Hari: 17 September 2025

BANJARBARU – Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, melantik pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam sebuah upacara pelantikan yang berlangsung di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Rabu (17/9) siang.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, para kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta unsur Forkopimda.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman mengucapkan selamat, kepada para pejabat yang baru dilantik, sekaligus menegaskan bahwa jabatan adalah amanah serta ujian dalam mengabdi kepada masyarakat, daerah, bangsa, dan negara.

Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik, untuk menjaga integritas, kapasitas, dan dedikasi dalam melaksanakan tugas.

“Jabatan yang kita pegang adalah amanah dan kepercayaan, sekaligus ujian dalam mengabdi. Oleh sebab itu, saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian untuk tetap menjaga integritas, kapasitas, dan dedikasi dalam menjalankan peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ucap Hasnuryadi.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah, membangun kolaborasi yang solid, serta menjadi pemimpin yang visioner dan inovatif.

“Sebagai pejabat, saudara dituntut mampu menerjemahkan visi Kalsel Bekerja menjadi langkah nyata di lapangan. Jangan abaikan aspirasi masyarakat, serta tempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur juga mengingatkan, bahwa mutasi atau rotasi pejabat administrator dan pengawas pada prinsipnya hanya dilakukan setelah menjabat dua tahun, sesuai Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2021. Namun, aturan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan evaluasi kinerja berbasis aplikasi e-Dialog.

“Maka dari itu hasil penilaian inilah yang dapat menjadi dasar objektif dalam mempertimbangkan mutasi atau rotasi jabatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, Noryadi menyebutkan, pejabat yang dilantik berjumlah 161 pejabat struktural dan 226 pejabat fungsional.

“Alhamdulillah, hari ini dilantik 76 pejabat administrator, 85 pejabat pengawas, dan 226 pejabat fungsional. Harapan kami, pejabat yang dilantik dapat mendukung program serta visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada 2025, menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan I 2025, ekonomi daerah ini tumbuh 4,81 persen (year-on-year), kemudian meningkat menjadi 5,39 persen pada triwulan II 2025.

Capaian ini menandakan adanya pemulihan sekaligus penguatan sektor-sektor utama di Banua. Mulai dari pertambangan, industri pengolahan, hingga perdagangan. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat, dalam merumuskan kebijakan pengupahan buruh di tahun-tahun mendatang.

Dengan latar pertumbuhan ekonomi tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, menerima audiensi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di ruang rapat Lantai 4 Gedung B DPRD Kalsel, belum lama tadi.

Dalam audiensi, Gusti Iskandar menegaskan, bahwa DPRD bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta serikat pekerja, sudah menerima berbagai masukan yang konstruktif.

“Melihat tren pertumbuhan ekonomi Kalsel yang terus meningkat, kami memperkirakan tahun depan pertumbuhan bisa berada di kisaran 5 hingga 5,5 persen,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa hasil pertemuan tersebut tidak hanya akan ditindaklanjuti di tingkat provinsi, tetapi juga disampaikan ke pemerintah pusat.

“Harapan kami sembari menunggu keputusan dari pemerintah pusat, kenaikan 5 sampai 5,5 persen dapat menjadi formula yang realistis, mampu mendorong kesejahteraan pekerja tanpa memberatkan dunia usaha,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan serikat pekerja. Menurutnya, ruang dialog semacam ini menjadi wujud nyata komitmen legislatif dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para buruh.

“Kami ingin memastikan aspirasi ini tidak berhenti di meja rapat saja, melainkan benar-benar diperjuangkan hingga menjadi kebijakan yang adil dan seimbang bagi semua pihak,” ucapnya.

Kepala Disnakertrans Provinsi Kalsel, Irfan Sayuti, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menambahkan, bahwa pihaknya tetap berpegang pada regulasi dari pemerintah pusat.

“Melihat tren pertumbuhan ekonomi daerah, rasanya sulit kalau tidak ada kenaikan karena ada reshuffle kabinet di pusat, kemungkinan edaran resmi baru akan dirilis pada akhir tahun ini,” ungkapnya.

Ketua DPC KSPSI, Sumarlan, menyampaikan terima kasih atas keterbukaan DPRD Kalsel menerima aspirasi pekerja. Ia menilai, keadilan dalam sistem pengupahan harus benar-benar memperhatikan pertumbuhan ekonomi riil dan inflasi daerah.

“Kami berharap Permenaker yang baru nanti bisa menghadirkan formula yang lebih tepat, sehingga buruh bisa merasakan manfaat nyata dari pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menggelar Misi Dagang dan Investasi di Banjarmasin, Rabu (17/9).

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyampaikan, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat jejaring konektivitas sekaligus membuka peluang kerja sama antar pelaku usaha.

Misi dagang diikuti ratusan pelaku usaha kecil, menengah, dan mikro dari kedua provinsi.

“Mereka membawa berbagai produk unggulan untuk dipromosikan, mulai dari sektor perikanan, perkebunan, mineral hingga hasil kayu,” ucapnya.

Disampaikan Syarifuddin, misi dagang ini sangat tepat bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan komoditas berdaya saing tinggi. Kerja sama ini juga untuk memperkuat hubungan antarprovinsi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kegiatan ini juga diharapkan, menjadi pintu masuk kerja sama yang lebih luas di masa mendatang.

“Produk unggulan daerah dapat lebih dikenal sekaligus memperluas pasar, baik di tingkat regional maupun nasional,” pintanya

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam sambutannya menambahkan, Pemprov Jawa Timur terus memaksimalkan pelaksanaan misi dagang, dan untuk
Kalimantan Selatan, merupakan mitra dagang strategis bagi Jawa Timur.

Pada 2023, total nilai perdagangan kedua provinsi mencapai Rp18,28 triliun, terdiri dari nilai bongkar sebesar Rp11,70 triliun dan nilai muat sebesar Rp6,58 triliun.

Komoditas utama yang dikirim dari Jawa Timur ke Kalimantan Selatan meliputi mobil dan kendaraan bermotor untuk penumpang senilai Rp2,48 triliun atau 37,7 persen dari total penjualan.

Selain itu, Jawa Timur juga mengekspor suku cadang mesin bor dan alat berat, mineral lainnya, kursi dengan rangka kayu, serta furnitur. Kelima komoditas tersebut menyumbang 70,7 persen dari total penjualan.

“Dari sisi pembelian, Jawa Timur paling banyak mengimpor batubara dari Kalimantan Selatan dengan nilai Rp11,04 triliun atau 94,4 persen dari total pembelian. Selain juga, membeli karet alam, ikan kering atau diasinkan, ikan olahan, serta crustacea tidak beku. Kelima komoditas ini menyumbang 99,14 persen dari total pembelian Jawa Timur dari Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerja sama antara kedua provinsi. Beberapa di antaranya yakni kerja sama antara Dinas Perkebunan Jawa Timur dengan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kalimantan Selatan, Diskominfo Jawa Timur dengan Diskominfo Kalimantan Selatan, serta KADIN Jawa Timur dengan KADIN Kalsel.

Penandatanganan disaksikan langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, yang diwakili Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin. (NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus mendorong percepatan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), agar ketersediaan beras di pasaran tetap terjaga dan harga tidak kembali melonjak. Selain itu, penyaluran SPHP di Kalsel juga diharapkan lebih banyak menggunakan beras lokal Banjar yang sesuai dengan selera konsumsi masyarakat.

Pemerintah menargetkan penyaluran SPHP di Kalsel mencapai sekitar 25 ribu ton, namun hingga pertengahan September ini realisasinya baru mencapai 6.322 ton atau sekitar 24 persen.

Hal tersebut disampaikan Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Sutikno, baru–baru ini.

Sutikno menjelaskan, kondisi tersebut harus segera dipacu, mengingat beras SPHP menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas inflasi daerah, khususnya di tengah fluktuasi harga beras, yang sempat mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.

Melalui percepatan penyaluran beras SPHP, diharapkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga daya beli agar tetap stabil.

Lebih jauh, Sutikno menekankan pentingnya memperhatikan jenis beras yang disalurkan. Menurutnya, masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas merupakan orang Banjar, memiliki preferensi kuat terhadap beras Banjar karena sesuai dengan selera dan kebiasaan konsumsi mereka.

“Dulu ketika beras impor asal Thailand, yaitu beras Siam masuk ke pasaran, masyarakat sangat menyukai dan permintaannya tinggi. Namun saat diganti dengan beras asal Vietnam, justru kurang diminati karena tidak sesuai dengan selera orang Banjar,” ungkap Sutikno.

Atas dasar itu, pihaknya berharap agar Bulog dapat menyalurkan SPHP di Kalimantan Selatan, dengan dominasi beras Banjar. Dengan begitu, selain program stabilisasi harga pangan berjalan efektif, juga dapat memenuhi preferensi masyarakat sehingga penyaluran beras benar-benar tepat sasaran.

Sutikno menambahkan, jika penyaluran SPHP terus dipacu dan dilakukan sesuai dengan selera masyarakat, maka ketersediaan pangan di Kalsel akan semakin terjaga. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menekan inflasi, menjaga daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ke depan, Pemprov Kalsel akan terus memantau perkembangan harga dan pasokan beras di lapangan. Pemerintah juga berkomitmen menjadikan SPHP sebagai salah satu instrumen strategis dalam menjaga stabilitas inflasi daerah, yang pada akhirnya berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas,” tutup Sutikno. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemprov Kalsel melalui UPTD Museum Lambung Mangkurat, menggelar Festival Baayun Maulid Tahun 2025, di halaman museum di Banjarbaru, Rabu (17/9).

Kegiatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini mengusung tema “Baayun Baimbai, Maambil Berkah-Nya”, sebagai wujud pelestarian tradisi sekaligus momentum mempererat kebersamaan masyarakat Banua.

Gubernur Kalsel, Muhidin dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Adi Santoso, menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini. Ia berharap Baayun Maulid dapat terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi sebagai peserta bersama-sama kita lestarikan tradisi pada hari ini,” katanya.

Menurutnya, Baayun Maulid merupakan salah satu warisan budaya Banjar yang sarat dengan nilai dakwah para ulama terdahulu, serta mencerminkan upaya mendialogkan ajaran agama dengan budaya lokal, sehingga lebih mudah diterima dan dipahami masyarakat.

“Layaknya sebuah upacara syukuran, maka dalam kegiatan Baayun Maulid kita mendapat beberapa kelengkapan upacara yang bisa kita lihat saat ini seperti ayunan, piduduk dan janur yang menghiasi ayunan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar menyampaikan, kegiatan diikuti sebanyak 165 peserta yang terdiri dari 84 laki-laki dan 81 perempuan. Peserta paling muda berusia 1 bulan 23 hari, sedangkan paling tua berusia 63 tahun 8 bulan 14 hari.

“Kondisi ini membuktikan bahwa Baayun Maulid bukan hanya ritual budaya semata, melainkan juga wadah kebersamaan lintas generasi,” ucapnya.

Taufik Akbar menambahkan, tingginya antusias masyarakat setiap tahun menjadi bukti bahwa tradisi ini semakin melekat di hati warga Banua.

“Kami berharap kegiatan ini terus mendapat dukungan luas dari masyarakat. Bahkan, jika anggarannya memungkinkan, jumlah peserta bisa kami tingkatkan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)