TPID Kalsel Kembali Gelar Operasi Pasar di Dua Kabupaten

BANJARMASIN – Guna menekan inflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah Kalimantan Selatan, kembali menggelar operasi pasar di dua Kabupaten.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulkan, didampingi Kadisdag Kabupaten HST, monitoring di Pasar Keramat Kab HST

Kepada wartawan, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan, ditemui selesai peninjauan Operasi Pasar, pada Selasa (20/2) mengatakan, Operasi Pasar oleh Tim Pengendalian Infalasi Daerah (TPID) Kalsel, dilaksanakan Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel serta Bulog. Kedua Kabupaten yaitu Hulu Sungai Tengah (HST) dan Hulu Sungai Utara (HSU).

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan, saat diwancara awak media

“Masing-masing kabupaten menggelar OP selama 3 hari, dimulai dari kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada Selasa hingga Kamis, dilanjutkan ke Hulu Sungai Utara (HSU) dari hari Sabtu hingga Senin pekan mendatang,” ucapnya

Disampaikan Sulkan, selama berlangsung Operasi Pasar ini menjual berbagai keperluan bahan pokok diantaranya, beras premium, bawang merah, daging sapi, ayam ras, gula pasir, ikan segar, minyak goreng, tepung terigu, cabe rawit, telur ayam, cabe merah keriting dan gas elpiji tiga kilogram.

“Kami apresiasi para pembeli selama digelar OP,” jelasnya

Lebih lanjut Sulkan menambahkan, dalam kegiatan Operasi Pasar, Dinas Perdagangan Kalsel, setiap harinya menjual 1.800 liter minyak goreng, 800kilogram gula pasir, 3 ton beras dan 300kilogram tepung. Ia berharap,
dengan adanya gerakan masif di lapangkan, dapat mengendalikan lajunya inflasi di dua Kabupaten tersebut.

“Selain OP, kita juga melakukan monitoring ketersediaan berbagai macam bahan pokok, ke Pasar Keramat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada Rabu (21/2),” tutup Sulkan. (NHF/RDM/RH)

6 Pembuang Sampah Diluar Jam, Dijatuhi Sanksi Karena Langgar Perda

BANJARMASIN – Enam pelaku pelanggar Peraturan Daerah (Perda) Tentang Sampah, di Kota Banjarmasin, dijatuhi sanksi denda Rp99 ribu, serta Rp1.000 untuk gelaran Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring), di Ruang Sidang Kantor Satpol PP Banjarmasin, Kamis (22/2).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Mulyadi menjelaskan, pada sidang ini terdapat 6 warga pelanggar Perda Sampah. Sedangkan 3 warga pelanggar Perda Pedagang Kaki Lima (PKL).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Mulyadi

“Pada sidang yang digelar saat ini, untuk pelanggaran Perda Sampah serta Perda PKL,” ungkapnya.

Menurut Mulyadi, untuk sidang ini merupakan yang pertama kali digelar di Tahun 2024.

“Para pelanggar Perda Sampah ini rata rata mengaku tidak mengetahui, adanya peraturan waktu pembuangan sampah tersebut,” ucapnya.

Hakim menjatuhkan sanksi denda kepada masing masing pelanggar Perda Sampah tersebut sebesar Rp99 ribu.

Menanggapi sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar Perda tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin meminta sanksi denda yang diberikan hendaknya bisa lebih tinggi lagi.

Seperti yang disampaikan, Kabid Kebersihan DLH Kota Banjarmasin Marzuki.

Kabid Kebersihan DLH Banjarmasin Marzuki

“Dengan adanya Tipiring ini dapat memberikan efek jera, kepada para pelanggar Perda Sampah tersebut,” ungkapnya.

Namun, pihaknya berharap sanksi denda yang diberikan kepada pelanggar Perda tersebut dapat lebih besar lagi.

“Maka dengan begitu benar benar dapat memberikan efek jera, sehingga warga tidak mengulang perbuatannya kembali,” ucap Marzuki.

Pihaknya menilai denda yang diberikan kepada pelanggar Perda Sampah, masih tidak memberikan efek jera kepada pelanggar perda tersebut.

Seperti diketahui, waktu pembuangan sampah di Kota Banjarmasin diatur pada jam 8 malam hingga 6 pagi. (SRI/RDM/RH)

Dekranasda Kalsel Gandeng Desainer Banua Catherine Ambar Sari, Ikuti Pameran Ina Craft di Jakarta

BANJARMASIN – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Selatan menggandeng Desainer Sasirangan Banua, Catherine Ambar Sari pada Pameran Ina Craft Tahun 2024 di Jakarta mendatang.

Keikutsertaan Provinsi Kalimantan Selatan ini disampaikan Desainer sekaligus Bagian Promosi dan Pemasaran Kerjasama Kemitraan Usaha dan Kewirausahaan Dekranasda Kalsel Catherine Ambar Sari, kepada Abdi Persada FM, Kamis (22/2).

Desainer Kalsel Catherine Ambar Sari

“Saat ini kami telah mempersiapkan produk pakaian jadi sasirangan, untuk ditampilkan pada kegiatan Pameran Ina Craft tersebut,” ungkap Catherine.

Tentu menurutnya, pihaknya berterimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dekranasda dibawah binaan Ibu Gubernur Kalsel Raudhatul Jannah yang telah memberikan kesempatan kepada desainer lokal Banua, untuk dapat mengikuti ajang nasional tersebut.

Ia mengatakan, pameran kerajinan terbesar di Tanah Air Ina Craft tersebut, akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024, di Jakarta. Dimana pada pameran tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku kerajinan untuk memamerkan produk andalan daerah masing masing.

“Provinsi Kalimantan Selatan pada pameran Ina Craft akan menampilkan produk sasirangan pakaian modern, dengan ciri khas rancangan Catherine, yaitu pakaian pesta,” ungkap Catherine lagi.

Dengan memamerkan produk pakaian sasirangan modern tersebut, diharapkan dapat menarik minat pembeli

“Diharapkan penjualan produk dari Kalsel dapat meningkatkan pada Pameran Ina Craft Tahun 2024 ini,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, dengan mengikuti Pameran Ina Craft tersebut, maka produk pakaian sasirangan modern asal Provinsi Kalimantan Selatan, akan semakin digemari oleh semua kalangan di tanah air. (SRI/RDM/RH)

Realisasi Investasi Kalsel Tahun 2023 Capai 19,7 T

BANJARBARU – Realisasi investasi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2023 sebesar Rp19,7 triliun. Melebihi target nasional pada tahun yang sama sebesar Rp16,21 triliun.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Endri mengatakan, total realisasi investasi Kalsel tahun 2023 didapat dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PDMN) sebesar Rp 14,9 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 4,8 triliun.

Kepala Dinas PMPTSP Kalsel, Endri

“Secara nasional PMDN Kalsel berada pada peringkat ke 11, sementara PMA masih peringkat 21,” kata Endri, Kamis (22/2).

Realisasi investasi Kalsel tahun 2022 tercatat hanya sebesar Rp 15,2 triliun. Artinya dari tahun ke tahun (y-o-y) meningkat sekitar 30 persen.

“Rencana perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan menjadi salah satu faktor meningkatnya investasi Kalsel,” tutur Endri.

Berdasarkan wilayah, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi penyumbang terbesar nilai investasi Kalsel sepanjang tahun 2023 sebesar Rp 7 triliun.

Sedangkan negara dengan nilai tambahan investasi tertinggi yakni Hongkong, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebesar Rp 1,7 triliun.

“Sektor yang paling besar masih pertambangan sebesar Rp 11,7 triliun,” terang Endri.

Endri mengungkapkan, target investasi tahun 2024 masih belum ditetapkan. Diperkirakan target tahun ini akan jauh lebih tinggi, menyusul hasil capaian investasi Kalsel yang terus meningkat setiap tahun.

“Berapapun targetnya nanti kami optimis bisa tercapai,” pungkas Endri. (SYA/RDM/RH)

Pantau Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Pulau Laut Utara, Paman Yani Apresiasi Pelaksanaannya di Tempat Terbuka

KOTABARU – Anggota DPRD Provinsi Kalsel memantau rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Pulau Laut Utara, Rabu (21/2) malam.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani ini menilai hingga saat ini, secara umum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Pulau Laut tersebut berlangsung dengan lancar, aman dan kondusif.

Anggota DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi

“Alhamdulillah malam ini, kami dapat berhadir menyaksikan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan yang secara umum berjalan kondusif,” katanya.

Suasana Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kecamatan Pulau Laut Utara

Paman Yani mengungkapkan ada hal menarik dari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, yaitu di Kecamatan Pulau Laut Utara yang dilaksanakan di tempat terbuka, tidak dalam ruangan tertutup sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung proses penghitungan suaranya.

“Pelaksanaan di Kecamatan Pulau Laut ini saya rasa cukup bagus karena memang di tempat terbuka. Dua panel dibuka dan dua-duanya terbuka, tidak dalam ruangan tertutup dan masyarakat dilarang untuk masuk ke dalam ruangan, sehingga akses masyarakat melihat secara langsung proses perhitungan suara tidak bisa dilakukan,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2024, Paman Yani menilai berjalan dengan baik, walaupun ada kekurangan, menurutnya hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi penyelenggara pemilu.

“Supaya penyelenggaraan pemilu benar-benar jujur dan adil (Jurdil). Ini yang dikehendaki masyarakat kita di Kalsel, khususnya di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu,” tuturnya.

Paman Yani juga mengucapkan terimakasih kepada penyelenggara pemilu dan aparat keamanan yang melaksanakan tugasnya hingga saat ini tahapan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar. Tak lupa, ia juga mengapresiasi partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang turut menyukseskan pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali ini.

“Kami berharap masyarakat tetap tenang sembari menunggu hasil resmi dari KPU,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu warga, Nasaruddin menilai pelaksanaan perhitungan perolehan suara hingga saat ini berjalan lancar dan aman. Termasuk juga di hari pemungutan suara pada 14 Februari lalu, yang mana penyelenggara pemilu dan aparat keamanan menjalankan tugasnya dengan baik.

“Alhamdulillah aparat keamanan turun ke TPS untuk memantau jalannya pencoblosan. Bahkan hampir 70-80 persen masyarakat datang untuk mencoblos di TPS masing-masing,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan, warga Pulau Laut Utara, Norwahidah. Ia menilai penyenggaraan pemilu hingga saat ini berjalan secara jujur dan adil. (NRH/RDM/RH)

125 Petugas Haji Embarkasi Banjarmasin, Ikuti Bimtek di Asrama Haji

BANJARBARU – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Penyelenggraan Haji dan Umrah (PHU) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi 125 orang petugas haji Embarkasi Banjarmasin, yang berasal dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Suasana saat pembukaan Bimtek Petugas Haji Embarkasi Banjarmasin

125 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kloter yang terdiri dari Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah dan Tenaga Kesehatan sebanyak 81 Peserta dan ditambah Petugas Haji Daerah (PHD) sebanyak 44 peserta.

Kegiatan Bimtek tersebut dibuka secara resmi Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin, pada Rabu (21/2) malam di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin.

Dalam sambutannya Tambrin meminta kepada para petugas selalu siap memberikan layanan, dan melakukan pembinaan serta perlindungan terhadap jemaah haji.

“ini adalah komitmen utama menjadi petugas haji,” katanya.

Tambrin juga mengingatkan, petugas haji agar dapat sabar dalam bertugas. Sebab menurutnya, sabar adalah kunci kesuksesan dan keberhasilan dalam melayani jemaah.

“Petugas haji tahun ini menjadi salah satu kunci sukses penyelenggaraan ibadah haji, maka dari itu, mereka harus benar-benar sabar dan tulus dalam bertugas, khususnya melayani lansia yang menjadi tamu Allah,” katanya.

Melayani jemaah haji sepenuh hati, sama dengan melayani tamu Allah SWT. Siapa yang melayani mereka, berarti telah memuliakan Allah. Maka dari itu, para petugas haji harus benar-benar bisa dengan niat karena Allah melayani jemaah haji dengan penuh ketulusan lahir dan batin.

Tambrin juga mengingatkan para petugas haji agar terus berkolaborasi untuk memberikan layanan kepada jemaah lansia serta membangun kepedulian antar jemaah haji. Sehingga, jemaah yang masih kuat tenaga dan fisiknya, mau membantu jemaah lansia di sekitarnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Tambrin menyampaikan pesan kepada semua peserta untuk selalu menjaga kesehatan dan mengikuti kegiatan Bimtek tersebut dengan sungguh-sunguh untuk menghasilkan petugas yang berkualitas, berdedikasi, berintegritas, komitmen serta memahami tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji.

Kegiatan pembukaan Bimtek tersebut dihadiri Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalsel, Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalteng, Plh Kepala Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Kalsel dan Kalteng serta para fasilitator dan narasumber. (KemenagKalsel-RIW/RDM/RH)

Museum Masuk Sekolah Jadi Program Unggulan Museum Lambung Mangkurat

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan program Museum Masuk Sekolah sebagai salah satu program unggulan ditahun 2024.

Program itu bertujuan untuk mengajak siswa mengenal kebudayaan dengan suasana belajar yang menyenangkan.

Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar kepada Abdi Persada FM saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, Museum Masuk Sekolah tahun 2024 mengangkat tema tentang Permuseuman.

Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar

“Alhamdulillah beberapa hari lalu kita sudah melaksanakannya di SMA Negeri 2 Tanjung menggunakan APBD,” ucap Akbar, Selasa (20/2).

Kegiatan Museum Keliling di SMA Negeri 2 Tanjung

Menurut Akbar, antusias ratusan siswa serta tenaga pendidik SMA Negeri 2 Tanjung tidak pernah surut selama kegiatan berlangsung. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya siswa yang menanyakan tentang koleksi museum.

“Kita saat itu memperkenalkan 10 koleksi di Museum Lambung Mangkurat Kalsel, banyak dari mereka antusias untuk bertanya dan melihat koleksi tersebut,” ujarnya.

Akbar berharap Museum Masuk Sekolah bisa membuat generasi muda khususnya pelajar untuk semakin mencintai sejarah dan kebudayaan Kalimantan Selatan.

“Kita berharap program ini bisa berjalan dengan baik untuk mensosialisasikan kebudayaan banjar dan Tahun ini ada beberapa sekolah lagi di Kalsel yang menjadi lokasi kegiatan Museum Masuk Sekolah,” tutup Akbar. (BDR/RDM/RH)

Gali Informasi Angkutan Zero ODOL, DPRD Kalsel Komparasi ke Dishub Kapuas

KALTENG – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi pembangunan dan infrastruktur melaksanakan studi komparasi ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menggali informasi terkait persoalan angkutan Over Dimension dan Over Load (ODOL).

Suasana Pertemuan Komisi III DPRD Kalsel dengan Dishub Kapuas

Mengingat bahwa angkutan ODOL memiliki andil besar dalam permasalahan kerusakan permukaan, struktur dan pondasi jalan karena memberikan tekanan yang berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan jalan yang dapat mengurangi kenyamanan, keselamatan dan efisiensi pengguna jalan, sehingga dianggap sangat merugikan.

“Alhamdulillah, kami sudah melihat beberapa hal yang positif dari pertemuan ini yang bisa diambil. Pertama tentang permasalahan angkutan ODOL yang melintas di Kapuas Kalteng ini yang bermuara dari Kalsel yaitu Pelabuhan Trisakti, ada beberapa hal yang kita perlu menitik beratkan dari persoalan ini, mungkin akan kita sampaikan ke Kementerian Perhubungan,” jelasnya, baru-baru tadi.

Abidinsyah mengungkapkan pihaknya juga akan menyampaikan beberapa hal ke Kementerian Perhubungan dalam waktu dekat. Salah satunya adalah berkenaan dengan angkutan karoseri dan relaksasi (toleransi) dari Pemerintah Pusat yang menargetkan angkutan Zero ODOL sudah terealisasi pada tahun 2025 nanti, padahal semula akan diterapkan pada tahun 2023 lalu.

Komisi III DPRD Kalsel akan menekankan bahwa agar tidak lagi ada relaksasi angkutan ODOL karena akan merugikan pemerintah daerah, salah satunya berdampak pada persoalan jalan.

“Oleh karena itu kami mengupayakan nantinya mudah-mudahan hal ini bisa kita bawa ke Kementerian Perhubungan, dan kita akan menekankan angkutan ODOL yang ada di Kalsel khususnya ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel,” tambahnya.

Berkenaan dengan angkutan ODOL ini, sebenarnya pemerintahan sudah melakukan sosialisasi kepada dinas-dinas terkait. Namun, lanjut Abidinsyah, mungkin karena pengusaha-pengusaha karoseri yang belum siap makanya ditunda Zero ODOL ini selama dua tahun.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas, Vitrianson Rangin mengucapkan terima kasih atas kedatangan rombongan Komisi III DPRD Kalsel. Ia mengaku banyak mendapatkan masukan dari DPRD Kalsel terkait permasalahan angkutan ODOL.

“Kedepan kami akan lebih mengkaji aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kalsel, dalam hal pengelolaan angkutan ODOL. Kami akan tindak lanjuti dengan melakukan kunjungan ke sana untuk mengadopsi itu sehingga kami pun lebih siap dengan aturan-aturan kebijakan yang ada,” tutupnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Terus Sosialisasi Wisata Ramah Anak

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, terus mensosialisasikan destinasi wisata yang ramah anak. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dispar Kalsel, Musrefinah Lediya, kepada wartawan baru-baru.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dispar Kalsel, Musrefinah Lediya

Musrefinah mengatakan, selama ini pihaknya selalu memberikan sosialisasi objek atau destinasi wisata yang ramah terhadap anak, mulai dari sarana dan prasarana, bahkan dapat memberikan edukasi seperti tanaman asli dari kalsel serta kegunaannya. Ia berharap, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pengelola destinasi, akan fokus nantinya mengembangkan fasilitas yang ramah untuk anak-anak.

“Beberapa wilayah sudah ada yang mulai fokus mengembangkan destinasi wisata ramah anak,” ucapnya

Disampaikan Musrefinah, selama ini Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, sudah memberikan bantuan fisik kepada sejumlah destinasi wisata, seperti mini outbond dan gazebo khusus untuk anak. Mengingat biasanya pada hari libur, yang sering mengajak untuk berwisata adalah anak-anak.

“Kita memberikan fasilitas sesuai permintaan keperluan destinasi wisata di Kabupaten dan Kota,” jelas Musrefinah

Sementara itu, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan, Andrian Anwary, menambahkan, destinasi ramah anak salah satunya mencakup wisata edukasi. Dimana, suatu program yang menggabungkan unsur kegiatan berwisata dengan muatan pendidikan didalamnya, baik pengenalan sejarah, seni hingga budaya. Ia meminta, peran masyarakat sangat penting, untuk memberikan edukasi di tempat wisata saat mereka kunjungi.

Kabid Pemenuhan Hak Anak, DPPPA-KB Kalsel, Andrian Anwary

“Tingginya wawasan dan pengetahuan bagi anak-anak ke tempat wisata, tentu tidak akan membuat bosan setelah berkunjung,” tutup Andrian. (NHF/RDM/RH)

Akademisi Geofisika : Peredam Gempa di Kalsel Adalah Tanah Rawa

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan diselamatkan oleh struktur tanah rawa yang terdapat didaerah ini, ternyata dapat meredam gempa. Seperti yang disampaikan Akademisi Geofisika ULM Sri Cahyo Wahyono, Selasa (20/2).

Akademi Geofisika ULM Sri Cahyo Wahyono

“Provinsi Kalimantan Selatan diuntungkan dengan daerah rawa yang dapat meredam getaran, ketika gempa terjadi,” ungkapnya.

Sehingga, lanjut Cahyo, gempa tidak begitu terasa akibat redaman dari daerah rawa tersebut.

“Seharusnya gempa yang terjadi pada saat gempa berkekuatan 4,7 magnitudo tersebut, dapat menyebabkan isi rumah dan bangunan berguncang,” ucapnya.

Selain itu, tambahnya, bunyi pintu berderit juga bisa terjadi, akibat guncangan gempa.

“Daratan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan dataran yang terdapat lempeng dan patahan Meratus,” jelasnya.

Lempeng tersebut melintasi hingga ke Kotabaru. Yang menyebabkan gempa di daratan.

Tentunya, gempa di daratan tersebut berbeda dengan gempa di lautan. Jika gempa di lautan bisa menyebabkan tsunami.

“Gempa daratan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan ini masih rendah atau kecil,” ucap Cahyo. (SRI/RDM/RH)

Exit mobile version