20 Mei 2025 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

DPRD Banjarbaru Tinjau Sengketa Lahan Antara TNI dan Warga Transmigrasi di Kelurahan Cempaka

Banjarbaru – DPRD Kota Banjarbaru melakukan peninjauan langsung terhadap sengketa lahan yang melibatkan pihak TNI dan masyarakat transmigrasi di kawasan Kelurahan Cempaka, Banjarbaru, Selasa (20/5).

Peninjauan ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, bersama Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Banjarbaru, serta turut dihadiri perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru dan Kodim 1006/Martapura.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky, mengatakan peninjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang mengadukan adanya sengketa lahan. Dimana peninjauan dilakukan guna mengukur ulang batas tanah dan patok yang menjadi titik sengketa.

Langkah ini bertujuan untuk memperjelas kepemilikan lahan sekaligus mengurai indikasi tumpang tindih wilayah.

“Dari verifikasi awal di lapangan, ditemukan bahwa sebagian lahan yang diklaim pihak TNI ternyata juga termasuk dalam wilayah program transmigrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat sejak beberapa dekade lalu,” ungkap Gusti Rizky.

Sementara itu, Ketua Pansus I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari, menjelaskan, bahwa peninjauan ini berhasil mengidentifikasi sejumlah patok batas dan koordinat yang selama ini hanya didasarkan pada asumsi dalam pembahasan sebelumnya.

“Hari ini kami melihat secara langsung patok-patok tersebut. Ini menjadi dasar penting bagi proses penyelesaian ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, hasil pencocokan di lapangan antara klaim TNI dan data program transmigrasi akan menjadi dasar dalam proses sinkronisasi data oleh tim gabungan.

Proses ini juga mencakup identifikasi seluruh titik sengketa, termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Banjar.

“Nanti setelah semua titik diverifikasi, kita akan duduk bersama lagi dengan semua pihak terkait untuk menyinkronkan data dan mencari solusi terbaik, tentunya dengan mengedepankan kepentingan masyarakat,” tambahnya.

DPRD Banjarbaru menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata fungsi mediasi lembaga legislatif. DPRD berkomitmen untuk menampung aspirasi masyarakat dan memastikan penyelesaian dilakukan secara musyawarah.

“Insya Allah dengan komunikasi yang baik dan kolaborasi lintas pihak, permasalahan ini bisa kita selesaikan. Harapan masyarakat untuk mendapatkan kejelasan hak atas tanah bisa segera terwujud,” tutup Ririk. (BDR/RIW/APR)

Peringati Hari Kebangkitan Nasional ke-117, Diskominfo Kalsel Tegaskan Komitmen Menuju Era Kebangkitan Digital

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 Tahun 2025 di halaman Kantor Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (20/5) pagi.

Menariknya, seluruh pegawai Diskominfo Kalsel mengikuti upacara dengan mengenakan pakaian bertema perjuangan, sebagai simbol semangat kebangkitan nasional.

Usai memimpin upacara tersebut, Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, mengatakan, bahwa peringatan Harkitnas tahun ini menjadi momentum penting dalam menumbuhkan semangat kebangkitan nasional, khususnya di era digital.

*Suasana Upacara Kebangkitan Nasional di Diskominfo Kalsel*

“Diskominfo memaknai Hari Kebangkitan Nasional saat ini adalah dengan menjadikannya sebagai era kebangkitan digital,” ungkapnya.

Muslim menekankan bahwa semangat perjuangan di masa lalu kini harus diterjemahkan dalam bentuk akselerasi digitalisasi di berbagai sektor, terutama dalam pelayanan publik.

“Ini adalah momentum untuk mencari terobosan, dari pola yang sebelumnya konvensional menuju ke arah digital,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa pelayanan publik di era digital harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat, dan efisien.

Untuk itu, seluruh ASN di lingkungan Diskominfo Kalsel diharapkan terus meningkatkan kompetensi serta berkontribusi aktif dalam menghadirkan pelayanan digital yang berkualitas.

“Apa yang kita berikan kepada masyarakat, khususnya di bidang telekomunikasi dan informasi, harus benar-benar kita kawal. Dengan begitu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mempercepat pembangunan daerah serta memberikan layanan yang lebih mudah dan efektif,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Gelar Rapur, Fraksi DPRD Kalsel Sampaikan Pandangan Umum Atas 2 Ranperda

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna, pandangan umum fraksi – fraksi DPRD atas penjelasan Gubernur Kalsel terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepada sejumlah wartawan, usai Paripurna Selasa (20/5), Asisten III Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan penghargaan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap dua Raperda usulan pemerintah provinsi. Yaitu ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029, dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Kami juga memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi, terhadap dua raperda inisiatif DPRD,” ucapnya

*Asisten 3 Pemerintah Provinsi Kalsel (ditengah) didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi (kiri)*

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi, Kartoyo menjelaskan, dalam pandangannya masing-masing fraksi menyatakan dukungan terhadap dua raperda tersebut dan turut menyampaikan sejumlah masukan konstruktif.

Hal ini bertujuan, agar raperda yang akan disahkan nantinya benar-benar menjadi landasan hukum responsif terhadap tantangan daerah dan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang ada.

“Setiap raperda yang sedang dibahas diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kalsel,” jelasnya

*Anggota Fraksi Golkar DPRD Kalsel, Syarifah Rugayah, memberikan pandangan umum fraksi*

Lebih lanjut Kartoyo menambahkan, setelah diberikan pandangan umum pihaknya menggelar rapat pembentukan panitia khusus empat raperda. Yaitu usulan Pemerintah Provinsi, untuk raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029, dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sedangkan prakarsa DPRD Kalsel, Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pengelolaan Pangan di Kalimantan Selatan.

“Empat raperda tersebut juga ditujukan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjawab kebutuhan daerah secara konkret,” tutupnya

Rapat paripurna DPRD Kalsel kali ini, dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kartoyo, didampingi Ketua DPRD Supian HK, dan Sekretaris DPRD M Jaini. Turut hadir Gubernur Kalsel, Muhidin yang diwakili Asisten III Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan dan sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemprov Kalsel serta unsur-unsur Forkopimda, bertempat di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian gedung DPRD Kalsel. (NHF/RIW/APR)

Gelorakan Posyandu Sebagai Penggerak Kemajuan Masyarakat,
Ketua TP Posyandu Kalsel Sambangi Posyandu Permata

Banjarbaru – Ketua Tim Pembina Posyandu Kalimantan Selatan Fathul Jannah, kembali melanjutkan rangkaian sosialisasi Program 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu Era Baru di Kota Banjarbaru. Kegiatan yang merupakan bagian dari upaya revitalisasi peran Posyandu di era modern ini, dilaksanakan di Posyandu Permata kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Selasa (20/5).

Pada kegiatan ini, juga dilaksanakan Launching Aplikasi SI TANDU 6 SPM Posyandu Permata, Inovasi digital berbasis sistem informasi yang dirancang untuk mempermudah monitoring dan pelaporan pelaksanaan SPM Posyandu secara terintegrasi.

Fathul Jannah mengungkapkan, kehadiran Tim Pembina Posyandu Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru, dalam upaya untuk melihat langsung bagaimana Posyandu Permata ini menjadi salah satu dari 6 lokus Posyandu Wasaka, dimana Kota Banjarbaru merupakan lokus yang terakhir yaitu di Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru.

*Ketua TP Posyandu Kalsel (Kiri) bersama PJ Ketua TP Posyandu Kota Banjarbaru (kanan)*

“Program Posyandu Baru ini merupakan langkah konkret untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui 6 SPM ini Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan, tetapi juga menjadi simbol partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ungkap Fathul Jannah.

Fathul Jannah menambahkan, program 6 SPM Posyandu mencakup sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

“Kami dari Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi masyarakat dan kader – kader posyandu. Semoga menjadi contoh kota dan kabupaten lain untuk membina lebih baik lagi lingkungannya,” tutup Fathul Jannah.

Sementara itu, Pj Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Banjarbaru, Elysa Resturini Subhan Nor Yaumil mengungkapkan, bahwa kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kota Banjarbaru diharapkan, membawa peranan penting dalam meningkatkan P
Pembinaan Posyandu.

Menurutnya, dengan adanya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Posyandu ini, akan dapat membina posyandu di kota banjarbaru secara menyeluruh.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya atas perhatian pemerintah provinsi kepada Kota Banjarbaru, sehingga kader posyandu di Kota Banjarbaru dapat lebih meningkat peranannya terhadap masyarakat,” ucap Elysa.

Keberadaan kiprah para kader posyandu menjadi kekuatan utama dari Gerakan Posyandu yang berkelanjutan. Menurut Elysa, dari kegiatan ini akan terus bersinergi yang semakin kuat dengan Pembina Provinsi, Pembina Kota Banjarbaru dan seluruh elemen masyarakat dalam membina dan memperdayakan Posyandu secara menyeluruh. (MRF/RIW/APR)

Ruang Pamer Dekranasda Banjarmasin Kini Hadir di Balaikota

Banjarmasin – Ruang pamer hasil produksi pengrajin UMKM Dekranasda Kota Banjarmasin, kini hadir di lobby Balaikota Banjarmasin.

Wakil Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin Rusdiati menyampaikan, keberadaan ruang pamer Dekranasda ini, semakin memudahkan masyarakat yang ingin membeli hasil kerajinan produk UMKM.

“Ruang oamer Dekranasda Banjarmasin yang sebelumnya ada di Rumah Anno, kini pindah ke lobby Balaikota Banjarmasin,” ungkapnya, Selasa (20/5).

*Wakil Ketua Dekranasda Banjarmasin Rusdiati*

Untuk produk yang dijual cukup bervariasi, mulai dari bahan pakaian atau kain Sasirangan, pakaian jadi Sasirangan, serta produk kriya.

“Selain itu pada setiap harinya Dekranasda Kota Banjarmasin juga menjual secara online, live di IG,” ucapnya.

Pada ruang pamer ini, produk Sasirangan hasil karya pengrajin binaan Dekranasda kota Banjarmasin, masih menjadi unggulan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichroom Muftezar mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan, terhadap peningkatan ruang pamer ini.

“Dekranasda Kota Banjarmasin ini merupakan mitra dari pemerintah kota serta SKPD yang menanganinya adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin,” ungkap Telah.

Saat ini, lanjutnya, Dekranasda Kota Banjarmasin sedang melakukan pembenahan agar ruang pamer Dekranasda ini lebih nyaman untuk dikunjungi, serta lebih banyak lagi produk yang dapat menjadi pilihan bagi pembeli.

“Disperdagin sendiri telah memberikan dukungan, untuk pelaksanaan perbaikan terhadap ruang pamer Dekranasda Kota Banjarmasin ini,” ucap Tezar. (SRI/RIW/APR)

KADIN Kalsel Buka Pendaftaran Bacalon Ketua KADIN Batola

Banjarmasin – Selama 3 hari, terhitung Selasa (20/5) hingga Kamis (22/5) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Kalsel, membuka pendaftaran bakal calon Ketua KADIN Kabupaten Batola. Pendaftaran dilaksanakan di kantor KADIN Provinsi, Jalan Hasan Basri atau kawasan Kayutangi Banjarmasin.

Pada hari pertama pendaftaran, tercatat satu bakal calon sudah mendaftarkan diri, atas nama Zulkifli Fitriansyah. Didampingi sejumlah rekannya, Zulkifli datang mendaftar ke kantor KADIN Provinsi, sekitar pukul 14.30 WITA, dan diterima Ketua Tim Penjaringan KADIN Provinsi Kalsel, Muhammad Fazri, didampingi 3 anggota KADIN.

Sebelum menerima pendaftaran Zulkfli, sebagai bakal calon pertama Ketua KADIN Batola, sekretariat KADIN Provinsi Kalsel memeriksa terlebih dulu kelengkapan berkas yang diserahkan. Diantaranya Kartu Tanda Anggota atau KTA KADIN, formulir pendaftaran, riwayat hidup, serta pakta integritas.

“KTA menjadi salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi setiap peserta, yang ingin mendaftar menjadi bacalon Ketua KADIN Batola,” jelas Fazri kepada wartawan, usai menerima berkas pendaftaran.

Fazri menambahkan, Musyawarah Kabupaten akan digelar pasca berakhirnya masa pendaftaran bacalon Ketua KADIN Batola, pada 22 Mei mendatang.

“Kita tunggu saja sampai dua hari ke depan, berapa banyak yang mendaftar. Yang jelas Batola ini merupakan daerah strategis, karena berbatasan langsung dengan Banjarmasin, dan bakal calon ketua yang mendaftar tentunya harus memiliki niat untuk membangun Batola, dan siap bersinergi dengan KADIN Provinsi,” jelas Fazri.

Sementara itu, Zulkifli Fitriansyah yang datang pada hari pertama pendaftaran bacalon Ketua KADIN Batola, mengaku memiliki visi, untuk memajukan Batola, lebih berkembang dan siap berkolaborasi dengan Pemkab Batola. (RIW/APR)

Dislutkan Kalsel, Tingkatkan Rehabilitasi Kawasan Mangrove

Banjarmasin – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, terus meningkatkan rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir pada tahun ini.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menjelaskan, pada tahun 2025 ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan arahan dari Gubernur Muhidin, diminta untuk melaksanakan rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir.

“Berdasarkan arahan Gubernur Muhidin, Dislutkan Kalsel melakukan rehabilitasi mangrove,” ungkap Rusdi, kepada Abdi Persada FM, Selasa (20/5).

Pada tahun ini, lanjutnya, ada dua kabupaten yang menjadi sasaran kegiatan. Yakni Kabupaten Tanah Laut sebanyak 113 batang pohon, serta 31 ribu batang pohon di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Rehabilitasi mangrove ini sangat penting untuk menjaga kawasan pesisir dari masuknya air laut ke daratan,” jelas Rusdi.

Karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, menargetkan penanaman langsung mangrove dapat selesai di tahun 2025 ini.

“Untuk penanaman mangrove secara langsung di kawasan pesisir hanya dapat dilakukan di tahun 2025 ini,” ungkap Rusdi.

Karena pada tahun depan rehabilitasi mangrove dilakukan dengan cara penanaman tidak langsung.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan, penanaman langsung mangrove ini dapat selesai pada tahun ini,” ucapnya.

Teknik penanaman mangrove sendiri, ada dua cara. Yakni, langsung dan tidak langsung.

Untuk penanaman mangrove langsung adalah metode dimana propagul mangrove ditanam langsung di lokasi yang telah ditentukan/ tanpa melalui proses pembibitan terlebih dahulu.

Sedangkan penanaman mangrove tidak langsung ini adalah metode yang melibatkan proses pembibitan mangrove di tempat yang terkontrol sebelum dipindahkan ke lokasi tanam. (SRI/RIW/APR)

Peringati Hari Kebangkitan Nasional, Bulog Kalsel Pastikan Kecukupan Stok Beras

Banjarmasin – Momen Hari Kebangkitan Nasional dalam konteks pangan, merupakan semangat kebangkitan nasional yang mendorong agar Indonesia dapat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Perum BULOG sebagai bagian dari pemerintah sudah berkomitmen dan melakukan upaya untuk mensejahterakan petani, dan melakukan penyerapan dengan harga pembelian pemerintah (HPP) serta berupaya untuk mewujudkan asta cita presiden RI. Yaitu swasembada pangan.

Pada kesempatan peringatan Harkitnas ke-117 pada Selasa (20/5), Perum Bulog Kanwil Kalimantan Selatan menggelar jumpa pers dikantornya, untuk menyampaikan capaian kinerja hingga 19 Mei 2025. Terutama terkait stok beras, dan capaian pembelian gabah serta beras petani ton. Ini merupakan rekor stok terbanyak di wilayah Kalsel,” ujar Panji Lintang, Plh Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Kalsel.

Saat ini, menurut Panji, pihaknya terpaksa harus menyewa dua gudang berkapasitas 5.000 ton milik swasta di Kota Banjarmasin dan wilayah Hulu Sungai Utara. Kebijakan ini diambil, mengingat gudang yang dimiliki Bulog, tidak cukup untuk menampung hasil serapan gabah dan beras petani.

*Suasana jumpa pers Perum Bulog Kanwil Kalsel*

“Hingga 19 Mei 2025, serapan kami sudah mencapai 12.490 ton setara beras, atau 98 persen dari target yang sudah ditetapkan pusat, sebesar 12.793 ton,” papar Panji.

Di hadapan para jurnalis, Panji juga menyampaikan optimisme Bulog Kanwil Kalsel, yang bakal mampu mencapai target serapan gabah dan beras, pada akhir Mei nanti.

“Insya Allah pada Minggu ini, target sudah tercapai 100 persen. Dan pada proses penyerapan gabah di lapangan, kami juga sudah membentuk tim jemput gabah. Tim inilah yang terjun langsung ke lapangan, berkoordinasi dengan penyuluh, Babinsa dan perangkat desa, untuk mengetahui potensi – potensi panen yang ada di kabupaten,” tambahnya.

Didampingi M Radhi Anshari, selalu Manager Pengadaan, Panji juga memastikan bahwa pihaknya akan ikut terlibat pada kegiatan Pasar Murah jelang Hari Raya Idul Adha, tepatnya pada 4 Juni mendatang.

“Setiap jelang hari raya keagamaan, kami memang rutin untuk mengikuti Pasar Murah. Untuk Idul Adha nanti, kita sudah memiliki jadwal kegiatan tersebut, hanya saja untuk lokasi masih belum ditentukan pemerintah daerah,” tutupnya. (RIW/APR)