Hari: 7 November 2023

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar sosialisasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, serta sosialisasi pemilu dan pilkada serentak 2024. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, pada Selasa (7/11).

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan, dalam sejarah pemilu dan pilkada di era reformasi, untuk wilayah Kalsel bisa menyelenggarakannya dengan sukses, tertib, aman dan lancar. Pada pemilu dan pilkada 2024 mendatang, diharapkan pula begitu.

“Harapannya agar Pemilu dan Pilkada tahun 2024 bisa berjalan sukses,” ungkap Roy.

Dalam Pemilu dan Pilkada 2024, ASN mempunyai peran yang cukup penting dan strategis. Disamping mendukung kelancaran, ASN juga memiliki hak suara untuk memilih. Namun, ada aturan yang harus diperhatikan, khususnya berkaitan dengan netralitas agar jangan sampai ada ASN di lingkup Pemprov Kalsel yang melanggar aturan Pemilu dan Pilkada.

“ASN tidak boleh memihak kepada pasangan calon pemilu
dan pilkada,” lanjut Roy.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, juga telah menginstruksikan Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan untuk membuat surat edaran ke seluruh SKPD terkait materi sosialisasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan bagi para ASN, termasuk sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila melanggar. Dari saksi moral, administrasi, disipilin ringan, sedang sampai dengan berat. Dengan teguran tertulis, lisan dan sampai pemberhentian untuk disiplin berat.

SKPD lingkup Provinsi Kalsel juga diimbau, agar aktif mensosialisasikan terkait netralitas ASN secara berjenjang, dari level atas hingga level bawah. Sosialisasi ini dapat meminimalisir angka pelanggaran netralitas ASN lingkup Pemprov Kalsel. (MRF/RDM/RH)

TABALONG – Angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Sesuai data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), pada tahun 2021 terjadi 333 kasus yang mengalami kenaikan sebesar 100 persen pada tahun 2022 yang mencapai 668 kasus.

Karena itu, menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Firman Yusi, pihaknya berkomitmen untuk memperkuat usaha-usaha menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan ini. Salah satunya dengan mendorong lebih intensifnya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan di semua kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

“Kami berharap dengan kegiatan sosialisasi ini, terbangun komitmen bersama untuk sama-sama berusaha menekan kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis masyarakat,” katanya, saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Senin (6/11).

Firman menyakini peningkatan kasus terjadi karena dua hal yaitu pertama, karena kasusnya memang banyak dan yang kedua karena kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin tinggi. Untuk itu, menurut Firman, fokus kerja semua stakeholder haruslah pada usaha menekan terjadinya kasus kekerasan.

“Kami juga terus mendorong peningkatan anggaran di DP3AKB Provinsi Kalsel untuk membiayai usaha-usaha menekan kasus tersebut,” tambahnya.

Kepala DP3AKB Kalsel, Adi Santoso berharap, setelah kegiatan sosialisasi ini akan lahir inisiatif untuk mencegah munculnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong.

“Saya ingin menantang kader perempuan dan masyarakat Kelurahan Pembataan untuk berani mendeklarasikan nol kasus kekerasan terhadap perempuan dan itu bisa terjadi kalau stakeholder di Pembataan memiliki komitmen yang sama dengan membangun ketahanan berbasis masyarakat,” pungkasnya.

Selain Kepala DP3AKB Kalsel, Adi Santoso, sosialisasi tersebut juga menghadirkan Ketua Pusat Studi Gender Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin, Nurhikmah. (DPRD.KALSEL-NRH/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi kembali melanjutkan pelaksanaan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah konstituennya.

Lokasi yang menjadi sasaran kegiatan kali ini yakni Kelurahan Batulicin dan Desa Hidayah Makmur, Kabupaten Tanah Bumbu.

Kedatangan wakil rakyat akrab disapa Paman Yani, disambut antusias oleh warga setempat. Tidak sedikit dari mereka yang mengantri untuk berfoto bersama anggota dewan dari fraksi Golkar itu.

“Alhamdulillah reses sudah memasuki hari kelima. Saya sangat senang atas sambutan hangat dari warga,” ujar Paman Yani.

Beberapa persoalan dibahas pada reses hari kelima itu. Diantaranya yakni percepatan pembangunan masjid di Kelurahan Batulicin.

“Memang tadi ada permintaan terkait pembangunan masjid, dan Insyaallah akan saya perjuangkan di Rumah Banjar (Kantor DPRD Kalsel). Karena menyangkut ibadah warga di sini,” tutur Paman Yani.

Dalam kegiatan itu, Paman Yani juga menyampaikan beberapa proyek infrastruktur yang sedang ia perjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, antara lain jembatan penghubung Pulau Laut – Pulau Kalimantan dan jalan bebas hambatan Banjarbaru-Batulicin

“Kita juga telah meminta agar di Batulicin dibangun Sekolah Menengah Atas (SMA), karena di Batulicin belum ada. Kasian pelajar yang ingin melanjutkan sekolah ke tingkat atas harus menempuh jarak yang lumayan jauh,” terang Paman Yani.

Seperti di titik lokasi lainnya, Paman Yani memberikan sejumlah doorpize kepada warga yang berhasil menjawab beberapa pertanyaan seputar pembangunan Kalsel. (SYA/RDM/RH)

BALI – Tahun ini, provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih penghargaan Bhumandala 2023 dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Kalsel dianugerahi Bhumandala Award pada Kategori Informasi Geospasal Batas Desa Kelurahan dan Bhumandala Rajata atas prestasinya dalam mengembangkan simpul jaringan dan meningkatkan pemanfaatan informasi geospasial.

Piagam penghargaan diserahkan kepada Gubernur, Sahbirin Noor melalui Wakil Gubernur H Muhidin, pada Pembukaan Asia Pacific Geospati Forum 2023 di Kuta Bali, Senin (6/11) malam.

Dengan bertambahnya penghargaan ini, Paman Birin sukses membawa Pemprov Kalsel mengumpulkan apresiasi yang sama empat kali berturut-turut sejak 2020, 2021,2022 dan sekarang tahun 2023.

Bhumandala Award merupakan apresiasi dan penghargaan kepada kementrian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah berhasil mengembangkan serta menerapkan pemanfaatan informasi Geospasial.

Diketahui, keberhasilan Pemprov Kalsel ini tak lepas dukungan Gubernur Paman Birin dalam upaya terus mengembangkan serta menerapkan pemanfaatan informasi Geospasial.

Paman Birin pun dalam berbagai kesempatan, menekankan pentingnya data dan informasi geospasial.

“Kita tahu yang namanya informasi sangatlah penting sekali, begitu informasi salah maka salah lah semua. Akan tetapi, begitu informasi dengan data benar maka, dia akan memberikan manfaat pada seluruh bidang kegiatan yang kita lakukan,” kata Paman Birin.

Bhumandala Award 2023, dibagi dalam tiga kategori. Yakni Bhumandala Penamaan Bumi yakni diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah yang memberikan penamaan rupa bumi dengan sangat baik, sehingga terasa manfaatnya untuk tertib administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pertama diumumkan, untuk kategori Pemkab/Pemkot ditetapkan sebagai juara pertama adalah Kabupaten Magelang, disusul Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Kemudian kategori provinsi diraih Pemprov Jabar, Jateng, dan Jatim. Pada kementerian diraih Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kedua adalah Bhumandala Informasi Geospasal Batas Desa/ Kelurahan. Diberikan kepada Pemda yang terbaik dari aspek penilaian kualitas data kualifikasi teknis hingga strategi penyelesaian batas desa.

Untuk kategori ini, diberikan kepada Pemerintah Kabupaten yakni Kabupaten Madiun, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kabupaten Kudus. Pada kategori Pemkot, diberikan kepada Pemko Magelang, Batu, Tangerang.

Pada tingkat Provinsi diberikan kepada Pemprov Jatim, selanjutnya Jawa Barat, dan Provinsi Kalsel.

Selanjutnya diumumkan Bhumandala Inovasi Pemanfaatan Informasi Geaspasial (Medali Perunggu) yang diberikan atas keberhasilan pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintah sehingga berdampak kepada kinerja. Diberikan kepada Provinsi Yogyakarta, Jabar, Riau, dan Kabupaten Sleman.

Bhumandalam Rajata (Medali Perak) 2023 diberikan kepada Kementerian ESDM,PUPR, Provinsi Kalsel, DIY, Kabupaten HSS, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin, Kota Semarang,dan Kota Tangerang.

Terakhir, penghargaan Bhumandala Kanaka atau Medali Emas (Inovasi Pemanfaatan Inovasi Geospasial) diberikan kepada Kementerian LHK, ATR BPN, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Provisni Jabar, Kabupaten Sampang, Kabupaten Tulungagung, Kota Bandung, dan Kota Padang Panjang.

Sebelumnya, Paman Birin dianugerahi Bhumandala Award Tahun 2022 dari BIG di kategori paling bergengsi yakni Bhumandala Kanaka atau emas pada Kelompok Pemerintah Provinsi.

Penghargaan Bhumandala Kanaka atau simpul jaringan untuk kategori provinsi ini diberikan bersamaan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Saat itu, Piagam Bhumandala Award 2022 diserahkan Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfa’i melalui Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin pada Penganugerahan Bhumandala Award tahun 2022.

Penganugerahan penghargaan simpul jaringan merupakan bentuk apresiasi BIG kepada simpul-simpul jaringan dengan tujuan untuk memotivasi, menginspirasi, memperkuat, dan meningkatkan semangat kementerian, lembaga dan pemerintah dalam membangun elemen-elemen simpul jaringannya agar terus terbina secara berkelanjutan menuju Simpul Jaringan yang aktif dan operasional.

Bagi Paman Birin, apresiasi ini kali keempat berturut-turut sejak 2020 yang saat itu meraih penghargaan Bhumandala dengan medali perunggu dan 2021 meraih penghargaan Inovasi terbaik “Sistem Informasi Pertanian Beririgasi (SITARI)” yang dikembangkan Bappeda Provinsi Kalsel. Pada 2021, Pemprov Kalsel mendapat Piala Kategori Emas. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan, menilai sektor jasa keuangan di Provinsi Kalimantan Selatan posisi September 2023 terjaga stabil.

Kepada sejumlah wartawan, dalam paparannya Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, Darmansyah, Senin (6/11) malam mengatakan, Triwulan III 2023 Perekonomian di regional Kalimantan tumbuh positif sebesar 4,83 persen (yoy) dan berkontribusi 8,08 persen terhadap PDB Nasional. Pertumbuhan TW III 2023 sedikit lebih melambat bila dibandingkan dengan TW II 2023 yang mencapai sebesar 5,56 persen. Hal itu disebabkan oleh laju perlambatan pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) Pertambangan dan Penggalian yang disebabkan penurunan kinerja ekspor karena belum berlanjutnya pembangunan smelter di Kalimantan.

“Kinerja batu bara tumbuh terbatas akibat dibukanya ekspor Australia oleh Tiongkok dan meningkatnya produksi domestik Tiongkok,” ungkapnya

Disampaikannya, Perkembangan Industri Perbankan, Posisi September 2023 Sektor Perbankan konvensional tumbuh dengan tingkat likuiditas dan risiko kredit terjaga dalam threshold yang memadai. Pertumbungan Aset, DPK dan kredit perbankan Kalimantan Selatan secara ytd masing-masing tumbuh 5,55 persen, 5,41 persen dan 7,73 persen. Adapun Loan to Deposit (LDR) pada angka 73,96 persen dan NPL nett maupun gross masing-masing 0,89 persen dan 2,13 persen.

“Sektor perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan positif dengan tingkat likuiditas dan risiko kredit terjaga. Aset, DPK dan kredit perbankan syariah Kalimantan Selatan secara ytd masing-masing tumbuh 3,06 persen, 5,07 persen dan 5,55 persen dengan tingkat LDR 96,99 persen dan NPL nett maupun gross masing-masing 0,58 persen dan 1,65 persen,” jelasnya

Lebih lanjut Ia menambahkan, pembangunan Ibukota Negara Nusantara berdampak perpindahan penduduk dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur yang terdiri dari: pekerja pembangunan IKN, ASN, TNI/Polri, dan tanggungannya yang pada tahap pertama diperkirakan sebanyak 355.000 orang. Dimana, akan menyebabkan meningkatnya konsumsi di Kalimantan Timur. Sehingga, berpotensi meningkatkan inflasi yang bersumber dari harga bahan kebutuhan pokok, bahan bakar, dan biaya transportasi. Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah penyangga IKN, terdapat potensi penyaluran kredit pada sektor industri pengolahan, pertanian, penyediaan akomodasi dan makan minum.
Di samping itu, terdapat juga potensi hilirisasi biodiesel untuk meningkatkan lapangan usaha dalam industri pengolahan. Dengan memanfaatkan tren positif perbaikan dan pertumbuhan indikator makro ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan.

“OJK beserta stakeholder terkait, akan mendorong pengoptimalan fungsi pembiayaan dan pengelolaan dana di Lembaga Jasa Keuangan untuk diarahkan mendukung peningkatan kontribusi sumber perekonomian eksisting, transformasi perekonomian dari berbasis komoditi menjadi sumber ekonomi terbarukan yang lebih resilien, memperkuat UMKM, serta menjaga pola konsumsi masyarakat untuk menciptakan stabilitas harga,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)