Kalsel Jadi Tuan Rumah, MTQMN XVIII 2025 Resmi di Buka

Banjarbaru – Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Tingkat Nasional (MTQMN) XVIII Tahun 2025 resmi dibuka, di Auditorium Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru, pada Senin (6/10).

Kegiatan berskala nasional ini akan berlangsung hingga 9 Oktober 2025, diikuti 1.506 kafilah dari 194 perguruan tinggi se-Indonesia yang memperebutkan 138 piala dari 15 cabang musabaqah.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada ULM yang telah dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ Mahasiswa Nasional tahun ini.

“Terselenggaranya kegiatan ini merupakan kehormatan bagi Banua kita, sekaligus bukti bahwa Kalimantan Selatan senantiasa berkomitmen meneguhkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan secara harmonis,” ujarnya.

Asisten Administrasi Umum, Dinansyah saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel

Ia menambahkan, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam dan kemajuan teknologi, tetapi kualitas manusia yang beriman dan berilmu. Karena itu, kegiatan seperti MTQ Mahasiswa Nasional dianggap berperan penting, membangun karakter insan kampus berlandaskan nilai-nilai Qur’ani.

“Melalui ajang ini, saya berharap tumbuh semangat ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan kebangsaan di kalangan mahasiswa dari seluruh Indonesia,” harapnya.

Sementara itu, Rektor ULM, Ahmad Alim Bachri, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih, atas kepercayaan yang diberikan kepada ULM sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQMN XVIII.

“Kami menyampaikan selamat datang kepada seluruh kafilah di bumi Lambung Mangkurat. MTQMN bukan sekadar ajang perlombaan membaca ayat-ayat suci Al-Qur’an, melainkan strategi untuk mewujudkan masyarakat Qur’ani Indonesia, khususnya bagi generasi muda penerus bangsa,” ucapnya.

Ahmad berharap melalui kegiatan ini akan lahir generasi Qur’ani yang menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam memimpin dan membangun bangsa.

“Kita berharap akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang menjadikan Al-Qur’an sebagai petunjuk dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai generasi Qur’ani yang membangun bangsa dan negara,” ujarnya.

Suasana pembukaan MTQMN ke XVIII Tahun 2025

Ditempat yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang diwakili Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Khairul Munadi, juga menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ULM serta Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan yang telah menjadi tuan rumah yang luar biasa. Kehadiran para kafilah dari Sabang sampai Merauke menunjukkan semangat ukhuwah dan kecintaan mahasiswa Indonesia kepada Al-Qur’an,” katanya.

Khairul menegaskan bahwa MTQMN merupakan ruang pembelajaran batin bagi sivitas akademika untuk menyatukan ilmu dan iman, akal dan akhlak.

“Dengan semangat Qur’ani dan persaudaraan antarperguruan tinggi, MTQMN XVIII diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wahana memperkuat karakter, spiritualitas, dan intelektualitas mahasiswa Indonesia di era modern,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Gelar Renkon, BPBD Kalsel Susun Rencana Kontinjensi Bencana Rob 2025

Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, menyelenggarakan Rapat Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana Air Pasang Tinggi dan Gelombang Pasang (rob) Kalimantan Selatan Tahun 2025, bertempat di Aula Kantor BPBD Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/10). Kegiatan dibuka secara resmi Plt Kepala BPBD Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, yang diwakili Sekretaris BPBD, Iswantoro.

Dalam sambutannya, Iswantoro menyampaikan bahwa penyusunan dokumen rencana kontinjensi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait menghadapi potensi bencana rob di wilayah pesisir Kalimantan Selatan.

“Upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan keterlibatan seluruh pihak melalui pendekatan berbagai pihak, agar upaya penanganan bencana berjalan terpadu dan menyeluruh,” ungkap Iswantoro.

Sekretaris BPBD Kalsel, Iswantoro (kanan)

Melalui kegiatan penyusunan dokumen rencana kontinjensi ini, Iswantoro berharap seluruh peserta dapat memberikan kontribusi nyata dalam memetakan potensi, sumber daya, dan sarana prasarana yang bisa dimobilisasi dalam penanganan darurat bencana di Kalimantan Selatan.

“Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, dengan enam jenis bencana utama, yaitu banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta gelombang pasang (ROB),” tambah Iswantoro.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, menempatkan penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta dunia usaha. Karena itu, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk perguruan tinggi dan forum peduli bencana di Banua.

“Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman operasional bagi seluruh pihak dalam menentukan langkah-langkah strategis penanggulangan darurat bencana di daerah kita,” tutup Iswantoro. (BPBD.KALSEL/MRF/RIW/APR)

Komisi VIII DPR RI, Dorong Industri Halal dan Infrastruktur Religi di Kalsel

Banjarbaru – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Kalimantan Selatan, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat H. Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/10), disambut langsung Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Kepala BPBD Kalsel, BAZNAS Kalsel, Badan Wakaf Indonesia, serta perwakilan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, BNPB, BPKH, dan BPJPH.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program – program nasional di bidang sosial, keagamaan, kebencanaan, serta pemberdayaan masyarakat berjalan efektif di daerah.

“Pertemuan ini penting karena kami ingin memastikan kebijakan nasional dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Kami juga ingin mendengarkan aspirasi dan masukan dari para mitra di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Selain membahas isu sosial dan kebencanaan, Komisi VIII DPR-RI juga menyoroti pengembangan kawasan industri halal di Kalimantan. Hingga kini, kawasan ekonomi khusus halal belum ada di wilayah Kalimantan, padahal potensinya sangat besar karena mayoritas penduduk beragama Islam.

“Kalimantan Selatan sebagai provinsi tertua dan terdepan di Kalimantan seharusnya bisa menjadi pionir dalam pengembangan kawasan ekonomi halal,” tegas Abidin.

Penyerahan cinderamata dari Komisi VIII DPR RI kepada Pemprov Kalsel

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Dapil Kalsel, Sudian Noor, menambahkan, bahwa dukungan Pemprov Kalsel menjadi kunci agar gagasan tersebut dapat terwujud. Menurutnya, kawasan ekonomi khusus yang ada di Kalsel, terutama di Tanah Bumbu, dapat menjadi basis pengembangan industri halal berskala besar.

“Dengan dukungan dari Provinsi Kalsel, mudah-mudahan di Kalsel bisa hadir kawasan industri halal. Di daerah lain memang sudah ada, tapi tidak sebesar potensi yang kita miliki. Harapan kita, Kalsel bisa menjadi role model industri halal, bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga Asia Tenggara,” ungkap Sudian Noor.

Sudian Noor menegaskan, salah satu langkah strategis dalam mendukung kawasan industri halal adalah melalui program satu desa dua Juru Sembelih Halal (Juleha) yang digagas bersama BPJPH. Dengan program ini, setiap desa akan memiliki tenaga juru sembelih tersertifikasi untuk menjamin standar halal pada produk hewan maupun unggas.

“Nanti kita minta ke Pemprov Kalsel agar rumah potong hewan dan unggas bisa terintegrasi. Dengan begitu, prosesnya lebih terjamin sesuai standar halal nasional maupun internasional,” jelasnya.

Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menilai pengembangan kawasan industri halal dan program sertifikasi Juleha akan memberi dampak signifikan bagi perekonomian daerah.

“Dengan sertifikasi dan label halal, produk yang dihasilkan akan lebih berkualitas, memiliki jaminan kehalalan, dan meningkatkan daya saing di pasar. Ini sejalan dengan visi Kalsel sebagai pintu gerbang ekonomi yang berdaya saing,” ujarnya.

Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti pentingnya infrastruktur religi. Salah satunya terkait usulan penyediaan toilet portabel untuk mendukung pelaksanaan Haul Guru Sekumpul yang setiap tahun dihadiri jutaan jamaah.

“Tadi Komisi VIII DPR RI sudah meminta BNPB untuk memberikan bantuan berupa toilet portabel untuk jamaah. Mudahan-mudahan bisa terealisasi,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Menyapa Mahasiswa di Masa Reses, Dirham Zein Hadiri Law Festival XIV: Dorong Mahasiswa Siapkan Karier Hukum Berintegritas

Banjarmasin – Di tengah agenda masa resesnya, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dirham Zein, menunjukkan komitmennya terhadap dunia pendidikan, dengan menghadiri Opening Talkshow “Lambung Mangkurat Law Festival XIV” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) akhir pekan tadi.

Kegiatan tahunan mahasiswa hukum ini mengangkat tema “Seni Menentukan Arah: Meniti Karier Hukum di Tengah Idealisme dan Realisme”, yang mengajak peserta untuk memahami dinamika profesi hukum di era digital dan perubahan sosial yang cepat.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kemeja hitam

Dalam paparannya, Dirham Zein menekankan bahwa dunia hukum modern tidak dapat lagi dilepaskan dari pengaruh kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Namun, Ia mengingatkan bahwa teknologi seharusnya menjadi alat bantu yang memperkuat nalar hukum, bukan menggantikan peran manusia sebagai pelaku utama dalam menegakkan keadilan.

“Seni dalam hukum adalah kemampuan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di atas logika sistem. AI bisa membantu menganalisis data, tetapi yang memberi makna dan keadilan tetap manusia,” ujarnya

Dirham menambahkan, hukum sejatinya memiliki dimensi estetika tersendiri, yakni keseimbangan antara rasionalitas, empati, dan nilai moral. Ia menilai bahwa generasi muda, terutama calon-calon sarjana hukum, harus mampu menjaga keseimbangan tersebut agar tidak kehilangan arah ketika berhadapan dengan realitas dunia kerja dan sistem hukum yang kompleks.

Menurut Dirham, kolaborasi antara kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia perlu diatur secara proporsional agar tidak menggerus nilai-nilai dasar hukum itu sendiri. Harapannya, acara seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Penting bagi mahasiswa untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga melatih cara berpikir kritis dan idealis.

“Teknologi memang penting, namun kemampuan berpikir rasional dan beretika jauh lebih penting,” pungkasnya.

Selain menjadi wadah diskusi akademik, kegiatan Law Festival XIV juga diisi dengan berbagai agenda seperti lomba debat hukum, seminar nasional, dan pameran karya ilmiah mahasiswa. Acara ini menjadi salah satu kegiatan terbesar Fakultas Hukum ULM yang rutin digelar setiap tahun dan selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai bidang. (ADV-NHF/RIW/APR)

Boyongan ke Jakarta, Pemuda Berprestasi Kalsel Sharing Pengalaman Bersama Juara 1 Nasional

Jakarta – Pemuda Berprestasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, berbagi pengalaman bersama juara 1 Wirausaha Muda Pemula (WMP) Nasional Enrico Hugo, serta Juara 1 Pemuda Pelopor Nasional Hendra Warsito di Jakarta, Sabtu (4/10).

Pada sharing tersebut, Hendra Warsito memaparkan perjalanannya menjadi pelopor, pengembangan rumah Tahfiz As Sulaimaniyah dengan semboyan, belajar agama tanpa mondok.

“Dibentuknya rumah Tahfiz ini, karena adanya permasalahan masih banyak masyarakat yang buta baca tulis Al Qur’an, serta permasalahan terjadi pada pondok pesantren,” ungkapnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, lanjut Hendra, maka dibangunlah rumah Tahfiz As Sulaimaniyah.

“Pada awal dibentuk, kami juga mendapatkan permasalahan, namun dapat diatasi,” ucapnya.

Rumah Tahfiz ini, menerapkan metode pengajaran yang mudah untuk dipelajari para santri, dan jam pengajaran 90 menit dalam sehari.

“Para santri mampu bersaing dengan santri pesantren yang belajar penuh waktu,” ujarnya.

Sedangkan, lanjut Hendra, santri belajar di rumah Tahfiz ini, setelah pulang dari sekolah masing masing.

Sharing pengalaman lainnya disampaikan Juara 1 WMP Berprestasi Nasional, Enrico Hugo.

Enrico menyampaikan, bagaimana Ia membangun bisnis produk olahraga sains dengan jejaring online, yang dimulai sejak 7 tahun lalu, dan dapat bertahan hingga saat ini.

“Ide bisnis yang kami tawarkan terinspirasi dari Singapura, dimana disana dilaksanakan kegiatan olahraga lari secara daring, dengan berpusat di satu daerah,” ungkapnya.

Inspirasi tersebut kemudian dikembangkan di Indonesia, dan sudah banyak perusahaan yang menggunakan jasa Perusahaan Enrico tersebut.

“Kami berpesan kepada para wirausaha muda Kalsel agar tidak mudah menyerah dalam menjalankan bisnisnya,” ucapnya.

Sharing pengalaman membangun usaha ini, dimanfaatkan para Wirausaha Muda Pemula untuk menambah pengetahuannya, dalam membangun serta mempertahankan bisnis.

Sementara itu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan berharap, kunjungan ke tempat juara Pemuda Berprestasi Nasional, dapat meningkatkan usaha.

Seperti yang disampaikan, Ketua Tim Pemuda Berprestasi Kalsel Muhammad Syarif, didampingi Kasi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda Deny Saputra, usai pertemuan.

“Saat sharing ini, wirausaha muda pemula mendapatkan masukan tentang membangun dan mengembangkan bisnis, serta mempertahankan bisnis,” ucap Syarif.

Ke depan, lanjut Deny, Dispora Kalsel akan lebih fokus untuk menjalin kerjasama pada forum wirausaha muda, yang ada di Kemenpora RI..

“Pengembangan bisnis ini tidak hanya dilakukan secara offline tetapi juga secara online, sehingga, para wirausaha muda pemula di Kalsel, dapat mengambil ilmu yang bermanfaat dari para juara 1 Pemuda Berprestasi Nasional,” ucap Syarif. (SRI/RIW/APR)

Exit mobile version