Hari: 6 Mei 2024

BANJARBARU – Dalam upaya meminimalisir dan menangkal berita hoaks Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel terus mendukung kegiatan pengembangan jurnalis muda di Banua.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, M. Muslim, usai menghadiri Journalist Camp Ke-4 di Kebun Raya Banua mengatakan pihaknya menilai peningkatan kompetensi jurnalistik bagi rekan jurnalis muda di Banua sangat penting

“Peran jurnalistik sangat penting untuk membantu memberikan literasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait cara menangkal berita bohong atau hoaks,” ucapnya, Jumat (3/5).

Muslim menambahkan oleh karena itu pembekalan harus dilakukan bagi jurnalis muda agar mereka nantinya dapat memberikan berita yang tepat dan bersumber yang jelas

“Dengan berkumpulnya rekan-rekan jurnalis dalam pelatihan, langkah ini menjadi strategi yang baik untuk memberikan literasi kepada masyarakat agar mereka tidak mudah terpengaruh berita yang tidak jelas dan meneruskanya,” ungkapnya.

Muslim mengatakan media online di Banua berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini oleh karna itu media juga harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional

“Hal ini harus digawangi oleh asosiasi media agar rekan jurnalis muda kita betul-betul diberikan pembekalan menjadi jurnalis yang profesional, sehingga bisa memberikan berita yang tepat untuk dapat meningkatkan kompetensi kepada rekan jurnalis muda di Banua,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2023.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalsel, Rahmadi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Karmila dan Mariana serta dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin, sejumlah pejabat lingkup Pemprov Kalsel dan unsur Forkopimda, Senin (6/5).

Rahmadi menjelaskan hal itu berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK ata LKPD Kalsel tahun 2023, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Kalsel.

“Opini WTP ini merupakan prestasi yang diperoleh Pemprov Kalsel sejak 2013 atau yang ke 11 kalinya,” terangnya.

Meskipun demikian, lanjut Rahmadi, BPK masih menemukan beberpa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti, antara lain kelemahan personel dalam melakukan tugasnya untuk melakukan pengendalian, verifikasi dan pembaruan gaji serta tunjangan yang berdampak pada kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

“Selain itu, kartu inventaris barang belum menyajikan informasi aset secara akurat sebagai dasar pencatatan barang milik daerah sehingga nilai aset pada neraca belum menggambarkan nilai yang sewajarnya,” tambahnya.

Rahmadi mengungkapkan berdasarkan data pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sampai dengan laporan pemantauan Semester II Tahun 2023, pemprov kalsel telah menindaklanjuti 1.370 rekomendasi dari 1.833 rekomendasi atau 74,74 persen dari keseluruhan periode 2005-2023.

“Dengan demikian, masih terdapat 44 rekomendasi atau 25,26 persen yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin mengatakan Pemprov Kalsel bersyukur LKPD Pemprov Kalsel Tahun 2023 kembali meraih predikat Wajar Tanpa Predikat yang ke 11 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri/ dan diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemprov Kalsel.

“Kerjasama dan sinergi yang solid antar SKPD menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel,” terangnya.

Muhidin menyatakan Pemprov Kalsel segera akan menindaklanjuti rekomendasi BPR RI atas LHP LKPD Pemprov Kalsel Tahun 2023. Laporan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Pemprov Kalsel dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan bahwa pencapaian ini adalah prestasi bersama. Menurutnya, kesuksesan eksekutif tidak terlepas dari kesuksesan legislatif, dan begitu pula sebaliknya.

“Semoga kerja sama yang baik ini akan selalu terjalin untuk kesuksesan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Banua,” harapnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Sebanyak 30 peserta terdiri dari ASN lingkup Pemprov Kalsel mengikuti kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel, mulai 6-28 Mei 2024.

Upacara pembukaan digelar di Aula BPSDMD Kalsel, Jalan Panglima Batur, Banjarbaru, Senin (6/5), dan dipimpin Kepala BPSDMD Kalsel melalui Sekretaris Muhammad Shahrizal Fauzan.

Dalam sambutannya, Fauzan mengatakan kompetensi PBJP merupakan upaya penanggulangan korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bermutu.

Kompetensi itu juga sejalan dengan ditetapkannya Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Instansi Pemerintah yang harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.

“Maka dari itu dibutuhkan orang dengan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang pemerintah,” katanya.

Sertifikasi tersebut, lanjut Fauzan, merupakan tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang PBJP, diantaranya Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan barang/jasa, serta pejabat teknis kegiatan.

“Melalui pelatihan ini peserta diharapkan memahami dan memiliki keahlian, keterampilan sebagai pengguna/kuasa pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika dalam menyusun, mempersiapkan/ merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” harapnya.

Di tempat sama, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD Kalsel, Zainal Abidin mengatakan, kompetensi PBJP akan dilaksanakan sebanyak dua angkatan di tahun ini.

Setiap pelatihan berlangsung selama 12 hari kerja dan diikuti oleh 30 peserta.

“Angkatan pertama mulai 6 sampai 28 Mei nanti. Lalu untuk angkatan kedua kita buka mulai tanggal 29 Mei 2024,” ungkapnya.

Setelah mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi ini, diharapkan para peserta bisa memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan terkait tugas-tugas proses pengadaan barang/jasa dengan baik dan benar. mengingat begitu pentingnya kegiatan pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah ini. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar konferensi pers yang dilaksanakan di Kantor BPS Kalsel, Senin (6/5). Salah satu pembahasan adalah meningkatnya ⁩Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kalsel. Jika dibandingkan setahun terakhir, Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kalimantan Selatan, pada Februari 2024 mengalami peningkatan. TPAK pada Februari 2024 sebesar 69,55 persen, naik sebesar 0,03 persen poin dibanding februari 2024.

Kepala BPS Kalsel Martin Wibisono menyampaikan, Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2024, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian (31,94 persen), Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi (26,31 persen), dan Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan (17,12 persen). Pola distribusi lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan kondisi Februari 2023. Ada tiga lapangan pekerjaan utama yang mengalami peningkatan terbesar yaitu Sektor Pertanian (1,81 persen poin), Sektor Pertambangan (0,89 persen poin), dan Sektor Konstruksi (0,64 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar adalah Sektor Industri (-1,77 persen poin) dan Sektor Perdagangan (-1,21 persen poin).

“Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri dari 2,10 juta orang penduduk yang bekerja dan 0,08 juta orang pengangguran. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah,” ungkap Martin.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2024, TPAK laki-laki sebesar 83,79 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 55,10 persen. Dibandingkan Februari 2023, TPAK laki-laki turun sebesar 0,13 persen poin dan TPAK perempuan naik sebesar 0,19 persen poin. Pada Februari 2024 penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai (42,03 persen), sementara yang paling sedikit berusaha dibantu buruh tidak tetap (3,27 persen). Dibandingkan Februari 2023, status pekerjaan yang mengalami penurunan adalah penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu pekerja tidak tetap, pekerja keluarga, tidak dibayar dan Status pekerja bebas yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,95 persen poin, dan 1,38 persen poin. Sedangkan status pekerjaan yang lain mengalami peningkatan persentase, dengan peningkatan terbesar pada penduduk bekerja dengan status buruh, karyawan, pegawai yaitu naik sebesar 1,38 persen poin.

“Pada Februari 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,15 juta orang (54,71 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 0,95 juta orang (45,29 persen). Dibandingkan Februari 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 2,10 persen poin,” lanjut Martin.

Martin menambahkan, TPAK Februari 2024 tertinggi untuk kawasan regional Kalimantan terdapat pada Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 69,55 persen dan terendah terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 64,52 persen. Dibandingkan setahun sebelumnya, Provinsi di Pulau Kalimantan yang mengalami penurunan TPAK tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Utara (2,51 persen poin) dan yang mengalami peningkatan TPAK tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur (0,65 persen poin). Provinsi yang memiliki TPT terendah di kawasan Kalimantan yaitu Kalimantan Tengah sebesar 3,67 persen. Jika dibandingkan dengan TPT nasional pada Februari 2024 sebesar menjadi 4,82 persen, maka angka TPT seluruh Provinsi di regional Kalimantan masih di bawah angka TPT Nasional kecuali Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 5,75 persen. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan deleksi calon Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Senin (6/5). Dibuka Kepala Dispora Kalsel Hermansyah diwakili Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi.

Rokhyatin mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan, untuk meningkatkan wawasan para pemuda, serta membagikan semangat nasionalisme kepada para pemuda tersebut.

“Di tahun 2024 ini sebagai tempat pelaksanaan pertukaran pemuda antar provinsi dilaksanakan, di dua tempat yaitu di Bengkulu serta Kalimantan Utara,” ungkap Rokhyatin.

Rokhyatin Effendi berharap, pada proses seleksi ini akan terpilih pemuda yang berkualitas sebagai wakil Provinsi Kalimantan Selatan, untuk mengikuti pertukaran pemuda antar provinsi Tahun 2024.

“Dispora Kalsel memberikan antusias kepada para pemuda, yang mengikuti seleksi tahun ini, cukup banyak,” ucapnya.

Untuk tahun ini tercatat, sebanyak 51 pemuda dari perwakilan 13 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Antusias para pemuda tersebut, terlihat dari pemuda yang gagal tahun tahun sebelumnya, kini kembali mengikuti seleksi.

“Dengan melihat antusias para pemuda ini, maka Dispora Kalsel akan terus melakukan seleksi pemilihan pemuda antar provinsi untuk tahun tahun selanjutnya,” ujar Rokhyatin. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pelaksanaan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Banjarmasin (BDJ) tinggal sepekan, tepatnya pada 11 Mei mendatang, jemaah haji Kalsel mulai memasuki Asrama Haji di Banjarbaru dan akan diberangkatkan pada 12 Mei 2024.

Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin mengungkapkan, semua kloter yang tergabung dalam Embarkasi Banjarmasin telah melakukan request visa, terutama untuk kloter pertama yang akan diberangkatkan pada 12 Mei 2024 mendatang, visanya sudah keluar semua.

“Jadi secara keseluruhan untuk visa jemaah haji Embarkasi Banjarmasin telah siap 90 persen, BDJ 01 visanya sudah terbit semua, selanjutnya BDJ 02 sampai BDJ 18 sudah diproses juga, tinggal hanya beberapa orang yang belum keluar dan sisanya untuk kloter 19 sudah tahap proses request, secara persyaratan sudah lengkap semua tinggal menunggu proses dari kedutaan Arab Saudi,” ungkapnya dalam rilis yang diterima Abdi Persada FM pada Senin (6/5).

Selanjutnya sebagaimana diketahui sebelumnya, Embarkasi Banjarmasin tahun ini akan memberangkatkan sebanyak 5.759 jemaah haji dengan rincian Jemaah Haji Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 4.071 dan Jemaah Haji Provinsi Kalimantan Tengah Berjumlah 1.688 yang terbagi dalam 19 kloter dengan rincian 18 Kloter untuk kloter utuh dan 1 kloter bergabung dengan Medan. (KANWIL.KEMENAG KALSEL-RIW/RDM/RH)