Pemprov Kalsel Dorong Percepatan Transformasi Digital Dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
BANJARMASIN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, secara resmi membuka seminar dan talkshow bertajuk “Transformasi Digital untuk Pengadaan Produk Dalam Negeri Melalui E-Katalog Versi 6.0”, yang digelar pada Rabu (23/4) di salah satu hotel berbintang.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah secara digital serta mendukung Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), khususnya produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK).
Dalam sambutannya, Pj Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin menekankan bahwa sektor pengadaan merupakan urat nadi pembangunan yang saling terhubung antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perbaikan sistem pengadaan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi merupakan komitmen bersama semua pihak.
“Melalui program ini, kita diberi mandat untuk merencanakan dan menyukseskan minimal 40 persen dari total anggaran belanja barang dan jasa pemerintah untuk produk UMKK dari dalam negeri. Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk nyata dari semangat gotong royong dalam mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia,” tegasnya.
Syarifuddin juga menyampaikan bahwa transformasi digital pengadaan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, yang mendorong percepatan peralihan dari sistem pengadaan manual ke sistem elektronik melalui E-Katalog.
“Dengan E-Katalog versi 6.0, kita berharap proses pengadaan menjadi lebih transparan, efisien, dan memberdayakan pelaku usaha lokal. Ini juga langkah penting dalam membangun kemandirian ekonomi daerah dan memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar global,” tambahnya.
Terkait capaian program P3DN di Kalimantan Selatan, Syarifuddin mengungkapkan bahwa hingga 31 Desember 2024, nilai transaksi penggunaan produk dalam negeri melalui sistem pengadaan mencapai Rp3,98 triliun. Meski menjadi capaian positif, ia menekankan pentingnya peningkatan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor.
“Jangan cepat berpuas diri. Kita harus terus merangkul semua pihak untuk bergerak bersama, agar capaian ini tidak berhenti di angka, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, turut hadir Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP RI, Yulianto Prihhandoyo, yang memaparkan pengembangan E-Katalog versi terbaru. Hadir pula Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kalsel, Rahmadi, serta Presiden Direktur BenQ Indonesia, Andriyanto Chandra Wijaya, bersama jajaran. Peserta seminar terdiri dari perwakilan lembaga pusat, mitra swasta, serta pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Kalsel.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum penguatan tata kelola pengadaan yang kredibel, transparan, dan akuntabel, serta mendorong pemanfaatan E-Katalog sebagai instrumen utama dalam pengadaan barang dan jasa berbasis digital yang berpihak pada produk dalam negeri. (NRH/RDM/RH)
