BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar forum konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kalsel Tahun 2025.
Suasana Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Kalsel Tahun 2025
Forum yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bappeda Kalsel, Rabu (21/2), dihadiri oleh seluruh pemangku kebijakan dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar.
Dalam sambutannya Roy menyampaikan gambaran pencapaian pembangunan daerah di berbagai sektor hingga tahun ini. Diantaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Presentase Penduduk Miskin, hingga Tingkat Penganggun Terbuka.
“Tren positif lain yang perlu dipertahankan dan terus diupayakan peningkatannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu di angka 73,5 pada tahun 2023. Meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 71,97,” kata Roy.
Tidak kalah penting, tantangan kedepan yang perlu menjadi catatan bersama, adalah pertumbuhan ekonomi.
Menurut Roy, untuk mencapai tujuan utama pembangunan kedepannya masih sangat diperlukan transformasi ekonomi, dengan menggeser kontribusi sektor pertambangan (sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui) ke arah sektor sumber daya alam yang bisa diperbaharui.
“Antara lain sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hilirisasi industri dan perdagangan, dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan,” terang Roy.
Tema RKPD Kalsel Tahun 2025 yakni Pemantapan Daya Saing Daerah Dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Untuk Mendukung Kalimantan Selatan Sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.
Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor, menilai tema tersebut cukup memberikan gambaran Kalsel kedepan sebagai gerbang logistik untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini salah satu peluang untuk bagaimana berperan. Bukan hanya sekedar jadi tempat lalu lalang barang dan orang,” tegas Ariadi.
Sebab itu, Ariadi menekankan pentingnya penyediaan sarana prasarana infrastruktur memadai seperti pengembangan terus menerus terhadap bandara maupun pelabuhan.
“Supaya arus distribusi barang menjadi lebih lancar,” jelas Ariadi. (SYA/RDM/RH)
JAKARTA – Peran Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Kalimantan Selatan yang ada di Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta sebagai wadah pelayanan publik dan paguyuban warga Kalsel didorong agar lebih optimal. Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gina Mariati, saat melaksanakan kunjungan kerja ke Banhub Provinsi Kalsel, baru-baru tadi.
Gina menjelaskan kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin ini terkait program kerja Banhub dalam hal pelayanan kepada masyarakat Kalsel, pejabat, dan pegawai daerah Pemprov Kalsel di Jakarta. Apalagi di tahun 2024, anggaran Banhub mengalami peningkatan sehingga harapannya hal ini dapat dioptimalkan untuk peningkatan pelayanan kepada publik termasuk fasilitasnya.
“Tadi memang dikatakan ada beberapa fasilitas yang akan diperbaiki, misalkan nanti ada beberapa fasilitas untuk disabilitas, dan melihat beberapa kondisi kamar mess itu memang sudah banyak yang direhab. Untuk selanjutnya kami harapkan kawan-kawan yang di Banggar bisa membackupnya,” jelasnya.
Suasana Pertemuan Komisi IV DPRD Kalsel di Badan Penghubung Kalsel di Jakarta
Gina berharap agar Banhub lebih memperhatikan para mahasiswa asal Kalsel yang merantau di Jakarta, misalnya memberikan ruang kepada mereka untuk berkumpul, bukan hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga saling bertukar informasi dan ide yang berguna untuk membangun dan memajukan daerah Kalsel.
Terkait program kerja promosi pariwisata di Anjungan Kalsel di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi promosi pariwisata Kalsel.
“Setiap festival yang ada di Kalsel harus dipromosikan ke orang luar Kalsel, paling tidak 6 bulan sebelum tanggal festival, bahkan satu tahun sebelumnya untuk menggaet turis internasional. Promosi bukan lagi ke konten budayanya, tapi dalam bentuk sebuah festival, dengan isi-isi kegiatannya apa-apa saja,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kassubid Pelayanan dan Akomodasi Banhub Kalsel, Irisandy Winata Nasution, mengatakan saat ini perbaikan fasilitas yang sudah tidak layak masih dalam proses. Kemudian untuk event-event tahunan Kalsel saat ini memang sudah rutin dipromosikan di anjungan. Kedepannya, Banhub akan mengumpulkan bahan terkait festival-festival terbaru yang ada di Kalsel untuk dipromosikan.
“Dan terkait kerukanan mahasiswa Kalsel tadi, sementara ini kita sudah beberapa kali berkegiatan berkolaborasi dengan mahasiswa asal Kalsel, kita membungkusnya dalam kegiatan Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB),” tambahnya. (ADV-NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Hari Pers Nasional (HPN) diperingati setiap tanggal 9 Februari. Namun untuk tahun ini puncak peringatan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari di Ecovention Hall, Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
Pada perayaan HPN 2024 kali ini, mengambil tema “Pers Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Merawat Keutuhan Bangsa”.
Ketua PWI Pusat Hendri Ch. Bangun mengatakan, tema kali ini dipilih karena sesuai dengan hajatan besar yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu), yang sudah dilangsungkan dengan baik pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu.
Momen HPN kali ini juga menjadi kado terindah bagi insan Pers Indonesia, karena Perpres Publisher Rights yang diusulkan di Banjarmasin pada HPN 2020, saat ini sudah ditandatangani oleh Presiden RI
“Saya tadi bisik-bisik ke Bapak Presiden, apakah sudah ditandatangani Pak, beliau menjawab Sudah. Alhamdulillah, semoga Mitigasi Pers Indonesia semakin aktif sebagai pilar demokrasi Indonesia,” ungkap Hendry Bangun.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, juga mengapresiasi atas ditandatanganinya Keppres Publisher Right. Pihaknya berharap semoga nantinya bisa bermanfaat bagi industri media dan juga para wartawan.
Terkait dengan kebebasan Pers, Dewan Pers juga menyatakan telah meminta komitmen kepada pemimpin ke depan untuk menjamin kebebasan pers di masa kepemimpinan 5 tahun ke depan.
“Itu nanti akan memberi dukungan sistemik kepada Pers, sehingga Pers bisa menjadi pencerah bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.
Dalam puncak HPN 2024 ini, Presiden RI, Joko Widodo mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh insan pers yang terus dan secara konsisten menemani masyatakat dalam berdemokrasi.
“Saya juga sering dikritik tajam, ada juga gambar muka saya yang unik-unik di sampul majalah, di media sosial, tapi tidak apa-apa. Tidak masalah buat saya,” terangnya.
Presiden Jokowi juga mengatakan, pemerintah terus berupaya mendukung ekosistem pers yang adaptif dengan tetap menghormati kebebasan pers. Selain itu, jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan industri media konvensional, juga menjadi perhatian penting pemerintah.
Jokowi pun berpesan agar pers tetap menjadi salah satu pilar penjaga demokrasi, menjadi rumah bersama untuk informasi. Namun, ia menegaskan, informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta.
Tak hanya itu Presiden Jokowi juga berpesan agar perusahaan pers dapat memikirkan langkah konkret dan strategis serta terus melakukan inovasi agar ada pers dalam merespon perubahan zaman mampu berdiri tegak secara mandiri ditengah gempuran persaingan global.
Untuk itu, ia menegaskan telah menandatangani Perprea Publisher Right, yang mana peraturan tersebut lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers untuk menciptakan jurnalisme yang berkualitas
Presiden menjelaskan Perpres Publisher Rights bukan bertujuan untuk mengurangi kebebasan pers di Tanah Air.
“Perpres ini juga bukan untuk mengatur konten pers. Pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas,” jelasnya.
Ditemui disela rangkaian Puncak Peringatan HPN 2024, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie mengatakan, rangkaian HPN 2024 di Jakarta ini dilaksanakan sejak tanggal 16 Februari 2024 dengan berbagai agenda penting. Mulai dari Rakernas SIWO yang agendanya membahas berbagai teknis pelaksanaan Porwanas di Banjarmasin.
“Dilanjutkan Konferensi Kerja Nasional PWI, Konvensi Nasional Media Massa hingga berbagai seminar penting lainnya,” ungkap Helmie.
Dalam acara puncak hadir Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah menteri kabinet, dan dilaksanakan penyerahan penghargaan terhadap salah satu kepala daerah di Kalsel, yakni Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin sebagai kepala daerah yang peduli dan mendorong UMKM
Ia pun mengucapkan terima kasih terhadap sejumlah pihak yang memberikan support kepada pihaknya dałam mengikuti kegiatan nasional ini, seperti PT Adaro Indonesia, Bank Kalsel, Hasnur Group dan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Puncak HPN kali ini, PWI Pusat menyerahkan penghargaan terhadap salah satu kepala daerah di Kalsel, yakni Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin sebagai kepala daerah yang peduli dan mendorong UMKM.(PWI.KALSEL/NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke-78, Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin menerima penghargaan sekaligus menjadi satu-satunya kepala daerah di Kalimantan yang meraih penghargaan dari PWI tahun 2024.
Puncak Penghargaan Hari Pers Nasional (HPN) ke- 78, dihadiri secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Ancol Jakarta, Selasa (20/2) sore.
Wali Kota Aditya meraih penghargaan atas komitmennya memajukan sektor UMKM di Ibukota Kalimantan Selatan. Peran Aditya dalam mendorong UMKM dapat terlihat dari berbagai inovasinya, serta dukungan luar biasa sang istri Vivi Zubedi yang berhasil membawa produk UMKM Kota Banjarbaru melejit ke kancah internasional.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan, jurnalisme berkualitas menjadi perhatian penting pemerintah. Salah satunya setelah melalui perdebatan panjang, Jokowi akhirnya menandatangi Perpres publisher right.
“Saya berpesan Pers terus menjaga demokrasi, beritakan fakta bukan mengada-ada atau asumsi saja. Pesan kedua, perusahaan Pers juga harus berfikir ke depan, adaptif dalam menjawab tantangan zaman, serta harus bisa mandiri,” ungkapnya.
Walikota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin mengaku bersyukur atas diraihnya Penghargaan Anugerah PWI ini.
“Terimakasih kami terhadap PWI dengan anugerah PWI 2024 bidang pemberdayagunaan UMKM ini. Tentunya penghargaan ini menjadi vitamin motivasi kami, agar lebih menghidupkan lagi perekonomian kota Banjarbaru. Serta menjadi simbol kolaborasi dengan insan pers,” ungkapnya.
Aditya mengaku, penghargaan ini juga menjadi penyemangat kami untuk bisa berbuat lebih dan UMKM Banjarbaru bisa naik kelas ke depannya.
Pihaknya selaku pemerintah daerah, akan selalu membuka akses seluas-luasnya untuk para pelaku UMKM. Agar lebih kreatif dan menghasilkan produk-produk unggulan.
Untuk diketahui, Anugerah PWI Pusat ini juga diberikan kepada kepada lima bupati dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang. Seperti Bupati Jember (Jatim) Hendy Siswanto untuk Anugerah PWI bidang kebudayaan, Bupati Tapanuli Selatan (Sumut) Dolly Putra Parlindungan Pasaribu menerima Anugerah PWI bidang Lingkungan Hidup.
Juga Bupati Simalungun Sumut Radiapoh Hasiholan Sinaga (bidang kebudayaan), Bupati Serang Banten Hj Ratu Tatu Chasanah (bidang kebudayaan) dan Bupati Bandung Jabar Dadang Supriatna (bidang kebudayaan), serta Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang, penerima Anugerah PWI bidang pendidikan. (Diskominfo.Bjb-RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama menjelang bulan puasa atau bulan Ramadhan 1445 Hijriah
Pemprov Kalsel saat mengikuti Rakor Pengendali Inflasi Secara Virtual
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi, kepada Abdi Persada FM usai Rapat Koordinasi Pengendali Inflasi secara virtual di Commend Center, Banjarbaru, pada Senin (19/2).
Suparmi menyampaikan kondisi inflasi di Kalimantan Selatan saat ini sudah cukup terkendali terlihat dari beberapa harga bahan pokok yang cukup stabil di berbagai komuditas pangan.
“Alhamdulillah kondisi inflasi Kalsel saat ini terkendali, dan cenderung deflasi, dari berbagai harga bahan pokok yang juga cukup stabil,” ucapnya.
Suparmi juga megatakan menjelang Bulan Ramadhan tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus menjaga kestabilan harga bahan pokok
“Sebentar lagi bulan puasa, menjelang bulan puasa ini Pemprov kalsel akan terus kendalikan harga agar tetap stabil dipasaran dan bahkan diupayakan untuk mengalami penurunan harga,” katanya.
Lebih lanjut, Suparmi menambahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan aksi nyata untuk kestabilan harga tersebut.
“Langkah Pemprov Kalsel terhadap kestabilan itu dengan melakukan roadshow pasar murah di beberapa Kabupaten/Kota sebelum bulan Ramadhan untuk menjaga stabilitas harga di lapangan,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Kalsel, mempersiapkan misi dagang tahun 2024.
Kepada wartawan, Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Sulkan, ditemui di ruang kerjanya, pada Senin (19/2) mengatakan, kegiatan misi dagang ini untuk memfasilitasi dan memperluas akses pasar produk Usaha Kecil Menengah (UKM) Kalsel ke berbagai daerah, agar saling mendukung pemenuhan keperluan masyarakat kedua daerah, juga sebagai pengembangan usaha di Banua.
Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Sulkan, saat diwancara
“Kita sudah menyebarkan undangan ke 16 kedutaan besar di Indonesia, untuk mendukung kegiatan misi dagang,” ucapnya
Ia menyampaikan, untuk tahun 2024 ini, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, akan melaksanakan kegiatan misi dagang di tiga Provinsi yaitu DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Selama ini, Kalsel memiliki pangsa pasar yang dijual tidak hanya Nasional juga Mancanegara, diantaranya kain khas sasirangan, anyaman purun, dan dari hasil hutan, serta perkebunan seperti teh gaharu.
“Bulan Maret mendatang, akan dilaksanakan di DKI Jakarta,” jelasnya
Lebih lanjut Sulkan menambahkan, pihaknya berupaya memberikan ruang kepada pengusaha dan pelaku industri, untuk memperkenalkan produk. Sehingga, dapat lebih dikenal luas, melalui banyak undangan yang hadir, maka tentu semakin besar tertarik dengan produk UMKM nantinya.
“Semoga misi dagang ini, dapat menciptakan pasar baru,” tutup Sulkan. (NHF/RDM/RH)
DENPASAR – Sebuah langkah positif dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan efisiensi pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali, Senin (19/2).
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo menyampaikan kunjungan kerja tersebut dalam rangka menggali informasi dan bertukar pikiran berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan.
“Dalam pertemuan tersebut, lanjut Imam, pembahasan lebih menitik beratkan pada pelaksanaan administrasi keuangan di DPRD Bali. Dari informasi yang disampaikan bahwa pemeriksaan di Bali begitu detail. Hal ini tentu menjadi masukan penting bagi perwakilan rakyat di DPRD Kalsel,” katanya.
Suasana Kunjungan Komisi II DPRD Kalsel ke DPRD Bali
Sebagai seorang wakil rakyat, lanjut Imam, erat kaitannya dengan urusan administrasi keuangan yang dibantu dan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel. Di DPRD Provinsi Kalsel sendiri, ada dua kegiatan yang masing-masing dilaksanakan dua kali dalam satu bulan, yakni Sosialisasi Perda serta Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila.
Imam menerangkan bahwa setiap anggota DPRD Kalsel akan dialokasikan sejumlah dana untuk pelaksanaan kedua kegiatan rutin tersebut seacara resmi yang sudah diatur pos-posnya untuk apa saja dan hal tersebut menuntut mereka untuk membuat laporan pertanggung jawaban setelah pelaksanaannya.
“Dengan laporan itu, diharapkan anggota dewan dan staf agar lebih teliti dan berhati-hati dalam merinci berkas administrasi laporan keuangan, agar ketika dilakukan pemeriksaan seperti di Bali, kita tidak terkejut,” terangnya.
Rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel disambut langsung oleh Kapala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Edy Subagiarta. Ia mengatakan bahwa pihaknya senantiasa terbuka untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan provinsi lain. Edy berharap pertukaran informasi ini dapat memberikan manfaat positif bagi kedua belah pihak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ADV-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalimantan Selatan beberapa kali terakhir terjadi gempa di daratan. Oleh karena itu, banua kini tidak hanya waspada banjir, tapi juga waspada gempa.
“Pada saat terjadi gempa pertama di Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Februari 2024 lalu, BPBD Kalsel langsung mendapatkan arahan dari Gubernur Sahbirin Noor,” ungkap Kabid Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Bambang Dedi Mulyadi, saat menjadi narasumber pada Program TKHI di Radio Abdi Persada, Selasa (20/2).
Bambang menjelaskan, waspada gempa sejak dini perlu dilakukan, agar penanganan bencana gempa dapat cepat teratasi, apabila musibah tersebut terjadi.
“Dalam penanganan gempa BPBD Provinsi Kalimantan Selatan terus bekerjasama dengan BMKG,” ucap Bambang.
Pihaknya juga menghimbau, apabila masyarakat menemukan bencana seperti gempa, dapat memberikan laporan ke BPBD Provinsi Kalimantan Selatan di call center 112.
“Saat ini BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi bencana, sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk penanganan, apabila terjadi bencana tersebut,” ujar Bambang.
Karena selama ini, lanjutnya, hanya waspada banjir maka sarana yang dimiliki untuk penanganan banjir.
Dalam waspada gempa ini, maka BPBD Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan mobil serba guna, yang dilengkapi peralatan pertolongan korban pada saat musibah gempa terjadi.
“Saat ini mobil serba guna bencana diperlukan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Bambang. (SRI/RDM/RH)
PULANG PISAU – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (19/01).
Rombongan Komisi I DPRD Kalsel yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Siti Noortita Ayu Febria Roosani didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas diterima oleh Kepala Bagian Dukungan Administrasi Kesekretariatan Program Dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Medie Rolitae beserta jajarannya.
Suasana Kunjungan Komisi I DPRD Kalsel ke DPRD Kabupaten Pulang Pisau
Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Zulfa Asma Vikra menyampaikan dalam kegiatan ini, pihaknya ingin menggali dan mengumpulkan informasi terkait kronologi keberhasilan pemekaran wilayah Kabupaten Pulang Pisau dari Kabupaten Kapuas yang hanya memakan waktu lebih kurang lima tahun.
”Kedatangan kami ini untuk mengetahui sekaligus menanyakan kronologi keberhasilan pemekaran wilayah Kabupaten Pulang Pisau dari Kabupaten Kapuas mengingat di Kalsel juga ada usulan pemekaran di dua wilayah, yakni di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kotabaru,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Burhanuddin. Selain untuk mengetahui kronologi keberhasilan pemekaran wilayah Kabupaten Pulang Pisau, lanjutnya, kunjungan kerja ini juga ingin mengetahui strategi yang mendorong percepatan persetujuan dari Kemendagri.
“Yang pertama kami melakukan kunjungan kerja terkait pemekaran wilayah. Kedua, karena kami dari Dapil 6, masalah pemekaran Tanah Kambatang Lima ini sudah berproses, hanya saja kami menginginkan prosesnya bisa dipercepat. Melalui pemekaran ini, diharapkan daerah Kambatang Lima ini bisa berkembang,” tuturnya.
Oleh karena itu, diharapkan hasil kegiatan tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi Kalsel yang bersiap untuk mengajukan usulan pembentukan dua daerah otonom baru (DOB) ke Kemendagri yakni Kabupaten Gambut Raya pemekaran dari Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Kambatang Lima pemekaran dari Kabupaten Kotabaru. (ADV-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, menghasilkan banyak data terkait APBN yang berasal dari proses bisnis pelaksanaan anggaran serta kajian dan analisis fiskal di wilayah Kalimantan Selatan.
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan kajian tersebut, DJPb Kalimantan Selatan meresmikan Treasury Corner yang berlokasi di Post Graduate Building Fakultas Ekonomi dan Bisnis(FEB) Universitas Lambung Mangkurat. Peresmian Treasury Corner sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman antara Rektor Universitas Lambung Mangkurat dengan Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan itu, dilaksanakan di lobby kampus FEB Universitas Lambung Mangkurat, pada Selasa (20/2).
Suasana peresmian Treasury Corner Kanwil DJPb Kalsel di ULM
Pada acara tersebut Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan, Syafriadi juga menyampaikan selayang pandang mengenai Treasury Corner. Yak i bahwa, banyak data yang dihasilkan Kanwil DJPb Kalimantan Selatan, baik data APBN yang merupakan output dari proses bisnis pengelolaan APBN, data perekonomian yang didapatkan dari sinergi dan kolaborasi dengan mitra strategi, serta kajian dan analisis perekonomian di daerah.
“Output dan produk tersebut kami harapkan bisa lebih bermanfaat bagi seluruh pihak, terutama di kalangan civitas akademik. Untuk itu, kami menginisiasi Treasury Corner yang kami bangun di lingkungan kampus ULM ini,” tegas Syafriadi.
Treasury Corner merupakan program strategis Kanwil DJPb Kalimantan Selatan dalam mewujudkan sinergi dan kolaborasi kelembagaan, khususnya dengan Universitas Lambung Mangkurat dalam pemanfaatan data, pengembangan kapasitas SDM, dan upaya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kajian fiskal dalam lingkup regional.
Di dalam Treasury Corner ditampilkan infografis perkembangan kinerja fiskal regional, pelaksanaan APBN, Government Finance Statistic, dan informasi perbendaharaan serta program beasiswa melalui LPDP.
Selain itu, Treasury Corner menyediakan fasilitas sistem informasi regional berupa dashboard Dana Alokasi Transfer ke Daerah, dashboard Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dashboard collecting agent, weekly report kinerja fiskal, dan virtual library yang berisi kajian dan analisis perekonomian daerah.
Selain fasilitas informasi, Treasury Corner juga memiliki program sharing knowledge dan diskusi fiskal regional dan seputar APBN.
“Kehadiran Treasury Corner di kampus ULM ini diharapkan memberikan manfaat bagi civitas akademika dan menjadi awal optimalisasi kemanfaatan data dan kajian yang dimiliki Kanwil DJPb Kalimantan Selatan,” pungkas Syafriadi. (KanwilDJPbKalsel-RIW/RDM/RH)
