Tahun: 2024

BANJARMASIN – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia (RI) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkolaborasi melaksanakan kegiatan Gelar Wicara Gerakan Indonesia Membaca dan Workshop Sepekan 1 (satu) Buku.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya penguatan budaya baca dan peningkatan kecakapan literasi masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan ini berlangsung di salah satu hotel berbintang selama dua hari yaitu 31 Juli – 1 Agustus 2024.

Pustakawan Ahli Utama Perpusnas RI, Sri Sumekar mengatakan salah satu yang melatarbelakangi digagasnya Gerakan Indonesia Membaca ini yakni masih rendahnya indeks literasi masyarakat Indonesia.

“Berdasarkan penelitian PISA 2022 lalu, skor kemampuan membaca kita sebesar 359 atau di peringkat 71 dan ini masih belum ada peningkatan. Selain itu, presentasi siswa yang mencapai kompetensi minimum literasi juga masih rendah yakni SMP 59 persen dan SMA 49,26 persen,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Sri diperlukan gerakan yang masif untuk memotivasi masyarakat Indonesia khususnya kalangan pelajar yang salah satunya melalui Gerakan Indonesia Membaca Sepekan Satu Buku ini.

“Gerakan ini kita laksanakan di 12 Provinsi dan Kalsel menjadi Provinsi yang ke-11. Saat ini sudah ada 2.084 siswa yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan ini,” ungkapnya.

Sri juga mengungkapkan, dilihat dari aktivitas literasi membaca pelajar di Kalsel menempati peringkat 16 dan ini menjadi PR bagi Pemerintah Provinsi Kalsel untuk meningkatkannya.

“Secara nasional masuk dalam kategori sedang, namun kita harapkan nilai ini bisa ditingkatkan lagi,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie menyatakan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel untuk meningkatkan literasi membaca pelajar di Banua.

“Kami siap berkolaborasi karena peningkatan minat baca siswa ini masuk dalam ranah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel,” tegasnya

Nurliani sendiri juga mengaku bahwa pihaknya selama ini telah melaksanakan program perpustakaan keliling secara rutin baik itu menggunakan mobil perputakaan keliling dan trail pustaka untuk menyambangi sekolah-sekolah di daerah pelosok guna meningkatkan literasi mereka.

“Kita dari Dispersip menyediakan fasilitas baik itu baca buku di tempat (Perpustakaan Palnam dan Piere Tendea) dan perpustkaan keliling,” tuturnya.

Selain itu, Nurliani mengaku bahwa pihaknya secara rutin mengundang Duta Baca Indonesia dan Pendongeng, baik nasional maupun lokal untuk memotivasi masyarakat Banua, khususnya para generasi muda untuk mencintai perpustakaan dan juga buku.

“Kami sudah sering mendatangkan duta baca sejak duta baca Andrea Hirata, Najwa Shihab dan lainnya untuk memotivasi generasi muda kita” tukasnya.

Gelar Wicara Program Gerakan Indonesia Membaca Sepekan 1 Buku di Kalsel yang diikuti ratusan siswa, siswi, guru pendamping dan pustakawan ini menghadirkan narasumber yaitu Pustakawan Utama Perpusnas RI, Sri Sumekar, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie, dan Kepala SMAN 1 Martapura, Eko Sanyoto pada 31 Juli 2024.

Kemudian dilanjutkan Workshop Membaca Nyaring pada hari berikutnya 1 Agustus 2024, menghadirkan tiga pembicara yaitu Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Hurin Anindia Aghnia, Co- Founder Komunitas Read Aloud Kalsel, Waluyo Agus Widodo dan Komunitas Reading Bugs, Julia Budihardja. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor bersilaturahmi bersama pemerintah desa di seluruh Kabupaten/Kota di Banua, bertempat di Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Selasa (30/7).

Kegiatan yang dalam rangka untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2024 dengan Aman, Damai dan Gembira ini diikuti oleh ratusan orang dari perangkat desa serta dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Raudatul Jannah, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kepala Dinas PMD, Faried Fakhmansyah, Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah serta yang lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor berharap melalui kegiatan ini dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat desa untuk mewujudkan Pilkada serentak di Banua serta dapat menciptakan pesta demokrasi yang damai dan riang gembira.

“Suasana yang kondusif aman dan damai, dapat mendorong masyarakat datang ke tps dan memberikan hak politiknya dengan penuh keikhlasan, kesadaran dan kebahagiaan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Kalsel juga mendapat penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Desa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) sebagai dedikasi terhadap pembangunan desa di Kalsel.

“Ini penghargaan yang sungguh luar biasa,” ucap Paman Birin (sapaan akrabnya).

Sabirin Noor mengapresiasi, atas gelar kehormatan yang diterima, dimana semua ini juga tidak terlepas dari kinerja seluruh perangkat desa termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel dalam upaya membangun desa.

“Kita sudah membuktikan tidak ada lagi desa tertinggal di Kalsel dan tercapai dua tahun lebih cepat dari target, ini hasil sinergi kolaborasi dan kerjasama semua, sehingga presentasi ini sangat membanggakan dan dapat mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala PMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah menyampaikan, pada kesempatan ini juga Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengganggarkan bantuan keuangan Desa sebesar Rp35 miliar untuk 1.871 desa yang ada di Kalsel.

“Dana itu dialokasikan untuk 5 kategori Desa yakni Desa Maju, Desa Mandiri, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, tetapi saat ini Kalsel tidak ada lagi Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sehingga diterima oleh tiga kategori saja,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Silaturahmi Gubernur dan Pemerintah Desa ini ditutup dengan tausiyah oleh Pimpinan Madrasah Darussalam Tahfidz dan Ilmu Al-Quran, Martapura, Tuan Guru H. Wildan Salman. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Dimulai dengan membaca sholawat, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor melakukan peletakan batu pertama, pembangunan kantor Dinas Kesehatan Provinsi, di komplek perkantoran Gubernur di Banjarbaru pada Selasa (30/7) siang. Tidak lama, Raudatul Jannah atau Acil Odah juga melakukan hal yang sama, meletakkan batu pertama pembangunan kantor dinas yang saat ini dipimpinnya. Berturut – turut Guru Wildan, dan sejumlah ulama pun melakukan hal yang sama.

Kepada wartawan, Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu mengatakan, pemerintah provinsi secara bertahap memindahkan kantor SKPD yang masih berlokasi di kota Banjarmasin, ke ibukota Provinsi Kalsel, Banjarbaru.

“Hari ini giliran kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, yang kita mulai bangun. Kita berharap ini berjalan dengan lancar, karena Insya Allah ini di musim kemarau, pekerjaan akan menjadi lebih cepat,” ujar Paman Birin.

Sebelumnya dalam sambutannya, Gubernur berpesan, agar pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan ini, sesuai dengan perencanaan yang sudah tersusun.

“Kalo tiang nya harus menggunakan besi dengan ukuran tertentu, maka harus sesuai dengan rencana tersebut. Karena kita ingin bangunan ini nanti, menjadi gedung yang kokoh,” harap Gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Ahmad Solhan yang diwakili Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Yulianti Erlynah menjelaskan, kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan ini dibangun di atas lahan seluas 2 hektar di Jalan utama Bina Praja. Pembangunan gedung ini, akan dilaksanakan secara bertahap dan dijadwalkan selesai pada tahun 2025.

“Untuk tahap pertama hingga akhir tahun 2024, akan dilaksanakan pembangunan struktur, dengan anggaran kurang lebih 20 miliar rupiah,” paparnya kepada wartawan.

Sementara untuk tahap kedua, menurut Yulianti, berupa pembangunan gedung seluas 5.300 meter persegi, akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan total anggaran diperkirakan mencapai 60 – 70 miliar rupiah. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Memasuki musim kemarau yang diprediksi dimulai pada Agustus nanti, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ada tiga daerah yang menjadi lokus utama karhutla, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Tanah Laut. Sebab selain menjadi langganan karhutla saat musim kemarau, ketiga daerah itu juga merupakan wilayah Ring 1 area bandara.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, bahkan telah memerintahkan SKPD terkait untuk melibatkan relawan dan masyarakat peduli api, guna mempercepat penanggulangan karhutla khususnya pada titik panas (hot spot) yang berada di sekitar area pemukiman.

Menindaklanjuti arahan Gubernur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, menggelar apel kesiapsiagaan menghadapi bencana Kalsel tahun 2024.

Apel yang dipimpin Kepala BPBD Kalsel, Raden Suria Fadliansyah itu, turut diikuti leading sector BPBD seperti Dinas Kehutanan, Tagana, Satpol PP Damkar, PMI, dan relawan lainnya.

“Memang sesuai arahan Gubernur, kita ingin agar semua leading sector menyiapkan segala sesuatu untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman karhutla,” katanya, Selasa (30/7).

Pihak BPBD sendiri telah menyiapkan berbagai peralatan untuk menanggulangi hot spot terutama di daerah yang sulit dijangkau.

“Semua peralatan saya rasa sudah sangat lengkap, apalagi kita juga mendapat bantuan dari BNPB berupa water jet pump kecil yang bisa dibawa menggunakan kendaraan roda dua,” ungkapnya.

Suria berharap musim kemarau tahun ini tidak menyebabkan karhutla yang sangat serius, sehingga tidak akan mengganggu masyarakat dalam menjalankan aktivitas.

“Semoga melalui upaya yang dilakukan Pemprov Kalsel bersama relawan lainnya, bisa meminimalisir bencana karhutla musim kemarau ini,” harapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Untuk meningkatkan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2024, bertempat Aula Gedung Pelayanan RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, Jalan Simpang Ulin Banjarmasin, Selasa (30/7).

Dalam sambutannya, Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel Teguh Hadianto mengatakan, Forum Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog yakni diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat. Dimana, diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, yaitu masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan. Ia berharap, dapat semakin meningkatkan pelayanan untuk masyarakat di Kalsel.

“RSGM GHA ini bukan hanya sebagai tempat pelayanan Kesehatan, juga sebagai pelopor Rumah Sakit Pendidikan utama yang telah mengantongi izin,” ucapnya

Sementara itu, Kasubag Umum, Humas dan Kepegawaian RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, Citra Dewie Purnamasari, menyampaikan, Forum konsultasi Publik (FKP) merupakan wujud dalam bentuk memajukan pelayanan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, agar setiap masukan dan saran baik dari SKPD mitra kerja Pemerintah Provinsi Kalsel, Lembaga Pengawas, Badan Hukum Publik dan Organisasi Profesi, Penyelenggara Pelayanan, Lembaga Pendidikan/ Akademisi, Tokoh Agama/ Masyarakat serta Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, menjadi pembenahan untuk lebih baik ke depannya.

“Berdasarkan data sementara ini dari bulan Januari – Juni 2024, rata – rata pasien yang melakukan pelayanan di RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel lebih dari 3.000 pasien,” jelasnya

Menanggapi hal itu, Asisten Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Rujianor menambahkan, untuk di tahun 2024 ini pihaknya belum pernah menerima laporan dari masyarakat, terkait pelayanan di RSGM Gusti Hasan Aman milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, dengan kegiatan ini merupakan langkah yang efektif menerima masukan langsung oleh masyarakat terutama dari berbagai pelayanan.

“FKP ini secara langsung juga merupakan promosi berbagai pelayanan yang dimiliki oleh RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel,” tutupnya

Untuk diketahui, RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, sudah memiliki berbagai pelayanan diantaranya pelayanan Bedah mulut, Konsevasi Gigi, Ortodonsia, Prostodonsia, Periodonsia dan Pedodonsia. Di mana, pelayanan ini juga telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. (NHF/RDM/RH)

TANJUNG – Berhelat sepekan setelah Hulu Sungai Tengah, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK kembali menghadiri pengukuhan Kepala Desa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tabalong bertempat di Gedung Pendopo Bersinar pada Senin (29/7).

Sebanyak 119 Kepala Desa dikukuhkan langsung Oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin.
Upacara pengukuhan tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan Kades memegang jabatan selama delapan tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Supian HK mengingatkan perpanjangan masa jabatan ini harus diiringi dengan komitmen kerja yang lebih baik. Lebih lanjut menurutnya, bertambahnya masa jabatan ini menjadi kesempatan para kades untuk menyempurnakan capaian pembangunan desa mengingat Tabalong merupakan pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN).

“Melalui perubahan masa jabatan ini, semoga para kades bisa berkomitmen untuk memaksimalkan pembangunan dan memimpin desanya menjadi lebih baik lagi pada masa jabatan yang lebih panjang ini, apalagi Tabalong sebentar lagi jadi gerbang IKN,” ucapnya.

Sementara itu, Paman Birin dalam sambutannya berpesan untuk selalu berinovasi dalam membangun desa, memberikan pelayanan yang cepat dan efisien serta transparan dalam pengelolaan keuangan desa.

“Jangan ragu untuk melakukan evaluasi dan perbaikan jika diperlukan, libatkan elemen masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan desa agar dana desa bisa efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan pelantikan Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Kabupaten Tabalong oleh Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Raudatul Jannah atau Acil Odah serta penyerahan piagam penghargaan kepada Syarifah Syifa Anang Syakhfiani atas karya bakti dan pengabdian selama menjabat sebagai ketua TP PKK Kabupaten Tabalong masa bakti 2019-2024. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melakukan perluasan penerapan pengoperasian autogate pass (gerbang masuk otomatis) ke-34 pelabuhan yang secara resmi akan berlaku serentak pada 1 Agustus 2024. Implementasi gerbang masuk otomatis ini sesuai dengan rencana penerapan transaksi non-tunai (cashless) di semua layanan pelabuhan, dimana sampai akhir tahun 2024 ditargetkan dapat terwujud di 59 pelabuhan.

“Tahun ini kami upayakan autogate pass dapat diterapkan di 35 Pelabuhan dan hingga bulan ini sudah mencapai 34 Pelabuhan. Pengimplementasiannya akan Go Live pada 1 Agustus 2024,” kata Putut Sri Muljanto, Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Putut menambahkan, pengoperasian gerbang masuk otomatis ini dapat memperlancar arus operasional kendaraan yang memasuki pelabuhan karena adanya proses pembayaran secara non tunai yang lebih cepat.

Dengan penerapan gerbang masuk otomatis tersebut, akses ke pelabuhan akan menggunakan kartu uang elektronik, dimana sebelumnya transaksi pembayaran dilakukan secara tunai berubah menjadi non tunai (cashless). Perubahan proses ini juga lazim disebut elektronifikasi transaksi keuangan.

“Implementasi sistem gerbang masuk otomatis pada pelabuhan oleh Pelindo sejalan dengan salah satu program kerja Bank Indonesia dalam mendorong elektronifikasi sistem pembayaran pada sektor ritel dan transportasi. Sinergi dan kolaborasi antara Pelindo, Bank Indonesia dan ekosistem sistem pembayaran terkait seperti perbankan dan penyedia infrastruktur sistem pembayaran, menjadi suatu keharusan dalam mewujudkan dan memperluas akses masyarakat pada ekonomi keuangan digital yang inklusif,” kata Amat Yunus, Deputi Direktur Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia dalam rapat koordinasi bersama Pelindo beberapa waktu lalu.

Tercatat pada 2024, Pelindo mengoperasikan gerbang masuk otomatis pada sejumlah pelabuhan. Yakni Gunung Sitoli, Sibolga, Tanjung Balai Asahan di Sumatera Utara, Lhokseumawe di Aceh, Bengkulu, Palembang di Sumatera Selatan, Tanjung Pandan di Bangka Belitung.

Selain itu, gerbang masuk otomatis juga diterapkan di Banten, Cirebon di Jawa Barat, Sunda Kelapa di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Intan, Tegal di Jawa Tengah, Pelabuhan Tanjung Tembaga, Gresik, Tanjung Perak, Tanjung Wangi, Kalianget di Jawa Timur, Pelabuhan Kotabaru, Batulicin, Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Pelabuhan Sampit di Kalimantan Tengah.

Pada wilayah Indonesia Timur, gerbang masuk otomatis diimplementasikan di pelabuhan Manokwari, Jayapura, Biak, Fakfak, Tolitoli dan Pantoloan di Sulawesi Tengah, Gorontalo, Waingapu (Sumba), Maumere (Flores) di NTT, Bima, Ende-Ippi, Kalabahi dan Labuan Bajo.

“Selanjutnya, akan ada satu lagi pelabuhan yang akan menerapkan autogate pass yaitu Pelabuhan Merauke Papua. Dengan demikian, pada tahun 2024 ini seluruh pelabuhan yang dikelola Pelindo akan menerapkan gerbang masuk otomatis.” ungkap Putut.

Menurut Putut, penerapan gerbang masuk otomatis ini berpotensi untuk menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jasa pelabuhan pada saat transisi. Misalnya dikarenakan belum familiar dengan uang elektronik, atau masih adanya pengguna jasa yang belum mempersiapkan kartu uang elektroniknya sehingga menimbulkan kepadatan antrian masuk ke pelabuhan.

“Kami meminta maaf apabila timbul ketidaknyamanan pada awal penerapan autogate pass ini. Perubahan cara pembayaran secara elektronik ini merupakan salah satu upaya Pelindo untuk memberikan layanan yang lebih baik,” pungkasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pelindo menyiapkan petugas di gerbang untuk membantu para pengguna jasa yang membutuhkan bantuan di masing-masing pelabuhan selama 30 hari setelah Go Live. (Pelindo-RIW/RDM/RH)