Bulan: Juni 2025

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan kembali menghadirkan semangat pelestarian sejarah melalui Pembukaan Museum Temporer I Tahun 2025, yang resmi digelar pada Rabu (25/6), di Banjarbaru.

Pameran kali ini mengusung tema “Lintasan Sejarah Kalimantan Selatan”, sebuah upaya menyajikan perjalanan panjang peradaban Banua kepada publik, terutama generasi muda.

Kegiatan dibuka secara resmi Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang diwakili Sekretaris Disdikbud Kalsel, Hadeli Rosyaidi.

Dalam sambutannya, Hadeli menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat, serta menekankan pentingnya pameran sebagai sarana edukasi dan pelestarian budaya.

“Pameran ini tidak hanya menampilkan benda – benda bersejarah, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya sejarah dan budaya sebagai pondasi pembangunan karakter bangsa, khususnya bagi generasi muda. Melalui tema ini, kita diajak menyusuri jejak sejarah, memahami nilai-nilai budaya, serta menggali kekayaan warisan Banua,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar menjelaskan, bahwa tema Lintasan Sejarah Kalimantan Selatan dipilih untuk mengajak pengunjung memahami evolusi sosial dan budaya masyarakat Kalimantan Selatan dari masa ke masa.

“Tema ini mengangkat judul Lintas Sejarah Kalimantan Selatan. Koleksi-koleksi yang dipamerkan disajikan melalui alur cerita mewakili masing-masing zaman mulai dari pra sejarah, Hindu Budha, kerajaan Islam dan Kolonialisme dengan menggunakan pendekatan kronologi dari waktu ke waktu. Pameran ini bertujuan untuk memperkuat identitas kultural masyarakat Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pameran ini dibuka secara gratis untuk umum, sebagai bentuk keterbukaan museum kepada masyarakat luas. Seluruh kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, peneliti, hingga masyarakat umum, diundang untuk menikmati dan belajar langsung dari koleksi yang ditampilkan.

“Kami ingin menjadikan Museum Lambung Mangkurat sebagai ruang publik yang hidup dan menyenangkan. Tahun ini, akan ada beberapa pameran temporer lain dengan tema berbeda yang sudah kami siapkan. Harapannya, masyarakat akan semakin akrab dan bangga dengan warisan budaya daerah,” ungkapnya.

Pameran ini juga menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadikan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Antusiasme tinggi terlihat dari kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam acara pembukaan, termasuk tokoh budaya, akademisi, pelajar dari SMPN 2 Banjarbaru, mahasiswa, dan warga Banjarbaru.

Melalui pameran ini, Museum Lambung Mangkurat ingin menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan—tempat belajar, mengenal jati diri, serta memperkuat rasa cinta terhadap daerah.

“Sejarah bukanlah beban masa lalu, melainkan aset berharga yang harus dijaga bersama. Mari kita jadikan museum sebagai ruang belajar yang menyenangkan dan inspiratif,” pungkasnya. (MuslamKalsel-SYA/RIW/RH)

BALI – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mulai melirik potensi pertanian organik sebagai sesuatu yang potensial untuk dikembangkan di “Banua”.

Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, atau yang lebih akrab disapa Paman Yani, seusai memimpin rombongan komisinya melakukan studi komparasi ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Senin (23/6) pagi.

Menurutnya, pertanian organik lebih sehat dan ramah lingkungan. Hal itu disebabkan karena proses produksinya tidak menggunakan bahan kimia sintetis seperti pestisida atau pupuk buatan, sehingga mampu menjaga keseimbangan ekosistem dan kesuburan tanah dalam jangka panjang.

“Melalui studi komparasi ini, kami ingin melihat secara langsung bagaimana Bali bisa mengembangkan pertanian organik dengan baik dan berkelanjutan. Harapannya, ini dapat menjadi referensi bagi Kalsel dalam mengembangkan sektor pertanian yang lebih sehat dan bernilai tambah,” ujar Paman Yani.

Setelah ini, tambah Paman Yani pihaknya akan mencoba mengunjungi wilayah-wilayah potensial yang ada di Kalsel, guna melihat secara langsung serta mengkaji sejauh mana harapan baik ini dapat direalisasikan.

Tantangannya, ujar Firman Yusi, yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, bagaimana mengajak para petani untuk beralih dan pertanian petani untuk beralih ke pola pertanian organik.

Menurutnya, hal ini tidak hanya membutuhkan edukasi dan pendampingan yang intensif, tetapi juga dukungan kebijakan serta insentif dari pemerintah daerah.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga penyuluh, dan pelaku usaha agar pertanian organik tidak hanya menjadi wacana, melainkan dapat benar-benar diterapkan di lapangan secara bertahap dan terukur.

Rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel ini diterima langsung Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada, beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya mengapresiasi komisi yang dinakhodai oleh Paman Yani tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu wujud keseriusan legislatif dalam rangka mengembangkan pertanian dan ketahanan pangan di Kalsel. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANDUNG – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka studi komparasi ke DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin, (23/6/2025). Kegiatan ini bertempat di kantor DPRD Provinsi Jawa Barat.

Kunjungan difokuskan pada upaya peningkatan pengawasan terhadap praktik Over Dimension dan Over Loading (ODOL), yang menjadi salah satu permasalahan serius dalam sektor transportasi dan infrastruktur di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Achmad Maulana menyampaikan, bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi dan praktik yang telah dilakukan DPRD Jabar dalam menekan angka pelanggaran ODOL.

“Kami berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan penguatan fungsi pengawasan di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Raden Tedi, menyambut antusias kedatangan rombongan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel.

“Kita kedatangan saudara kita dari Komisi III DPRD Kalsel. Semoga dengan adanya kunjungan ini, diharapkan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dapat menerapkan strategi pengawasan yang lebih efektif dan menyeluruh dalam menangani persoalan ODOL di wilayahnya,” ujarnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJAR – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Gambut menjadi salah satu sekolah yang paling diminati pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 di Kalimantan Selatan.

Sejak hari pertama pembukaan pendaftaran pada Senin (23/6), sekolah ini sudah mulai ramai didatangi calon peserta didik dan orang tua mereka.

SMKN 1 Gambut memili enam program keahlian, yakni Teknik Komputer Jaringan (TKJ), Teknik Kendaraan Ringan (TKR), Teknik Sepeda Motor (TSM), Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB), Teknik Konstruksi dan Perumahan (TKP), serta Desain Komunikasi Visual (DKV). Dari enam program keahlian tersebut, empat jurusan menjadi favorit pendaftar.

“Rata-rata pendaftar memilih jurusan TKJ dan TKR. Selain itu, banyak juga yang mendaftar di jurusan DKV dan TSM,” ujar Kepala SMKN 1 Gambut, Syarifah Khasanah Istiqamah, Selasa (24/6).

Menurut Syarifah, minat terhadap empat jurusan tersebut tidak lepas dari letak sekolah yang strategis dan dekat dengan kawasan industri otomotif.

“Bidang otomotif dan komputer memiliki peluang kerja yang cukup tinggi, sehingga banyak orang tua dan siswa tertarik,” jelasnya.

Pada tahun ajaran 2025/2026 ini, SMKN 1 Gambut membuka total 10 rombongan belajar (rombel) dengan daya tampung maksimal 360 siswa. Masing-masing jurusan akan diisi dua kelas, kecuali jurusan DPIB dan TKP yang hanya dibuka satu kelas.

Untuk mendukung kelancaran proses pendaftaran yang dilakukan secara daring, pihak sekolah menyediakan delapan unit komputer yang terhubung internet di lokasi pendaftaran. Tak hanya itu, guru, staf, dan sejumlah siswa juga disiagakan untuk memberikan pendampingan langsung kepada calon peserta didik yang membutuhkan bantuan teknis.

“Pelayanan kami buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA,” tambahnya.

Proses pendaftaran SPMB akan berlangsung hingga Rabu, 25 Juni. Hasil seleksi akan diumumkan pada 30 Juni, baik secara daring maupun luring. Sementara, pendaftaran ulang dijadwalkan mulai 1 hingga 3 Juli 2025.(SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 Tingkat Provinsi Tahun 2025, di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Selasa (24/6).

Dengan mengangkat tema “Dari Keluarga Untuk Indonesia Maju”, peringatan Harganas kali ini, dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, bersama Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin, para bupati/wali kota se-Kalsel, jajaran Forkopimda, serta para kepala SKPD di lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa Harganas bukan hanya seremoni tahunan, namun menjadi momen penting untuk memperkuat peran keluarga dalam pembangunan bangsa.

“Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, tempat pertama dan utama dalam membentuk karakter SDM yang unggul. Di sanalah nilai moral, kasih sayang, dan keteladanan ditanamkan,” ujar Gubernur Muhidin.

Ia mengajak masyarakat untuk menjadikan keluarga sebagai pusat pembangunan dalam berbagai aspek, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga perlindungan anak dan perempuan.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga di tengah tantangan zaman, seperti kemajuan teknologi, krisis ekonomi, dan berbagai isu sosial.

“Keluarga harus menjadi tempat yang aman, penuh dialog, saling mendukung, dan melindungi dari ancaman seperti narkoba, kekerasan, serta dampak negatif media sosial,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyukseskan peringatan Harganas ke-32.

“Mari kita jadikan Hari Keluarga Nasional ini sebagai pengingat bahwa keberhasilan pembangunan bangsa sangat bergantung pada keberhasilan kita dalam membina keluarga. Selamat memperingati HARGANAS ke-32. Semoga keluarga – keluarga di Banua selalu diberkahi dan menjadi bagian dari kemajuan Indonesia,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin dan Ketua TP PKK Kalsel, Fathul Jannah, dikukuhkan sebagai Ayah dan Bunda GenRe Provinsi Kalimantan Selatan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto.

Selain itu, dilakukan pula pengukuhan Ayah dan Bunda GenRe tingkat kabupaten/kota oleh Gubernur, serta penyerahan pemanfaatan data Bangga Kencana melalui Satu Data Kalimantan Selatan, sebagai langkah konkret dalam meningkatkan perencanaan pembangunan keluarga yang berbasis data akurat dan terpadu. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan, melalui Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), menggelar rapat koordinasi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Perlindungan Tanaman, yang dilaksanakan disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin. Rakor dimulai sejak Senin (23/6) hingga Selasa (24/6), di buka langsung Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, dan diikuti POPT se-Kalimantan Selatan serta Perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
‎
‎Kegiatan ini merupakan bagian penting dari siklus penguatan kelembagaan teknis perlindungan tanaman, khususnya dalam menghadapi dinamika lapangan yang semakin kompleks. Seperti iklim, serangan OPT, serta efisiensi sumber daya yang tersedia.
‎
‎Rakor ini menjadi forum bersama untuk membahas capaian, kendala, serta strategi pengendalian yang lebih adaptif ke depan untuk menuju swasembada pangan.

Dalam kondisi anggaran yang terbatas, Syamsir mendorong POPT untuk mengedepankan kreativitas, strategi adaptif, dan kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, saat ini dunia tengah menghadapi perubahan besar, seperti iklim tak menentu, musim yang sulit diprediksi, dan serangan OPT yang semakin ganas seperti wereng, tikus, dan penyakit tanaman baru.

“Pentingnya peran POPT sebagai barisan pertama dalam menjaga ketahanan pangan di tengah dinamika dan tantangan yang semakin kompleks,” ungkap Syamsir.

Sementara itu, Kepala BPTPH Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni, menambahkan, bahwa rakor ini merupakan forum penting untuk mengevaluasi capaian, membahas kendala di lapangan, dan menyusun langkah-langkah strategis ke depan.

“Ini adalah ruang refleksi dan sinergi. Kami ingin para POPT semakin siap menghadapi dampak perubahan iklim dan dinamika serangan OPT dengan pendekatan yang lebih terarah dan efisien,” sahut Lestari.

Pada kegiatan hari kedua dalam rangka sosialisasi dan koordinasi lintas sektor mengenai penanggulangan bencana banjir, berhadir Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Banjarmasin, I Putu Eddy Purna Wijaya, yang memberikan perhatian khusus terhadap isu “Antisipasi Banjir Pada Lahan Pertanian Rawan Banjir.”
‎
I Putu Eddy menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat petani dalam menghadapi ancaman banjir musiman yang kerap merugikan sektor pertanian di Kalimantan Selatan.
‎
‎”Melalui kegiatan ini, diharapkan POPT se-Kalimantan Selatan dan Perwakilan Dinas Kab/Kota se-Kalimantan Selatan dapat memahami strategi pencegahan banjir secara komprehensif serta mampu menerapkan solusi berbasis kearifan lokal dan teknologi tepat guna di lapangan,” ungkap I Putu Eddy.
‎
‎Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Selatan, Klaus Johannes Apoh Damanik menjelaskan, bahwa ketersediaan data meteorologi seperti curah hujan, suhu udara, kelembapan, serta prediksi musim tanam dan panen sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh para petani, penyuluh, dan dinas pertanian.
‎
‎”Stasiun Klimatologi Kelas I Kalsel juga tengah mengembangkan sistem informasi berbasis digital dan aplikasi mobile untuk mempercepat distribusi informasi iklim kepada masyarakat tani secara real time dan mudah dipahami,” tutup Johannes.
‎
Pada penutupan rakor POPT, Kepala BPTPH Kalsel Lestari Fatria Wahyuni, mengucapkan terimakasih kepada seluruh narasumber dalam kegiatan “Rapat Koordinasi POPT Perlindungan Tanaman”, yang dilaksanakan selama dua hari di Banjarmasin. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan uji kebugaran kepada seluruh atlet pelajar, yang tergabung dalam Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional – SPOBNAS dan SPOBDA Kalsel. Uji kebugaran dilaksanakan di Lapangan Sanggar Belajar Kegiatan (SKB) Mulawarman Kota Banjarmasin, Selasa (24/6).

Kasi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga Dispora Kalsel, Asfia Urrahman mengatakan, uji tes kebugaran diikuti hampir seluruh atlet, meski ada yang berhalangan karena masih mengikuti kejuaraan nasional.

“Tes kebugaran ini dilaksanakan selama satu hari di Kota Banjarmasin, kemudian dilanjutkan di Kabupaten Tanah Laut,” ungkap Asfia.

Pada tes kebugaran ini, lanjutnya, kondisi atlet lebih meningkat dibandingkan dengan sebelumnya.

Total atlet yang menjalani tes kebugaran ini, adalah sebanyak 50 orang. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin serta Kabupaten Batola.

Sementara itu, konsultan Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional (SPOBNAS) dan SPOBDA Kalsel Iman Imanuddin menyampaikan, kondisi kebugaran atlet pelajar Kalimantan Selatan, masih di bawah rata rata atlet di Pulau Jawa.

“Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pihak terkait, untuk peningkatan kebugaran atlet di Provinsi Kalimantan Selatan, agar dapat bersaing dengan atlet Pulau Jawa tersebut,” ucapnya.

Terutama bagi para atlet pelajar yang telah mendapatkan medali di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, untuk terus dapat meningkatkan kondisi kebugarannya agar dapat bersaing di tingkat nasional.

“Sudah saatnya atlet di Provinsi Kalimantan Selatan menjadikan atlet dari Pulau Jawa, sebagai parameter kekuatan dan kebugaran,” ujarnya. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kajian dakwah bersama Ustadz Abdul Somad (UAS), di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Senin (23/6).

Kegiatan ini dihadiri para Kepala SKPD dan ASN di lingkup Pemprov Kalsel. Selain kajian keagamaan, acara juga dirangkai dengan sosialisasi optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah khususnya di kalangan aparatur sipil negara.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang dibacakan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa Tahun Baru Islam, merupakan momen yang tepat untuk bermuhasabah dan memperbarui semangat pengabdian kepada Allah SWT.

Ia mendorong ASN, agar tidak hanya fokus pada tugas kedinasan, namun juga aktif dalam gerakan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah.

“Zakat bukan semata kewajiban agama, tapi juga merupakan instrumen penting dalam mengatasi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan membangun solidaritas di antara umat,” tegasnya.

Gubernur juga mengapresiasi peran BAZNAS Kalsel dalam penyelenggaraan kegiatan yang dinilai memberikan nilai spiritual dan motivasi keagamaan yang kuat bagi ASN.

“Kegiatan ini tidak hanya sebagai sarana untuk mempererat ukhuwah islamiyah dan menambah ilmu keagamaan, namun juga menjadi momen penting dalam mendorong optimalisasi pengumpulan zakat, infak dan sedekah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, Irhamsyah Safari mengatakan, semangat hijrah Nabi Muhammad SAW harus menjadi refleksi perubahan diri ke arah yang lebih baik. Tidak hanya secara fisik tapi juga secara spiritual, moral, dan sosial.

“Hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi lebih dalam dari itu, yakni hijrah spiritual, moral, dan sosial menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh keberkahan,” ungkapnya.

BAZNAS juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan bantuan pendidikan kepada para mahasiswa Banua yang sedang menempuh studi di luar negeri sebagai bagian dari upaya mencetak generasi unggul dan berakhlak mulia.

Dalam tausiyahnya, Ustadz Abdul Somad mengingatkan pentingnya rasa syukur atas amanah menjadi ASN. Ia menekankan bahwa rasa syukur tidak hanya cukup diucapkan, tetapi harus dibuktikan dengan bekerja amanah, melayani masyarakat secara ikhlas, dan menunaikan zakat penghasilan.

“Gaji yang Bapak Ibu terima setiap bulan bukan hanya hak, tapi juga amanah. Di dalamnya ada hak fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Maka jangan lupa, tunaikan zakat dari penghasilan itu,” tegasnya.

UAS juga menyampaikan bahwa zakat yang dikelola secara kolektif melalui lembaga resmi seperti BAZNAS memiliki dampak lebih besar, termasuk mendanai program strategis seperti pendidikan, modal usaha, dan pelatihan kerja.

“Kalau zakat dikelola bersama, hasilnya bukan hanya sembako. Bisa jadi beasiswa ke Mesir, bisa jadi pelatihan kerja, bisa jadi modal usaha. Ini bukan sedekah biasa, ini transformasi sosial,” tuturnya.

Di akhir ceramahnya, UAS mengajak para ASN untuk memaknai profesi sebagai ladang ibadah.

“ASN bukan hanya urusan gaji dan pensiun. Tapi ladang amal. Kalau kita kerja dengan niat ibadah, maka setiap ketikan, setiap tandatangan, setiap pelayanan kepada masyarakat semuanya jadi amal sholeh,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan secara simbolis beasiswa pendidikan kepada 10 calon mahasiswa asal Kalsel yang akan melanjutkan studi ke Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir. Dari total 62 calon yang lolos seleksi, baru 10 yang mendapat dukungan penuh dari Baznas. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025.

Komitmen tersebut dideklarasikan dalam acara Penandatanganan Komitmen dan Pakta Integritas Dukungan Pelaksanaan SPMB Provinsi Kalimantan Selatan, di Ruang Rapat H Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (23/6).

Pj Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini, sebagai upaya menjamin kepercayaan publik dan hak anak atas pendidikan berkualitas.

“Pelaksanaan SPMB bukan sekadar proses administrasi, tetapi momen penting dalam membangun keadilan sosial di sektor pendidikan. Kita ingin memastikan setiap anak di Banua memiliki kesempatan yang setara menempuh pendidikan sesuai bakat dan kemampuan mereka,” ujarnya.

Syarifuddin menegaskan, Pemprov Kalsel bersama seluruh pemangku kepentingan tidak akan menoleransi segala bentuk kecurangan, titipan, maupun intervensi lainnya dalam proses penerimaan siswa baru.

“Saya mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, sekolah, masyarakat hingga media, untuk mengawal pelaksanaan SPMB ini secara aktif dan objektif demi menciptakan dunia pendidikan yang sehat dan bermartabat,” pintanya.

SPMB Kalsel Tahun 2025 dilaksanakan secara serentak mulai 23 hingga 25 Juni 2025. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Hadeli Rosyaidi, menjelaskan, bahwa kegiatan penandatanganan komitmen ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan berintegritas tinggi.

“Tujuan utamanya adalah membangun kesepahaman seluruh pihak yang terlibat, serta mencegah praktik kecurangan dan diskriminasi dalam penerimaan murid baru,” ucap Hadeli.

Ia menyampaikan pada tahun 2025 terdapat 211 SMA (negeri dan swasta), 127 SMK, dan 26 SLB yang akan melaksanakan penerimaan murid baru.

Khusus jenjang SMA, pendaftaran dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu domisili, afirmasi (keluarga tidak mampu dan disabilitas), prestasi (akademik dan non-akademik), serta mutasi.

“Sementara untuk SMK dan SLB, tidak diterapkan sistem jalur seperti di jenjang SMA,” jelasnya.

Hadeli menambahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk menjamin pelaksanaan SPMB yang bersih. Di antaranya adalah penyusunan petunjuk teknis sesuai Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, pelaksanaan SPMB secara daring terintegrasi dengan data Dukcapil guna mencegah manipulasi alamat, serta penyediaan kanal pengaduan yang transparan bagi masyarakat.

“Kami juga telah mensosialisasiman secara menyeluruh ke seluruh satuan pendidikan dan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berkala selama proses pelaksanaan. Dokumen pakta integritas juga diwajibkan bagi seluruh pelaksana SPMB di tingkat satuan pendidikan,” ungkapnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan, menggelar Focus Group Discussion, terkait Penyusunan Visi Misi dan Workshop Kurikulum, yang berlangsung di Aula IBITEK kawasan Kayutangi, pada Senin (23/6)

Kepada sejumlah wartawan disela acara, Rektor IBITEK Kalimantan Yanuar Bachtiar mengatakan, sejak terbitnya Surat Keputusan (SK) pada 17 Oktober 2024, maka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin, resmi berubah status menjadi Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan (IBITEK). Perubahan ini memaksa IBITEK memperbarui kurikulum.

“Pembaruan ini bertujuan agar mahasiswa dan mahasiswi lulusan IBITEK nanti dapat lebih berinovasi,” ucapnya

Disampaikan Yanuar, rancangan kurikulum Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan ada lima. Yaitu program study akutansi, sarjana manajemen, magister manajemen, magister akutansi, dan study teknologi informasi.

“Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama Prof Grahita Chandrarin,” jelasnya

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Hadeli Rosyaidi, menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapreasi Focus Group Discussion, yang digelar Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan.
FGD) ini. Apalagi FGD ini dimaksudkan, agar mahasiswa dan mahasiswi, memiliki kemampuan berbisnis dan menguasai teknologi.

“Kami berharap, lulusan Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan, tidak hanya menjadi intelektual tetapi memberikan dampak kemajuan bagi masyarakat di Kalsel,” tutupnya. (NHF/RIW/RH)