Bulan: Februari 2025

BANJARMASIN – Memasuki awal bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan tetap konsisten berikan pelayanan dan meningkatkan minat baca .

Plt Kepala Dispersip Kalsel, Adethia Hailina mengatakan, layanan perpustakaan Kalsel di Jalan A Yani Km 6 dan Jalan Pierre Tendean Banjarmasin, tetap buka selama bulan Ramadhan.

Namun untuk jam operasional menyesuaikan surat edaran Gubernur Kalsel tentang jam kerja pegawai ASN pada Bulan Ramadan1446 H di lingkungan Pemprov Kalsel.

“Untuk hari kerja, Senin hingga Kamis buka dari pukul 09.00 hingga 15.00 Wita, Jumat Pukul 09.00 hingga 11.30 Wita dan akhir pekan Sabtu dan Minggu, kami juga tetap buka dari pukul 09.00 hingga 16.00 Wita,” ujarnya, Kamis (27/2).

Adethia juga mengaku, biasanya selama bulan suci ramadan, perpustakaan baik Palnam maupun Tendean menjadi salah satu tempat favorit masyarakat untuk melaksanakan ngabuburit, atau menunggu waktu berbuka.

“Allhamdulillah biasanya cukup ramai kunjungan ke perpustakaan pada bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya,” bebernya.

Lebih lanjut, Adethia mengungkapkan, bahwa pihaknya akan tetap memberikan pelayanan secara maksimal kepada para pengunjung.

“Seperti ruang bacaan, ruang bermain, bahkan ruang teater dapat digunakan pengunjung selama bulan ramadan,” tuturnya.

Adethia pun berharap, pelayanan di bulan suci ini dapat dimaksimalkan masyarakat, guna meluangkan dan mengisi waktu puasanya untuk membaca.

“Salah satu upaya kita juga untuk meningkatkan literasi baca di sini,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Pengembangan Bidang Perpustakaan kabupaten/kota se-Kalsel, Kamis (27/2).

Plt. Kepala Dispersip Kalsel Adethia Hailina mengatakan, rakor ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi Rakornas Bidang Perpustakaan yang telah digelar pada awal Februari lalu.

“Hari ini kita sharing kembali dari hasil rakornas kemarin apa yang bisa kita tindak lanjuti di daerah,” katanya.

Selain itu, lanjut Adethia, rakor ini juga menjadi ajang silaturahmi antara Dispersip provinsi dan kabupaten/kota guna mengatasi berbagai kendala serta tantangan dalam dunia literasi.

“Diharapkan sinergi program perpustakaan antara provinsi dan daerah dapat semakin sejalan untuk meningkatkan layanan dan pengembangan perpustakaan di Kalimantan Selatan,” harapnya.

Pada kesempatan ini, Adethia juga menyoroti masifnya perkembangan media sosial ditengah masyarakat yang menjadi salah satu tantangan pihaknya dalam melaksanakan pengembangan bidang perpustakaan.

“Tentunya kita sebagai pegiat literasi harus memutar otak, meskipun dengan nama kegiatan yang sama tetapi bagaimana kita mengemasnya agar bisa menyentuh hati masyarakat,” tuturnya.

Adethia menegaskan bahwa pada tahun 2025 pihaknya akan menggencarkan gerakan untuk turun langsung ke masyarakat guna mempromosikan perpustakaan.

“Salah satunya yang akan kita lakukan yakni turun langsung ke masyarakat dan mempromosikan i-Kalsel. Ini merupakan salah satu inovasi kami yang mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang membidangi kesejahteraan masyarakat, mengecam keras aksi predator anak serta perilaku perundungan di lingkungan pendidikan di Banua.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Jihan Hanifha, saat memimpin rapat dengar pendapat bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kalsel, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Kalsel, Rabu (26/2).

Menurutnya, pelaku kekerasan terhadap anak harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar menimbulkan efek jera.

“Tidak hanya hukuman, mereka juga tidak boleh diberi kesempatan ataupun ruang lagi di dunia pendidikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jihan mengungkapkan Komisi IV DPRD Kalsel menyatakan mendalam atas maraknya kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Oleh karena itu, pihaknya mendesak semua instansi terkait untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi generasi penerus bangsa, khususnya di Kalsel.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Nor Fajeri. Untuk itu, ia berharap adanya kolaborasi antara berbagai lembaga guna memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak dan orang tua, terkait bahaya perundungan dan kekerasan seksual terhadap anak.

“Kedepan, kami akan mengajak lembaga terkait seperti LPA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kanwil Kemenag Kalsel untuk berkolaborasi. Saya rasa ini sangat memungkinkan, bahkan bisa diintegrasikan dalam kegiatan kami di daerah pemilihan (dapil), sehingga mereka dapat turut serta memberikan edukasi pencegahan,” ujar Nor Fajeri.

Tidak hanya pendidikan umum, pendidikan yang berbasis keagamaan tidak luput dari predator anak. Seperti kasus pencabulan oleh pimpinan salah satu pondok pesantren kepada para santrinya mendapatkan tanggapan serius dari anggota DPRD Komisi IV yang lain, yakni Habib Umar Hasan Alie Bahasyim. Ia mendorong Kemenag untuk bersikap tegas terhadap kekerasan yang terjadi di pondok pesantren.

“Jangan ada muatan ceramah yang mengandung pornografi, saya sangat keras soal ini. Jangan sampai jamaah majelis yang di antaranya ada anak-anak di sana, justru mendapat referensi kalimat seksual yang negatif malah dari majelis-majelis ilmu,” katanya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, Bakti Sosial (Baksos) Polri Presisi bersama Mahasiswa, Aliansi BEM dan OKP menyambut Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah, di Aula Mathilda, Polda Kalsel, di Banjarmasin, Kamis (27/2).

Kegiatan Baksos Polri Presisi ini dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia, yang dibuka secara virtual oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan bantuan paket sambako dari Kepolisian kepada para mahasiswa, dalam menyambut bulan suci Ramadhan.

“Bantuan ini mereka salurkan bekerjasama dengan pengguruan tinggi yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya Universitas Lambung Mangkurat,”ungkapnya.

Selain itu, lanjut Rosyanto, sebagai bentuk dukungan Kepolisian pada program pemerintah, yaitu ketahanan pangan.

Bantuan yang dibagikan oleh Polda Kalsel sebanyak 3.500 Paket Sembako Kepada khususnya Mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu.

“Paket sembako yang disalurkan sebanyak 3.500 yang disebarkan kepada mahasiswa penerima bantuan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Rosyanto mengatakan, pemberian bantuan ini bertepatan menjelang pelaksanaan bulan Ramadhan.

“Sehingga, bantuan ini bermanfaat bagi mahasiswa, yang menerima bantuan tersebut,” ujarnya.

Hadir pada pelaksanaan Bakso Polri Presisi Bersama Mahasiswa, Aliansi BEM, dan OKP di Polda Kalsel, Gubernur Kalsel diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Kalsel Fatkhan, Forkopimda Kalsel, serta jajaran petinggi di Polda Kalsel dan lainnya. (SRI/RDM/RH)

JAWA TENGAH – Sepekan setelah Gubernur Kalsel, Muhidin mengikuti orientasi kepala daerah atau retreat, giliran Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (27/2) pagi.

Berpakaian loreng dengan atribut lengkap, Wagub Hasnuryadi tiba di Rindam IV/Diponegoro untuk melakukan persiapan sebelum mengikuti retreat Kepala Daerah 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Keberangkatan Wakil Gubernur yang akrab disapa Hasnur ini, diantar sang istri, drg Ellyana Trisya.

Sebelum berangkat, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman mengatakan, kegiatan ini dalam rangka mengikuti retreat Kepala Daerah 2025.

“Alhamdulillah, hari ini kita akan mengikuti retreat menyusul Pak Gubernur, Muhidin. Mohon doanya mudah-mudahan kami bisa menjalaninya dengan baik dan menjadi bekal kami dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan masyarakat Banua Kalimantan Selatan kepada kami,” ucap Hasnur.

Sesaat sebelum berangkat, Hasnuryadi yang duduk bersebelahan dengan Wagub DKI Rano Karno pun tampak semangat.

“Kita siap ikut retreat. Semangat,” kata Hasnur yang diikuti Rano Karno yang duduk bersebelahan di dalam bus sesaat sebelum berangkat ke Akmil Magelang.

Untuk diketahui, Gubernur Kalsel, Muhidin sudah lebih dulu menjalani retreat sejak 21 Februari lalu, sehari pasca dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Retreat yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah ini diisi dengan berbagai pembekalan dengan narasumber para Menteri Kabinet Merah Putih, dan lembaga negara lainnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Puluhan anggota organisasi masyarakat (ormas) Dewan Adat Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu dan Masyarakat Adat Dayak Desa Cantung Kiri Hilir, menggelar aksi damai di halaman kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (27/2) pagi.

Mereka ingin menyampaikan beberapa aspirasi kepada Gubernur Kalsel Muhidin, yang saat itu tidak ada di lokasi karena masih menjalani retret bersama seluruh kepala daerah se Indonesia di Magelang.

Aspirasi itu pada intinya untuk mengembalikan tanah ulayat adat seluas 5.801 hektare milik Desa Cantung Kiri Hilir, yang dijadikan kawasan perkebunan sawit oleh perusahaan setempat.

Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Ahmad Bagiawan, usai memimpin mediasi bersama anggota ormas, turut prihatin atas permasalahan yang terjadi. Meski begitu, dia mengaku tidak memiliki wewenang dalam menentukan keputusan.

“Saya harap semuanya bersabar dulu, kami Pemprov Kalsel pasti akan menindaklanjuti ini. Permasalahan ini juga akan kami sampaikan ke pimpinan (Gubernur) sesegera mungkin,” katanya.

Terkait hak kepemilikan tanah yang menjadi sumber masalah, Bagiawan menyebut, pihaknya masih belum mengetahui persis. Sebab secara garis besar menurutnya persoalan itu merupakan ranah Pemkab Kotabaru.

“Dalam hal ini anggota masyarakat adat dayak itu ingin agar Gubernur Kalsel Muhidin turut mengetahui permasalahan yang terjadi disana, dan ingin meminta bantuan dari Pemprov Kalsel. Kita akan tunggu kebijakan beliau (Gubernur)” jelasnya.

Aksi dama yang berlangsung sejak jam 9 pagi itu berlangsung tertib. Turut hadir dalam mediasi Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fathimatuzzahra serta Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Suparmi.(SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kesiapan Arus Mudik Angkutan Lebaran Tahun 2025, di Kota Banjarmasin, Kamis (27/2). Dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernandi.

“Saat ini kami bersama dengan Kepolisian, serta lainnya mengadakan rapat koordinasi jelang pelaksanaan arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2025,” ungkap Fitri kepada sejumlah wartawan.

Sehingga, lanjutnya, pada pelaksanaannya untuk keselamatan di jalan raya terpenuhi oleh para pemudik mendatang.

“Pada Rakor ini Dirlantas Polda Kalsel juga menyampaikan mengenai rencana kegiatan Operasi Ketupat Intan Tahun 2025 mendatang,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Pemprov Kalsel Prediksi adanya kenaikan pemudik pada Lebaran 2025

“Pada pelaksanaan mudik lebaran mendatang, diperkirakan ada kenaikan mencapai 10 sampai 15 persen, pengguna angkutan darat, dibanding dengan tahun tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Untuk arus mudik wilayah Banua Anam atau Hulu Sungai, begitu juga untuk wilayah Kalimantan Timur, serta Kalimantan Tengah.

“Sedangkan untuk angkutan laut serta udara diprediksi kenaikan 5 sampai 7 persen,” ucapnya.

Karena itu, persiapan persiapan untuk kelancaran kegiatan tersebut, sudah dipersiapkan sejak saat ini. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat dengan PT Merge Mining Industri (MMI) dan masyarakat Desa Rantau Bakula, Kabupaten Banjar, pada Selasa (26/2). Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo.

Dalam rapat tersebut, warga mengadukan berbagai permasalahan yang diduga bersumber dari aktivitas pertambangan PT MMI. Mereka mengeluhkan pencemaran air bersih, keretakan tembok rumah, kebisingan suara, matinya tanaman, serta meningkatnya kasus ISPA dan penyakit kulit. Selain itu, pencemaran air limbah dari settling pond juga dikhawatirkan merusak kualitas lingkungan. Salah satu warga, Muliadi, menyampaikan bahwa kondisi air di desa mereka semakin memburuk.

“Kami sulit mendapatkan air bersih. Air sumur mulai keruh, dan banyak warga yang mengeluhkan gatal-gatal setelah menggunakannya,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT MMI, Yudha Ramon, memberikan klarifikasi melalui pemaparan materi menggunakan PowerPoint. Ia menyatakan bahwa PT MMI telah mengalirkan fasilitas air bersih ke RT 03 dan sebagian RT 04 sebagai bentuk kepedulian. Terkait keretakan rumah warga, ia menegaskan bahwa PT MMI tidak menggunakan metode blasting, melainkan underground mining.

“Tambang kami menggunakan metode underground mining, yang seharusnya tidak berdampak signifikan terhadap bangunan di permukiman warga,” jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa ada perusahaan tambang lain di sekitar lokasi yang menggunakan metode blasting.

Mengenai kebisingan, Yudha Ramon menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan uji kebisingan dan hasil uji dari Badan Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BPSJI) Banjarbaru menunjukkan angka 53,6 dB, masih di bawah standar baku mutu 85 dB. Untuk kasus ISPA dan penyakit kulit, ia menyebut perlu ada pengkajian lebih lanjut.

“Kami tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan meningkatnya kasus ISPA dan penyakit kulit. Harus ada penelitian lebih lanjut untuk memastikan penyebabnya,” ujar Yudha.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengimbau agar aktivitas pertambangan benar-benar diperhatikan dan tidak memberikan dampak buruk bagi warga.

“Kami meminta semua pihak memastikan aktivitas pertambangan ini diawasi dengan ketat. Jangan sampai ada dampak buruk yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sesuai dengan klarifikasi yang disampaikan PT MMI, secara data di atas kertas, pihak perusahaan sudah berupaya memperhatikan masalah lingkungan. Namun, aduan masyarakat juga tidak boleh disepelekan. Jika ada warga yang masih merasakan dampaknya, ujar Mustaqimah, berarti ada hal yang terlewat dan perlu menjadi perhatian lebih lanjut.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo. Ia berharap ada solusi terbaik yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat karena kehadiran investor dan perusahaan di Kalsel seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya.

“Kami ingin ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Masyarakat harus tetap mendapatkan hak-haknya,” ujarnya.

Kartoyo menegaskan posisinya berdiri bersama masyarakat dalam kasus permasalahan ini, namun tetap menghormati perusahaan yang beroperasi secara legal.

“Dengan adanya investigasi langsung, diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait dampak aktivitas tambang di wilayah tersebut,” harapnya.

Tim investigasi ini akan dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kalsel dan beranggotakan perwakilan dari instansi terkait, camat, kepala desa, warga serta pihak lain yang berkepentingan.

“Mereka dijadwalkan turun ke lokasi secepatnya,” tuturnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Isharwanto di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Rabu (26/2).

Dalam sambutannya yang dibacakan Isharwanto, Gubernur Kalsel menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

“Seluruh organisasi perangkat daerah wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebelum batas akhir 31 Maret 2025,” tegasnya.

Muhidin berharap melalui rakor dan bimtek ini, seluruh peserta dapat memperkaya pengalaman, menambah wawasan dan memperoleh pemahaman lebih luas terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ia juga menyoroti pentingnya pengadaan berkualitas guna mendukung Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) serta Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (MCP KPK).

“SIRUP yang dikembangkan oleh LKPP telah memuat berbagai informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, mulai dari pagu pengadaan, tanggal pelaksanaan, spesifikasi barang/jasa, hingga keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelasnya.

Selain transparansi, Pemprov Kalsel terus mendorong penggunaan produk dalam negeri serta peran usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) sesuai dengan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

“Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKK merupakan dua pesan besar Presiden Republik Indonesia yang harus kita jalankan,” tegasnya.

Pada tahun 2024, total anggaran RUP Pemprov Kalsel mencapai Rp7,64 triliun, dengan realisasi belanja produk dalam negeri sebesar Rp3,92 triliun (94,5%) dan belanja UMKK Rp2,94 triliun (70,83%).

Melalui implementasi Katalog Elektronik Versi 6 pada 2025 juga diharapkan semakin mempercepat dan mempermudah proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Saya pastikan dan imbau agar seluruh SKPD sudah dapat mengimplementasikan atau memanfaatkan Katalog Elektronik Versi 6. Dengan semangat kolaborasi, saya optimis katalog ini akan menjadi alat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Muhidin juga mengapresiasi capaian Pemprov Kalsel dalam meraih penghargaan ITKP terbaik dari LKPP RI pada 2023 dan 2024, dengan skor 90,21 dan 93,75.

“Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus bekerja lebih baik dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kemajuan daerah,” tutupnya.

Diketahui, sebagai bentuk apresiasi, dalam kegiatan tersebut juga diberikan penghargaan Kalsel Procurement Award 2025 kepada sejumlah SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Untuk kategori Tercepat dalam Input RUP Tahun Anggaran 2025 pada SIRUP, diberikan kepada UPPD Martapura, BPTPH Provinsi Kalsel, Laboratorium Kesehatan, Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Dinakertrans Provinsi Kalsel, dan Bappeda Provinsi Kalsel.

Sementara itu, kategori Persentase Realisasi Terbesar dan Status Selesai Transaksi E-Purchasing Tahun Anggaran 2024 diraih oleh KPH Tanah Laut, BPAM Banjarbakula, Balai Pelatihan Kesehatan, Dinas Kehutanan Kalsel, Dinas PMD Kalsel, dan Dinas Sosial Kalsel. (BDR/RDM/RH)