Pemprov Kalsel Siapkan Bantuan Stimulan UEP-P Sebanyak 1.275 KPM pada APBD-P 2024

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalsel menyiapkan 1.275 bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perorangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kalsel, Gusnanda Effendi mengatakan tahun ini, program UEP-P menyasar sebanyak 1.275 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalsel.

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalsel, Gusnanda Effendi

“Sebanyak 1.275 bantuan stimulan UEP Perorangan tersebut dibagi rata untuk 13 kabupaten/kota di Kalsel. Jadi setiap kabupaten/kota akan mendapatkan 98 bantuan UEP-P,” jelasnya, di ruang kerjanya, Jum’at (27/09).

Menurut Gusnanda, pihaknya sudah mengirimkan surat terkait program UEP-P tersebut kepada Dinsos Kabupaten/Kota se Kalsel untuk mengusulkan nama-nama KPM dengan jenis usaha yang akan menerima bantuan stimulan UEP-P.

Mereka yang menerima bantuan adalah yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (DTKS) dan Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban).

“Usulan tersebut dikirimkan ke Dinsos Kalsel paling lambat tanggal 30 September 2024 dengan lampiran lengkap KTP, Kartu Keluarga dan Foto. Setelah itu, kami akan seleksi pada bulan Oktober nanti,” terangnya

Adapun jenis usaha yang akan mendapatkan bantuan UEP-P yaitu makanan dan minuman serta jasa seperti potong rambut, pijat, bengkel sepeda motor, pencucian sepeda motor dan tukang bangunan.

“Bantuan UEP-P ini berupa barang dan bahan-bahan untuk usaha dengan nilai sekitar Rp3 juta/orang,” ungkapnya.

Gusnanda mengharapkan melalui pelaksanaan bantuan stimulan UEP-P ini, usaha para KPM bisa lebih berkembang sehingga terjadi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan mereka.

“Program ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kalsel,” harapnya.

Ditambahkan Gusnanda, pihaknya juga akan menyelenggarakan bimbingan teknis bagi penerima bantuan UEP-P sesuai dengan jenis usaha masing-masing untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam berwirausaha.

“Bimtek ini untuk memberikan pengarahan, informasi, dan kiat-kiat berwirausaha yang mandiri bagi penerima bantuan UEP-P,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Jalani Orientasi Kedewanan, DPRD Provinsi Kalsel Siap Implementasikan Ilmu yang Didapatkan

JAKARTA – Setelah menyelesaikan orientasi dan pendalaman materi pimpinan dan anggota DPRD angkatan XII, Wakil Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan siap untuk mengimplementasikan pengetahuan serta ilmu yang telah didapatkan.

Suasana Kegiatan Orientasi Anggota DPRD Kalsel di Jakarta

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Alpiya Rakhman, usai mengikuti penutupan kegiatan orientasi kedewanan tersebut, pada Kamis (26/9).

“Alhamdulillah, hari ini kami sudah melakukan penutuan, yang mana orientasi ini dilaksanakan selama tiga hari, dari Selasa, Rabu, hingga Kamis hari ini. Kebersaman para peserta sangat luar biasa, yang mana juga pada orientasi kali ini bersama-sama dengan kawan-kawan DPRD Gorontalo,” kata politisi Gerindra tersebut.

Alpiya mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) itu. Menurutnya, narasumber yang dihadirkan sangat berkompeten dan bahan materi yang disampaikan pun mampu memotivasi dan menggugah semangat para anggota dewan yang ada.

“Apalagi lebih banyak berdiskusi sehingga lebih interaktif,” terangnya.

Anggota DPRD Kalsel berfoto dengan salah satu pemateri, Rocky Gerung

Setelah ini, lanjut Alpiya, pihaknya akan lebih mantap untuk melaksanakan fungsi-fungsi kedewanan. Sebab, materi-materi yang disampaikan menurutnya sangat relevan, mengupas hal-hal mendasar dari tugas dan fungsi, hingga hal-hal menyangkut isu-isu global lainnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari. Ia mengaku materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan ini sangat penting karena membahas inti dari tugas pokok dan fungsi DPRD. Menurutnya, pemahaman yang baik tentang hal ini akan memperkuat kapasitas Anggota DPRD provinsi Kalsel sebagai wakil rakyat untuk menjalankan peran legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal

“Ini memberi kami perspektif baru tentang bagaimana memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah. Langkah ke depan adalah menerapkan pemahaman yang didapat hari ini dalam tugas sehari-hari, terutama dalam memperkuat fungsi pengawasan dan legislasi. Kami juga akan memperbanyak diskusi dan koordinasi dengan pihak eksekutif untuk memastikan kebijakan daerah berjalan efektif sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

Selama 8 Hari, Pemprov Kalsel Gelar Pameran Tunggal dengan Perupa Umar Sidik

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Taman Budaya Kalsel, menggelar Pameran Tunggal dengan Perupa Umar Sidik, selama delapan hari yang dipusatkan Gedung Warga Sari Taman Budaya Kalimantan Selatan Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin.

Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, saat melihat lukisan

Kepada sejumlah wartawan, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, disela kegiatan pada Jumat (27/9) mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi setiap lukisan yang dipamerkan merupakan hasil karya langsung seniman Perupa Umar Sidik, yang lama terjun di dunia seni rupa. Dimana, sudah berkeliling Indonesia memamerkan karya lukisnya di event Nasional, kecuali yang belum di Provinsi Bali.

Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel (ditengah) didampingi Perupa Umar Sidik dan Badri Hurmansyah (ki-ka)

“Pameran tunggal bertajuk “RE-RUNS SOLO EXHIBITON” konsepnya membuat penasaran dan ingin terus menikmati karyanya,” ungkap Yanti

Disampaikan Suharyanti, pameran tunggal ini merupakan pertama kali diselenggarakan sebagai bentuk kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan seniman – seniman di Banua. Yanti berharap, masyarakat dapat memanfaatkan dengan berkunjung apalagi secara gratis, mulai tanggal 27 September hingga 4 Oktober 2024 mendatang, pukul 12.00 siang – 22.00 Wita.

“Kerjasama ini dilakukan sebagai upaya dalam melestarikan dan mengembangkan karya – karya seniman di Banua,” jelasnya

Sementara itu, Perupa Umar Sidik menambahkan, Pameran tunggal bertajuk “RE-RUNS SOLO EXHIBITON” ada sebanyak 23 lukisan yang dipamerkan, diantaranya diskripsi menceritakan keberlangsungan hidup ikan arwana sebagai ikan dewa. Selain itu, pihaknya memamerkan tentang dunia lokal seperti kebudayaan pasar terapung, tradisi menginang nenek moyang serta adat dayak lainnya.

“Kami pamerankan 23 lukisan realisme dan kontemporer,” tutupnya.

Untuk diketahui, Pameran Tunggal dibuka secara resmi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Muhammadun, diwakili Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, didampingi Kepala Seksi Promosi dan Dokumentasi Taman Budaya Kalsel Nitta Aulia, serta Perupa Umar Sidik dan Badri Hurmansyah, diikuti dari kalangan Mahasiswa dan Mahasiswi Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP ULM Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Polda Kalsel Gelar Sosialisasi UU Terorisme kepada Komunitas

BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel bersama Densus 88 serta DPW PPLIPI Kalsel menggelar, Sosialisasi Undang Undang Terorisme kepada Perkumpulan Komunitas dan Olahraga di Banua, di Aula Mathilda, Banjarmasin, Jumat (27/9).

Narasumber kegiatan Katim 3 Idensos Bid Pencegahan Sathaswil kalsel Ipda Alim Sumarsono mengatakan, saat ini pihaknya melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada komunitas perempuan di Kalimantan Selatan.

Narasumber kegiatan Katim 3 Idensos Bid Pencegahan Sathaswil kalsel Ipda Alim Sumarsono didampingi DPW PPLIPI Kalsel Nawang Wijayati

“Kami mengucapkan terimakasih atas kehadiran pada sosialisasi ini,” ungkapnya.

Karena, lanjutnya, peserta antusias dalam mengikuti sosialisasi yang mereka sampai.

Pada sosialisasi ini Densus 88 bekerjasama dengan Polda Kalsel untuk memberikan pemahaman mengenai paham radikalisme, agar bisa sinergi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga mengajak seluruh warga di Banua untuk dapat melaporkan jika menemukan, adanya kegiatan yang mencurigakan adanya kegiatan radikalisme disekitar lingkungan mereka.

“Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan hendaknya tidak perlu takut, untuk melaporkan kepada pihak berwajib, jika menemukan hal mencurigakan tersebut,” ungkapnya.

Begitu juga, keluarga perlu melakukan pengawasan terhadap anak anak mereka. Agar tidak terpengaruh dengan paham radikalisme dan intoleransi dilingkungan keluarga.

“Untuk bersama sama menjaga suasana kondusif di Provinsi Kalimantan Selatan maka seluruh masyarakat di Banua, untuk selalu waspada terhadap pengaruh radikalisme dan intoleransi,” ucapnya.

Karena itu, dihimbau, kepada orangtua agar dapat melakukan pengawasan terhadap keluarganya, terutama putra putrinya melalui pertemanan, sosial media, pengajian tertutup, serta lainnya.

Sementara itu, Ketua Wilayah DPW Perkumpulan Perempuan Lintas Profesi Indonesia atau PPLIPI Kalsel Nawang Wijayati mengatakan, PPLIPI mengapresiasi kegiatan Sosialisasi Undang Undang Terorisme yang diselenggarakan oleh Polda Kalsel dan Densus 88.

“Karena perempuan merupakan cilak bakal komunikasi dalam keluarga, untuk mengawasi dari pengaruh Terorisme, Radikalisme, serta intoleransi,” ucapnya.

Kegiatan Sosialisasi Undang Undang Terorisme ini dihadiri perwakilan dari DPW PPLIPI Kalsel, DPD IWAPI Kalsel, BKOW Kalsel, Wanita FKPPI Kalsel, Forum Dayak, IPDN Kalsel, Kwarda Kalsel, serta Kormi Kalsel. (SRI/RDM/RH)

Empat Bulan Jelang Berakhirnya 2024, Pemda di Kalsel Perlu Percepat Belanja

BANJARBARU – Kementrian Keuangan Satu Kalimantan Selatan, kembali menggelar pertemuan rutin bulanan, untuk membahas realisasi APBN dan APBD di regional Kalimantan Selatan, hingga akhir Agustus 2024. Pertemuan pada Jumat (27/9) ini digelar di kantor Kanwil Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) di Banjarbaru.

Hadir pada pertemuan ini, seluruh jajaran perwakilan Kementrian Keuangan di Kalsel. Mulai dari Kakanwil DJKN, DJPb, DJP wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah serta DJBC Kalimantan Bagian Selatan.

Hadir pula perwakilan lembaga vertikal di Kalsel, seperti BPS dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalsel. Diantaranya Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil serta Kabid Pengembangan Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, Agus Fariady.

Kepada Abdi Persada usai acara, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi memaparkan, kinerja APBD regional Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Agustus 2024 untuk realisasi pendapatan, mencapai Rp26,52 triliun atau sekitar 66,16 persen dari target. Capaian ini meningkat sebesar 36,33 persen dibandin tahun lalu.

Kakanwil DJPb Provinsi Kalsel saat memberikan keterangan kepada wartawan

Pajak Daerah terealisasi Rp3,38 triliun dan retribusi daerah sebesar Rp602,32 miliar, meningkat 630% dibandingkan tahun lalu.

“Secara persentase, kinerja realisasi pendapatan tertinggi ada pada Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp3,04 triliun atau 95 koma 97 persen,” ujarnya.

Sementara untuk retribusi daerah, menurut Syafriadi, mengalami peningkatan signifikan sebesar 630% disebabkan meningkatnya retribusi jasa layanan umum.

“Di sisi lain, peningkatan pajak daerah sebesar 12% disumbang dari kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Restoran. Komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah se-Kalimantan Selatan adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp21,24 triliun, dengan kontribusi 80 persen terhadap total pendapatan daerahnya” jelasnya.

Lebih lanjut Syafriadi memaparkan, dari sisi belanja daerah, realisasi belanja telah mencapai Rp21,51 triliun atau 48,74%, tumbuh 33,03 persen.

“Namun sayangnya secara regional, capaian realisasi belanja APBD di Kalsel masih di bawah 50 persen. Hal ini harus menjadi perhatian pemda, mengingat hanya tersisa 4 bulan pada 2024 ini,” ujar Syafriadi.

Secara umum, belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp6,91 triliun. Untuk belanja barang/jasa sebesar Rp5,81 triliun, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp4,15 triliun.

“Semua jenis belanja mengalami peningkatan dibanding tahun 2023. Sampai dengan Agustus 2024 ini, belanja modal mengalami peningkatan paling tinggi sebesar 78,36%. Realisasi belanja tertinggi ada pada kabupaten Batola sebesar 59,12 persen terhadap pagu,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)

Exit mobile version