Hari: 14 September 2023

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, lagi-lagi membagikan bantuan berupa sarana produksi kepada para petani di kabupaten/kota, dalam rangka mendukung mereka dalam meningkatkan kualitas pertanian.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman melalui Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Imam Subarkah menyampaikan, bantuan yang diberikan berupa 3 buah unit kendaraan roda tiga untuk 3 kabupaten/kota yaitu, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah laut.

“Bantuan ini merupakan agenda tahunan kami dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, yang mana kali ini ada 2 kelompok tani dan 1 Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) menerima bantuan,” ucap Imam di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Kamis (14/9).

Ia menambahkan, bantuan ini merupakan dukungan pemerintah dalam memfasilitasi para petani, yang mana tidak hanya untuk kegiatan ini saja, tetapi semua kegiatan menyangkut keberlangsungan petani di Kalsel.

“Bantuan berupa sarana mobilisasi produksi sangat membantu para petani untuk mengangkut hasil produksi dan mempermudah anggotanya, dalam menyalurkan hasil produksi nantinya,” lanjut Imam.

Bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusam Gubernur Kalsel dalam mendukung kelompok tani yang ada di berbagai wilayah di Kalsel. Oleh karena itu, diharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Apabila ada kendala nanti di lapangan, bisa langsung koordinasikan dengan Dinas Pertanian kabupaten/kota, sehingga mereka bisa langsung menginformasikan ke pemerintah daerah,” tutup Imam. (DPKPPROVKALSEL-MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mengadakan media gathering sebagai bentuk sosialisasi dan publisitas atas kegiatan pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro kecil menengah (PL-KUMKM) 2023 di 8 Kabupaten-Kota di Kalsel oleh BPS. Media gathering dilaksanakan di Aula BPS Provinsi Kalsel, pada Kamis 14/9), dan dihadiri langsung Kepala BPS Provinsi Kalsel Martin Wibisono. Pada kesempatan tersebut, BPS Provinsi Kalsel mengungkapkan bahwa pihaknya akan melaksanakan PL-KUMKM Tahun 2023 di Kalimantan Selatan, di 8 kabupaten/kota.

Pendataan yang dilaksanakan selama satu bulan, yakni dimulai tanggal 15 September hingga 14 Oktober mendatang tersebut, akan diturunkan sebanyak 1.534 Petugas Cacah Lapangan (PCL) untuk melaksanakan PL-KUMKM Tahun 2023 di Kalimantan Selatan.

Kepala BPS Kalimantan Selatan, Martin Wibisono menyampaikan, bahwa PL-KUMKM Tahun 2023 dilakukan di daerah-daerah yang belum terdata pada tahun lalu. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan, dilaksanakan di 8 kabupaten-kota, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan, Tapin dan Tanah Bumbu.

“Tahun ini untuk pertama kalinya BPS ikut langsung dalam PL-KUMKM, melainkan hanya bersifat asistensi,” ungkap Martin.

Ia menambahkan, pada tahun 2022 yang lalu, hanya ada 5 daerah di Kalimantan Selatan yang dilakukan pendataan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Banjar, Tanah Laut dan Kotabaru.

“Jika pada tahun 2022 yang didata hanya usaha yang menetap, tahun ini pendataannya untuk usaha yang menetap dan tidak menetap,” tutup Martin. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, terus berinovasi mengembangkan pelayanan pengujian di seluruh Perusahaan.

Kepada wartawan, Kepala Lab K3 Disnakertrans Kalsel, Noorlianisyah, ditemui di ruang kerjanya belum lama tadu mengatakan, guna menambah pemasukan kas daerah, pihaknya melakukan inovasi untuk menambah parameter pelayanan, yaitu bukan hanya memberikan pengujian dibidang iklim kerja, pencahayaan, kebisingan dan getaran seluruh tubuh, kemudian kualitas udara baik didalam serta di luar ruangan, tetapi ke lingkungan perusahaan.

“Kami kaji tiru pekan lalu ke Kabupaten Mojokerto, karena dinilai memiliki kemampuan untuk menguji lingkungan di Perusahaan,” ucapnya

Disampaikan Noorlianisyah, pada bulan Agustus 2023 tadi, telah digelar Surveilen kedua dalam rangka menuju Komite Akreditasi Nasional, dengan demikian sangat tepat digelar kaji tiru ke UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, dalam rangka semakin menambah wawasan dan pengetahuan nantinya. Terkait kesiapan Sumber Daya Manusia, pihaknya menilai sudah siap, karena selama ini telah bekerja secara profesional di lapangan.

“SDM akan terus menerus ditingkatkan kemampuan, terutama dibidang pengujian,” ungkapnya

Lebih lanjut Noorlianisyah menambahkan, untuk pencapaian pelayanan pengujian di bulan September ini sudah ada sebanyak 130 perusahaan dari target 190 perusahaan yang tersebar di 13 Kabupaten dan Kota, serta lintas Provinsi yaitu Kalimantan Tengah. Ia berupaya dalam kurun waktu 3 bulan ke depan, dapat terpenuhi yang ditargetkan tersebut.

“Meski adanya disebagian wilayah terdampak kabut asap, untuk pelayanan pengujian tetap berlangsung tidak ada libur, sesuai permintaan dari perusahaan,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Imbas dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Banjarbaru kini mulai diselimuti kabut asap. Meski kualitas udara tercatat saat ini masih tergolong biru atau sedang. Efek tersebut ternyata cukup berdampak terhadap rutinitas dari keseharian lanjut usia.

Kepala Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PPRSLU) Budi Sejahtera Kalsel, Hairun Nisa melalui Kasi Pelayanan, Aditya Anin Primasari, mengungkapkan, munculnya kabut asap memang harus membuat aktivitas lansia dikurangi. Alasannya adalah untuk menjaga kesehatan mereka.

“Dalam kondisi kabut asap yang semakin hari mulai pekat, tentu kami mengimbau supaya lansia dilingkungan panti pada pagi hari apabila cukup tebal agar sementara tidak melakukan aktivitas di luar dulu dan dianjurkan untuk beristirahat di dalam saja,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Kamis (14/9).

Selanjutnya, dia menyampaikan, rutinitas lain yang mengalami dampak akibat kabut asap adalah kegiatan senam yang digelar setiap satu minggu sekali atau Jumat pagi.

“Apabila kabutnya tebal maka kami tiadakan senam pagi itu,” ungkapnya.

Sebagai antisipasi agar kesehatan lansia tetap dengan kondisi yang baik selama kabut asap masih terjadi, ia menyampaikan, terus dipantau dengan memberikan asupan gizi makanan berprotein sehat dengan diimbangi sayuran serta buah-buahan berserat.

“Kita juga mengimbau agar lansia turut memperbanyak minum air putih apalagi tak hanya kabut asap tetapi musim kemarau seperti ini juga menjadi perhatian,” bebernya.

Kendati begitu, dirinya mengungkapkan lagi, jadwal keagamaan yang diikuti lansia setiap minggunya dipastikan tetap digelar.

“Karena kan kalau jam 9 pagi kabut asapnya sudah tak ada lagi. Namun, kami tetap memberikan masker kepada mereka sebagai langkah antisipasi,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin serta dihadiri sejumlah Anggota DPRD Kalsel, pejabat SKPD lingkup Pemprov dan unsur-unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rabu (13/9).

Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini, menjelaskan dalam Rancangan APBD TA 2024, Pemprov Kalsel berpedoman dan menyelaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalsel yang terintegrasi dalam tema “Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.”

Menurutnya, dalam hal ini, ada lima prioritas yang menjadi acuan dalam rancangan APBD TA 2024 yaitu penguatan sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Ketiga, memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah. Ke empat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik.

“Kelima meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sahbirin mengungkapkan kebijakan belanja Pemprov Kalsel juga memprioritaskan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan tahapan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.

“Pengalokasian anggaran belanja untuk Pilkada serentak ini, menggunakan skema penganggaran melalui pembentukan dana cadangan selama dua tahun anggaran, yaitu 2022 dan 2023, yang akan dicairkan pada tahun 2024,” tuturnya

Pengalokasian anggaran untuk belanja yang prioritas maupun belanja lainnya, bermuara apa percepatan untuk mewujudkan Kalsel Maju sebagai gerbang Ibukota Nusantara.

“Karena itu, pendapatan dan belanja yang kita rancang dalam APBD TA 2023, akan selalu mempertimbangkan manfaat apbd untuk kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan publik, memelihara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, serta memperkuat daerah kita agar tangguh dalam menghadapi bencana,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Waktu menunjukkan pukul 07.30 WITA, ketika ratusan jemaah masjid raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin memulai sholat Istisqa atau sholat meminta hujan, di lapangan parkir barat, pada Kamis (14/9) pagi. Terlihat puluhan siswa sekolah dasar Sabilal Muhtadin, juga turut serta memanjatkan doa bersama para guru mereka. Bahkan dua ekor ayam, diikutkan pula pada sholat Sunnah Muakad ini. Tujuannya tidak lain, agar seluruh makhluk hidup yang ada di Kalimantan Selatan, mendoakan turunnya rahmat dari Sang Maha Kuasa, berupa hujan.

Tidak ketinggalan ikut serta pada sholat Istisqa ini, Gubenur Kalsel, Sahbirin Noor, yang tiba sekitar 10 menit sebelum sholat digelar. Hadir pula sejumlah unsur Forkopimda Provinsi, serta kepala SKPD lingkup pemerintah provinsi.

Dalam sambutannya sebelum memulai sholat, Gubernur mengatakan, bahwa sejumlah langkah strategis sudah dilakukan pemerintah provinsi, untuk menangani dampak musim kemarau kali ini. Mulai dari pemadaman rutin kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, serta membagikan air bersih kepada warga yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari – hari.

“Sholat hari ini juga adalah ikhtiar kita, dengan meminta turunnya hujan langsung kepada Sang Maha Kuasa,” jelas Paman Birin (sapaan khas Gubernur Kalsel).

Sementara itu, usai sholat Istisqa, Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Darul Qutni memaparkan, semakin banyak sholat Istisqa digelar, maka diharapkan doa yang dipanjatkan dikabulkan Yang Maha Kuasa.

“Seperti juga sholat hajat, sholat Istisqa juga dapat dilaksanakan berkali – kali. Hal ini menunjukkan seberapa besar keinginan kita untuk terwujudnya suatu harapan, yaitu turunnya hujan,” ujarnya.

Sejak awal September 2023, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di provinsi Kalimantan Selatan, secara bergantian menggelar sholat Istisqa. Dimulai dari Korem 101/Antasari, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan di masjid Al Karomah Martapura, dan kemudian dilanjutkan seluruh pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Selatan. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mewajibkan penggunaan masker kepada seluruh klien mereka, sejak kemarau ekstrim yang terjadi beberapa bulan terakhir.

Kepala Seksi Pelayanan PPRSAR Mulia Satria Kalsel Sacik Kartikowati, mengatakan aturan itu dilakukan agar klien mereka tidak mudah terkena gangguan pernafasan akibat asap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Aturan ini kita wajibkan kepada klien selama berkegiatan di lingkungan panti. Klien yang berangkat sekolah di luar panti juga kita bekali masker untuk memastikan kesehatan mereka,” ujar Sacik, di Banjarbaru, Rabu (13/9).

Selain penggunaan masker, Sacik menyebut, PPRSAR Mulia Satria juga mempunyai klinik yang dilengkapi berbagai jenis obat-obatan untuk para klien mereka.

“Disana juga ada dokter yang siap melakukan pengecekan kesehatan kepada klien kami,” ungkapnya.

Bahkan, jika biasanya dokter klinik datang dua kali dalam sepekan, sejak beberapa bulan terakhir pihak PPRSAR Mulia Satria meminta para dokter datang lebih intens agar setiap klien yang mengalami gangguan pernafasan bisa langsung ditangani.

“Kami juga bekerjasama dengan beberapa puskesmas dan rumah sakit jika nantinya ada klien yang harus menjalani perawatan khusus,” bebernya.

Meski dengan aturan serta fasilitas klinik itu, Sacik tidak menampik kalau beberapa klien mereka ada yang mengalami batuk, sakit tenggorokan hingga sesak nafas.

“Klien kita kan memang usia balita sampai 18 tahun. Mungkin paru-paru mereka masih dalam tahap tumbuh kembang, makanya gampang terserang gangguan pernafasan,” imbuhnya.

Sacik berharap Kalsel segera diguyur hujan. Lantaran kekhawatirannya terhadap kondisi kesehatan klien, jika harus setiap hari terhirup kabut asap akibat karhutla. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng), menjadi tuan rumah kegiatan rutin Focus Group Discussion (FGD) wilayah Kalimantan Selatan bertema “Analisis Kemandirian dan Ketimpangan Fiskal untuk Mendorong Creative and Sustainable Financing”, pada Rabu (13/9) dikantornya jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, para pimpinan unit vertikal di wilayah Kalimantan Selatan, serta para pimpinan bank di Kalimantan Selatan.

Digelar di Kanwil DJP Kalselteng, materi FGD kali ini sekaligus menjadi pembahasan yang beririsan dengan Kegiatan Edukasi Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebagai Penyangga Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dimana kegiatan tersebut akan diselenggarakan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) bersama Kemenkeu Satu Kalimantan Selatan dan para pemerintah daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur di Banjarbaru, pada 19 hingga 20 September 2023 mendatang.

Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Tarmizi memaparkan terkait ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, indeks kemandirian fiskal se-Kalimantan Selatan, tax ratio, kebijakan pembiayaan daerah, sinergi pendanaan daerah, serta Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan optimalisasi aAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pada rasio kemandirian keuangan daerah terlihat tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer masih cukup tinggi.

“Berkenaan dengan hal tersebut, yang terpenting dalam membangun kemandirian fiskal daerah adalah bagaimana pemerintah provinsi/kabupaten/kota melakukan inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya,” jelas Tarmizi.

Pada tahun 2022, pemerintah telah menerbitkan UU HKPD (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), yang didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan melalui penguatan pembiayaan utang daerah, penguatan local taxing power dengan tetap menjaga perekonomian, dan mendorong creative and sustainable financing berbasis kerja sama melalui skema sinergi pendanaan.

“Dengan adanya UU HKPD, pemerintah daerah Kalimantan Selatan yakin pembiayaan infrastuktur, peningkatan pendapatan asli daerah, dan penggalian potensi lainnya akan lebih mudah dilakukan,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar saat menutup kegiatan. (KanwilDJPKalselteng-RIW/RDM/RH)