Hari: 21 Maret 2024

BANJARBARU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel cetuskan sejumlah inovasi kreatif di tahun ini. Diantaranya yakni ruang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta Taman Edukasi Bencana.

Kepala BPBD Kalsel, Raden Suria Fadliansyah menyampaikan, ruang KIE BPBD Kalsel dilengkapi dengan berbagai fasilitas telekomunikasi seperti kamera, microphone dan sebagainya. KIE ini diberi konsep seperti podcast, dan dalam beberapa pekan kedepan, direncanakan sudah digunakan.

“Selain itu, BPBD Kalsel juga berencana memanfaatkan lahan halaman mereka sebagai sarana edukasi penanggulangan bencana untuk masyarakat,” ungkap Suria.

Ia menambahkan, taman edukasi bencana akan dirancang sebagai ruang publik (Public Sphere) yang bisa dimanfaatkan semua elemen masyarakat, untuk meningkatkan kapasitas kebencanaan, baik dari kelompok anak-anak, remaja maupun dewasa.

“Kita akan lengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti ruang diskusi terbuka yang didesain ala cafe, peralatan penanggulangan bencana, dan area bermain anak,” terang Suria.

Bahkan, taman edukasi bencana itu nantinya juga akan dilengkapi dengan live musik dari band yang seluruh personelnya merupakan pegawai dari BPBD Kalsel. Sejumlah inovasi ini, dilakukan demi menindaklanjuti permintaan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang menginginkan penyampaian infomasi tentang kebencanaan bisa menyentuh hingga ke pelosok.

“Disamping itu, Gubernur juga menginginkan BPBD Kalsel juga bisa bergerak cepat dalam memitigasi bencana,” tutup Suria.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel Bambang Dedi Mulyadi juga menambahkan, inovasi kreatif itu merupakan motivasi dan inspirasi dari torehan prestasi atau pemikiran dari Gubernur akrab disapa Paman Birin. Bambang menyebut, di setiap pertemuan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor selalu memberikan arahan agar SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel, senantiasa bergerak maju, cekatan dan terukur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Strateginya tentu SKPD harus bekerja keras dan berani melahirkan inovasi-inovasi kreatif sesuai dengan peran masing masing,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Total bantuan sebanyak 1,3 miliar rupiah, disalurkan PT Pelabuhan Indonesia Sub Regional Kalimantan Regional 3 kepada masyarakat, untuk mendukung pembangunan kawasan kepentingan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang aman, nyaman dan tentram, serta mendukung pembangunan ekonomi masyarakat yang sejahtera khususnya di area pelabuhan.

Bantuan disalurkan melalui Program Pelindo Berbagi Ramadhan tahun 2024. Salah satunya kepada masyarakat sekitar pelabuhan Trisakti Banjarmasin, yang disalurkan secara simbolis pada Kamis (21/3) di kantor PT Pelindo di Banjarmasin.

Bantuan diberikan dalam bentuk paket sembako, bantuan takjil untuk masjid sekitar pelabuhan, dan santunan anak yatim, yang diserahkan langsung Sub Regional Head Kalimantan Regional 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Sugiono.

Turut hadir Camat Banjarmasin Barat, Ibnu Sabil, Lurah Telaga Biru yang diwakili Sekretaris Kelurahan Telaga Biru, Yamani, Lurah Pelambuan, Junaidi, General Manager Terminal Petikemas Banjarmasin PT Pelindo Terminal Petikemas Sirin Purnomo, Branch Manager Cabang Trisakti PT Pelindo Multi Terminal, Didid Handoko, Manajer Area Kalimantan PT Pelindo Jasa Maritim, Joko Suwarno, serta seluruh perwakilan penerima bantuan.

Program Pelindo Berbagi Ramadhan yang disalurkan ke seluruh cabang yang menjadi bagian wilayah kerja Sub Regional 3 Kalimantan, dengan rincian untuk Pelabuhan Banjarmasin sebesar Rp442.500.000, Pelabuhan Sampit Rp 182.500.000, Pelabuhan Kumai Rp182.500.000, Pelabuhan Kotabaru Rp220.000.000, Pelabuhan Batulicin Rp182.500.000 dan Pelabuhan Pulang Pisau Rp137.500.000.

Dalam sambutannya, Camat Banjarmasin Barat, Ibnu Sabil menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero), atas program Pelindo Berbagi Ramdhan yang telah disalurkan.

‘’Dengan kondisi perusahaan yang aman dan nyaman, harapannya PT Pelindo akan dapat mencapai target yang telah ditentukan, dan terus dapat memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar,’’ ujarnya.

Sementara itu, Sub Regional Head Kalimantan Regional 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Sugiono mengatakan, sebagai sebuah perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tak pernah lepas dari keberadaan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kerjanya.

“Semakin maju dan besar suatu perusahaan, maka perusahaan itu akan semakin peduli dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Itulah yang kini menjadi pedoman Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam menjalankan roda perusahaan,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi Provinsi Kalimantan Selatan, terus memberikan pelayanan kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) secara optimal di bulan Ramadhan 1445 H.

Kepada wartawan, Kepala Seksi Intervensi Terpadu PLDPI Kalsel, Slamet Riadi, ditemui di ruang kerjanya, pada Kamis (21/3) mengatakan, selama bulan puasa untuk kegiatan Pengembangan Intervensi mengalami perubahan yaitu biasanya dilaksanakan mulai Jam 08.45 – 15.45 WITA, sekarang menjadi 08.30 – 12.00 WITA. Hal itu menyesuaikan dengan Surat Edaran Nomor 100.3.4.1/00484/ORG Tahun 2024 Tentang Jam Kerja Pegawai ASN.

“Kami tetap berikan layanan optimal meski mengalami perubahan di bulan puasa,” jelasnya

Disampaikan Slamet, saat ini jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang dilayani ada sebanyak 93 anak, dengan rentan umur usia 2 – 8 tahun. Ada 5 Lini Layanan yang diberikan yakni Lini Pengembangan Perilaku, Lini Wicara, Lini Intervensi Okupasi, Lini Fisioterapi dan Lini Sensori Integrasi.

“Mereka berasal dari Kabupaten Batola, Kota Banjarmasin dan Banjarbaru serta Kabupaten Banjar,” ungkapnya

Lebih lanjut Slamet menambahkan, pihaknya akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik khususnya bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), yaitu setelah lulus di PLDPI Kalimantan Selatan, dapat memiliki kemampuan dididik dan dilatih guna melanjutkan pembelajaran di sekolah, baik umum ataupun Inklusi.

“Pelayanan maksimal terus diberikan selama ini bagi masyarakat,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Polda Kalimantan Selatan, menggelar Tabligh Akbar, do’a bersama dan syukuran terlaksananya pemilu 2024 yang kondusif, yang juga dirangkai dengan buka puasa bersama TNI – Polri, bertempat di halaman Mapolda Kalsel Banjarbaru, Rabu (20/3).

Pada acara ini, hadir mewakili Gubernur Kalsel, Staff Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Agus Dian Nur, Danrem 101 Antasari Brigjen TNI Ari Aryanto, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kakanwil Kemenag Kalsel Muhammad Tambrin, serta KH Mukeri Yunus sebagai penceramah yang juga ulama Kalsel.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Winarto menyampaikan terimakasihnya kepada semua pihak yang telah bersama-sama menjaga perhelatan pemilu 2024 hingga kondusif di wilayah Kalsel.

“Setelah sukses pemilihan umum (Pilpres dan Pileg) 2024 yang dianggap kondusif dan lancar, kita menggelar tabligh akbar, doa bersama dan syukuran serta buka puasa bersama TNI – Polri di Halaman Mapolda Kalsel Banjarbaru,” ungkap Winarto.

Ia juga berharap, seluruh masyarakat Kalsel agar bersama-sama mendoakan tahapan pemilu yang saat ini tahapannya sampai ke tingkat pusat agar aman dan lancar.

“Usai Pemilu ini, tahapan selajutnya ada pula tahapan Pilkada yang tentunya harus dikoordinasi agar juga harapannya bisa berjalan lancar,” lanjutnya.

Ia pun menegaskan, akan terus melakukan evaluasi, agar ketika Pilkada nantinya semakin bagus pelaksanaan dan pengamanannya.

“Kami harapkan Pilkada di Kalsel ke depan juga lancar. Antisipasinya kita akan lakukan koordinasi bersama stakeholder guna menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada di depan,” tutupnya.

Sementara itu, Staff Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Agus Dian Nur menyampaikan, Pihaknya bersyukur, kondisi pemilu di Kalsel berlangsung kondusif, dengan tingkat pengamanan yang maksimal dari seluruh instansi terkait.

“Kita bersyukur pemilu di Kalsel berjalan aman dan lancar,” ucap Agus.

Ia menambahkan, sebentar lagi akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar 27 November 2024 mendatang. Dengan harapan kondisi Pilkada nantinya akan sama dengan pemilu 2024 ini. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Rabu (20/3).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK yang didampingi Wakil ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin ini, penyampaian LKPj Gubernur Kalsel Tahun 2023 dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Terkait dengan realisasi pengelolaan keuangan daerah, Gubernur menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp9.877.770.937.780,15 atau tercapai sebesar 108,3 persen dari target yang telah ditetapkan.

“Target Pendapatan Asli Daerah atau PAD, juga telah melebihi target dari Rp4.517.689.363.673. Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp4.861.658.829.157,15 atau 107,61 persen,” paparnya.

Kemudian terkait unsur pendapatan transfer yang ditargetkan Rp4.560.322.247.721 berhasil tercapai sebesar Rp4.956.932.119.431 atau 108,7 persen. Selanjutnya, unsur lain-lain pendapatan daerah yang sah tercapai 138,07 persen yakni Rp59.179.989.192 dari target Rp42.863.809.000.

“Berikutnya alokasi belanja daerah tahun 2023 yang ditargetkan Rp10.041.109.133.181, telah terealisasi Rp9.234.527.396.522,42 rupiah atau 91,97 persen,” tuturnya.

Sebagai penutup, Gubernur Kalsel menyampaikan bahwa LKPj ini merupakan momentum atau sarana untuk terus mengevaluasi kinerja melalui masukan-masukan konstruktif dari DPRD Provinsi Kalsel untuk menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan kedepan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat

Sebagai tindaklanjut atas penyampaian LKPj Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2023, DPRD Provinsi Kalsel akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) sesuai untuk membahas serta menyusun suatu rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Menindaklanjuti surat keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang alokasi pemanfaatan Dana Result Base Payment (RBP) REDD+ No.1398/Menlhk/Setjen/Kum.1/2023, bahwa Kalimantan Selatan diberi anggaran dalam upaya mendukung penurunan emisi karbon sebesar US$3.459.298, maka pada Rabu (20/3), Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan berdama Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim KLHK, mengadakan Workshop Penguatan Arsitektur REDD+ 2021-2030 di Provinsi Kalimantan Selatan.

Workshop yang digelar di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru itu, dihadiri Tim Pokja Provinsi Kalimantan Selatan. Diantaranya Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, SKPD terkait lingkup Pemprov Kalsel, para perwakilan UPT KLHK, dan Kepala UPT KPH, Tahura dan BPTH Lingkup Dishut Kalsel.

Workshop dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Husnul Khatimah.

Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi aksi yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Diharapkan penggunaan dana dapat berfokus pada kegiatan penurunan emisi dan degradasi hutan. Karena hal ini berkaitan dengan program Gubernur Kalimantan Selatan, yaitu Revolusi Hijau.

Sementara itu, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK, Yulia Suryanti, dalam penjelasannya menyampaikan, bahwa workshop ini bertujuan memberikan sosialiasi serta pendampingan, dalam memahami penyusunan dokumen arsitektur REDD+ atau dokumen perencanaan kegiatan, yang akan dilaksanakan tim pokja di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, dalam paparannya bertema Kebijakan Pengelolaan Hutan dan Lahan Dalam Rangka Implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan keseriusan pemerintah provinsi menanganani pengurangan emisi gas rumah kaca di Kalimantan Selatan. Diketahui pengurangan emisi gas rumah kaca, sudah berjalan melalui program revolusi hijau yang digagas Gubernur Kalimantan Selatan.

Keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menangani penurunan emisi gas rumah kaca sudah dilaksanakan melalui penanaman yang ditujukan pada lahan kritis dengan target 22.000 hektar per tahun, yang dilaksanakan PPKH, PBPH, Komunitas Pecinta Lingkungan, Perhutanan Sosial dan ASN Menanam.

“Saya berharap workshop ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh tim pokja Kalsel, guna memahami perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan dana Result Base Payment (BRP) REDD+ ini,” ungkap Fathimatuzzahra.

Rencananya Workhsop Penguatan Arsitektur REDD+ ini dilaksanakan selama dua hari dari 20-21 Maret 2024. (DishutKalsel-RIW/RDM/RH)