Bulan: Januari 2025

BANJARBARU – Menyongsong awal tahun 2025 ini, berbagai program prioritas sudah dibuat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, yang seluruhnya bertujuan untuk meningkatkan desa di banua ini, serta memajukan desa di banua. Salah satu program prioritas dari Dinas PMD Kalsel, yakni meningkatkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta terus menjalin kolaborasi bersama TNI dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Sekretaris Dinas PMD Kalsel, Raden Mas Ernato Surya Jaya menyampaikan, Dinas PMD Kalsel memilik empat bidang utama yang menjadi fokus pada tahun 2025 ini yaitu pengembangan kawasan pedesaan, pemerintahan desa, pengembangan masyarakat sosial desa, dan ekonomi desa.

“Jadi kami Dinas PMD telah menetapkan program-program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa,” ucap Surya diruang kerjanya Banjarbaru, Kamis (9/1).

Surya melanjutkan, salah satu fokus utama Dinas PMD Kalsel adalah pada pengembangan kawasan pedesaan seperti mendukung kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Kemudian akan ada kegiatan Pekan Inovasi Desa se-Kalsel dan lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) sebagai langkah nyata untuk mendorong inovasi dan kreativitas di tingkat desa. Selanjutnya, Bidang Pemerintahan Desa (Pimdes) juga mendapat sorotan dalam program prioritas tahun ini. Penyelesaian tapal batas desa menjadi fokus utama, dengan pencapaian yang membanggakan di tahun sebelumnya.

“Pembinaan manajemen pemerintahan desa, pengawasan keuangan dan aset desa, serta penyusunan profil desa dan kelurahan turut menjadi kegiatan yang mendapat perhatian serius dari Dinas PMD Kalsel,” lanjut Surya.

Ditahun 2025 ini juga, pengembangan masyarakat sosial desa dan ekonomi desa juga menjadi bagian penting dari agenda pembangunan. Dengan peringkat Indeks Desa Membangun (IDM) yang telah meningkat dari tahun ke tahun.

“Dinas PMD Kalsel bertekad untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan promosi produk unggulan desa menjadi strategi utama dalam menggerakkan roda ekonomi desa,” lanjut Surya.

Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut, koordinasi yang baik antara berbagai pihak sangat diperlukan. Dengan adanya pendekatan yang strategis dan peningkatan Indeks Desa membangun (IDM) yang lebih baik, diharapkan bahwa kesejahteraan desa-di-daerah akan semakin meningkat.

“Tentu saja, keterlibatan aktif masyarakat desa dalam setiap program dan kegiatan juga menjadi kunci keberhasilan yang tidak dapat diabaikan. Dengan semangat yang membara dan komitmen yang kuat, Dinas PMD Kalsel siap menghadapi berbagai tantangan dan peluang di tahun 2025,” tutup Surya. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Melalui Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Kalsel, selama tahun 2024 ini telah sukses melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terhadap ribuan Tenaga Pendidik mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota.

Kepada wartawan, Kepala BTIKP Provinsi Kalsel, Rusiani, ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (9/1) mengatakan, selama pelatihan bagi Tenaga Pendidik, pihaknya memberikan pembelajaran pembuatan animasi, konten kreator dan youtuber, untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Pihaknya sangat bersyukur antusias yang sangat tinggi untuk terus belajar dan mengupgrade keahlian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

“Dalam pelatihan kami hadirkan narasumber yang berkompeten di bidang masing-masing,” katanya

Rusiani menjelaskan, berdasarkan data tahun 2024 ini total Tenaga Pendidik yang sudah mengikuti pelatihan dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK sederajat ada sekitar 2.500 orang, dan tahun 2025 ini pihaknya akan memaksimalkan lagi di seluruh Kabupaten dan Kota.

“Para tenaga pendidik dapat mempersiapkan untuk mengikuti pelatihan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),” pintanya

Lebih lanjut Rusiani menambahkan, tahun 2025 ini, pihaknya memprogramkan untuk pelatihan berbasis TIK bagi peserta didik di 13 Kabupaten/Kota. Dalam rangka sebagai upaya meningkatkan, mengembangkan serta memanfaatkan digital melalui media pembelajaran di sekolah-sekolah.

“Ini merupakan program perdana, guna menyongsong generasi muda menuju Indonesia emas tahun 2045,” tutup Rusiani. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen, terus meningkatkan kinerja ditahun 2025 ini. Dalam mencapai target yang telah ditetapkan, pihaknya menggelar penandatangan bersama perjanjian kinerja (PK) dan Fakta Integritas. penandatangan ini sebagai Bentuk komitmen bersama dan penanganan tugas semakin terarah, bagi seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel.

Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Kalsel, Abdul Rahim, menyampaikan bahwa Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja bagi seluruh pegawai sebagai bentuk komitmen bersama dan penanganan tugas semakin terarah.

“Penandatanganan kinerja dan fakta integritas bukan hanya seremonial tapi dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja dan fakta Integritasnya,” ungkap Abdul Rahim, Kamis (9/1).

Rahim menambahkan, Adapun program yang akan dijalankan Disperin Kalsel pada tahun 2025 ini, salah satunya yakni terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, untuk semakin meningkatkan terkait berbagai kegiatan kegiatan, yang sudah diprogramkan. Menurutnya, program yang akan dilaksanakan Disperin tahun 2025 di antaranya pembangunan kawasan industri Jorong sehingga dapat menarik para investor terutamanya di sektor batu bara dan kelapa sawit.

“Hal ini tentunya juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat,” sahut Rahim.

Di Kalimantan Selatan, kain sasirangan sudah mendapat indikasi geografis dari Kemenkumham. Sehingga hal ini akan lebih diprioritaskan, dalam segi penjualan, dan promosi. Oleh karena itu, dirinya mengharapkan kepada jajaran dapat bekerja sesuai dengan aturan yang ada.

“Kita bekerja bersama dan merangkul semua dalam melaksanakan program yang ada,” tutup Rahim. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja gabungan bersama Komisi I, III dan IV dengan mengundang 16 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Provinsi Kalsel, Rabu (8/1) di ruang rapat Komisi II, lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Kalsel.

Disela rapat Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, rapat kerja ini selain bertujuan untuk mengetahui perkembangan BLUD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, juga untuk menggali informasi terkait kendala apa saja yang menyebabkan mereka tidak mampu mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan.

“Ada beberapa BLUD yang sudah menyampaikan, diantaranya Rumah Sakit Ulin dan juga Rumah Sakit Ansari Saleh (Ansal). Di kedua rumah sakit ini pendapatan mereka menurut saya cukup bagus karena dari target mereka mencapai, terutama (RSUD) Ulin,” ungkap politisi yang akrab disapa Paman Yani.

Sedangkan RS Ansal, lanjut Paman Yani menjelaskan, diketahui tidak bisa menaikan target dari tahun sebelumnya karena mereka hanya mampu merealisasikan sebesar 88 persen dari target yang ditetapkan.

“Ada alasan untuk kenapa itu tidak bisa naik. Nah tidak naik ini tentu saja kita di Komisi II yang membidangi Ekonomi dan Keuangan mempertanyakan, sekiranya apa yang menjadi kendala mereka. Memang ini ranahnya Komisi IV dan sudah kita serahkan ke Komisi IV,” ujar Paman Yani.

Satu hal yang menjadi ganjalan di hati, menurut Paman Yani bahwa ternyata penghasilan BLUD rumah sakit di Kalsel sekitar 90 persen lebih diperoleh dari hasil kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, namun dalam prakteknya kadang tidak langsung membayar tagihan dari rumah sakit.

“Ketika ini terhambat pembayaran 3 bulan saja itu sudah rumah sakit terpontang-panting untuk mencarikan tambal sulamnya. Nah makanya saya berkeinginan untuk bertemu juga dengan rekan-rekan kita di BPJS, ayolah kerjasama yang baik,” pintanya mengingat BPJS ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk mengurusi kerjsama dengan rumah sakit yang ada di Kalsel.

Disisi lain, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian mengajak rekan wartawan yang tergabung dalam pers room Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, agar ikut serta menginformasikan kepada masyarakat beragam layanan dan fasilitas yang disediakan oleh masing-masing rumah sakit di Kalsel, khususnya rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalsel agar masyarakat mengetahui kemana mereka harus berobat sesuai kebutuhannya.

“Saya juga mengharapkan dengan wartawan, kalian ini harus ikut sebagai marketing didalam promosi RS Ulin, RS Ansari Saleh sekaligus juga (RSJ) Sambang Lihum. Karena promosi itu sangat penting,” pungkasnya.

Sebanyak 16 BLUD yang diundang terdiri dari RSUD Ulin, RSUD dr. Moch. Ansari Saleh, Laboratorium Kesehatan, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat, Laboratorium Bahan Konstruksi, Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja, UPT Laboratorium Lingkungan, Balai Sertifikasi dan Benih Perkebunan, Taman Hutan Raya Sultan Adam, UPT Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral, Pelabuhan Perikanan Batulicin, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kebun Raya Banua, BPAM Banjarbakula, dan UPT TPA Banjarbakula. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemprov Kalsel akan terus mengkaji potensi investasi di Kabupaten/Kota, khususnya pada sektor ekonomi hijau.

Plh Kepala DPMPTSP Kalsel, Fitridani mengatakan, pihaknya terus membuat Investment Project Ready to Offer (IPRO) atau dokumen proposal investasi terkait potensi investasi yang bisa ditawarkan kepada calon investor.

“Kita sudah membentuk beberapa IPRO menggunakan APBD, anggaran daerah dan meminta Kementrian Investasi untuk membuat kajian potensi investasi di Kalsel,” katanya, belum lama tadi.

Salah satu IPRO yang saat ini sedang menjadi tawaran hangat untuk calon investor yakni terkait industri pengolahan ikan gabus.

Pemprov Kalsel merencanakan pengembangan industri ikan air tawar khas Banua itu di Kabupaten Tanah Bumbu dengan luas lahan 100 hektare.

“Rencananya di lahan tersebut akan dibangun pembibitan hingga pengolahan industri hilirisasi ikan gabus menjadi albumin,” jelasnya.

Fitridani berharap potensi investasi ikan gabus bisa menarik minat investor, sama halnya dengan cabai hiyung Tapin yang telah mendapat ketertarikan dari perusahaan ternama di Indonesia.

“Jelas akan mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat, karena ini akan berimbas pula terhadap serapan tenaga kerja di Kalsel,” tuturnya.

Fitridani menilai, Pemprov Kalsel sendiri sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin menanamkan modal usaha di provinsi ini. Apalagi Kalsel sendiri merupakan gerbang Ibu Kota Nusantara, dan memiliki berbagai potensi investasi dalam berbagai sektor.

“Kita optimis dengan segala kekayaan dan keindahan alam di Kalsel, akan menarik minat para calon investor,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan melaksanakan bakti sosial penebaran bibit ikan dan pemberian bantuan anak stunting dalam rangka Sambang Nusa Presisi, di kawasan Banua Anyar, Kota Banjarmasin, Kamis (9/1). Dipimpin langsung Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan.

“Kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin ini, merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, terkait dengan ketahanan pangan,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyerahan bantuan untuk anak stunting, serta penebaran bibit ikan di Sungai Martapura Kota Banjarmasin.

“Kami berharap, kegiatan ini dapat membantu masyarakat di Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Yudha, diharapkan juga masyarakat dapat memiliki ketahanan pangan, masyarakat dapat sejahtera. Maka, dengan begitu kejahatan pun dapat berkurang.

“Dengan kesejahteraan masyarakat meningkatkan maka kejahatan akan berkurang, merupakan salah satu tugas dari Polri dalam menekan angka kejahatan,” ucapnya.

Begitu juga dalam mendukung penurunan angka stunting yang saat ini terus digalakkan oleh Pemerintah.

“Pada baksos ini Polda Kalsel bekerjasama dengan BKKBN dalam pengentasan stunting,” jelasnya lagi.

Salah satunya, dengan pemberian bantuan kepada keluarga yang memiliki anak balita beresiko stunting di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Baksos Polda tersebut.

“Salah satu kegiatan yaitu pelepasan bibit ikan di Sungai Martapura, di Kota Banjarmasin ini,” ucap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono.

Bibit ikan yang ditebarkan pada kegiatan Sambang Nusa Presisi oleh Polda Kalsel sebanyak 25 ribu ekor bibit ikan patin.

Selain itu, lanjutnya, di kawasan Banua Anyar ini pernah terjadi musibah yang dialami oleh para petambak ikan setempat.

“Beberapa waktu lalu terjadi kematian mendadak ratusan ikan bawal sungai, yang diderita oleh para petambak di Banua Anyar ini,” tutur Rusdi.

Sehingga, bantuan bibit ikan patin yang diberikan dikawasan Banua Anyar ini tepat sasaran, karena ikan patin lebih kuat bertahan hidup dibandingkan dengan ikan bawal sungai.

“Kami berharap bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat dikawasan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur,” ucap Rusdi. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU — Gubernur Kalsel, Muhidin melalui Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Farhanie, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Penyelesaian Penataan Tenaga Non ASN di Instansi Pemda yang dipimpin Mendagri, Menteri PAN RB, Kepala BKN di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru pada Rabu (8/1) siang.

Rakor ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI), Zudan Arif Fakrulloh.

Berdasarkan catatan Kemendagri, di Kalsel mengenai jumlah total Non ASN sebesar 7.369 tenaga kontrak, adapun yang lolos mengikuti PPPK sekitar 1.493 orang. Sehingga, selisih yang dihadapi Pemprov Kalsel sebanyak 5.876 tenaga Non ASN.

“Hari ini kita baru saja selesai mengikuti zoom meeting Penataan Non ASN di Instansi Pemerintah Daerah dan arahan Kemendagri agar supaya tenaga Non ASN dapat diselesaikan,” sampai Gubernur Kalsel, Muhidin diwakili Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Farhanie seusai rakor.

Dalam hal itu, Pemprov berharap agar tenaga Non ASN dapat mengikuti test PPPK tahap kedua ini sampai 15 Januari. Sehingga, pengurangan dengan target yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

“Tenaga Non ASN dari jumlah total 7.369 sudah kita akomodir di tahap 1 ini sebesar 1.493 dan mudah-mudahan di tahap 2 ini bisa dapat mengurangi jumlah Non ASN kita,” sampai Muhammad Farhanie.

Setelah ini, Farhanie mengatakan, bahwa Kemendagri akan melaksanakan Coaching Clinic untuk penyelesaian dalam penataan tenaga Non ASN di pemerintahan daerah tersebut. Di rakor selanjutnya, tentu akan lebih fokus dan detail dalam penanganan masalah yang dihadapi oleh pihak Pemda terkait.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengimbau kepada kepala daerah di tiap provinsinya agar tidak memasukan tenaga Non ASN yang baru. Sebab itu akan menjadi masalah ke depannya, karena bertentangan dengan Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023, penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah.

Apalagi, Tito Karnavian melihat banyak pejabat daerah memasukan timsesnya ke pemerintahannya selepas Pilkada. Dia menegaskan agar tidak melakukan hal tersebut. Dan pihaknya terus mendorong sejumlah pegawai Non ASN agar mengikuti tes PPPK tahap 2 sampai 15 Januari.

“Ada perintah dan arahan dari Pemerintah Pusat dalam mengakomodir mereka (tenaga Non ASN) biar menjadi tenaga kontrak (PPPK). Tidak langsung dijadikan begitu saja, tetapi melalui seleksi dan pada tahapan itu harus mendaftar, ternyata yang masuk cuma 1.345.338 orang. Dan yang mendaftarkan ini harus pemerintah daerah, bukan pegawainya itu,” terangnya.

Tito Karnavian bingung, masih banyak daerah yang belum mendaftarkan pegawainya sehingga jumlah yang ditargetkan belum tercapai. Daerah-daerah yang enggan mendaftarkan itu, dia mengimbau siap-siap saja nanti akan di demo.

“Kalau masih banyak tenaga Non ASN yang belum PPPK, siap-siap akan didemo kepala daerahnya. Enggan mendaftarkan, karena satu nggak ada anggaran APBD,” sebut Tito Karnavian.

Tito Karnavian mewanti-wanti akan menjadi masalah atau bom waktu, jika tenaga Non ASN tidak didaftarkan maka akan menjadi pengangguran. Selama didaftarkan, maka akan menjadi tenaga honorer paruh waktu.

“Mereka yang didaftarkan akan lolos dipastikan selama mengikuti tahapan PPPK,” tandasnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah, bertempat di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Rabu (8/1) siang.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, Ketua KPID Kalsel, Muhammad Farid Soufian, Ketua KI Kalsel, Nawang Wijayati, Direktur LPPL Abdi Persada, Syarifah Norhani serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel.

Kegiatan keagamaan yang setiap tahun digelar ini menghadirkan tausyiah dari Fakhruddin Nur (Guru Tungkal) serta dihadiri sejumlah pejabat dan pegawai di lingkup Diskominfo Kalsel.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim menyampaikan bahwa peringatan Isra Mi’raj ini menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, khususnya bagi seluruh pegawai Diskominfo Kalsel. Kegiatan ini juga bertujuan mempererat tali silaturahmi antar pegawai, sejalan dengan tema yang diusung, yaitu “Penerapan Nilai-Nilai Isra Mi’raj dalam Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Aparatur.”

“Semoga dengan diperingatinya Isra Mi’raj, kita mendapatkan berkah dan pencerahan dalam menerapkan nilai-nilai luhur pada kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bekerja,” ujar Muslim.

Selain itu, ia juga berharap semangat peringatan Isra Mi’raj dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta para pegawai juga memiliki nilai-nilai spiritual yang kuat sebagai pondasi dalam menjalankan tugas.

“Melalui semangat ini, kita dapat memperkuat komitmen dan upaya dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, dengan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang refleksi, lanjut Muslim, tetapi juga wadah untuk memperkuat kebersamaan dan komitmen seluruh aparatur Diskominfo Kalsel.

“Dengan memperingati Isra Mi’raj, diharapkan seluruh aparatur Diskominfo Kalsel dapat memperkuat komitmen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata,” tutup Muslim. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel), Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Kalsel, Universitas Lambung Mangkurat (ULM), dan PT Antang Gunung Meratus (AGM) bersinergi melaksanakan kegiatan di bidang peternakan.

Acara ini berlangsung di Pusat Penelitian dan Teknologi Agripeka (Puspitek Agripeka), Kabupaten Tanah Laut, pada Rabu (8/1).

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Penanaman rumput bahan pakan ternak yang dilakukan hari ini merupakan implementasi dari program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan peternakan di wilayah Kalimantan Selatan,” ungkap Kapolda.

Sinergi ini juga merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam mendukung program pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan, khususnya di sektor peternakan.

Kapolda menuturkan, dilahan seluas 4 hektare ini, ada empat jenis rumput yang ditanam yakni Odot, Pakchong, Nepal dan Raja. Setelah pakan ternak sudah siap barulah Sapi didatangkan di lokasi penanaman pakan ternak yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini.

“Penanaman rumput bahan pakan ternak yang dilakukan hari ini merupakan implementasi dari program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto,” ucapnya.

Ini merupakan tahap penggemukan sebanyak 150 ekor, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tahap budidaya.

Kapolda menuturkan tujuan dari kegiatan kali ini adalah selain sebagai implementasi dari program Asta Cita Presiden RI juga untuk pendidikan.

Dalam kegiatan penanaman pakan ternak ini selain dihadiri Kapolda Kalsel juga dihadiri Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel, Kabinda Kalsel, Ketua DWP BIN Daerah Kalsel, Wakapolda Kalsel, Irwasda Polda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel dan Pengurus Bhayangkari Daerah Kalsel.

Selain itu, turut hadir juga Kapolres Tanah Laut, Ketua Bhayangkari Cabang Tanah Laut, Rektor ULM, PT. Antang Gunung Meratus (AGM), Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, dan Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kalsel. (POLDA.KALSEL/SRI/RDM/RH)