Pemprov Kalsel Pastikan Harga Bawang Merah dan Minyak Goreng Stabil
Rakor Inflasi, Senin (25/8/2025)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan, harga kebutuhan pokok, khususnya bawang merah dan minyak goreng, dalam kondisi relatif stabil pada akhir Agustus 2025.
Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Ahmad Bagiawan, melaui Plt Kepala Seksi Pengendalian Barang Pokok Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Angki Adi Suriani, menyampaikan, bahwa untuk komoditas bawang merah, ketersediaan pasokan dari luar pulau menjadi faktor utama yang mampu menekan potensi lonjakan harga.
“Pasokan bawang merah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur kembali masuk dengan lancar, sehingga stok di pasaran aman dan masyarakat lebih mudah mendapatkannya dengan harga yang wajar,” ujar Angki usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Senin (25/8).
Menurutnya, rata-rata harga bawang merah di sejumlah pasar tradisional maupun ritel modern kini berada pada kisaran Rp32.000 hingga Rp36.000 per kilogram. Harga tersebut masih terbilang stabil, jika dibandingkan beberapa waktu lalu, yang sempat menembus di atas Rp40.000 per kilogram.
Selain bawang merah, Pemprov Kalsel juga berhasil menekan harga minyak goreng, baik curah maupun kemasan sederhana, hingga berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Keberhasilan ini tidak lepas dari langkah pemerintah daerah yang terus memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng di pasaran. Kami rutin berkoordinasi dengan distributor dan pelaku usaha, agar distribusi berjalan lancar hingga ke tingkat pengecer,” tambah Angki.
Ia menjelaskan, stabilitas harga minyak goreng di bawah HET juga dipengaruhi kelancaran pasokan dari produsen di luar daerah serta adanya pengawasan langsung dari tim Dinas Perdagangan, yang secara berkala turun ke pasar tradisional maupun ritel modern.
Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap harga dan ketersediaan stok kebutuhan pokok, guna menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus melindungi daya beli masyarakat. (MRF/RIW/RH)
