konsisten, memberikan program melakukan peningkatan kapasitas pengelola destinasi wisata, khususnya terkait pengembangan Geopark Meratus.

“Bimtek ini sangat penting untuk mendorong potensi wisata daerah,” ucapnya

Disampaikan Lediya, terdapat 195 desa di Kabupaten Barito Kuala , dan Desa Anjir Serapat Muara menjadi salah satu desa wisata yang potensial dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Pemerintah daerah meyakini, dengan pengelolaan yang baik, kegiatan wisata di desa ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

“Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat dalam mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan di wilayah Barito Kuala,” jelasnya

Sementara itu, narasumber dari Geopark Meratus Kalimantan Selatan, Ramadhan Jayusman menambahkan, keberhasilan pengembangan pariwisata tidak hanya ditentukan keindahan alam atau popularitas destinasi, tetapi juga kemampuan masyarakat mengelola dan menghadirkan pengalaman berkesan bagi wisatawan.

“Saat ini pariwisata telah menjadi salah satu sektor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah,” ungkapnya

Ramadhan menilai, melalui pengelolaan yang baik, destinasi wisata tidak hanya menjadi tempat kunjungan, tetapi juga menghadirkan nilai budaya, sejarah, dan kearifan lokal yang mampu menciptakan ikatan emosional antara wisatawan dan masyarakat setempat.

“Cerita yang disampaikan dengan baik mampu menghidupkan kembali nilai-nilai lokal, meningkatkan daya tarik wisata, dan memperkuat identitas daerah,” tambahnya.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Destinasi Pariwisata Geopark Meratus 2025, di Kabupaten Barito Kuala, menghadirkan narasumber dari Geopark Meratus, Ramadhan Jayusman, Sahabat Bekantan Indonesia, Amelia Rizki, Kepala Desa Anjir Serapat Muara Kecamatan Anjir Muara, para analis, pelaksana bidang pariwisata Disporbudpar Batola, serta peserta bimtek dari berbagai unsur masyarakat. (DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/APR)

Raih Prestasi, Dishut Kalsel Duduki Peringkat 5 Provinsi Terbaik Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan 2025

Jakarta – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil meraih peringkat ke-5 dari 10 Provinsi Terbaik Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025. Penghargaan bergengsi ini diserahkan Menteri Kehutanan RI, diwakilkan oleh Wakil Menteri Kehutanan RI, Rohmat Marzuki, dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta, Selasa (21/10).

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi dari pemerintah pusat atas dedikasi dan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, dalam melaksanakan program penyuluhan kehutanan.

Program ini dinilai berhasil menjangkau, mengedukasi, dan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan, sehingga tercipta sinergi yang harmonis antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

*Sepuluh provinsi penerima penghargaan berfoto bersama Wamenhut RI*

Adapun kriteria penilaian dalam penghargaan ini meliputi sejumlah aspek. Antara lain, keaktifan penyuluh dalam pelaporan kegiatan, jumlah kelompok tani hutan (KTH) binaan, nilai transaksi ekonomi hasil hutan, jumlah KTH kategori madya, besaran anggaran penyuluhan, serta keaktifan dalam mengikuti kegiatan Lomba Wana Lestari di tingkat nasional.

Usai menerima langsung penghargaan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra, menyatakan rasa syukur atas pencapaian ini.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran rimbawan, para penyuluh, dan yang terpenting, partisipasi aktif dari masyarakat yang telah menjadi mitra utama kami dalam menjaga hutan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyuluhan, mendorong Program Perhutanan Sosial, serta memastikan bahwa keberadaan hutan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan kelestariannya tetap terjaga,” pungkasnya.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pihak terkait di daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja dalam mengelola sumber daya hutan demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan sejahtera. (DishutKalsel-RIW/APR)

Dorong Percepatan SPBE, Diskominfo Kalsel Gelar Sosialisasi Aplikasi Srikandi

Banjarbaru – Dalam upaya percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di lingkup Pemprov Kalsel, yang berlangsung disalah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Selasa (21/10).

Sosialisasi ini dibuka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Hasnan Ash Shiddieqy.

Dalam sambutannya, Hasnan menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan SPBE khususnya di bidang kearsipan, serta bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mensosialisasikan langkah-langkah teknis penerapan aplikasi Srikandi di lingkungan Pemprov Kalsel.

*Kabid Aplikasi Informatik Diskominfo Kalsel, Hasnan Ash Shiddieqy saat membuka kegiatan sosialisasi*

“Aplikasi ini bukan hanya sekadar alat bantu teknologi informasi, tetapi merupakan langkah konkret untuk memodernisasi sistem tata naskah dinas dan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, di era digital seperti saat ini, kecepatan dan ketepatan informasi kearsipan menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan responsif. Melalui penerapan Aplikasi Srikandi, berbagai kendala dalam manajemen persuratan berbasis kertas dapat diatasi, seperti potensi kehilangan arsip, keterlambatan disposisi, hingga kurangnya transparansi proses administrasi.

“Dengan penerapan teknologi ini, kita dapat menghindari potensi kehilangan arsip, meningkatkan transparansi proses disposisi, serta memastikan otentikasi arsip digital secara hukum melalui tanda tangan elektronik (TTE),” jelasnya.

Lebih lanjut, Hasnan menyampaikan, Pemprov Kalsel terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui percepatan implementasi SPBE. Penggunaan sistem persuratan manual dinilai sudah tidak relevan dan sering menghambat efisiensi birokrasi.

“Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, Aplikasi Srikandi ditetapkan sebagai aplikasi wajib bagi seluruh instansi pemerintah dalam tata naskah dinas dan pengelolaan arsip elektronik,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Diskominfo Kalsel, Muhammad Dong menuturkan, bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam mengoperasikan aplikasi tersebut.

“Kami ingin memastikan setiap SKPD memiliki pemahaman yang sama dan kemampuan teknis yang memadai dalam menjalankan aplikasi ini. Implementasi Srikandi tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital yang memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalsel,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Wujudkan Ekonomi Kerakyatan, Pemprov Kalsel Dukung Akad Massal KUR dan Peluncuran KPP Serentak Nasional

Banjarbaru – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, diwakili Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Ariadi Noor, menghadiri Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 8.000 debitur dan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia, Selasa (21/10).

Untuk wilayah Kalimantan Selatan, kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Idham Chalid, Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, dan turut dihadiri Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai.

*Plh Sekdaprov Kalsel (kanan) bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel (Kiri)*

Program nasional ini merupakan langkah konkret pemerintah, memperkuat sektor riil, membuka lapangan kerja baru, serta memperluas akses pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat produktif di seluruh pelosok negeri.

Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha, diharapkan KUR dan KPP mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Plh Sekdaprov Kalsel, Ariadi Noor menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung penuh pelaksanaan program ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah.

“Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP) yang kita luncurkan hari ini, merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sektor riil, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas dan inklusif bagi masyarakat produktif di seluruh pelosok negeri,” ungkap Ariadi.

Ia menambahkan, KUR telah terbukti menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.

Lebih lanjut, Ariadi menegaskan, bahwa Kalimantan Selatan siap menjadi bagian dari gerakan nasional dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Melalui semangat kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha, diharapkan masyarakat kecil dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berdaya saing.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Di Kalimantan Selatan, sektor ini menjadi penopang utama dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah. Karena itu, dukungan melalui program KUR dan KPP merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkeadilan,” sahut Ariadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai mengungkapkan, pihaknya menyambut baik peluncuran program KUR dan KPP ini, karena diyakini dapat memberikan dorongan besar bagi pelaku UMKM di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap pelaku UMKM dapat semakin terbantu dengan adanya program KUR ini. Akses pembiayaan yang lebih mudah akan membantu mereka memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka lapangan kerja baru,” ucap Rifai.

Rifai menjelaskan bahwa saat ini terdapat delapan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, yang telah menyatakan komitmennya untuk turut membantu pelaku UMKM melalui subsidi bunga KUR.

Dengan skema tersebut, pelaku UMKM hanya perlu membayar cicilan pokok pinjaman, sementara bunganya akan ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah di Kalsel tidak hanya mendorong kemandirian UMKM, tetapi juga memberikan dukungan langsung agar mereka bisa tumbuh dan bertahan di tengah tantangan ekonomi,” tutup Rifai. (MRF/RIW/APR)

Kalsel Sukses Bina Atlet Pelajar, Prestasi Meningkat

Banjarmasin – Sepanjang tahun 2025, prestasi atlet pelajar pencak silat yang tergabung pada Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional (SPOBNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, terus mengalami peningkatan.

Kasi Pengelolaan Olahraga Pendidikan Dispora Kalsel Asfia Urrahman mengatakan, peningkatan prestasi atlet pelajar pencak silat ini, merupakan hasil pembinaan yang telah dilakukan bersama antara Dispora Kalsel, pelatih, serta atlet.

“Hasil prestasi pencak silat cukup baik, ini menandakan atlet pelajar kita sudah siap baik secara mental maupun fisik,” ungkap Asfia, kepada sejumlah wartawan, Selasa (21/10).

Prestasi tersebut, lanjutnya, dibuktikan dengan raihan lima medali emas pada ajang Kejuaraan Internasional Moslem Pencak Silat Tahun 2025, serta dua medali lainnya.

“Pada tingkat internasional atlet pelajar pencak silat berhasil meraih total tujuh medali,” ucapnya.

Raihan prestasi ini, tambah Asfia, diluar dugaan Dispora Kalsel.

“Mengingat, pada saat keberangkatan kami tidak menargetkan untuk mendapatkan medali,” ujarnya.

Prestasi yang berhasil dicapai ini, merupakan program latihan dari pembinaan fisik, mental, serta pendampingan dari konsultan.

“Alhamdulillah menghasilkan prestasi yang luar biasa,” ucap Asfia.

Dispora Kalsel berharap, prestasi atlet pelajar pencak silat ini, dapat diikuti cabang olahraga lainnya yang tergabung pada SPOBNAS dan SPOBDA Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Asfia juga menyampaikan kesiapan atlet pelajar, untuk turut meramaikan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut.

“Atlet pelajar yang tergabung pada Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional dan Daerah, siap untuk mengikuti Porprov mendatang,” ungkapnya.

Asfia menjelaskan, secara fisik dan mental para atlet pelajar ini siap untuk turut menyukseskan, pelaksanaan Porprov Tahun 2025 di Tala, yang akan dilaksanakan pada November mendatang.

“Dimana ditargetkan para atlet pelajar ini, mampu meraih medali pada ajang Porprov tersebut,” ucapnya.

Para atlet pelajar ini, lanjutnya, dipersiapkan untuk mengikuti berbagai kegiatan kejuaraan tingkat nasional di Tanah Air.

“Selain Porprov, atlet pelajar Kalsel ini dipersiapkan untuk event nasional lainnya,” ujar Asfia. (SRI/RIW/APR)

Perkuat Komitmen ESG, BSI Gandeng GGGI Akselerasi Pengembangan Ekosistem Keuangan Berkelanjutan

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), mengambil langkah strategis memperkuat posisinya sebagai pelopor ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia. BSI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Global Green Growth Institute (GGGI), sebuah organisasi internasional antarpemerintah yang didedikasikan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kemitraan ini menandai tonggak penting dalam upaya mendorong inovasi keuangan berkelanjutan di Indonesia, dan menjadi langkah strategis mendukung peningkatan akses dan mobilisasi investasi hijau serta keberlanjutan.

Langkah ini merupakan bagian integral dari komitmen ESG (Environmental, Social, and Governance) BSI untuk secara proaktif menjembatani kesenjangan pembiayaan iklim di Indonesia dan mendukung pencapaian target nasional terkait perubahan iklim.

Wakil Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta, yang turut menyaksikan penandatanganan, menegaskan bahwa kolaborasi ini krusial untuk inovasi produk perbankan syariah yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan global.

“Melalui kolaborasi ini, BSI akan mengembangkan produk-produk keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan guna mendukung target nasional terkait perubahan iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Bersama GGGI, kami berupaya memperkuat kerangka dan kapasitas penerbitan sustainability sukuk serta memperluas akses terhadap pembiayaan iklim dari sumber internasional,” ujar Bob.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI menyadari perannya dalam mendukung komitmen iklim Indonesia, termasuk target penurunan emisi gas rumah kaca (NDC) pada tahun 2030, dan pencapaian net-zero emissions pada tahun 2060.

Dengan estimasi kesenjangan pembiayaan iklim yang mencapai Rp3.990 triliun pada tahun 2030, BSI memandang keterlibatan sektor swasta, khususnya perbankan syariah, sebagai sebuah keharusan.

Penandatanganan MoU dilakukan SVP Environmental, Social, and Governance (ESG) BSI, Rima Dwi Permatasari, dengan Country Representative GGGI Indonesia, Rowan Fraser. Tujuan dari adanya kerjasama ini untuk memperkuat ekosistem pendukung penerbitan sustainability sukuk yang selaras dengan standar internasional dan kredibel.

Country Representative GGGI Indonesia Rowan Fraser menyambut baik inisiatif BSI.

“Melalui kemitraan dengan BSI, GGGI akan memperkuat kerangka produk keuangan syariah hijau dan mendukung penerbitan sukuk tematik di pasar domestik maupun internasional. Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong partisipasi yang lebih luas dari sektor swasta dalam pembiayaan berkelanjutan dan mempercepat penghijauan sektor perbankan syariah sejalan dengan target iklim Indonesia,” ucap Rowan.

BSI bersama GGGI ke depan akan fokus pada tiga hal utama, yaitu mengembangkan kerangka sustainability sukuk yang selaras dengan standar internasional, memperkuat kapasitas kelembagaan BSI dalam keuangan berkelanjutan, dan membangun mekanisme pemantauan dan pelaporan yang transparan untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Kolaborasi ini menegaskan komitmen BSI untuk tidak hanya menjadi pemimpin di industri keuangan syariah, tetapi juga menjadi motor penggerak utama dalam transisi Indonesia menuju masa depan yang rendah karbon dan tangguh terhadap perubahan iklim. (ADV-RIW/APR)