Hari: 23 Februari 2024

BANJARBARU – Seluas 621 hektare lahan mangrove di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, akan menjadi pusat penelitian mangrove dunia yang dikelola oleh perguruan tinggi.

Salah satu perguruan tinggi yang telah mendedikasikan diri pada pengelolaan lahan basah termasuk lahan mangrove yakni Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

“ULM berperan sebagai perguruan tinggi yang turut serta berkontribusi untuk kelestarian dan pemanfaatan lahan basah. Sehingga membutuhkan dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” ujar Rektor ULM Ahmad Alim Bachri, usai menggelar kuliah umum tentang perhutanan sosial dan lahan basah, di Auditorium ULM Banjarbaru, Jumat (23/2).

Menurut Ahmad, lahan basah merupakan salah satu potensi yang luar biasa baik dari sisi ekonomi maupun sisi kelestarian lingkungan.

Sebab itu, pada tahun 2023 lalu ULM telah menyusun proposal teknis permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Kawasan Hutan Produksi seluas 621 hektare melalui Koperasi Konsumen Berkah Wasaka Mandiri.

Bahkan, menurut data KLHK, ULM merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang mengajukan permohonan PBPH lahan mangrove.

“Seperti yang kita harapkan. Mudah-mudahan lahan mangrove di Kotabaru bisa menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, pusat perkembangan pariwisata, dan pusat pengembangan pengendalian lahan basah melalui hutan mangrove,” kata Ahmad.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan dokumen pengajuan PBPH itu saat ini sedang proses verifikasi dan tahapannya akan semakin cepat berlangsung.

“Kenapa PBPH ? karena disitu diperbolehkan multi usaha untuk membangun dan mendayagunakan sumberdaya yang ada disana,” beber Hanif.

Menurut Hanif, PBPH lahan mangrove yang meliputi enam desa di Pulau Laut, Kotabaru itu juga penting. Mengingat lokasi tersebut akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Disisi lain, kawasan tersebut dinilai mampu menggantikan fungsi sentral pelabuhan Sungai Barito untuk Kalsel ke Pulau Laut.

“Karena sedimentasi yang hampir 400 meter kubik perhari di pelabuhan Sungai Barito  tidak mudah ditangani. Kemampuan kita hanya 100 meter kubik mengeruknya,” jelas Hanif.

Hanif menyebut pihaknya akan mendukung segala upaya perguruan tinggi dalam melakukan langkah-langkah pengelolaan kelestarian lingkungan hidup.

“Dengan dukungan multipihak pengelolaan lahan basah juga dapat mendorong terciptanya lapangan kerja hijau dari aktivitas restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove serta komoditas ramah gambut dan pengembangan silvofishery di kawasan mangrove,” tutup Hanif. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Tidak terasa, Ramadhan, bulan suci bagi umat Islam diseluruh dunia, akan tiba. Namun sejumlah bahan kebutuhan pokok, justru mengalami lonjakan harga, termasuk di provinsi Kalimantan Selatan. Untuk mengantisipasi lonjakan harga ini, pemerintah provinsi pun tidak tinggal diam. Pasar murah digelar, untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok, dengan harga terjangkau.

“Kami dari pihak pengusaha pun berupaya membantu pemerintah, menyediakan pasokan bahan pangan murah untuk masyarakat, khususnya jelang Ramadhan ini,” jelas Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Selatan, Shinta Laksmi Dewi, kepada Abdi Persada FM belum lama tadi di kediamannya di Banjarbaru.

Karena alasan itulah, menurut Shinta, pihaknya juga akan menggelar pasar murah jelang Ramadhan ini. Yakni 10 hari jelang Ramadhan, di 9 titik. Meliputi kota Banjarmasin dan Banjarbaru, kabupaten Banjar serta Tabalong.

“Kami bekerjasama dengan KADIN kabupaten kota, IWAPI, pemerintah provinsi dan juga Bulog untuk pasar murah kali ini. Untuk lokasi masih kita diskusikan,” tambahnya.

Beragam bahan kebutuhan pokok akan dijual pada pasar murah Ramadhan yang digelar KADIN Provinsi Kalsel ini. Mulai dari beras, gula pasir, minyak goreng, tepung, dan juga sirup.

“Kita siapkan subsidi mulai dari 500 hingga 2.000 rupiah untuk sembako yang dijual,” paparnya.

Menurut Shinta, apabila diperlukan, pasar murah dapat saja digelar pada bulan puasa, terutama jelang Idul Fitri.

“Kita lihat dulu bagaimana nanti, apabila diperlukan, kita gelar lagi jelang hari raya. Sehingga masyarakat dapat menyiapkan keperluan untuk berlebaran,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)

MAJALENGKA – Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tentang peran pemerintah daerah dalam mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.

Rakersnas berlangsung pada 21-23 Februari 2024, di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat itu memberikan sejumlah rekomendasi yang bisa dilakukan pemda dalam mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, ada empat rekomendasi yang dihasilkan pada Rakernas ASKOMPSI tahun ini, diantaranya peningkatan indeks SPBE, peningkatan Sistem Keamanan Informasi, Satu Data, dan peningkatan Indeks Tranformasi Digital.

Dari semua rekomendasi tersebut, beberapa diantaranya telah mengalami peningkatan yang cukup baik lewat sinergitas dan upaya yang dilakukan selama ini.

“Seperti Indeks keamanan informasi kita yang sudah tinggi, kemudian Indeks SPBE kita juga mengalami peningkatan. Begitu pula dengan indeks lainnya. Pada momen ini kita juga banyak belajar dari provinsi lain yang bisa kita lakukan yaitu ATM (amati, tiru, modifikasi) inovasi atau program mereka,” kata Muslim, Kamis (22/2).

Muslim juga berkomitmen meningkatkan strategi yang saat ini dinilai sudah bagus. Selain itu ia ingin memastikan kegiatan yang dilakukan oleh jajarannya memberikan dukungan terhadap peningkatan indeks-indeks yang menjadi rekomendasi Rakernas ASKOMPSI tersebut.

Hasil diskusi pada Rakernas itu diharapkannya bisa diimplementasikan guna mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.

“Alhamdulillah dalam beberapa tahun beberapa indeks kita sudah bagus seperti indeks digitalisasi kita semakin meningkat, infrastruktur juga semakin bagus, berbagai indeks lainnya juga mengalami peningkatan. Tentunya hasil diskusi pada Rakernas ASKOMPSI ini akan kita implementasikan, apa yang selama ini sudah bagus akan kita tingkatkan,” ungkap Muslim.

Di samping itu, Muslim juga mengapresiasi kegiatan yang dihadiri sejumlah Kementerian dan Lembaga tanahair, seperti Kemendagri, KemenPAN-RB, BSSN, dan Bappenas

Menurutnya, tema yang diusung sejalan dengan misi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yakni tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik.

“Dalam mewujudkan misi Kalsel, tentu digitalisasi memegang peranan penting. Saat ini, sesuai arahan Gubernur Kalsel kami tengah fokus memperkuat infrastruktur jaringan, sebagai salah satu upaya mempercepat transformasi digital,” tutupnya. (DISKOMINFO.KALSEL-BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan, melalui Dinas Perindustrian (Disperin) Kalsel, akan membawa sebanyak 4 Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM), pada Pameran Inacraft Di Jakarta. Dengan ini, Pemerintah Provinsi Kalsel akan kembali ikut berpartisipasi di ajang International Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2024.

Plt. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, melalui Kabid Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi, Ahmadin menyampaikan bahwa pada Pameran Inacraft 2024 mendatang, Pemerintah Provinsi Kalsel akan mengikutsertakan 4 pelaku IKM Khas Banua. diantaranya, Osan dari Banjarmasin dengan produk kayu ulin, Dhia Handmade dari Hulu Sungai Tengah dengan produk kerajinan anyaman menjadi tas fashion, Kathrine dari Banjarmasin dengan produk fashion designer, serta Diyang Kinjut dari Banjarbaru dengan produk sasirangan.

“Semua yang dibawa pada ajang Inacraft merupakan produk pilihan, yang ciri produk mereka memiliki khas dari Kalsel,” ungkap Ahmadin, Jumat (23/2).

Tujuan dilaksanakannya pameran Inacraft di Jakarta, untuk memperkenalkan produk-produk unggulan yang ada di setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga dari pameran Inacraft, para pelaku IKM di seluruh Indonesia, Khususnya Kalsel bisa memaksimalkan kesempatan dalam mempromosikan produknya.

“Pameran itu juga akan dihadiri berbagai Investor. Oleh karena itu, Pelaku IKM Kalimantan Selatan, yang mengikuti pameran Inacraft, agar dapat mempersiapkan diri dan produk yang akan ditampilkan, dengan sebaik mungkin,” lanjut Ahmadin.

Ahmadin menambahkan, Pameran Inacraft 2024 ini merupakan salah satu pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara. Pameran ini merupakan acara tahunan di kalangan perajin dan pemerhati bidang kerajinan, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (Asephi). (MRF/RDM/RH)

MALANG – Dalam rangka peningkatan kinerja di Tahun 2024 ini, maka Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Kerja Teknis Perencanaan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, di salah satu hotel, di Malang, 21-24 Februari 2024.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menyampaikan, Forum Rakernis ini adalah sangat penting dan strategis, karena bidang kelautan dan perikanan membutuhkan koordinasi dan konsolidasi yang terarah, terkendali dan efektif, demi terwujudnya rencana pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih matang.

“Lebih khusus lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten dan Kota, yang terus melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk meningkatkan sektor Kelautan dan Perikanan di Kalsel,” ungkap Rusdi.

Pada kesempatan ini, lanjutnya, ada beberapa yang perlu menjadi perhatian bersama, berkaitan dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kalsel.

Diantaranya, pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kalsel yang ditunjukan untuk peningkatan produksi perikanan setiap tahunnya.

“Potensi Kelautan dan Perikanan di Kalsel merupakan sektor yang dapat diandalkan, untuk berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan daerah,” ucap Rusdi.

Dengan pemenuhan kebutuhan bahan pangan hewani berprotein tinggi, guna peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan Stunting bagi anak di Kalsel.

“Selain itu, pembangunan Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing dan bernilai tambah,” ungkap Rusdi lebih lanjut.

Menurut Rusdi, keberadaan pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan di Kalsel diharapkan mampu memelihara keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah dalam pelaksanaannya.

“Kita perlu mengarahkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan. Terutama, melalui pendayaan pulau pulau kecil dan pengelolaan keanekaragaman hayati, untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Pihaknya mengingatkan kepada seluruh jajaran Kelautan dan Perikanan, agar ini sektor ini menjadi bagian sinergitas peningkatan kualitas daya saing daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Kalsel.

“Untuk itu, kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel dan Dinas Perikanan di seluruh Kabupaten dan Kota di Banua, agar dalam penyusunan rencana pembangunan 2024 ini, dapat diprioritaskan untuk berkontribusi dalam percepatan pemulihan ekonomi pelaku usaha perikanan yang terdampak Covid-19 di Kalsel,” ucap Rusdi.

Pada Tahun 2024 ini fokus kinerja untuk penanganan pasca panen sistem rantai dingin di Pelabuhan Perikanan, Stimulus bantuan pakan ikan bagi pembudidaya ikan, gerakan aksi ASN beli hasil panen ikan di pembudidaya dan produk olahan hasil perikanan, serta program padat karya pada kegiatan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang melibatkan masyarakat.

Diharapkan, Rakernis ini dapat bermanfaat untuk kesempurnaan perencanaan pembangunan perikanan di Kalsel. (DISLUTKAN.KALSEL-SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Aksi pencurian fasilitas umum berupa lantai Halte Bus Nol Kilometer, yang sekarang ditempatkan di Sabilal Muhtadin, mendapatkan tangkapan langsung dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernandi, Jumat (23/2).

Pihaknya menyayangkan aksi pencurian fasilitas umum milik pemerintah tersebut.

“Aksi pencoretan serta pencurian fasilitas umum tersebut, akan dilaporkan ke pihak berwajib,” ungkap Fitri.

Fitri juga meminta kepada masyarakat sekitar fasilitas umum tersebut, dapat meningkatkan kesadaran, untuk bersama sama menjaga aset milik pemerintah, dari aksi pencurian dan pengrusakan.

“Bagi masyarakat yang melihat aksi mencurigakan seperti pencurian ataupun pengrusakan fasilitas umum tersebut, dapat melaporkan ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Fitri.

Mengingat, fasilitas umum tersebut disediakan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat, khususnya pengguna bus angkutan umum.

“Kejadian ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua, meski sudah semaksimal mungkin menyediakan fasilitas umum tersebut, masih mendapatkan gangguan,” ujarnya.

Fitri berharap, masyarakat dapat lebih perduli dan menjaga fasilitas umum yang disediakan untuk kepentingan bersama sama. Yang perlu dijaga dan dirawat. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Calon Legislatif dan Presiden pada Pemilu 2024 masih berlangsung. Di DPRD Provinsi Kalsel periode 2024-2029 berjumlah 55 kursi anggota Dewan yang diperebutkan Lantas kapan mereka dilantik?

Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini mengatakan sesuai proses dan mekanisme peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 421 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 diamanatkan bahwa penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU RI.

Selanjutnya KPU mengusulkan calon terpilih untuk pengucapan sumpah atau janji kepada Mendagri melalui Gubernur. Keanggotaan Anggota DPRD Provinsi Kalsel diresmikan dengan keputusan Mendagri, selanjutnya dilakukan pengucapan sumpah/janji disesuaikan dengan akhir masa jabatan anggota DPRD sebelumnya. Hal tersebut, menurutnya, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

“Pelantikan DPRD Kalsel yang baru sepanjang tidak ada regulasi yg merubahnya akan dilaksanakan pada 9 September 2024, sama seperti pelantikan DPRD sebelumnya yaitu 9 September 2019,” jelasnya, Jum’at (23/2)

Meskipun demikian, lanjut Jaini, pihaknya akan menunggu petunjuk teknis dari Kemendagri.

Ia juga menambahkan pihaknya telah mengikuti Rakor persiapan orientasi/pembekalan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel, karena sesuai amanat pasal 107 dan pasal 160 huruf g Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah bahwa anggota DPRD memiliki hak untuk mengikuti orientasi/pembekalan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk Orientasi anggota DPRD Provinsi Kalsel periode 2024-2029 sudah ditetapkan tanggal 23 – 27 September 2024.

Saat ini, Sekretariat DPRD Kalsel masih menunggu proses rekapitulasi penghitungan akhir perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kalsel.

“ Nama-nama peraih suara tertinggi yang berpotensi meraih kursi di masing-masing Dapil akan dilakukan pengucapan sumpah/janji setelah ditetapkan oleh KPU Kalsel,” terangnya. (NRH/RDM/RH)