Bulan: Juli 2025

BANJARMASIN – Direktorat Sejarah dan Permuseuman, Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Rl, bekerjasama dengan Program Studi Pendldikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, menggelar Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia tahun 2025, Senin (28/7), di ULM Banjarmasin. Diskusi publik ini dibuka langsung Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon secara daring.

Dalam sambutannya, Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan mengatakan, Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia tahun 2025, bertujuan memperkaya khazanah sejarah nasional. Baik dari sisi data, fakta, interpretasi, perspektif dan metodologi, untuk memenuhi kebutuhan bangsa dalam lanskap global yang terus berubah.

“Diskusi publik ini kita gelar untuk menjaring kritik dan masukan substantif dari pemangku kepentingan,” ucapnya

Disampaikan Restu Gunawan, diskusi publik ini menghadirkan para Editor Umum dan Editor Jilid, draft penulisan Buku Sejarah Indonesia, dan terbuka untuk umum. Baik secara luring maupun daring melalui zoom dan kanal YouTube.

Ia berharap, berbagai saran dan masukan baik dari perguruan tinggi, mahasiswa, komunitas, dan pemerhati sejarah, akan memberikan penyempurnaan nantinya.

“Penulisan sejarah sangat penting, agar bangsa Indonesia tidak kehilangan identitas,” tutupnya

Diskusi publik dihadiri Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Galuh Tantri Narindra, diwakili Sekretaris Disdikbud Kalsel, Hadeli Rosyaidi, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel, serta beberapa SKPD Kota Banjarmasin. Diantaranya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Banjarmasin.

Hadir pula Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, serta Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIII. (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Memeriahkan Hari Anak Nasional dan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan,
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar kegiatan dongeng bersama anak anak serta talkshow parenting, di Taman Edukasi Lalu Lintas, Minggu (27/7).

Kepala Dispersip Kalsel Sri Mawarni menyampaikan, kegiatan yang mengangkat Tema Parenting, Pengasuhan Sesuai Zaman dengan Mengoptimalkan Potensi Genetik Anak Berbasis Penguatan Literasi ini, menghadirkan pendongeng Kampung Dongeng Intan Kalsel Irgatenia, serta narasumber parenting Rimalia.

“Generasi saat ini merupakan generasi alpa dimana pemenuhan kebutuhan literasi digital bagi anak anak sudah sangat diperlukan,” ungkap Mawar, kepada sejumlah wartawan.

Selain itu, lanjutnya, diperlukan pula pola pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak saat ini.

“Dengan literasi digital orangtua dapat menemukan mana yang baik untuk anak anaknya di era kemajuan teknologi saat ini,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan mengajak orangtua, untuk terus membudayakan mendongeng, bagi anak anaknya.

“Alasan dipilihnya mendongeng sebagai bagian dari Peringatan Hari Anak Nasional dan Hari Jadi ke -75 Provinsi Kalsel ini, karena melalui dongeng atau bercerita anak anak tidak dipaksakan untuk memahami sesuatu,” tuturnya lebih lanjut.

Karena dongeng disampaikan dengan gembira, sehingga anak anak dapat dengan mudah memahaminya. Seperti penyampaian pesan untuk tidak selalu bermain telepon selular.

“Dengan dongeng dapat mengajarkan pembentukan karakter anak, sehingga anak anak dapat tumbuh dengan kepribadian yang hebat kedepannya,” ucap Mawar.

Kegiatan ini juga dihadiri Perwakilan PKK Provinsi KalimanBanjarmasin, serta perwakilan TK di Kota Banjarmasin. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, terus menunjukkan tren positif. Terbukti, hingga triwulan kedua tahun 2025, rumah sakit ini mencatat nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 90,63 poin, yang masuk dalam kategori Sangat Baik dengan nilai A.

Direktur RSUD Moch. Ansari Saleh, Among Wibowo mengungkapkan, bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari evaluasi dan peningkatan berkelanjutan diberbagai lini layanan.

“Data yang kami himpun menunjukkan Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 90,63. Ini mencerminkan kualitas layanan kami, baik di rawat jalan, rawat inap, poliklinik, farmasi, laboratorium, maupun layanan lainnya,” katanya, Jumat (25/7).

Ia menjelaskan, masing-masing unit layanan memiliki sistem pengukuran indeks tersendiri. Pendekatan ini dilakukan guna mengetahui aspek mana saja yang perlu ditingkatkan dan mana yang harus dipertahankan agar kualitas layanan tetap terjaga.

“Evaluasi ini menjadi dasar kami untuk terus meningkatkan mutu layanan. Dengan demikian, masyarakat bisa merasakan layanan yang semakin optimal dan berkualitas,” tambahnya.

Among juga menegaskan, RSUD Moch. Ansari Saleh berkomitmen kuat dalam menjaga mutu pelayanan serta mengedepankan keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

Koordinasi internal dan eksternal terus diperkuat demi menjaga standar layanan yang profesional dan berkelanjutan.

“Komitmen kami adalah menjaga mutu layanan dan keselamatan pasien. Semua lini pelayanan kami evaluasi agar terus meningkat dan dapat memberikan kepuasan maksimal bagi masyarakat,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Rombongan Panitia Khusus DPRD Provinsi Sulawasi Tengah, study komparasi ke DPRD Kalsel, membahas berbagai strategi dan program yang telah berhasil di Kalsel.

Dalam sambutannya, Ketua Pansus RPJMD Sulawesi Tengah Yas Simangun menyampaikan, tujuan kunjungan ini, untuk mempelajari berbagai pengalaman dan praktik terbaik di Kalimantan Selatan khususnya bidang pembangunan.

“Kami ingin mempelajari dan mengadopsi beberapa strategi dan program yang telah berhasil di Bumi Lambung Mangkurat,” ucapnya saat kunker di DPRD Provinsi Kalsel belum lama tadi.

Sementara itu, Anggota Pansus RPJMD DPRD Kalsel, Mustaqimah menyampaikan, pihaknya membahas berbagai isu terkait pembangunan daerah, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi.

“Kita berbagi pengalaman dan pengetahuan,” jelasnya

Lebih lanjut Mustaqimah menambahkan, dalam pertemuan juga membahas kesiapan
kerjasama dengan Sulawesi Tengah, untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Indonesia. Sehingga, tercipta saling sinergi antar daerah.

“Kunjungan ini dapat meningkatkan pemahaman,” tutup Mustaqimah

Untuk diketahui, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menerima tamu dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, terkait study komparasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025 – 2029, pada Rabu (23/7). (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dewan Komisaris Bank Kalsel periode 2025–2030 resmi dikukuhkan dalam sebuah seremoni di Auditorium Idham Khalid, Banjarbaru, pada 14 Juli 2025 lalu. Prosesi ini dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, dan dihadiri Forkopimda, para kepala daerah, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, DPRD, dan mitra strategis lainnya.

Pelantikan ini merupakan tindaklanjut dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada 13 Maret 2025 lalu. Proses pengangkatan seluruh calon Dewan Komisaris dipastikan telah melalui mekanisme dan tata cara perundang-undangan yang berlaku. dimulai dari penetapan calon Dewan Komisaris oleh seluruh peserta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada 13 Maret 2025, seleksi administratif, tes kesehatan, serta ujian sertifikasi perbankan. Yaitu Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 yang diselenggarakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selanjutnya seluruh calon Dewan Komisaris mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat, sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk memastikan, bahwa para calon Dewan Komisaris memiliki kualifikasi yang memadai, dan memenuhi standar integritas serta kompetensi yang telah ditetapkan OJK.

Setelah seluruh tahapan dilalui dan dinyatakan memenuhi syarat, pengangkatan resmi dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: SR-242/PB.02/2025 dan Akta Penetapan Nomor 04 tanggal 11 Juli 2025.

Susunan Dewan Komisaris Bank Kalsel yang menjabat untuk periode 2025–2030 adalah Subhan Nor Yaumil – Komisaris Utama Non-Independen, Riza Aulia – Komisaris Independen, Karmila Muhidin – Komisaris Non-Independen, dan Widya Ais Sahla – Komisaris Independen.

“Pengukuhan jajaran Dewan Komisaris ini menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam memperkuat struktur pengawasan dan memastikan keberlanjutan tata kelola Perusahaanyang baik. Bank Kalsel senantiasa menjadikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran sebagai landasan utama dalam menjalankan seluruh proses bisnis dan pengambilan keputusan,” ujar Firmansyah, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel. (ADV-RIW/RH)

BANJARBARU – Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Seri 3 Triathlon Piala Gubernur Kalsel Tahun 2025 resmi digelar, setelah dibuka Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, di Kebun Raya Banua, Banjarbaru, Jumat (25/7).

Ketua Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Kalimantan Selatan Budiono menyampaikan, pada pelaksanaan Kejurnas Triatlon Seri 3 ini, Kalsel ditunjuk sebagai tuan rumah, setelah Jakarta dan Jawa Timur.

“Kejurnas Triatlon Seri 3 ini, diikuti seluruh atlet atlet nasional, setelah mereka mengikuti kejuaraan di Malaysia,” ungkap Budiono, kepada sejumlah wartawan.

Karena, lanjutnya, Kejurnas Seri 3 ini merupakan salah satu kejuaraan penting, untuk mengumpulkan poin bagi atlet Triatlon, agar dapat mengikuti ajang Kejurnas triatlon lainnya. Salah satunya untuk mengikuti PON mendatang.

“Kejurnas Triatlon Seri 3 ini diikuti 20 Provinsi yang ada di Tanah Air, dengan kategori elit serta junior,” ucapnya.

Pada Kejurnas Seri 3 ini, atlet Triathlon Provinsi Kalimantan Selatan, mengikuti seluruh kelas yang dipertandingkan. Baik pada kelas elit maupun kelas junior.

Budiono mengatakan, prestasi atlet triathlon Banua saat ini sudah masuk pada lima sampai 10 besar tingkat nasional.

“Sehingga keberadaan atlet Kalsel pada pKejurnas Triathlon sudah diperhitungkan. Kami berharap, atlet Kalsel yang bertanding pada Kejurnas Triathlon Seri 3 ini, dapat memberikan prestasi terbaiknya,” ucap Budiono. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Dua pelajar asal Kalimantan Selatan, berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan terpilih sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2025.

Mereka adalah Dimas Budiman dari SMA Negeri 4 Banjarbaru, dan Alvina Dhiya Kamila Faradisa dari SMA Negeri 1 Rantau, yang akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta pada 17 Agustus mendatang.

Keduanya kini tengah menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di Cibubur, Jakarta, bersama 74 anggota Paskibraka lainnya yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalsel, Heriansyah melalui Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ary Pramono mengatakan, bahwa terpilihnya Dimas dan Alvina merupakan hasil dari proses seleksi yang sangat ketat, di tingkat provinsi hingga nasional.

“Mereka telah melalui rangkaian seleksi yang ketat. Pengantaran keduanya ke pemusatan pelatihan di Jakarta sudah dilakukan dan turut didampingi oleh pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ini bentuk dukungan penuh terhadap putra-putri terbaik Banua,” kata Ary, Kamis (24/7).

Ary juga mengungkapkan, dari 90 peserta seleksi tingkat provinsi, hanya tiga pasang yang berhasil lolos ke tingkat nasional. Dua peserta di antaranya adalah Dimas dan Alvina, sementara dua pasang lainnya ditetapkan sebagai cadangan Paskibraka nasional.

“Sesuai arahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang juga sebagai Ketua Pembentukan Paskibraka 2025, yang mewakili daerah di tingkat nasional diminta untuk menjaga semangat, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan selama menjalankan tugas negara,” pesannya.

Ia juga berharap, keberhasilan dua pelajar tersebut, dapat menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya di Kalimantan Selatan untuk terus berprestasi dan mencintai Tanah Air.

“Semoga Dimas dan Alvina dapat memberikan penampilan terbaik saat mengibarkan Sang Merah Putih di Istana Merdeka nanti. Ini adalah kesempatan yang sangat istimewa dan menjadi kebanggaan bagi Banua,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 Tahun 2025 di Kalimantan Selatan, digelar dengan nuansa berbeda. Tidak lagi terpusat secara nasional, peringatan tahun ini diarahkan untuk dilaksanakan secara sederhana di sekolah-sekolah, oleh masing-masing daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalsel, Husnul Hatimah menyampaikan, bahwa kebijakan desentralisasi HAN ini merupakan arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

“Kalau sebelumnya dipusatkan, tahun ini dilaksanakan langsung di daerah masing-masing, khususnya di sekolah-sekolah,” ujar Husnul, di Banjarbaru, Rabu (23/7).

Husnul menyebut, peringatan HAN 2025 di Kalimantan Selatan telah dilaksanakan di SMK Negeri 3 Banjarbaru, dipimpin Wakil Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, drg. Ellyana Trisya. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan disinergikan dengan program – program lainnya. Seperti pemberian makanan tambahan bergizi untuk pencegahan stunting, serta pelayanan posyandu enam pelayanan dasar.

“Pelaksanaannya memang sederhana, tetapi tetap menyentuh substansi penting terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak,” jelasnya.

Untuk tingkat provinsi, peringatan HAN direncanakan berlangsung pada akhir Agustus atau awal September mendatang.

Terkait perlindungan anak, Husnul juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Menurutnya, anak-anak yang menjadi korban maupun pelaku tetap merupakan tanggung jawab bersama.

“Anak adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah, tapi juga keluarga, masyarakat, dan organisasi. Kita harus hadir untuk memberikan layanan, pendampingan, serta edukasi agar anak tidak menjadi korban, apalagi pelaku kekerasan,” tegasnya. (SYA/RIW/RH)