Hari: 5 Februari 2025

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel menggelar sosialisasi peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah, yang dilaksanakan di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Rabu (5/2).

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Ahmad Dadang Sugian Noor, mengatakan kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh pengelola keuangan bidang dan seksi di lingkup Diskominfo Kalsel ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif terkait peraturan-peraturan pengelolaan keuangan daerah.

“Kami berharap melalui sosialisasi ini, para pengelola keuangan di Diskominfo Kalsel dapat memahami dengan baik peraturan-peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Diskominfo Kalsel,” katanya.

Sementara itu, Kasubbid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, BPKAD Kalsel, Cahyo Wiryanto menjelaskan, pada sosialisasi ini disampikan secara rinci kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Permendagri 77 Tahun 2022 sebagai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta Peraturan Gubernur (Pergub) Kalsel Nomor 087 tentang Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Permendagri 77 Tahun 2022 ini merupakan pedoman yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh pengelola keuangan daerah. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai tata cara pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban,” ujar Cahyo.

Lebih lanjut, Cahyo juga menekankan pentingnya Pergub Kalsel Nomor 087 yang mengatur tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Pergub ini merupakan penjabaran dari Permendagri 77 Tahun 2022 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah Kalsel. Dengan memahami dan melaksanakan Sisdur ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Kalsel dapat lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Untuk menjamin penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel mengadakan Rapat Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal dan Eksternal. Rapat dilaksanakan di Depo Arsip, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (5/2).

Plt Kepala Dispersip Kalsel, Adhetia Hailina, yang diwakili Arsiparis Ahli Muda Dispersip Kalsel Abdus Malyadi mengatakan, melalui kegiatan ini pihaknya ingin menyusun rencana pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan keamanan dan integritas arsip di Depo Arsip Kalsel juga mengidentifikasi potensi resiko dan ancaman terhadap arsip.

“Lewat kegiatan ini kita ingin melakukan pembinaan kepada SKPD dilingkungan Pemprov Kalsel terkait hal apa saja yang harus disiapkan dalam pelaksanaan audit atau pengawasan kerasipan internal,” ungkap Abdus.

Abdus melanjutkan, Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal ini sendiri akan menyasar 13 SKPD dilingkup Pemprov Kalsel diantaranya BPKAD, RUSD Ulin, RSGM Hasan Aman, Diskominfo, dan SKPD lainnya. Meingat ketertiban kearsiapan di SKPD menyumbangkan nilai sebesar 40 persen untuk nilai bidang kearsipan di Provinsi Kalsel.

“Adapun yang menjadi indikator pengawasan nanti yakni sumber daya manusia, sarana prasana yang mendukung kearsipan, pemusnahan kearsipan, akses untuk meminjam arsip, tata naskah dinas, dan beberapa aspek lainnya berkaitan dengan kearsipan,” lanjut Abdus.

Pihaknya juga siap membantu SKPD di lingkup Pemprov Kalsel agar bisa maksimal dalam menjalankan kegiatan kearsiapannya, meskipun saat ini masih banyak SKPD yang terkendala dengan keterbatasan SDM arsiparis.

“Semoga dengan adanya kegiatan ini ada sinergi yang baik dengan setiap SKPD untuk bersama-sama membangun bidang kearsipan. Bagaimanapun juga SKPD ini merupakan ujung tombak dari kegiatan kearsipan ini” tutup Abdus (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, menggelar Focus Group Discussion dengan rangkaian agenda perencanaan pembangunan ketahanan pangan tahun 2025. FGD ini digelar disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Rabu (5/2) yang dibuka oleh Plh Kepala Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Imam Subarkah. FGD Forum Konsultasi Publik Dan Koordinasi Teknis Perencanaan Tingkat Provinsi merupakan wadah untuk membahas dan mengumpulkan masukan dari Kabupaten/Kota dan Dinas Instansi terkait, masyarakat, akedimisi mengenai isu strategis dan permasalahan urusan pangan dan pertanian serta mensinkronisasikan usulan-usulan kabupaten/Kota, yang hasilnya akan dibawa pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pertanian Tingkat Nasional.

Imam mengungkapkan, Pelaksanaan FGD ini menjadi bagian tahapan dari rangkaian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi, dengan kabupaten – kota, sehingga perlu dilaksanakan untuk mencapai target Pembangunan Nasional.

“Tersusunnya hasil dari FGD Konsultasi Publik Dan Koordinasi Teknis Perencanaan Pertanian Tingkat Provinsi diharapkan, Menjadi kerangka dasar untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudidaya, Religi Dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan,” ungkap Imam kepada Wartawan, usai pergelaran FGD.

Mendukung salah satu Janji Gubernur Muhidin, yaitu memperkuat Ketahanan Pangan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel telah melaksanakan Kegiatan secara maksimal , dengan capaian angka sementara produksi untuk komoditas utama pada tahun 2024, yaitu padi 1.006.429,59 ton. Jagung 86.037,21 ton. Kacang tanah 2.761,8 ton. Cabe besar 81.929,35 ton. Cabe rawit 119.704, 38 ton. Bawang merah 4.879,90 ton. Jeruk 1.234.959 ton.

“Diharapkan untuk tahun selanjutnya capaian produksi lebih meningkat dengan perencanaan yang lebih matang dan terkonsep,” tutup Imam. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka memberikan pembelajaran kesenian kepada generasi muda, Taman Budaya Kalimantan Selatan dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, sejak beberapa tahun, terus menerus menerima kunjungan, dan salah satunya dari TK Aisyiah 7 kota Banjarmasin.

Kepada wartawan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Kalsel Suharyanti, melalui Kasi Promosi dan Dokumentasi Nitta Aulia, usai menerima kunjungan Rabu (5/2) menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dari sekolah TK Aisyiah 7 kota Banjarmasin, untuk memberikan pembelajaran di bidang kesenian di luar jam pelajaran sekolah. Dimana, ini merupakan sebagai bentuk upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan edukasi secara langsung dan mengenalkan seni dan budaya khususnya kepada generasi muda sejak dini.

“Kunjungan kami buka secara gratis, setiap Rabu dan Kamis,” ucapnya

Nitta menyampaikan, saat ini untuk jadwal kunjungan sudah penuh hingga Mei mendatang. Sehingga, bagi satuan pendidikan baik TK, SD, SMP, SMA/SMK, yang ingin datang dapat secepatnya menyampaikan surat ke Taman Budaya Kalsel, yang berlokasi di Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin, dan akan diterima dengan penjadwalan pada Juni 2025.

“Peserta didik tidak hanya diberikan pembelajaran, juga dapat mempraktekkan secara langsung,” jelasnya

Sementara itu, Kepala Sekolah TK Aisyiah 7 Banjarmasin Rusmina menambahkan, pihaknya baru pertama kali mengunjungi Taman Budaya Kalsel dengan peserta didik dan orangtua masing-masing. Hal ini untuk memperkenalkan secara langsung pembelajaran sejak dini berupa alat musik berupa kesenian gamelan Banjar di Ruang Galeri Seni dan permainan tradisional Balogo Panggung Rampa.

“Rencananya akan diagendakan tahunan, untuk menggali potensi peserta didik untuk mengenal dan mencintai seni dan budaya sendiri,” tutupnya

Diakhir pertemuan, Taman Budaya Kalsel, telah memberikan kenang-kenangan dalam bentuk cindramata berupa buku cerita rakyat Kalsel. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Selatan akan mengembangkan layanan imunoserologi dan kimia lingkungan pada 2025 guna meningkatkan kualitas pengawasan kesehatan dan lingkungan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Labkesda Kalsel, Reza Faizar, melalui Kepala Seksi Kimia Patologi, Murliani, mengungkapkan bahwa salah satu layanan yang akan dikembangkan adalah pemeriksaan metode HPV DNA untuk mendeteksi kanker pada stadium awal.

Selain itu, Labkesda Kalsel juga akan menyediakan layanan pemeriksaan bagi bayi baru lahir, meliputi Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) untuk mendeteksi kekurangan hormon tiroid yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan, Skrining Hiperplasia Adrenal Kongenital (HAK) guna mendeteksi kelainan pada kelenjar adrenal yang dapat memengaruhi fungsi ginjal serta Skrining Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) untuk mengidentifikasi risiko anemia pada bayi baru lahir.

“Pengembangan layanan ini merupakan bentuk dukungan Labkesda Kalsel terhadap program pemerintah dalam menekan angka stunting, khususnya di Kalimantan Selatan. Pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan bayi, sehingga gangguan yang ditemukan bisa segera ditangani,” ujar Murliani.

Lebih lanjut, menurut Murliani, pihaknya juga akan mengembangkan layanan pemeriksaan identifikasi kuman Tuberkulosis (TB) serta uji kepekaan antibiotik.

“Selama ini, pemeriksaan tersebut selalu dirujuk ke RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta. Dengan pengembangan layanan pada tahun 2025 ini, Labkesda Kalsel diharapkan dapat menjadi rujukan utama di Kalsel, bahkan provinsi tetangga seperti Kalimantan Tengah,” jelasnya.

Sementara itu, di bidang kimia lingkungan, Labkesda Kalsel akan mengembangkan layanan pemeriksaan Total Suspended Particulate (TSP) atau debu, serta pemeriksaan kebisingan.

“Jika sebelumnya pemeriksaan kebisingan hanya sesaat, pada 2025 pemeriksaan akan berlangsung selama 24 jam sesuai standar akreditasi,” ungkapnya.

Di bidang toksikologi, lanjutnya, Labkesda Kalsel juga melakukan pengembangan layanan pemeriksaan narkoba. Jika sebelumnya pemeriksaan hanya sebatas mendeteksi hasil positif atau negatif, pada 2025 ini akan dilakukan analisis kadar narkoba dalam tubuh.

“Pengembangan ini bertujuan untuk memberikan data yang lebih akurat guna mendukung langkah intervensi lebih lanjut,” tuturnya.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pengawasan lingkungan di Kalimantan Selatan, sesuai dengan standar akreditasi serta kebutuhan masyarakat. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melalui Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, mengikuti video conference yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (4/2).

Video conference yang digelar dalam rangka pembahasan strategi penguatan program peningkatan gizi nasional serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini berlangsung di Ruang Vicon Binda Kalsel, dan turut dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan (Kabinda Kalsel) Brigjen Pol. Nurrullah serta Wakil Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalsel, Gusti Iskandar.

BGN, merupakan lembaga negara non-kementerian yang berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat dan pelaksana Program Makan Bergizi Gratis yang sudah dimulai serentak sejak 6 Januari 2025 di seluruh Indonesia.

Saat ini, terdapat sedikitnya 130.000 siswa di Kalimantan Selatan yang menjadi sasaran program MBG, mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA.

Untuk mendukung pemenuhan gizi para siswa tersebut, setiap dapur mandiri diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp6 miliar per bulan.

Anggaran ini mencakup berbagai kebutuhan operasional, mulai dari pengadaan bahan makanan bergizi, peralatan dapur, hingga biaya pengelolaan tenaga kerja yang terlibat dalam pengolahan dan distribusi makanan.

Sebagai bentuk komitmen nyata terhadap keberhasilan program ini, Pemerintah Provinsi Kalsel telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp300 miliar.

Dana tersebut akan digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan dapur mandiri, memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas, serta menjamin kelancaran distribusi makanan bergizi kepada seluruh siswa yang menjadi sasaran program.

Dalam Video conference yang diikuti para Gubernur, Bupati, Walikota ataupun perwakilan dari berbagai provinsi di Indonesia, dikemukakan sejumlah kendala terkait implementasi program MBG, terutama yang berkaitan dengan regulasi, payung hukum, dan alokasi anggaran.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk dalam hal penguatan regulasi dan efisiensi distribusi anggaran.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan yang memimpin jalannya rapat mengatakan pelaksanaan Program MBG dilakukan bertahap atau sekaligus, karena itulah kemudian penting sekali dalam proses ini keterlibatan semua elemen.

Tigor mengatakan pihaknya masih terus menyalurkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dengan rencana perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima pada pertengahan Februari 2025. Pihaknya pun tengah menyeleksi mitra baru.

“Hari ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat,” ujarnya.

Tigor mengakui masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau program MBG. Untuk mempercepat penyalurannya, BGN akan menggandeng berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.

Pada kesempatan yang sama, Tigor menyebut BGN telah menargetkan Papua dan Papua Tengah sebagai daerah prioritas penyaluran program MBG dalam waktu dekat. Sebab, wilayah tersebut sampai saat ini belum menerima program tersebut.

Tigor menjelaskan tiga faktor utama yang menjadi kendala untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, seperti anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

“Ya, pasti. Papua, Papua Tengah. Karena di sana sampai sekarang belum ada dan kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatnya,” tutup Tigor. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

HULU SUNGAI TENGAH – Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing pada 1-8 Februari 2025. Salah satu anggota dewan yang turun langsung ke lapangan adalah Yudistira Bayu Budjang.

Dalam reses ini, Yudistira menyerap aspirasi masyarakat di dapilnya yang mencakup Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ia mengunjungi sejumlah titik lokasi, termasuk Desa Panggang Marak, Desa Banua Kapayang, dan Desa Murung Ta’al.

Menurut Yudistira, masyarakat dari tiga desa tersebut mengajukan sejumlah usulan, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian.

“Beberapa aspirasi yang disampaikan warga antara lain permohonan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), perbaikan jalan utama desa, serta perbaikan jembatan desa,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (5/2).

Selain infrastruktur, sektor pertanian juga menjadi perhatian utama warga. Yudistira mengungkapkan bahwa masyarakat meminta pengadaan traktor untuk mendukung kegiatan pertanian, bantuan bibit padi bagi petani, serta pengadaan hewan ternak.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Yudistira berkomitmen untuk mengupayakan tindak lanjut dengan berkoordinasi bersama pemerintah provinsi maupun kabupaten.

“Kami akan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat masuk dalam program pembangunan daerah, khususnya di bidang infrastruktur dan pertanian,” ujarnya.

Yudistira juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan berharap agar usulan tersebut dapat terealisasi guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian warga.

“Kami akan terus mengawal aspirasi ini agar bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)