Bulan: Mei 2025

Banjarmasin – Ruang pamer hasil produksi pengrajin UMKM Dekranasda Kota Banjarmasin, kini hadir di lobby Balaikota Banjarmasin.

Wakil Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin Rusdiati menyampaikan, keberadaan ruang pamer Dekranasda ini, semakin memudahkan masyarakat yang ingin membeli hasil kerajinan produk UMKM.

“Ruang oamer Dekranasda Banjarmasin yang sebelumnya ada di Rumah Anno, kini pindah ke lobby Balaikota Banjarmasin,” ungkapnya, Selasa (20/5).

Untuk produk yang dijual cukup bervariasi, mulai dari bahan pakaian atau kain Sasirangan, pakaian jadi Sasirangan, serta produk kriya.

“Selain itu pada setiap harinya Dekranasda Kota Banjarmasin juga menjual secara online, live di IG,” ucapnya.

Pada ruang pamer ini, produk Sasirangan hasil karya pengrajin binaan Dekranasda kota Banjarmasin, masih menjadi unggulan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichroom Muftezar mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan, terhadap peningkatan ruang pamer ini.

“Dekranasda Kota Banjarmasin ini merupakan mitra dari pemerintah kota serta SKPD yang menanganinya adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin,” ungkap Telah.

Saat ini, lanjutnya, Dekranasda Kota Banjarmasin sedang melakukan pembenahan agar ruang pamer Dekranasda ini lebih nyaman untuk dikunjungi, serta lebih banyak lagi produk yang dapat menjadi pilihan bagi pembeli.

“Disperdagin sendiri telah memberikan dukungan, untuk pelaksanaan perbaikan terhadap ruang pamer Dekranasda Kota Banjarmasin ini,” ucap Tezar. (SRI/RIW/APR)

Banjarmasin – Selama 3 hari, terhitung Selasa (20/5) hingga Kamis (22/5) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Kalsel, membuka pendaftaran bakal calon Ketua KADIN Kabupaten Batola. Pendaftaran dilaksanakan di kantor KADIN Provinsi, Jalan Hasan Basri atau kawasan Kayutangi Banjarmasin.

Pada hari pertama pendaftaran, tercatat satu bakal calon sudah mendaftarkan diri, atas nama Zulkifli Fitriansyah. Didampingi sejumlah rekannya, Zulkifli datang mendaftar ke kantor KADIN Provinsi, sekitar pukul 14.30 WITA, dan diterima Ketua Tim Penjaringan KADIN Provinsi Kalsel, Muhammad Fazri, didampingi 3 anggota KADIN.

Sebelum menerima pendaftaran Zulkfli, sebagai bakal calon pertama Ketua KADIN Batola, sekretariat KADIN Provinsi Kalsel memeriksa terlebih dulu kelengkapan berkas yang diserahkan. Diantaranya Kartu Tanda Anggota atau KTA KADIN, formulir pendaftaran, riwayat hidup, serta pakta integritas.

“KTA menjadi salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi setiap peserta, yang ingin mendaftar menjadi bacalon Ketua KADIN Batola,” jelas Fazri kepada wartawan, usai menerima berkas pendaftaran.

Fazri menambahkan, Musyawarah Kabupaten akan digelar pasca berakhirnya masa pendaftaran bacalon Ketua KADIN Batola, pada 22 Mei mendatang.

“Kita tunggu saja sampai dua hari ke depan, berapa banyak yang mendaftar. Yang jelas Batola ini merupakan daerah strategis, karena berbatasan langsung dengan Banjarmasin, dan bakal calon ketua yang mendaftar tentunya harus memiliki niat untuk membangun Batola, dan siap bersinergi dengan KADIN Provinsi,” jelas Fazri.

Sementara itu, Zulkifli Fitriansyah yang datang pada hari pertama pendaftaran bacalon Ketua KADIN Batola, mengaku memiliki visi, untuk memajukan Batola, lebih berkembang dan siap berkolaborasi dengan Pemkab Batola. (RIW/APR)

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin, menyampaikan penjelasan terhadap dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Senin, (19/5) siang.

Rapat paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK dan dihadiri Gubernur Kalsel, Muhidin, Wakil Gubernurz Hasnuryadi Sulaiman, para anggota dewan, pejabat instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel Tahun 2025–2029 sebagai dokumen arah pembangunan lima tahun ke depan.

“RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah,” ujar Gubernur Muhidin dalam pidatonya.

Ia menegaskan bahwa RPJMD juga memuat program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan, serta berpedomankan pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa RPJMD periode 2025–2029 merupakan tahap pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang mengimplementasikan tema “penguatan pondasi transformasi”.

Gubernur berharap agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat menjadikan dokumen ini sebagai pedoman bersama, guna membangun sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

“Visi yang ingin kita capai bersama adalah ‘KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan’,” tegasnya di hadapan peserta rapat paripurna.

Selain RPJMD, Gubernur juga menyampaikan penjelasan terhadap Raperda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjadi usulan Pemerintah Provinsi Kalsel untuk direvisi.

Raperda ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan terbaru.

“Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Perpres tersebut memberi kewenangan kepada gubernur dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, jenis tertentu, dan batuan, termasuk pemberian izin, pembinaan, dan pengawasan.

Gubernur juga menyampaikan bahwa regulasi ini mengakomodasi amanat Pasal 3 Perpres 55/2022 yang memberikan kewenangan penetapan wilayah izin, harga patokan, dan rekomendasi pertambangan di wilayah provinsi.

“Dengan demikian, raperda ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa raperda ini juga akan mampu mendorong kemampuan daerah agar lebih bersaing di tingkat nasional, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertambangan.

Setelah penyampaian gubernur, rapat dilanjutkan dengan agenda penjelasan dua raperda prakarsa DPRD yang berasal dari Komisi I dan Komisi II, yaitu Pemberdayaan Ormas dan Penyelenggaraan Pangan di Kalsel.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat menjelaskan, bahwa raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan disusun untuk menghadirkan payung hukum dan sistem pembinaan yang jelas bagi ormas di daerah.

Ia menyebut bahwa ormas memiliki peran penting sebagai mitra pembangunan daerah, namun selama ini belum memiliki regulasi yang mengatur secara spesifik pemberdayaan dan perlindungan terhadap mereka di tingkat provinsi.

Sementara itu, Komisi II diwakili oleh anggota Sadam Husin Naparin, yang menjelaskan bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Pangan disusun untuk mengatasi masalah ketahanan pangan dan ketimpangan distribusi di Banua.

Seluruh raperda yang telah disampaikan dalam rapat paripurna ini akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme DPRD, dengan harapan dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – Dalam rangka lebih mengenalkan senjata tradisional kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Lomba Sumpit.

Lomba dipusatkan di Panggung Ruang Terbuka Hijau (RTH) samping Museum Waja Sampai Kaputing (Wasaka), pada Minggu 18 Mei 2025.

Kepada sejumlah wartawan, akhir pekan tadi, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, diwakili Sekretaris Disdikbud Hadeli Rosyaidi mengatakan, lomba ini bertujuan untuk mengenalkan kembali senjata tradisional masyarakat pedalaman Kalimantan yang penuh nilai budaya. khususnya kalangan generasi muda.

Sumpit bagi suku asli Kalimantan, bukan hanya sebagai alat berburu, tetapi juga simbol kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan.

“Gelaran lomba sumpit ini baru pertama kali dilaksanakan di Museum Wasaka,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Arry Risfansyah menyampaikan, pihaknya mengapresiasi tingginya antusiasme peserta untuk mengikuti lomba sumpit, baik putra dan putri, yang berjumlah total 75 orang. Bahkan para peserta ini, tidak hanya dari kabupaten dan kota, juga lintas provinsi tetangga Kalimantan Tengah

“Insha Allah tahun depan akan kita gelar lagi lomba sumpit,” ungkapnya

Arry menambahkan, untuk juri lomba sumpit ini dari komunitas Itah Ulu Bakumpai Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Dimana, teknis pertandingan putra jaraknya 20 meter dan putri 15 meter, untuk meniup sumpit tersebut.

“Para peserta bisa terus mempertahankan dan mengenalkan olahraga senjata tradisional masyarakat pedalaman Kalimantan,” pungkasnya

Untuk diketahui, Juara 1 lomba sumpit putra Julainsyah Roy, putri Siti Raudhah, Juara 2 putra Sindu, putri Reti Astri Novita. Kemudian Juara 3 putra Anto, putri Wika Trisila, Harapan 1 putra Jimmy Agustin putri Anita, Harapan 2 putra Muhammad Maulana Putri Dewi dan Harapan 3 putra Bambang, putri Mastika Murni. (NHF/RIWA/APR)

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkomitmen memperkuat peran organisasi kemasyarakatan (ormas) di Banua dengan merancang payung hukum yang jelas melalui Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya lembaga legislatif untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap keberadaan ormas yang selama ini turut berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Raperda tersebut merupakan usulan dari Komisi I DPRD Kalsel, bersama satu raperda lainnya. Yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Pangan yang merupakan usulan dari Komisi II. Keduanya telah disepakati menjadi Raperda prakarsa DPRD dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung “Rumah Banjar”, Senin, (19/05).

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Alpiya Rakhman ini, memutuskan menjadikan kedua raperda sebagai prakarsa DPRD, guna memperkuat aspek kelembagaan dan legitimasi pembentukan peraturan daerah tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin, dalam penyampaiannya menegaskan, bahwa raperda ini penting untuk mengatur dan mengarahkan peran ormas agar lebih terstruktur dan sinergis dengan arah pembangunan daerah.

“Raperda ini diharapkan dapat menjadi instrumen percepatan pembangunan daerah melalui peran strategis organisasi kemasyarakatan, yang selama ini turut menopang berbagai aspek pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Komisi II DPRD Kalsel mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Pangan guna menjawab tantangan ketahanan pangan di Banua. Hal ini disampaikan anggota Komisi II, Umar Sadik yang menekankan pentingnya regulasi untuk menjamin keberlanjutan dan ketersediaan pangan lokal.

“Dengan adanya raperda ini, diharapkan tata kelola pangan di daerah bisa lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Ini penting untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Usai pemaparan dari kedua komisi pengusul, seluruh fraksi di DPRD Kalsel menyampaikan pandangan umum mereka. Secara garis besar, seluruh fraksi menyambut baik dan menyatakan dukungan terhadap dua usulan raperda tersebut, karena dinilai relevan dan dibutuhkan untuk menjawab tantangan sosial serta ekonomi di tengah masyarakat saat ini.

Selanjutnya, kedua raperda tersebut akan masuk dalam tahap pembahasan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD Kalsel, sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (ADV-NHF/RIW/APR)