Gubernur Sahbirin Noor Apresiasi Kebijakan KLHK dalam Upaya Turunkan Emisi Karbon di Kalsel

BANJARBARU – Kebijakan dan implementasi sektor kehutanan akan terus dimantapkan dan ditingkatkan, sejalan dengan perkembangan tantangan sektor kehutanan dan pemanfaatan lahan lainnya berkaitan dengan dampak perubahan iklim. Sebagai bagian dari implementasi Enhanced Determined Contribution (Enhanced NDC), sektor Forest and Other Land Use (FOLU), menjadi sektor andalan Indonesia dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Provinsi Kalimantan akan mendapatlan alokasi sumber dana FOLU Net Sink 2030 untuk mendukung target penurunan emisi yang merupakan bagian dari rencana aksi atas Rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Selatan yang telah disusun beberapa waktu lalu.

Disamping untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga akan dialokasikan dana yang berasal dari skema Result Base Payment (RBP) REDD+ sesuai SK Menteri LHK RI No. 1398/Menlhk/Setjen/Kum.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana RBP REDD+ sebagai bentuk perhatian KLHK terhadap upaya penurunan emisi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Gubernur Sahbirin Noor sangat mengapresiasi KLHK, untuk mendukung penurunan emisi karbon di Provinsi Kalimantan akan dialokasikan sumber dana FOLU Net Sink 2030 Sumber Pendanaan Norway’s Contribution sebesar Rp 9.000.000.000. Sedangkan melalui dana dengan skema Result Base Payment (RBP) REDD+ sesuai SK Menteri LHK RI No. 1398/Menlhk/Setjen/Kum.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana RBP REDD+ mendapatkan alokasi dana sebesar US$ 3.459.298 karena kemampuannya menurunkan emisi,” jelas Fatimatuzzahra, Kepala Finas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rilis yang diterima Abdi Persada FM, Senin (26/2).

Kadishut Provinsi Kalsel – Fatimatuzzahra

Ia juga menjelaskan alokasi dana tersebut pemanfaatan kedepannya untuk mencapai sasaran sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Result Base Payment (RBP) REDD+ ForResult Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 yang teridiri dari :

  1. Berkurangnnya jumlah deforestasi dan degradasi hutan
  2. Meningkatnya keanekaragaman hayati dan stok karbon
  3. Terfasilitasinya mata pencarian dan peluang kewirausahaan komunitas
  4. Menguatnya implementasi REDD+
  5. Menguatnya implementasi pencapaian target NDC

“Untuk mecapai ke 5 sasaran tersebut yang akan dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, antara lain berupa Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengendalian Karhutla, Penguatan Kapasitas KPH dan Pengelolaan Hutan Lestari,” jelas Aya (sapaan akrabnya).

Selain itu, disampaikannya juga menjadi lokus kegiatan yang bersumber dari alokasi pemanfaatan dana RBP REDD+ dan dana FOLU Net Sink 2030 yang dialokasikan di Direktorat Jenderal terkait di KLHK.

Untuk diketahui, pada 20-22 Februari 2024 telah terlaksana Rapat Pendetailan Kegiatan Bidang Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 melalui Sumber Pendanaan Norway’s Contribution, Pertemuan Nasional REDD+ Nasional dan Workshop Result Base Contribution Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, di Jakarta, yang juga dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fatimatuzzahra. (DISHUT.KALSEL-RDM/RH)

Samakan Persepsi dan Langkah, Disnakertrans Kalsel Gelar Rakornis Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian se Kalsel

BANJARMASIN – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi se-Kalsel Tahun 2024.

Rakornis yang mengangkat tema “Mempercepat transformasi pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan serta merujudkan masyarakat transmigrasi yang produktif, berdaya saing, mandiri dan sejahtera” diselenggarakan selama tiga hari yaitu 26-28 Februari 2024 di salah satu hotel berbintang.

Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah antara provinsi dan kabupaten/kota se Kalsel dalam rangka perencanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2025.

Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti

Adanya kesamaan persepsi dan langkah ini, lanjutnya, dalam upaya penyelarasan substansi antar dokumen perencanaan pembangunan baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pembangunan serta sebagai upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel dan Dinas atau Instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada Kabupaten/Kota se – Kalsel.

“Jadi memang kita masih merasakan perlu adanya kesamaan persepsi khususnya dalam menangani masalah-masalah pokok yang menjadi wewenang kami di bidang ketenagakerjaan untuk pengurangan angka pengangguran terbuka di Kalsel,” jelasnya kepada wartawan, usai membuka kegiatan, Senin (26/2).

Irfan menjelaskan, bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel Tahun 2023 bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kalsel sebesar 4,31 persen, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 69,76 persen. Dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan Tingkat Pengangangguran Terbuka sebesar 0,43 persen. Sedangkan TPAK mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 2,21 persen. Untuk jumlah pengangguran/mencari kerja mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022, penurunannya sebesar 10.449 orang.

“Alhamdulillah perekonomian kita masih lebih baik dibanding daerah lain, masih tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya berkisar di angka lima persen. Jadi kami berharap di tahun ini, dunia usaha akan tetap stabil, termasuk investasi akan lebih banyak lagi ditanamkan di Kalsel,” terangnya.

Irfan berharap melalui rakornis ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bisa saling mendukung dan melengkapi program-program bidang ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan sehingga mampu mengurangi angka pengangguran di Kalsel.

Ia juga mendorong untuk seluruh stakeholder terkait agar terus optimis dalam peningkatakan sdm para pencari kerja sehingga setiap tahunnya angka pengangguran di kalimantan selatan selalu menurun.

“Dengan berbagai program pelatihan kerja yang dilaksanakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota maka kami yakin Provinsi Kalimantan Selatan dapat terus menurunkan angka pengangguran,” terangnya.

Irfan menambahkan untuk bidang transmigrasi, pihaknya akan melaksanakan program kawasan transmigrasi sebagai salah satu bentuk kongkrit dari peranan program transmigrasi dalam pembangunan transmigrasi di Banua. Program ini sebagai wujud peningkatan pendapatan dan kualitas kehidupan para transmigrasi dan masyarakat sekitar yang ditunjang oleh kondisi lokasi transmigrasi yang mampu berkembang ke arah yang semakin baik.

“Dalam rangka optimalisasi kawasan transmigrasi yang masih banyak potensi yang bisa dikembangkan karena kesiapan lahan juga sumber daya manusianya yang bisa diberdayakan, tetapi hal ini perlu ditunjang oleh program-program yang lebih komprehensif lagi dan tentunya anggarannya perlu juga disediakan pemerintah kabupaten/kota, tidak hanya Pemprov Kalsel,”pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Akan Kembangkan Bank Sampah di Area Sungai Martapura

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mengembangkan bank sampah di sejumlah Lokus Bantaran Sungai Martapura. Bank sampah bergun untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah, sehingga dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat Pengepul sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana menyampaikan, pihaknya terus mengupayakan dan memberikan sarana – prasarana untuk meningkatkan kebersihan dibantaran sungai martapura. Salah satunya pengembangan bank sampah, yang dinilai dapat mengedukasi masyarakat, agar dapat memilah sampah dan menyerahkannya ke bank sampah.

“Sehingga akan ada nilai ekonomi untuk masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk kebersihan lingkungan akan meningkat,” ungkap Hanifah, baru – baru tadi.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalsel mempunyai program yang bertajuk sungai martapura asri. Untuk membersihkan Sungai Martapura yang meliputi Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. dengan adanya program ini diharapkan dapat membuat Masyarakat Lebih Peduli Lagi terhadap Lingkungan.

“Meskipun kami sudah mendampingi lebih dari 2 tahun lewat melalui Program sungai martapura asri, namun animo masyarakat dalam peduli lingkungan masih belum meningkat. Sehingga kami akan terus mengembangkan kegiatan – kegiatan untuk meningkatkan animo masyarakat agar peduli lingkungan,” lanjut Hanifah.

Hanifah melanjutkan, penangan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Namun merupakan tanggung jawab bersama, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten- Kota, hingga masyarakat. (MRF/RDM/RH)

Pemko Banjarmasin Dukung Pekan Panutan SPT

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mendukung Pekan Panutan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2023 dan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester II Tahun 2023, di Aula Kayuh Baimbai, Selasa (27/2), dibuka Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.

“Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang disampaikan Pemerintah Kota Banjarmasin dan menjadi contoh SPT tahunan, untuk laporan seluruh SKPD, Kecamatan serta kelurahan dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin,” ujar Ibnu.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina

Untuk laporan SPT menurutnya, paling lambat tanggal 29 Februari Tahun 2024. Sedangkan untuk masyarakat umum pada tanggal 31 Maret 2024, untuk penyerahan laporan SPT mereka.

Pada Pekan Panutan SPT Tahunan diharapkan dapat mendorong seluruh wajib pajak di Kota Banjarmasin untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan SPT dengan baik dan tepat waktu, sebagai kontribusi nyata dalam pembangunan.

“Pemerintah Kota Banjarmasin berharap, Pekan Panutan SPT Tahun 2024 dapat berjalan lancar,” kata Ibnu.

Pada kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan kerjasama pembayaran pajak antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan KPP Pratama Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota ini juga mengajak warga Kota Banjarmasin diajak untuk menyetorkan pajak tahunan mereka tepat waktu.

“Masyarakat dan ASN di Kota Banjarmasin diminta untuk membayarkan pajak, dalam rangka mendukung pembangunan,” ucapnya.

Mengingat pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan, seperti infrastruktur, layanan, publik, pendidikan, hingga kesehatan, dan sosial lainnya.

“Partisipasi aktif masyarakat diperlukan untuk mendukung seluruh pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah, salah satunya dengan cara pemenuhan kewajiban perpajakan,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)

UPTD Taman Budaya Kalsel Launcing Calendar Of Event 2024

BANJARMASIN – Guna mempromosikan kesenian dan budaya di Banua, Taman Budaya Kalimantan Selatan melaunching Calendar Of Event tahun 2024.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya, dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Suharyanti, usai peluncuran pada Senin (26/2) malam mengatakan, ini pertama kalinya digelar, untuk mempromosikan kesenian yang dimiliki di Banua, mulai dari penyelenggarakan dialog, festival hingga perlombaan

Kepala UPTD Taman Budaya Disdikbud Kalsel Suharyanti (ditengah)

“Kita berharap, kesenian daerah dapat semakin lestari, menyesuaikan undang Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,” katanya

Disampaikan Suharyanti, adapun kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024 diantaranya Lomba Teater Tradisi, Madihin Mural, Tema dan Logo, Instalasi Seni, Tari Tradisi Berpasangan, Vlog Seni Budaya, dan Lomba Musikalisasi Puisi.

Pertunjukan Musik Orkestra Balai Rakjat Creative Kabupaten HST, dalam Launching Calendar Of Event 2024

Pihaknya juga akan menggelar Pameran Seni Lukis, Fesrival Pawai Budaya, Pameran Seni Tunggal, serta DialogWorkshop Seni.

“Setiap bulan akan selalu ada kegiatan di Taman Budaya Kalsel,” jelas Yanti

Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Raudati Hildayati menambahkan, dengan adanya Calendar Of Event tahun 2024 ini, merupakan inovasi baru sebagai ruang ekspresi dalam kemajuan kesenian di Banua. Ia berharap, para seniman dan budayawan dapat lebih eksis lagi karyanya hingga ke Mancanegara.

“Dalam kegiatan kami selalu menjalin koordinasi dan berkolaborasi memajukan kesenian dan kebudayaan di Banua,” tutup Helda.

Untuk diketahui, Taman Budaya dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, meluncurkan kalender 2024. Kegiatan Dibuka secara resmi Kepala UPTD Taman Budaya Disdikbud Kalsel, Suharyanti. Dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Muhammadun diwakili Kepala Bidang Kebudayaan Raudati Hildayati, dan Kabid Kebudayaan Kabupaten Tabalong. Dimeriahkan Tari Sarigading dari Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP ULM dan Musik Orkestra Balai Rakjat Creative Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bertempat di Panggung Bakhtiar Sanderta. (NHF/RDM/RH)

Exit mobile version