Bulan: September 2025

BANJARBARU – Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil mengembangkan varietas pisang dengan metode khusus, sehingga umbinya dapat menghasilkan ratusan anakan pisang baru.

Pencapaian ini menjadi salah satu terobosan penting dalam dunia pertanian hortikultura di Banua. Selama ini, ketersediaan bibit pisang unggul sering menjadi kendala bagi petani karena jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu lama dalam proses pembiakan alami.

Dengan adanya inovasi dari BBTPH Kalsel, persoalan tersebut dapat diatasi, karena metode baru ini memungkinkan satu indukan pisang menghasilkan banyak bibit dalam waktu lebih singkat. Inovasi ini juga diharapkan mampu mempercepat regenerasi tanaman, meningkatkan produktivitas kebun, sekaligus menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Kepala BBTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Sigid Sarsanto menjelaskan, bahwa metode yang digunakan adalah melalui pencacahan anakan pisang, yang kemudian diperbanyak dan dijadikan sebagai umbi baru. Cara ini terbukti efektif untuk mempercepat ketersediaan bibit pisang unggul dalam jumlah banyak, sehingga dapat memenuhi kebutuhan petani di daerah.

“Teknik ini tidak hanya menekan biaya produksi bibit, tetapi juga memberikan alternatif bagi petani untuk mendapatkan varietas pisang dengan kualitas terjamin. Dengan bibit yang lebih mudah diperoleh, peluang pengembangan lahan pisang baru di Kalsel semakin terbuka lebar,” ungkap Sigid, baru – baru ini.

Inovasi ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pengembangan hortikultura di Kalimantan Selatan, khususnya komoditas pisang yang memiliki potensi besar di pasaran.
Dimana permintaan pisang, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri, terus meningkat setiap tahun.

“Dengan adanya varietas yang mampu berkembang biak cepat, petani akan lebih mudah mendapatkan bibit berkualitas. Ini akan mempercepat produktivitas, sekaligus meningkatkan daya saing komoditas pisang asal Kalsel,” lanjut Sigid.

Selain itu, BBTPH Kalsel juga terus menghadirkan inovasi lain dalam penyediaan benih dan bibit hortikultura. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan sekaligus sumber ekonomi masyarakat.

“Melalui inovasi varietas pisang dengan ratusan anakan ini, diharapkan para petani dapat memperluas areal tanam sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil panen. Dengan begitu, pisang Kalsel berpotensi tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga menembus pasar antarprovinsi bahkan ekspor,” tutup Sigid. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Upaya pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), saat berdialog dengan ratusan pilar sosial di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Menurutnya, keberhasilan program Presiden hanya dapat tercapai jika dijalankan secara terpadu, terukur, dan melibatkan relawan sosial di lapangan.

Dialog Pilar-Pilar Sosial ini digelar di Ruang Serba Guna BBPPKS Banjarmasin, Selasa (23/9), dengan diikuti 393 peserta dari tujuh unsur pilar sosial. Meliputi SDM PKH, TKSK, PSM, Karang Taruna, Tagana, Pordam, dan Pendamping Rehsos, yang berasal dari lima daerah di Kalsel.

“Program Presiden harus kita tindaklanjuti di daerah. Pilar sosial sebagai jembatan Kemensos di lapangan harus mengeksekusi dengan baik, dan hasilnya akan kita ukur setiap tahun,” katanya.

Gus Ipul menegaskan, Kementerian Sosial kini menjalankan tiga program prioritas yang saling terhubung. Pertama, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025.

Data ini dimutakhirkan setiap tiga bulan baik melalui jalur formal (RT, RW, musyawarah desa/kelurahan, pendamping, validasi BPS) maupun partisipatif lewat aplikasi Cek Bansos.

Kedua, Sekolah Rakyat yang menjadi strategi pengentasan kemiskinan berbasis keluarga. Ketiga, bansos tepat sasaran dengan pemutakhiran data secara berkala.

“Bansos berpedoman pada DTSEN, Sekolah Rakyat juga diawali dengan DTSEN. Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya dibantu, sehingga keluarga bisa benar-benar naik kelas dalam tiga sampai lima tahun ke depan,” jelasnya.

Gus Ipul menjelaskan, tujuan bansos bukan hanya memberi bantuan sementara, melainkan mendorong graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menuju kemandirian.

“Kalau satu pendamping mendampingi 10 KPM, maka setiap tahun ada 330 ribu keluarga yang naik kelas. Dari penerima bansos menjadi keluarga berdaya. Seperti pesan Presiden Prabowo, bansos sementara, berdaya selamanya,” ucapnya.

Kemensos bersama Dewan Ekonomi Nasional, juga tengah menyiapkan mekanisme digitalisasi penyaluran bansos. Uji coba telah dilakukan di Banyuwangi, dan akan diperluas secara bertahap.

“Ke depan, penyaluran bansos akan menggunakan sistem digital. Mesin yang sudah dirancang dengan baik akan memilah penerima, sehingga lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dalam sambutan yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Menteri Sosial.

“Kita sangat bersyukur bisa bertemu langsung dengan Bapak Gus Ipul. Lebih istimewa lagi, beliau menyempatkan diri berdialog dengan pilar-pilar sosial di Kalsel. Ini bukan sekadar bentuk perhatian, tetapi juga penghormatan beliau terhadap pilar sosial yang selalu aktif mendukung kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan, menggelar Workshop Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), bersama seluruh perwakilan lembaga penyiaran di Kalsel.

Kegiatan bertema “Siaran Cerdas, Konten Berkualitas” ini, berlangsung di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (23/9).

Ketua KPID Kalsel, Muhammad Leoni Hermawan menyampaikan, workshop ini bertujuan memperdalam pemahaman mengenai Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Menurutnya, di tengah arus digitalisasi dan fenomena post-truth, penyiaran yang sehat, berimbang, dan mendidik harus tetap dijaga.

“Kami ingin agar media konvensional tetap menjadi pilihan utama masyarakat, sebagai media yang kredibel dan memiliki tanggung jawab,” katanya.

Workshop ini juga mendapat perhatian dari DPRD Kalsel. Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor menilai, penyiaran di daerah membutuhkan dasar hukum yang kuat agar pengawasan dapat lebih terarah.

“Alhamdulillah, workshop hari ini sangat luar biasa. Kita banyak berdiskusi tentang masa depan penyiaran di Kalsel. Ke depan, perlu ada payung hukum agar KPID bisa mengawasi semua penyiaran, termasuk platform digital. Jika KPID memerlukan Raperda, DPRD siap membahasnya bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi dan Hubungan Media Diskominfo Kalsel, Erlinda Puspita Ningrum, mengingatkan pentingnya adaptasi di era digital.

Menurutnya, meskipun regulasi penyiaran telah ada, namun masih terdapat celah yang perlu diperkuat agar tidak mengurangi kualitas siaran.

“Transformasi digital harus segera diantisipasi. Pemerintah siap berkolaborasi dan memfasilitasi lembaga penyiaran agar tetap bertahan dan relevan. Mari kita cari solusi bersama agar dunia penyiaran di Kalsel tetap eksis dan berkualitas,” jelasnya.

Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Evi Rizqi Monarshi dari Komisioner KPI Pusat, serta jajaran Komisioner KPID Kalsel. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Dunia penyiaran kini tidak lagi terbatas pada televisi dan radio. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Kalimantan Selatan.

Dalam Workshop Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel, Sekretaris Komisi I Ilham Noor, yang mewakili Ketua Komisi I Rais Ruhayat, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap konten digital.

Acara yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel pada Selasa (23/9) in, bertujuan memperkuat peran media konvensional di tengah pesatnya digitalisasi. Namun, Ilham Noor menekankan bahwa perluasan ranah penyiaran ke platform digital membutuhkan perhatian khusus.

“DPRD Kalsel berharap ada payung hukum yang bisa menjangkau dan mengawasi konten – konten media sosial agar tidak menyebarkan hal-hal negatif, khususnya di kalangan generasi muda,” ujarnya.

Lebih lanjut, dalam sesi diskusi, Ilham Noor juga menyoroti tantangan pengawasan terhadap konten di media sosial. Platform digital kini menjadi ranah penyiaran baru. DPRD Kalsel berharap ada regulasi yang dapat menjangkau dan mengawasi konten-konten ini agar tidak menyebarkan hal-hal negatif, terutama kepada anak-anak dan remaja.

Pihaknya mengapresiasi upaya KPID dalam menyelenggarakan workshop ini, yang menurutnya sangat relevan dengan dinamika media saat ini.

“DPRD melalui Komisi I siap berkolaborasi dengan KPID dan Diskominfo untuk mendorong literasi media di masyarakat,” tambahnya.

Pernyataan Ilham Noor sejalan dengan visi Ketua KPID Kalsel, Muhammad Leoni Hermawan, yang berupaya menjadikan media konvensional sebagai sumber informasi terpercaya.

“Kami ingin agar media konvensional tetap menjadi pilihan utama masyarakat, sebagai media yang kredibel dan memiliki tanggung jawab,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar Anugerah ASN, sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprestasi. Ajang ini digelar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel dan menjadi pelaksanaan kedua setelah sukses di tahun sebelumnya.

Pendaftaran dibuka hingga 30 September 2025. Sesuai arahan Gubernur Kalsel, Muhidin dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, ASN lingkup Pemprov Kalsel didorong untuk mendaftarkan diri agar dapat berpartisipasi dalam ajang bergengsi ini.

Plt. Kepala BKD Kalsel, Noryadi, melalui Kabid Penilai Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Lily Hidayat menjelaskan, bahwa terdapat empat kategori penghargaan yang diperebutkan tahun ini. Kategori tersebut meliputi Pejabat Administrator Terbaik, Pejabat Pengawas Terbaik, Best Employee untuk Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu (kecuali guru), serta Guru Terbaik.

“Penilaian utama dalam Anugerah ASN adalah inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi SKPD tempat ASN bertugas maupun bagi masyarakat Banua. Selain itu, dewan juri juga akan menilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta prestasi lain yang telah diraih,” ujar Hidayat.

Ia menambahkan, proses penjurian akan melibatkan unsur pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, serta civitas akademika.

Adapun reward yang akan diberikan kepada para pemenang, antara lain piala, piagam penghargaan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), uang pembinaan, rekomendasi kenaikan pangkat luar biasa, serta kesempatan mewakili Kalsel dalam ajang Anugerah ASN tingkat nasional.

“Target kami, jumlah peserta tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, semoga dapat memunculkan jiwa kompetitif di kalangan ASN serta memberikan kontribusi dan motivasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat menutup rangkaian kegiatan Gebyar Museum 2025 dengan gelaran belajar bersama seni bela diri tradisional Kuntau, Minggu (21/9).

Kegiatan ini menghadirkan suasana berbeda karena peserta tak hanya diajak mengenal sejarah Kuntau, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Museum Lambung Mangkurat, Agus Antasari, menyampaikan pemilihan Kuntau sebagai penutup gebyar tahun ini merupakan bentuk komitmen museum dalam melestarikan warisan budaya takbenda Kalimantan Selatan.

“Kuntau bukan hanya keterampilan bela diri, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai luhur seperti disiplin, keberanian, penghormatan, dan kebersamaan,” ujarnya.

Agus menambahkan, museum ingin menghadirkan ruang belajar alternatif yang kreatif dan interaktif. Anak-anak maupun generasi muda diharapkan tak sekadar mengenal Kuntau dari koleksi dan cerita, tetapi juga bisa merasakan langsung pengalaman berlatih bersama para pelatih.

“Dengan demikian, museum bukan hanya tempat menyimpan benda, melainkan juga ruang hidup budaya yang dekat dengan masyarakat,” jelasnya.

Kegiatan belajar bersama ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari lima perguruan Kuntau se-Kalsel, komunitas Artpedia ULM, serta siswa-siswi dari SMKN 3 Banjarbaru, SMPN 3 Banjarbaru, dan SMAN 1 Martapura.

Pamong Budaya Muda Museum Lambung Mangkurat, Raudatul Aflahah menilai, kehadiran para peserta menjadi bukti nyata semangat bersama dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa.

“Dengan adanya ruang terbuka dan interaktif di museum, generasi muda bisa lebih dekat dengan sejarah sekaligus lebih kreatif dalam melestarikan kebudayaan daerah,” katanya.

Raudatul berharap ke depan Museum Lambung Mangkurat dapat menjadi wadah bagi komunitas pecinta seni dan budaya. Menurutnya, museum bisa difungsikan sebagai tempat belajar bersama, ruang pameran karya, hingga ajang pertemuan komunitas.

“Kami siap menjalin kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, maupun komunitas, demi menjaga kelestarian seni, budaya dan sejarah,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Kabupaten Tanah Bumbu resmi memiliki delapan desa baru hasil pemekaran. Delapan desa ini disahkan sebelum moratorium pemekaran desa diberlakukan jelang Pemilu 2024 lalu. Pembentukan desa baru tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Kehadiran desa baru diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat, mempercepat proses pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Tanah Bumbu.

Pemekaran ini didorong oleh berbagai faktor, mulai dari luasnya wilayah desa induk yang menyulitkan pelayanan masyarakat, meningkatnya jumlah penduduk, hingga kebutuhan mendesak untuk menghadirkan akses pelayanan dasar yang lebih cepat dan merata.

Dengan adanya desa baru, masyarakat akan lebih mudah menjangkau pelayanan administrasi, pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur desa. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat yang telah lama menginginkan pelayanan yang lebih dekat dan tata kelola desa yang lebih efektif.

Kepala Bidang Pembinaan Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Wahyu Widyo Nugroho menjelaskan, bahwa pemekaran desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Proses terbentuknya delapan desa baru di Tanah Bumbu ini tidaklah singkat, melainkan melalui tahapan panjang, mulai dari pengajuan Pemerintah Kabupaten, kajian administrasi, hingga verifikasi di lapangan yang sesuai dengan aturan berlaku.

“Dengan adanya desa baru ini, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan pemerintahan. Selain itu, pembangunan dapat dilakukan lebih merata karena setiap desa memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola wilayahnya,” ucap Wahyu, baru – baru ini.

Menurut Wahyu, pemekaran desa juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat paling bawah. Desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah diharapkan bisa semakin berdaya, baik dari segi pelayanan administrasi, pembangunan infrastruktur, maupun pemberdayaan masyarakat.

“Kehadiran desa baru di Tanah Bumbu dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dengan demikian, potensi lokal dapat digali secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” lanjut Wahyu.

Keberhasilan pemekaran desa di Tanah Bumbu ini, diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi daerah lain di Kalimantan Selatan, agar potensi desa dapat lebih dikembangkan dengan mekanisme yang sesuai ketentuan.

“Dengan adanya delapan desa baru ini, diharapkan roda pemerintahan desa di Kabupaten Tanah Bumbu semakin efektif, pembangunan lebih terarah, dan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pemekaran tersebut,” tutup Wahyu. (MRF/RIW/RH)