Banjarmasin – Kalangan legislatif akan melakukan evaluasi, terkait realisasi capaian pembangunan Pemerintah Kota.
Hal itu disampaikan, Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Hilyah Aulia, kepada sejumlah wartawan, baru-baru tadi.
Salah satu pekerja sedang melakukan proses pengadukan semen
Hilyah menjelaskan, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Banjarmasin, yang bermitra dengan Komisi III DPRD Banjarmasin. Dimana akan dilakukan evaluasi melalui Rapat Dengar Pendapat, terkait pencapaian pembangunan terutama infrastruktur, seperti Jalan Lingkungan, Drainase hingga Perbaikan Jembatan.
“Kita akan jadwalkan RDP dengan Dinas PUPR Banjarmasin,” ucapnya
Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Hilyah Aulia, saat memberikan komentarnya
Disampaikan Hilyah, untuk beberapa proyek pekerjaan jembatan, yang menggunakan dana APBD 2023, harus segera diselesaikan hingga akhir tahun ini, agar bisa segera difungsikan masyarakat sekitar. Jangan sampai ada alasan tidak selesai, karena berbagai kendala, salah satunya disebabkan memasuki musim penghujan.
“Beberapa proyek yang belum selesai, akan dipertanyakan intens,” ungkapnya
Lebih lanjut Hilyah menambahkan, pihaknya juga akan menggelar rapat kerja dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Perhubungan Banjarmasin, agar setiap kendala yang terjadi di lapangan, dapat diketahui dan diantisipasi sejak dini.
“Secara umum selama ini sudah melakukan pengawasan ke lapangan,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)
Banjarmasin – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin meresmikan Shelter Baiman di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin, pada Rabu (6/12). Peresmian dilakukan langsung Walikota, Ibnu Sina didampingi istri dan Wakil Walikota Banjarmasin.
“Shelter yang baru diresmikan tersebut, sebagai tempat untuk penanganan sosial di kota Banjarmasin,” ungkap Ibnu.
Walikota Banjarmasin Ibnu Sina
Terutama, lanjutnya, anak terlantar, disabilitas telantar, manula telantar, serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar.
“Bahkan, selama ini yang terbanyak dirawat di rumah singgah ini adalah ODGJ,” ucap Ibnu.
Untuk ODGJ, lanjutnya, yang dirawat sebanyak 75 orang. Rata rata mereka sudah tidak memiliki keluarga lagi.
Dalam kesempatan tersebut, Ibnu juga mengingatkan, rumah singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin hanya sebagai, tempat penampungan sementara, bukan untuk selamanya.
“Kepada warga Kota Banjarmasin, saya sampaikan, bahwa rumah singgah itu tempat penampungan sementara,” ujarnya.
Berdasarkan SOP, lanjut Ibnu, hanya berlaku selama tujuh hari saja, Kemudian dikembalikan ke keluarganya masing masing.
“Jika ODGJ akan diserahkan ke Rumah Sakit Sambang Lihum/untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut,” kata Ibnu.
Walikota Banjarmasin berharap, keluarga penghuni Rumah Singgah dapat mematuhi aturan tersebut. (SRI/RIW/APR)
Bali – Di bawah kepemimpinan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Paman Birin, pemerintah provinsi Kalsel kembali torehkan prestasi membanggakan untuk Banua.
Kali ini, Pemprov Kalsel raih 2 penghargaan bergengsi sekaligus. Pertama, Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A dan kedua, Penghargaan Instansi Pemerintah dengan Implementasi Reformasi Birokrasi ((RB) Tematik Terbaik pada semua Tema Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia.
Dua penghargaan yang diterima Kalsel di Bali
Penghargaan ini diserahkan pada hari kedua rangkaian kegiatan RBXperience yang dilaksanakan KemenPANRB di Bali pada Rabu (6/12).
Pada acara yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin ini, penghargaan SAKIP A dan Penghargaan Instansi Pemerintah dengan Implementasi Tematik Terbaik pada Semua Tema Tahun 2023 tersebut, diterima Gubernur Kalsel Paman Birin melalui Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalsel, Hj Raudatul Jannah.
Turut berhadir pada kegiatan ini, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Pj Gubernur Bali, Ketua dan Wakil Ketua KPK Republik Indonesia, serta sejumlah pejabat lainnya.
Paman Birin menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan penghargaan yang diraih Pemprov Kalsel dari KemenPANRB.
Paman Birin juga menyebut, keberhasilan mempertahankan predikat SAKIP A ini membuktikan bagaimana kinerja organisasi perangkat daerah, dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan Pemprov Kalsel.
Selain keberhasilan SAKIP A, Paman Birin juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Kalsel dianugerahi sebagai instansi pemerintah dengan implementasi RB Tematik terbaik pada semua Tema tahun 2023.
“Alhamdulilah, kita mempertahankan raihan SAKIP A ini sebagai bukti nyata wujud keberhasilan dalam optimalisasi penyelenggaran akuntabilitas di jajaran Pemprov Kalsel disamping juga anugerah sebagai instansi pemerintah implementasi RB Tematik terbaik,” kata Paman Birin.
Wakil Presiden saat memberikan arahan
Paman Birin mengucapkan terima kasih kepada KemenPANRB dan seluruh pihak atas sinergi bersama membangun budaya kinerja birokrasi efektif.
“Sekali lagi, penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami dan SAKIP ini menggambarkan bagaimana kinerja organisasi perangkat daerah, dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Pemprov Kalsel,” ungkap Paman Birin.
Sementara itu, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas dalam laporannya menyampaikan, bahwa rangkaian kegiatan RBXperience ini bukan hanya sebagai seremoni, tapi juga program untuk membumikan RB.
Adapun 3 (tiga) indikator evaluasi pada kegiatan kali ini adalah, RB General dan RB Tematik, SAKIP serta Zona Integritas (ZI).
Raihan penghargaan oleh Pemprov Kalsel, yakni RB Tematik diraih dari hasil evaluasi RB Penanggulangan Kemiskinan, RB Peningkatan Investasi, serta RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden.
Tiga provinsi yang berhasil meraih Penghargaan Implementasi RB tematik terbaik adalah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur.
Sedangkan untuk raihan SAKIP Terbaik, Kalsel berada di level A dengan peningkatan nilai hasil evaluasi, dengan fokus pada aspek akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan kemiskinan di daerah.
Pada kesempatan ini, Menteri PANRB juga sampaikan tiga arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan, yakni transformasi digital, digital structure, digital competence dan digital culture. (Biroadpim-RIW/APR)
Banjarbaru – Komitmen dan konsistensi Bank Kalsel membantu pemerintah provinsi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbuah manis. Hal itu setelah Pemprov bersama Kanwil DJPb Provinsi Kalsel memberikan piagam penghargaan kepada Bank Kalsel, untuk kategori terbaik II dalam kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) periode tahun 2023.
Penghargaan yang langsung ditandatangani Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dan KaKanwil DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi ini, diberikan disela kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 yang digelar pekan lalu di Banjarbaru.
Direktur Utama Bank Kalsel Fachruddin yang menerima langsung penghargaan tersebut, berterimakasih atas penghargaan yang diberikan Pemprov Kalsel dan Kanwil DJPb Provinsi Kalsel.
“Ini tentunya semakin memotivasi kami untuk terus konsisten dalam melakukan penyaluran KUR kepada pelaku UMKM yang ada di Banua. Dengan demikian harapan kita ekonomi Kalsel bisa terus bergerak menjadi semakin maju,” tegasnya.
Tidak hanya sekadar penyaluran KUR, Bank Kalsel juga secara konsisten melakukan berbagai pembinaan kepada pelaku UMKM yang ada di Banua melalui berbagai kegiatan hingga kolaborasi dengan banyak pihak.
“Dengan pembinaan yang kita lakukan, harapan kita UMKM yang ada di Banua dapat semakin professional dan berkembang usaha mereka. Ujungnya mereka tidak hanya memerlukan tambahan modal usaha tapi juga mampu memberikan kontribusi lainnya untuk daerah, baik itu penyerapan tenaga kerja hingga kontribusi melalui pembayaran pajak,” tambahnya.
Sekadar diketahui, pada sektor keuangan hingga 31 Oktober 2023, untuk KUR di Provinsi Kalsel telah disalurkan kepada 70.901 debitur dengan nilai sebesar Rp4,10 triliun oleh penyalur sebanyak 10 Bank dan 1 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Adapun untuk Penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) sampai dengan 31 Oktober 2023 telah mencapai Rp54,84 Miliar kepada 13.449 debitur oleh penyalur sebanyak 7 LKBB. (ADV-RIW/APR)
KOTABARU – Ruas jalan yang menghubungkan RT 001 dan RT 006, Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, sering tergenang ketika diguyur hujan dengan curah tinggi. Ketinggian air bahkan mencapai lutut orang dewasa.
Kondisi itu ditengarai akibat gorong-gorong terlalu sempit. Sementara air yang melewati gorong-gorong berasal dari beberapa desa di sekitar.
“Kalau intensitas hujan cukup lama pasti banjir. Kurang lebih satu meter ketinggian airnya,” jelas Kepala Desa Semisir, Wahyudin, ditemui di lokasi, Selasa (5/12).
Merespon laporan tersebut, usai melakukan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, di Desa Semiri, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, langsung menuju ke lokasi yang dimaksud.
Kondisi gorong-gorong ruas jalan penghubung RT 001 dan RT 006 Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru
Sesampainya di lokasi, Yani Helmi mengaku prihatin terhadap kondisi ruas jalan tersebut. Pasalnya, gorong-gorong yang hanya berukuran kurang lebih 80 sentimeter itu, juga dikelilingi oleh sampah yang menghambat arus air.
“Ini yang dilaporkan masyarakat. Sebagai anggota Dewan provinsi, ini menjadi tanggung jawab saya untuk menyuarakannya ke dinas terkait,” kata Paman Yani (sapaan akrab).
Diketahui ruas jalan tersebut awalnya merupakan tanggung jawab Pemkab Kotabaru, namun dalam beberapa waktu terakhir sudah di ambil alih oleh Pemprov Kalsel.
“Artinya ini sudah jadi tanggung jawab Pemprov Kalsel. Bagaimanapun keadaannya Pemprov lah yang harus menindaklanjuti,” tegas Paman Yani.
Gorong-gorong yang terlalu sempit ditambah tumpukan sampah dinilai memicu genangan air saat musim hujan
Paman Yani memastikan, akan sesegera mungkin bertemu langsung dengan Dinas PUPR Kalsel untuk meminta penanganan terhadap ruas jalan tersebut.
“Tidak banyak ini paling cuma diperlebar dan diperkuat. Supaya tidak seperti kondisi yang sekarang, jalan penghubungnya juga terlihat patah. Bisa membahayakan pengguna jalan,” tutur Paman Yani.
Ia berharap perbaikan ruas jalan tersebut bisa diperbaiki menggunakan anggaran tahun 2024. Sebab berdasarkan data BMKG, musim hujan mulai memasuki wilayah Kalsel pada awal November lalu hingga Januari 2024.
“Kalau memang bisa, nanti diselesaikan lewat anggaran tahun 2024. Tetapi kapan saja proses pengerjaan tidak masalah, yang terpenting ada penanganan dini. Karena memasuki Desember ke Januari, curah hujan sudah tidak terkendali,” tegas Paman Yani. (SYA/RDM/APR)
Banjarbaru – Untuk mengembangkan Potensi kunjungan sejumlah Taman Wisata Alam (TWA) di Kalimantan Selatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan menggelar Bimbingan Tekhnis Peningkatan Kapasitas SDM Pemandu Wisata dan Pengelolaan Jasa Wisata Alam pada 5 – 7 Desember 2023 yang dipusatkan di salah satu hotel di Banjarbaru.
Dalam sambutannya saat membuka, Kepala BKSDA Kalsel Mahrus Aryadi menyampaikan, kegiatan ini sengaja pihaknya laksanakan, bukan hanya untuk meningkatkan profesionalisme SDM BKSDA sendiri, tapi lebih kepada meningkatkan komunikasi kekerabatan dengan para peserta yang sebagian besar adalah pelaku dan pengelola kawasan parwisata di Banua.
“Kita berharap nantinya ada inovasi-inovasi baru dalam pelayanan kita, sebagai pengelola TWA. Agar wisatawan yang datang akan kembali lagi dengan kesan yang baik dari kita,” ucap Mahrus.
Ia juga berharap, dengan beberapa narasumber yang pihaknya datangkan, peserta yang sebagian besar merupakan perwakilan kelompok binaan BKSDA Kalsel dapat menularkan ilmunya yang nanti didapat kepada anggota kelompoknya.
“Dalam kegiatan ini ada narsum yang berbicara soal bagaimana prinsip-prinsip dalam menerima para wisatawan, ada pula soal fotografi dan penulisan buku. Ilmu-ilmu inilah yang nantinya bisa diterapkan ketika pupang dari bimtek ini,” tutup Mahrus.
Untuk diketahui, bimtek ini menghadirkan ßejumlah narasumber, diantaranya Ketua Litbang DPD ASITA Kalimantan Selatan Dewi Setiawati, Fotografer Harian Radar Banjarmasin Wahyu Ramadhan dan Redaktur Harian Radar Banjarmasin Muhammad Syarafuddin. (RDM/APR)
KOTABARU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi (Paman Yani) berharap masyarakat tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan, terlebih ditengah masa politik seperti saat ini.
“Semangat persatuan, gotong royong, kebersamaan jangan sampai membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, apalagi ketika memasuki tahun Pemilu. Boleh berbeda pilihan tetapi jangan sampai Bahual Pepadaan (konflik sesama warga),” kata Paman Yani usai menggelar Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, di Desa Semisir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Selasa (5/12).
Sebagai warga negara yang memiliki kedaulatan demokrasi, masyarakat berhak memiliki perbedaan pilihan. Meski begitu, lanjut Paman Yani, perbedaan tersebut tidak boleh sampai memecah persatuan dan kesatuan NKRI.
“Jangan sampai tergerus oleh kepentingan sesaat. Kita juga inginkan ketika Pemilu, masyarakat harus menggunakan hak pilih mereka,” imbuh Paman Yani.
Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru itu juga meminta masyarakat untuk tidak membedakan setiap ras atau golongan. Sebab menurutnya, sejak zamam dulu penduduk asli Kalsel selalu terbuka dengan siapapun yang masuk dan menetap Banua.
“Masyarakat disini selalu terbuka dengan siapa saja yang datang, sehingga berbaur bahkan sampai menikah dengan berbeda suku. Inilah NKRI, inilah Indonesia, inilah Kalimantan Selatan dan inilai Kotabaru yang memang beragam dan majemuk tetapi bisa membingkai semangat persatuan dan kesatuan dibawah bendera Merah Putih,” tutur Paman Yani.
Suasana sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi
Ia berharap, seluruh masyarakat khususnya daerah konstituennya termasuk Desa Semisir, mampu menjaga wilayah mereka dari paham-paham radikalisme yang bersifat merusak bangsa
“Karena tidak sedikit pihak yang tidak suka dengan daerah kita yang saat ini dalam masa perkembangan industri-industri besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam sosialisasi ini juga bisa dipahami oleh masyarakat dan bisa jadi manfaat bagi kita semua,” tutup Paman Yani.
Di lokasi yang sama, Kepala Desa Semisir, Wahyudin menyampaikan apresiasinya terhadap Paman Yani, yang dinilainya merupakan sosok politisi bersahaja.
“Intinya seperti yang beliau sampaikan, jangan sampai Bahual Papadaan. Karena biasanya kita masih ribut masalah pemilihan, mereka yang sudah terpilih malah sudah berdamai,” ujarnya.
Sosialisasi dari Paman Yani diharapkannya, bisa menjadi pelajaran baru untuk warga dalam menghadapi tahun politik.
“Kita optimis kerukunan warga disini bisa terjaga. Beberapa kali menghadapi situasi politik kita juga memang tidak pernah ada masalah. Apalagi ditambah wawasan tentang semangat persatuan antar sesama dari Paman Yani,” tutupnya.(SYA/RDM/APR)
BANJARBARU – Puluhan ribu sertifikat tanah diserahkan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan, selain penyerahan sertifikat tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Selatan juga meluncurkan sertifikat elektronik yang diklaim mampu terhindar dari kehilangan dan kebocoran data.
Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan Alen Saputra
Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan Alen Saputra menyampaikan, di kalimantan selatan saat ini sudah mulai diterapkan penggunaan sertifikat elektronik. Namun hanya untuk Instansi Pemerintah dan di masyarakat pihaknya menargetkan pada pertengahan tahun 2024 mendatang. Dirinya menjelaskan, beberapa kelebihan dari sertifikat elektronik yakni sertifikat ini tidak mudah terjadi kebocoran data.
“Untuk Kalsel ada 65 ribu yang diserahkan, diwakili 200 penerima hari ini,” ungkap Alen Saputra, usai menghadiri penyerahan Sertifikat Tanah masyarakat Kalsel, di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Senin (4/12).
Ia menambahkan, pihaknya mengharapkan dengan adanya pembagian 58 ribu sertifikat ini, bisa menekan konflik sengketa tanah di Banua. Pihaknya juga mengajak institusi Pemerintah Daerah maupun Kabupaten – Kota, untuk segera mengubah sertifikat aset tanah yang dimiliki dari sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik.
“Di Kalimantan Selatan akan dimulai sosialisasi secara bertahap dan perpindahan ke sertifikat elektronik ditarget pada pertengahan tahun 2024 mendatang” tutup Alen Saputra. (MRF/RDM/APR)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar peringatan hari Disabilitas Internasional (HDI) tahun 2023, yang kali ini dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik (PRSPDNF) Fajar Harapan, Selasa (5/12).
Peringatan Hari Disabilitas Internasional, diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Husnul Khatimah
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Husnul Khatimah menyampaikan, di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan PERDA perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas, telah kita serahkan secara langsung kepada ketua perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kita ingin penyandang disabilitas mendapat akses yang sama, baik akses pendidikan, akses ekonomi, akses lapangan pekerjaan, akses olahraga, dan akses apapun yang berhubungan dengan kehidupan mereka,” ungkap Husnul.
Ia menambahkan, untuk mendukung penyandang disabilitas, membutuhkan aksi-aksi nyata dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, khususnya berkaitan dengan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang, seperti pemenuhan persentasi pekerja disabilitas dalam dunia kerja, dimana disabilitas mendapat dua persen jatah tenaga kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dan satu persen untuk lingkup swasta.
“Memang kita menyadari bahwa menangani penyandang disabilitas bukan tugas yang ringan. Namun bukan alasan bagi kita untuk tidak memenuhi hak-hak mereka, yang jelas-jelas dilindungi oleh Perundang-undangan,” tutup Husnul.
Kepala PRSPDNF Fajar Harapan, Jumri
Sementara itu, Kepala PRSPDNF Fajar Harapan, Jumri mengatakan, momentum hari disabilitas internasional, diharapkan dapat menjadi perhatian semua pihak, dalam bentuk perlindungan berkelanjutan. Pihaknya menginginkan hari disabilitas bukan hanya seremonial saja, namun dapat mengajak semua pihak, yakni dunia usaha, pemerintah daerah, agar bergotong royong memenuhi dan melindungi hak disabilitas.
“Kami terus mendorong penghuni panti fajar harapan, agar dapat berkembang, sehingga dapat menghadapi tantangan pada saat sudah keluar dari panti,” tutup Jumri. (MRF/RDM/APR)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan, kegiatan nikah massal dapat terus dilaksanakan, seperti yang dilakukan oleh Polda Kalsel beserta jajarannya.
Seperti yang disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalsel Sulkan pada saat menghadiri Pernikahan Massal dan Bakti Sosial Presisi Baiman adalah Kita, kerjasama antara Polda Kalsel dan Pemko Banjarmasin, di Siring Balaikota Banjarmasin, Selasa (5/12).
“Pemerintah Provinsi Kalsel tentunya memberi apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan, oleh Polda Kalsel beserta jajarannya,” ungkap Sulkan.
Pelaksanaan pernikahan massal serta bakti sosial ini, hendaknya dapat dilakukan lebih sering lagi di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kegiatan ini menjadi tradisi yang dapat dilaksanakan terus menerus,” ucap Sulkan.
Kapolda Kalsel Irjen (Pol) Andi R Djajadi didampingi Staf Ahli Gubernur Kalsel Sulkan dan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina
Sementara itu Kapolda Kalsel Irjen (Pol) Andi Rianto Djajadi menjelaskan, sebanyak 155 pasangan meramaikan pernikahan massal yang digelar, pihaknya.
“Kegiatan Bakti Sosial berupa nikah massal yang saat ini dilaksanakan, di Sering Balaikota Banjarmasin, diikuti oleh 155 pasangan,” ungkap Andi.
Nikah massal ini dilaksanakan oleh Polresta Banjarmasin bekerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin, serta Kemenag Kota Banjarmasin.
“Kami berharap kegiatan nikah massal ini dapat memberikan keberkahan, kepada Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin,” ucap Kapolda.
Pada kegiatan tersebut juga, dilaksanakan juga penyerahan bantuan Bakti Sosial seperti Kursi Roda, Paket Sembako, serta Pasar Murah. (SRI/RDM/APR)
