Kalsel Tegaskan Komitmen, Dukung Pembangunan Perumahan dan Permukiman

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai prioritas strategis daerah.

Hal ini disampaikan Gubernur Kalsel, Muhidin, melalui Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Miftahul Chair, dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perumahan Nasional di salah satu hotel berbintang Banjarbaru, Kamis (28/8).

Mengusung tema Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, kegiatan ini dirangkai pula dengan seminar internasional dan pameran bertema “Inclusive and Resilient Design and Planning for Future Housing Settlements on the Water”.

Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Bappeda dan Disperkim kabupaten/kota se-Kalsel, serta perwakilan akademisi, asosiasi profesi, pengembang, perbankan, BUMN dan BUMD.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menilai, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memiliki posisi strategis dalam mewujudkan visi RPJMN 2025–2029, menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus mendukung visi daerah Kalsel Bekerja (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) menuju Gerbang Logistik Kalimantan.

“Perumahan adalah kebutuhan dasar masyarakat, berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup, serta pengentasan kemiskinan. Karena itu, pembangunan sektor ini menjadi salah satu prioritas strategis Pemprov Kalsel,” katanya.

Berdasarkan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek), masih terdapat 237.973 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan backlog kepemilikan rumah mencapai 310.634 unit di seluruh kabupaten/kota Kalsel.

“Selain itu, kawasan permukiman kumuh masih dijumpai di sejumlah daerah,” ungkapnya.

Di samping itu, lanjutnya, Pemprov Kalsel melalui APBD berhasil meningkatkan penanganan RTLH signifikan, dari 126 unit pada 2022, menjadi sekitar 1.000 unit pada 2025.

“Capaian ini merupakan kontribusi nyata Kalsel terhadap program nasional 3 juta rumah,” jelasnya.

Sejumlah inovasi juga dikembangkan, SI IMAH (Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni) untuk monitoring penanganan RTLH dan SI NIKMAH (Sistem Informasi Klinik Perumahan) berupa platform digital yang memudahkan masyarakat melakukan konsultasi perumahan, akses informasi developer, pembiayaan perbankan, hingga harga bahan bangunan.

“Selain itu, Pemprov Kalsel telah menjalin kerja sama dengan BP Tapera, Bank Kalsel, dan DPD REI untuk penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya .

Muhidin memaparkan, Pemprov Kalsel juga mengusulkan sejumlah program strategis berbasis kolaborasi, seperti pembangunan rumah khusus ASN di Cempaka, pembangunan rumah untuk petugas kebersihan di Hulu Sungai Selatan, revitalisasi kawasan santri di Barabai, serta penanganan kawasan permukiman di Mantuil, Banjarmasin.

“Pembangunan sektor perumahan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Perlu gotong royong semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, pengembang, perbankan, asosiasi profesi, maupun masyarakat itu sendiri,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)