Bulan: Juni 2025

JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, dalam rangka studi komparasi pengelolaan sampah, Senin (16/6).

Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi III Mustaqimah, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Desy Oktavia Sari. Turut hadir pula Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Rais Ruhayat. Rombongan DPRD Kalsel diterima Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli dari Fraksi PKS, yang menyambut baik maksud kunjungan dan membuka diskusi terkait berbagai strategi pengelolaan sampah di ibukota.

DPRD Kalsel menggali informasi mendalam mulai dari sistem pengurangan sampah di sumber, pengelolaan berbasis teknologi, hingga pelibatan masyarakat dalam program daur ulang dan bank sampah.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah menyatakan, bahwa kunjungan ini penting dilakukan sebagai langkah mencari solusi atas permasalahan darurat sampah yang kini dihadapi Kota Banjarmasin.

“Kami melihat langsung bagaimana DKI Jakarta, sebagai daerah padat penduduk, mampu mengelola sampah secara sistematis dan berbasis teknologi. Ini menjadi referensi penting bagi kita di Kalsel,” ujarnya.

Mustaqimah menegaskan, bahwa meskipun karakter pemerintahan antara Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta berbeda, namun prinsip-prinsip pengelolaan yang baik tetap bisa diadopsi.

Ia juga menyampaikan optimisme bahwa pengelolaan sampah tetap bisa dilakukan secara maksimal, meski dengan keterbatasan anggaran.

Selain itu, kewenangan DPRD Kalsel atas permasalahan sampah di kabupaten dan kota pun terbatas.

“Kita memang tidak punya anggaran sebesar Jakarta, tetapi saya optimis pengelolaan sampah tetap bisa dilakukan secara bertahap, efektif, dan berkelanjutan. Kuncinya ada pada komitmen pemerintah daerah, kolaborasi lintas sektor, serta edukasi kepada masyarakat,” tegas Mustaqimah.

Sementara itu, M. Taufik Zoelkifli dari DPRD DKI Jakarta memaparkan sejumlah kebijakan, dan inovasi yang telah diterapkan di ibukota, mulai dari peningkatan peran bank sampah, hingga total anggaran yang disediakan yakni sekitar 10 triliun.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi DPRD Kalsel dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan mendorong peningkatan tata kelola persampahan di daerah, khususnya Kota Banjarmasin yang tengah menghadapi tekanan lingkungan akibat lonjakan volume sampah. (ADV-NHF/RIW/RH)

JAWA TENGAH – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka studi komparasi terkait ketahanan pangan, Senin (16/6).

Kegiatan ini bertujuan mempelajari dan membandingkan strategi dan kebijakan ketahanan pangan yang efektif dan efisien.

Kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalsel ini, diterima Kasubag Program Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Slamet Eko Prasetyo dan jajarannya. Mereka memaparkan tentang strategi dan kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan di Provinsi Jawa Tengah, termasuk program – program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan, serta inovasi inovasi yang di lakukan mereka dalam hal ketahanan pangan di daerah mereka.

“Kami berharap kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kami dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi.

Selain itu, menurut Yani Helmi, pihaknya juga ingin menggali potensi dan  mempelajari strategi dan kebijakan ketahanan pangan yang efektif dan efisien yang diterapkan di Provinsi Jawa Tengah.

“Sebab ketahanan pangan mereka lebih baik dari kita dan kita ingin naik kelas. Oleh karena itu kita harus terus berinovasi dalam hal ketahanan pangan di daerah kita seperti yang mereka lakukan”, tambahnya.

Dalam diskusi tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Kalsel juga meminta penjelasan tentang program-program ketahanan pangan yang telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah, termasuk program – program yang terkait dengan peningkatan produksi pangan, pengelolaan stok pangan, cadangan pangan dan peningkatan kualitas pangan.

“Kami telah melaksanakan beberapa program ketahanan pangan yang efektif dan efisien, termasuk program peningkatan produksi pangan dan pengelolaan stok pangan serta cadangan cadangan pangan yang kami lakukan”,  kata Kasubag Program Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Melalui pertemuan ini, DKP Jawa Tengah berharap, dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel.

Dengan adanya kunjungan kerja ini, diharapkan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam ketahanan pangan, serta memperbaiki kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Hanya satu kata yang bisa kita ucapkan, kami kagum atas inovasi inovasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Kami percaya bahwa dengan mempelajari pengalaman dan praktik terbaik di Provinsi Jawa Tengah, kami dapat meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Wakil Ketua Komisi II , Suripno Sumas.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Jawa Tengah dalam bidang ketahanan pangan, serta memperbaiki kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)

KOTABARU – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperluas peran strategisnya dalam mendukung pendidikan karakter di daerah, melalui kegiatan Ceramah dan Dialog bertema “Permuseuman dan Pendidikan Karakter” yang kali ini dilaksanakan di ballroom salah satu hotel di Kotabaru, Kamis (19/6).

Kegiatan ini secara khusus menyasar para guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Seni Budaya tingkat SLTP sederajat se-Kabupaten Kotabaru.

Para peserta tampak antusias mengikuti dialog yang mengangkat pentingnya museum sebagai media pembelajaran yang sarat nilai budaya dan moral.

Hadir dalam kegiatan ini Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru, serta Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru. Keduanya menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya integrasi nilai-nilai permuseuman dalam dunia pendidikan.

Kepala Museum Lambung Mangkurat, Muhammad Taufik Akbar, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa museum memiliki peran penting dalam memperkuat pendidikan karakter di sekolah.

“Museum bukan sekadar tempat menyimpan benda sejarah, tetapi pusat pembelajaran yang mampu menyentuh sisi emosional dan moral anak didik. Ini yang membuatnya relevan dalam pendidikan karakter,” ujarnya.

Lebih lanjut, Taufik menekankan pentingnya peran guru dalam menjembatani kekayaan nilai budaya yang ada di museum dengan konteks pembelajaran di kelas.

“Melalui pendekatan yang kontekstual dan inspiratif, guru dapat menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna. Museum dapat menjadi sumber belajar yang hidup dan dekat dengan realitas siswa,” tambahnya.

Dialog ini juga menjadi ajang bertukar ide antara para guru dalam memanfaatkan koleksi museum sebagai bagian dari materi ajar. Beberapa guru mengusulkan pengembangan proyek berbasis budaya lokal, seperti pementasan seni tradisional, dokumentasi cerita rakyat, hingga kunjungan tematik ke museum.

“Museum Lambung Mangkurat berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan serupa di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, guna memperkuat kemitraan strategis antara lembaga permuseuman dan dunia pendidikan dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berbudaya, dan cinta tanah air,” pungkas Taufik Akbar. (MuslamKalsel-SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 Regional Kalimantan, pada Rabu (18/6). Dimana sejumlah perbankan swasta serta Bank Kalsel, turut hadir mengikuti rakor yang dipimpin langsung Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman tersebut.

Usai rakor, Menteri UMKM RI, ikut menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan antara Bank Kalsel dengan PT Jamkrindo dan PT Askrindo, tentang penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penandatangan dilakukan langsung Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin.

Kepada wartwan, Fachrudin mengatakan, penandatanganan ini sifatnya hanyalah perpanjangan kerjasama yang sudah ada sebelumnya.

“Ini khusus untuk penjaminan KUR. Jadi sifatnya perpanjangan, karena adanya perubahan syarat dan perbaikan, agar seluruh kreditur dapat dijamin”, jelasnya.

Sementara itu, terkait penyaluran KUR tahun 2025 di Bank Kalsel, Fachrudin mengakui masih di bawah target 1 trilyun rupiah pada tahun 2025 ini.

“Alhamdulillah masih di bawah target. Baru tercapai sekitar 180 miliar”, ujarnya.

Sesuai arahan Menteri Maman Abdurrahman, menurut Fachrudin, penyiapan struktur organisasi untuk perbaikan sistem, perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan penyaluran.

“Tadi sesuai arahan pak menteri, keuntungan KUR dikembalikan untuk perbaikan sistem ini”, tambahnya.

Selain itu, Menteri UMKM juga meminta dukungan pemerintah daerah, untuk penyiapan data UMKM. Hal ini agar tidak ada perbedaan antara data lapangan dan data yang diajukan ke perbankan.

“Input data tahun ini kami harapkan dapat ditingkatkan, karena selama ini masih kurang”, tutup Fachrudin. (RIW/RH)

JAWA TIMUR – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), mendorong adanya perbaikan tata kelola pendataan ormas di Banua.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Timur (Jatim), baru-baru tadi.

“Kita berharap pendataan ormas ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kami menginginkan lebih banyak ormas yang aktif melaporkan aktivitasnya. Saat ini, ada ormas yang sudah terdaftar di Kemenkumham tetapi belum melapor, dan ada juga yang belum terdaftar namun aktif melaporkan kegiatannya,” ujar Habib Hamid.

Ia menyebutkan, kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan ormas di Kalsel. Dengan hadirnya perda ini nanti, Ia berharap pencatatan ormas dapat dilakukan lebih tertib sehingga Badan Kesbangpol Kalsel dapat memantau dan mengetahui aktivitas seluruh ormas yang ada serta dapat menjawab kendala atau tantangan yang ada

Kunjungan kerja ini disambut langsung Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jatim, Eddy Supriyanto. Ia mengapresiasi kedatangan Pansus I DPRD Kalsel untuk berdiskusi dan bertukar pandangan.

“Kami berharap ada hal-hal yang bisa diterapkan di Kalsel. Tentu saja, karakter masing-masing ormas di Jatim dan Kalsel memiliki perbedaan. Harapannya, aturan yang dibentuk dapat merangkum kebutuhan dan relevansi sesuai karakteristik ormas di masing-masing daerah,” tuturnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasnuryadi Sulaiman, berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif di Banua dapat semakin kokoh dan solid ke depannya.

Harapan tersebut Ia sampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel pada Rabu, (18/06). Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD, Alpiya Rakhmah.

“Ke depan kami berharap kolaborasi antara pemerintah dan DPRD tetap terjalin dalam semangat kemitraan yang baik. Ini sejalan dengan visi Kalsel, yaitu Kalsel Bekerja—Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera—Menuju Gerbang Logistik Kalimantan,” ujar Hasnuryadi.

Pada rapat tersebut, DPRD juga mengagendakan pengambilan keputusan terhadap perubahan kedua atas materi dan jadwal kegiatan bulan Juni 2025.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalsel, Firman Yusi menyampaikan, bahwa terdapat dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang ditarik. Yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

“Penarikan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas surat dari masing-masing pemrakarsa raperda tersebut,” jelas Firman

Rapat Paripurna ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, serta para anggota DPRD dari berbagai fraksi. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Ratusan santri Taman Cinta Al Quran Kabupaten Batola, menjalani prosesi wisuda Akbar Tahfizhul Quran, di Kota Banjarmasin, Rabu (18/6).

Ketua Yayasan Taman Cinta Al Quran Firdaus menyampaikan, tahun ini pihaknya mewisuda sebanyak 500 santri dan santriwati.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemkab Batola, serta semua pihak lainnya yang telah mendukung pelaksanaan Pendidikan Taman Cinta Al Quran,” ungkapnya.

Terutama, lanjut Firdaus, dalam menghasilkan generasi Qurani di Provinsi Kalimantan Selatan ini.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Wisuda Akbar Tahfizhul Quran, oleh Yayasan Taman Cinta Al Quran Batola.

Apresiasi disampaikan Gubernur Kalsel, Muhidin dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel Husnul Hatimah.

“Gubernur menyampaikan, selamat kepada para peserta, yang sudah menjalani wisuda akbar kali ini,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tentunya memberikan dukungan terhadap peningkatan pendidikan Al Quran di Banua.

“Kami juga memberi apresiasi kepada Yayasan Taman Cinta Al Quran, yang telah memberikan dukungan kepada pemerintah dalam peningkatan SDM Cinta Qur’an di Banua,” ujarnya.

Gubernur Muhidin berharap, peningkatan pendidikan cinta Al Quran ini, dapat terus maju dan berkembang di wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Dukungan yang sama juga disampaikan, Pemerintah Kabupaten Batola melalui Sekretaris Dinas Pendidikannya Lulut Widianto.

Lulut mengatakan, Dinas Pendidikan Kabupaten terus meningkatkan pendidikan baca Al Quran di sekolah sekolah yang ada di Batola.

“Bahkan dalam waktu dekat ini Pemerintah Kabupaten Batola akan meluncurkan aplikasi belajar Al Qur’an secara digital,” ungkapnya.

Aplikasi tersebut dapat digunakan secara online dan offline di sekolah sekolah.

“Dukungan terhadap peningkatan pendidikan baca Al Quran ini diberikan secara sama baik kepada sekolah negeri serta swasta di daerah tersebut,” ucapnya. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rakor Penyaluran KUR 2025 Regional Kalimantan. Rakor yang berlangsung di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin pada Rabu (18/6) itu, dihadiri langsung Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman dan Wamen UMKM RI, Helvi Yuni Moraza.

Turut hadir pada rakor regional ini, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman yang diwakili Plt Asisten Perekonomian Setdaprov Kalsel, Isharwanto, Walikota Banjarmasin, Muhammad Yamin, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, Kepala BPKP Kalsel, perwakilan perbankan penyalur KUR dan SKPD terkait se Kalimantan. Hadir pula perbankan daerah se Kalimantan, termasuk Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalsel, Bank Kalsel, yang dihadiri langsung Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin.

Kepada wartawan usai rakor regional Kalimantan, Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman menjelaskan, rakor regional di Kalimantan ini, merupakan rapat ketiga yang digelar pada tahun ini. Rapat pertama dilakukan di regional Jawa, dan berlanjut di regional Sumatera, serta Kalimantan pada Juni 2025 ini.

“Ini adalah rapat koordinasi, sekaligus monitoring dan evaluasi, terkait implementasi dari program KUR yang total plafonnya tahun ini sekitar 300 trilyun rupiah”, jelas Maman.

Dimana tugas penyaluran KUR tahun ini, dibebankan kepada kurang lebih 40 bank diseluruh Indonesia. Baik bank swasta maupun bank pembangunan daerah.

Maman mengatakan, rakor regional hingga ke tingkat wilayah provinsi ini, baru terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sementara di era sebelumnya, rakor penyaluran KUR hanya dilaksanakan di tingkat nasional.

“Tujuannya agar monitoring dan evaluasi penyaluran KUR, jauh lebih detail dan komprehensif. Termasuk mengetahui sejumlah isu berupa kendala dan tantangan, langsung dari teman – teman penyalur yang ada di wilayah masing masing”, urainya

Rapat regional di wilayah Kalimantan, menurut Maman, dihadiri seluruh bank penyalur yang ada di 5 provinsi Kalimantan. Begitu juga Jamkrindo dan Askrindo sebagai penjamin KUR”, tambahnya.

Rakor Penyaluran KUR di regional Kalimantan ini, tegas Maman Abdurrahman, mengangkat tema Tepat Sasaran, Tepat Guna dan Tepat Waktu.

‘Kita sadar sekali bahwa target plafon 300 trilyun itu harus terpenuhi. Namun kita juga berharap ada peningkatan kualitas dalam pendistribusian. Yakni kita melihat ukurannya adalah bahwa dalam 100 persen plafon KUR 2025, diharapkan 60 persennya dapat didistribusikan ke sektor produksi”, tegasnya.

Dengan kata lain, penyaluran KUR tidak hanya mengejar kredit pada sektor atau kelompok konsumtif semata. Tetapi juga didorong kepada UMKM yang banyak bergerak di sektor produksi. Dimana implikasi ekonominya jauh lebih besar.

Dari rakor regional Kalimantan diketahui, hingga Rabu (18/6) penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru mencapai angka 7,6 trilyun rupiah, dari total 116 trilyun rupiah dana KUR yang sudah tersalurkan secara nasional. Namun penyaluran untuk sektor produksi, sudah mencapai di atas 60 persen.

“Karena itu, saya mendorong bank – bank penyalur, dinas provinsi, seluruh stakeholder termasuk kepala daerah untuk lebih agresif, lebih proaktif didalam mendorong peningkatan partisipasi UMKM untuk menikmati program KUR ini”, tutupnya. (RIW/RH)