5 Januari 2024 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Dorong Penggunaan IKD di Kalsel, Acil Odah Mobilisasi Aktivasi Aplikasi di Kalangan ASN

Banjarbaru – Belakangan ramai diperbincangkan, bahwa mulai tahun 2024, seluruh warga Indonesia wajib mengaktifkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai ganti KTP elektronik (e-KTP). Benarkah demikian?

Kepada Abdi Persada FM pada Jumat (5/1) dikantornya di Banjarbaru, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalimantan Selatan, Zulkipli memaparkan, bahwa penggunaan e-KTP masih berlaku di masyarakat. Sedangkan pengaplikasian IKD, dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kesiapan sarana prasarana pendukung. Terutama jaringan internet, yang sudah menjangkau seluruh daerah di Kalsel.

Zulkipli menyebut, salah satu langkah untuk meningkatkan penggunaan aplikasi IKD ini di Kalsel, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, ibu Raudatul Jannah, menginisiasi pengaktivasian IKD dikalangan ASN, dan sejumlah organisasi yang dipimpinnya, pada Jumat (5/1) di rumah kediaman resmi Gubernur di Banjarmasin.

“Tadi ada anggota Pramuka, PKK Provinsi, Dekranasda, Tagana hingga Satpol PP yang dimobilisasi beliau untuk mengaktivasi aplikasi IKD,” papar Zulkipli.

*Sejumlah orang mengantre aktivasi IKD yang dimobilisasi Ketua TP PKK Kalsel di kediaman resmi Gubernur di Banjarmasin*

Langkah Acil Odah (sapaan khas ketua TP PKK Kalsel) ini, menurut Zulkipli, setidaknya menjadi pendorong seluruh pihak di Kalsel untuk segera mengaktivasi IKD. Baik secara mandiri, maupun dimobilisasi.

“Bagi yang ingin mengaktivasi aplikasi IKD secara mandiri, dapat langsung mendatangi kantor Disdukcapil terdekat atau datang ke mal layanan publik didaerahnya,” ujarnya.

Pihaknya, menurut Zulkipli, juga rutin mendorong Disdukcapil kabupaten/kota, untuk jemput bola ke instansi pemerintahan, melakukan aktivasi aplikasi ini.

“Contohnya beberapa waktu lalu, kami juga menggandeng Disdukcapil kota Banjarbaru, mendatangi sejumlah instansi di lingkup perkantoran Pemprov Kalsel,” tambahnya.

Dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Pasal 13 ayat 2, disebutkan, IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi, berupa KTP dan KK sebagai identitas yang bersangkutan.

Namun demikian, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menjelaskan, identitas kependudukan digital (IKD) tidak serta merta menggantikan KTP elektronik. Keduanya saling melengkapi.

Pemerintah pun mengimbau masyarakat, untuk segera melakukan aktivasi IKD, meski telah memiliki KTP elektronik. (RIW/ RDM/APR)

Pemprov Kalsel Beserta Sejumlah Daerah di Kalsel Terima LHP BPK RI

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (5/1) siang.

Selain Pemprov Kalsel, Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, serta Bank Kalsel, turut menerima LPH kinerja dan PDTT semester II tahun 2023. Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berhadir langsung untuk menerima LPH kinerja dan PDTT semester II tahun 2023 bersama Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kepala Daerah diwilayah Kalsel, Pimpinan DPRD diwilayah Kabupaten-Kota di Kalsel, serta pimpinan Bank Kalsel.

*Wakil bupati Kab Banjar (kanan) bersama Kepala BPK RI Kalsel (tengah) serta Wakil Ketua DPRD Kab Banjar (kiri)*

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi kalsel Rahmadi menyampaikan, sesuai amanah undang – undang (UU) no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melaksanakan pemeriksaan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya dan keberhasilan yang telah dicapai. Namun, masih terdapat permasalahan yang diperhatikan, yakni pengembangan kawasan perkotaan, serta pembangunan kawasan perdesaan.

“BPK memberikan rekomendasi dalam LHP yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi yang telah ditandatangani,” ungkap Rahmadi.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi kerja sama, supervisi, pengawasan dan koordinasi yang telah terbentuk dengan baik selama ini antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Kerja sama ini diharapkan dapat terus ditingkatkan di masa mendatang, demi mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik. melalui kerja sama yang erat ini, bersama-sama dapat mewujudkan tujuan dan berbagai sasaran pembangunan.

“kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya kita bersama meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah,” ucapnya.

Secara umum, laporan hasil pemeriksaan yang diserahterimakan pada hari ini, merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan sistem kontrol dan pengawasan kinerja, yang dijalankan oleh BPK. salah satunya, melalui pemeriksaan oleh BPK yang ditindaklanjuti dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan.

“Setelah diserahkannya laporan hasil pemeriksaan oleh BPK hari ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh jajaran akan segera melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah,” tutup Sahbirin Noor. (MRF/RDM/APR)

Dinsos Kalsel Siagakan Tagana 24 Jam Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Banjarmasin – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyiagakan puluhan anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) selama 24 jam sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di musim hujan sekarang ini.

Potensi bencana hidrometeorologi di musim hujan yang perlu diwaspadai, antara lain angin puting beliung, banjir, tanah longsor dan gelombang pasang air laut.

*Kabid Penanganan Bencana Dinsos Kalsel, Achmadi*

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel melalui Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinsos Kalsel, Achmadi mengatakan sebanyak 33 anggota Tagana disiagakan 24 jam dengan sistem shift untuk memudahkan informasi, koordinasi, dan penanganan bencana ketika terjadi bencana pada saat yang tidak terduga. Apalagi jika bencana itu terjadi pada malam hari sehingga bisa lebih cepat melakukan penanganan untuk mengurangi risiko bencana.

“Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan secara bergantian siaga di posko bencana di kantor kami selama 24 jam,” katanya di ruang kerjanya, kepada wartawan, Kamis (4/1).

Selain itu, lanjut Achmadi, pihaknya telah menyiapkan logistik untuk didistribusikan kepada masyarakat saat terjadi bencana selama musim penghujan. Kemudian juga persiapan peralatan, diantaranya empat perahu karet yang bisa dimobilisasi kemana saja dan kapan saja serta peralatan “Vertical Resque” untuk mengevakuasi korban bencana.

*Peralatan Perahu Karet Yang Siap Dimobilisasi*

“Kami juga minta agar Dinsos Kabupaten/Kota di Kalsel untuk mengaktifkan kembali posko-posko bencana. Apalagi daerah kantong-kantong bencana hidrometeorologi seperti di Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tanah Laut, Banjarbaru Tanah Bumbu dan Kotabaru,” jelasnya.

Achmadi menambahkan pihaknya juga telah memberikan pelatihan kepada masyarakat agar siap menghadapi bencana melalui pembentukan kawasan siaga bencana dan kampung siaga bencana. Hal tersebut, menurutnya, sebagai langkah strategis untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi.

Dinsos Kalsel juga telah memberikan bantuan logistik kepada 30 lumbung sosial yang tersebar di kecamatan se Kalsel untuk kesiapsiagaan.

“Ini sesuai perintah Gubernur Kalsel Sahbirin Noor kepada semua jajaran SKPD terkait, termasuk Dinas Sosial untuk melakukan langkah-langkah progresif memberikan bantuan sebagai percepatan penanganan bencana oleh Pemprov Kalsel,” ungkapnya. (NRH/RDM/APR)

DPRD Kalsel Monitoring Dana Hibah Pemprov ke MTs Ar-Raudlah Tanta

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali melakukan monitoring pemanfaatan dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel kepada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan di Kalsel.

Dalam kesempatan ini, rombongan Komisi IV DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin meninjau ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ar-Raudlah Tanta di Kabupaten Tabalong, Rabu (3/1).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gina Mariati mengatakan dari hasil monitoring ke beberapa sekolah dan madrasah, pihaknya menemukan ada beberapa bangunan hasil bantuan dana hibah yang belum tuntas pengerjaannya.

“Seperti di MTs Ar Raudlah, kami melihat dana hibah digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru, namun belum bisa digunakan karena bangunan belum sempurna, karena belum dilengkapi jendela dan pintu,” jelasnya, kepada wartawan, Jum’at (5/1).

Hal tersebut, menurut Gina, disebabkan terbatasnya anggaran yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi Kalsel sehingga pada akhirnya bangunan tersebut tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak sekolah.

“Dana yang disetujui besaran anggarannya hanya sebesar 50 persen dari usulan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh pihak sekolah. Jadi meskipun secara administrasi telah selesai, namun hasilnya belum bisa dimanfaatkan karena masih banyak kekurangan sehingga terkesan terbengkalai,” terangnya.

Oleh karena itu, menurut Gina, Dewan Kalsel berkomitmen untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang masih terkendala dalam memaksimalkan pemanfaatan dana hibah agar mendapatkan kucuran dana hibah kembali guna penyempurnaan pembangunan gedung atau ruang kelas baru.

“Kami dari Komisi IV nanti berusaha, memang untuk dana hibah itu tidak bisa setiap tahun untuk mendapatkan dana hibah tersebut, tapi kami berkomitmen kepada madrasyah-madrasyah yang kami bantu, mudah-mudahan bisa mendapatkan dana hibah ke depannya lagi,” harapnya. (NRH/RDM/APR)

Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Ini Harapan Paman Birin

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto, pada Jumat (5/1) di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Pengukuhan disaksikan unsur Forkopimda Kalsel, diantaranya Ketua DPRD Provinsi, Supian HK, para kepala daerah se Kalsel, dan juga Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP RI, Raden Suhartono.

Ayi Riyanto dikukuhkan sebagai Kepala BPKP provinsi Kalsel yang baru, menggantikan Rudy M. Harahap yang sudah bertugas lebih dari 2 tahun di Kalsel, dan melanjutkan tugas sebagai Kepala Perwakilan BPKP provinsi Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, Gubernur optimis, Ayi Riyanto dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, akuntabel dan juga berintegritas.

“Atas nama pemerintah provinsi Kalsel, saya juga bangga dan berterima kasih atas kerjasama yang terbina secara berkesinambungan selama ini,” papar Paman Birin (sapaan khas Gubernur).

*Gubernur Kalsel saat menandatangani dokumen pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Kalsel pada Jumat (5/1) di Mahligai Pancasila Banjarmasin*

Peran BPKP yang sangat dirasakan pemerintah provinsi, adalah keberhasilan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan pengelolaan keuangan selama 10 kali berturut turut, dari BPK RI.

“Kami berharap, opini WTP dapat dipertahankan, melalui kerjasama dan kolaborasi baik dengan BPKP,” tutup Gubernur.

Menanggapi harapan ini, Ayi Riyanto mengaku siap membimbing dan membantu pemerintah provinsi pada masalah pengelolaan keuangan dan program terkait lainnya.

“Opini WTP yang diperoleh pemprov akan terus kita jaga, jangan sampai turun, juga SAKIP,” ujar Ayi.

Sementara itu, Rudi M Harahap mengatakan, selama dirinya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kalsel kurang lebih 2 tahun, telah terjalin sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah. Termasuk untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota menurunkan angka stunting dan menangani inflasi.

“Kolaborasi kita secara informal juga sangat bagus,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPKP RI Dr Muhammad Yusuf Ateh dalam sambutannya yang disampaikan Raden Suhartono, meminta Kepala BPKP Kalsel segera melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk kelancaran tugasnya.

Diantara program yang dikawal BPKP, termasuk di Kalsel, antara lain program penurunan stunting, pengendalian inflasi, hingga peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Provinsi Kalsel termasuk terbaik dalam pengendalian inflasi dan penurunan angka stunting,” tutupnya. (RIW/RDM/APR)

2024, Pemko Banjarmasin Akan Bangun Jembatan Penghubung Sungai Jingah Dengan Sungai Bilu

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin di tahun 2024 ini, akan membangun Jembatan penghubung Jalan Sungai Jingah ke Jalan Sungai Bilu.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, usai Rapat Evaluasi Bidang Infrastruktur di Gedung DPRD Banjarmasin, pada Rabu (3/1) mengatakan, pembangunan jembatan ini dengan konstruksi beton, dengan anggaran sebesar Rp125 miliar, ditambah pembebasan lahan, sekitar Rp25 miliar.

“Tahap awal ini akan digelontorkan sebesar Rp26 miliar rupiah,” ucapnya

Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, saat memberikan komentarnya

Ia menyampaikan, untuk pembangunan jembatan itu secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, panjangnya sekitar 100 meter lebih, dan bisa dilewati baik kendaraan roda dua maupun empat. Ia berupaya dapat selesai tepat waktu nantinya. Dimana, merupakan prioritas pembangunan yang sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin.

“Pembangunan tahap awal fisik pondasi di bantaran sungai Martapura,” jelasnya

Lebih lanjut Suri menambahkan, selain membangun Jembatan penghubung Jalan Sungai Jingah ke Jalan Sungai Bilu, di tahun 2024 juga telah memprogramkan pelebaran Jalan, di Jalan Padat Karya Sungai Andai, dan pembangunan Jembatan di kawasan Jalan Cemara Ujung menuju Jalan Sungai Andai.

“Kita ingin memecahkan kemacetan di wilayah Jalan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara,” tutupnya. (NHF/RDM/APR)

Ziarah ke Makam Datu Kalampayan, Paman Birin Mendoakan Banua Diberikan Keberkahan dan Keselamatan

Banjar – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman Birin, berziarah ke Makam Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari pada Jumat (5/1) dinihari.

Ziarah rutin ke makam wali Allah ini selalu dilakukan Paman Birin dalam berbagai kesempatan.

Bertolak dari kediaman Mahligai Pancasila pada Kamis (4/1) tengah malam, Paman Birin beserta rombongan menuju kubah ulama besar Banua di kawasan Kalampayan, Astambul, Kabupaten Banjar.

Setibanya di sana, Paman Birin yang didampingi Guru Sufian Al Banjari, Guru H. Ahmad Daudi langsung menuju kubah.

Didepan kubah Datu Kalampayan, Guru Ahmad Daudi memimpin doa kepada Allah SWT untuk keberkahan dan keselamatan warga Banua.

*Gubernur Kalsel saat berziarah ke makam Datu Kalampayan*

Selepas ziarah, Paman Birin bersilaturahmi dengan warga sekitar. Kedatangan rutin Paman Birin ini pun disambut dengan senang oleh warga.

Paman Birin pun bersyukur, dirinya berserta rombongan bisa melakukan ziarah rutin di makam Datu Kalampayan.

“Alhamdulilah bersyukur diberikan nikmat kesempatan untuk senantiasa ziarah ke makam wali Datu Kalampayan. Kita memohon kepada Allah SWT, agar Banua kita selalu dilimpahkan keberkahan dan keselamatan dari segala bentuk bencana,” ungkap Paman Birin.

Makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan memang menjadi salah satu makam wali Allah yang selalu dikunjungi warga dari seluruh Indonesia.

Datu Kalampayan adalah seorang ulama besar yang berasal dari Kerajaan Banjar di Martapura, Kalimantan Selatan yang lahir di Martapura, yang menjadi salah satu pusat keagamaan Islam di Indonesia pada abad ke-16.

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berperan besar dalam penyebaran Islam pada abad ke-18 dan merupakan pengarang Kitab Sabilal Muhtadin, yang menjadi rujukan bagi para mahasiswa yang mendalami agama Islam di Asia Tenggara dan Mesir. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)