BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar Pasar Murah dalam rangka menekan angka inflasi di Kota ini. Hal ini disampaikan Kabid Perdagangan Disperdagin Kota Banjarmasin Faisal Akly.
Kabid Perdagangan Disperdagin Banjarmasin Faisal Akly
“Jika angka inflasi di Kota Banjarmasin terus mengalami peningkatan. Maka Operasi Pasar Murah akan dilaksanakan setiap bulan,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, Rabu (6/9).
Menurut Akly, Operasi pasar murah ini sudah dilakukan, seperti pelaksanaan operasi beras di kawasan Masjid Jami.
“Dengan adanya operasi Pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Maka inflasi dapat mengalami penurunan,” ucap Akly. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif di kota Banjarmasin telah memfinalisasi 3 Rancangan Peraturan Daerah, tentang Penyelenggara Fasilitasi Pesantren, Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia serta Peningkatan Budaya Literasi.
Hal itu disampaikan, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin, Darma Sri Handayani, Rabu (6/9)
Darma menjelaskan, ketiga Rancangan Peraturan Daerah, yang sudah finalisasi ini merupakan Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2022, dan setelah disahkan akan diajukan ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dilakukan evaluasi.
“Kita akan jadwalkan Rapur dalam waktu dekat ini untuk disahkan,” ucapnya
Disampaikan Darma, untuk Program Legislasi Derah (Prolegda) tahun 2023 ini, ada sebanyak 26 buah raperda, dan masih dalam proses pembahasan ada 7 buah diantaranya. Yakni,
Raperda Penanganan Penyakit Menular, Pajak dan Retribusi Daerah, Perumda Pasar Baiman, dan Perubahan APBD 2023 serta dan tentang APBD tahun 2024.
“Kami terus support Ketua dan Anggota Pansus untuk segera menyelesaikan,” jelasnya
Lebih lanjut Darma menambahkan, pihaknya juga sudah mengirimkan empat draf awal Rancangan Peraturan Daerah untuk harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM, diantaranya Raperda Revisi Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha dan rekreasi, Raperda tentang pengelolaan kekayaan intelektual, Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan dan Revisi Perda nomor 14 tahun 2018 tentang ketenagakerjaan.
“Keempat Raperda yang dikirim ke Kemenkumham itu inisiatif dari DPRD Kota Banjarmasin, setelah disetujui baru disampaikan melalui Rapur untuk dibentuk Pansus,” tutupnya (NHF/RDM/RH)
JAWA TENGAH – Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, yang diwakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel, Nurliani Dardie, menerima penghargaan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi), dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor
Penghargaan tersebut diberikan Kepala ANRI, melalui Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan Desi Pratiwi, pada kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang Secara Aktif Mengimplementasikan Srikandi, pada salah satu Hotel Berbintang di Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (6/9).
Penghargaan itu diberikan karena keberhasilan penerapan Aplikasi Srikandi di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, dengan indikator jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan, jumlah surat masuk dan keluar, serta jumlah disposisi, sebagaimana telah diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.41/8557/SJ tentang Implementasi Srikandi ANRI.
Selain itu sebagai apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah yang telah memberikan dukungan penuh dan pengaruh yang besar, terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, khususnya Aplikasi SBPE Bidang Kearsipan Srikandi.
“Ini tidak dapat dicapai sendiri, untuk itu saya ucapakan terimakasih atas dukungan dan kerjasama yang baik Diskominfo Kalsel dan seluruh Kepala SKPD beserta admin Srikandi, Serta seluruh Kabupaten/kota,” kata Nurliani, dalam rilisnya, Rabu (6/9).
Selain Gubernur Kalsel, ada tiga Kepala Daerah lagi di Kalsel yang juga mendapat penghargaan yang sama, yaitu Bupati Tanah Bumbu, Bupati Tabalong dan Bupati Banjar. (DISPERSIP.KALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyiapkan armada Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk turut membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Armada Damkar Yang Disiapkan Sekwan Kalsel
Kepada wartawan, Rabu (6/9), Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini mengatakan hal tersebut sesuai intruksi Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor agar seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel hadir di tengah masyarakat turut membantu penanganan karhutla di Banua.
Sekwan Kalsel, M. Jaini
“Jadi kami siapkan tandon air, mesin pompa, mobil operasional dan sumber daya manusianya,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Jaini, pihaknya juga akan hadir dalam apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang dijadwalkan pada Sabtu (9/9) mendatang. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi merilis jadwal penerimaan CPNS 2023 dan PPPK 2023. Jadwal penerimaan CPNS 2023 dan PPPK 2023 dimulai pada 16 September 2023.
Berkaitan dengan penerimaan CPNS, Pemerintah Provinsi Kalsel bersama Kabupaten-Kota, dan Provinsi lainnya diseluruh Indonesia, tidak mengusulkan jumlah formasi CPNS, namun hanya mengusulkan jumlah formasi penerimaan PPPK.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel Dinansyah menyampaikan, penerimaan CPNS hanya dibuka untuk formasi di Kementerian saja, dan tidak dibuka untuk formasi di Pemerintah Daerah (Pemda).
“Berkaitan dengan penerimaan CPNS, seluruh Kabupaten-Kota di Indonesia tidak ada menerima CPNS untuk tahun 2024 yang pendaftarannya dimulai ditahun 2023 ini. Jadi totalnya itu kita cuman menerima PPPK saja,” ungkap Dinansyah saat menghadiri pemberian penghargaan satyalencana karya satya, di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, baru-baru tadi.
Penerimaan CPNS hanya ditujukan untuk Instansi Kementerian, dan Pemerintah Daerah (Pemda) hanya membuka pendaftaran untuk formasi PPPK.
“Jadi Kalsel juga tidak menerima CPNS, namun hanya PPPK saja dengan formasi guru, tenaga kesehatan (Nakes), dan tenaga teknis,” lanjut Dinansyah.
Dinansyah menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalsel telah mengusulkan sebanyak 1626 formasi untuk penerimaan PPPK ditahun 2024 yang pendaftarannya akan dimulai ditahun 2023 ini. Namun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya menyetujui sebanyak 1564 formasi penerimaan PPPK untuk Pemerintah Provinsi Kalsel.
“Dengan rincian guru 505 orang, tenaga kesehatan (nakes) 737 orang, dan tenaga teknis 322 orang,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan menggelar sholat Istisqa (salat sunah yang dikerjakan untuk memohon diturunkannya hujan) di Masjid Al-Karomah Martapura, Kabupaten Banjar pada Kamis (7/9). Sholat Istisqa nantinya akan dipimpin oleh KH. Wildan Salman atau Guru Wildan, Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidz Al-Quran Darussalam Martapura, dan bagi seluruh Masyarakat yang ingin turut serta dan mengikuti sholat Istisqa, bisa berdatang ke Masjid Al Karomah di hari Kamis (7/9) pada jam 07.00 WITA.
Rapat persiapan sholat istiqsa
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Kalsel Berkatullah menyampaikan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau yang akrab disapa Paman Birin mengajak kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan Sholat Istisqa, dengan menggunakan pakaian putih, membawa perlengkapan salat seperti sajadah serta menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
“Dalam menyiapkan kelancaran kegiatan tersebut, kita juga telah koordinasi dengan pihak keamanan, baik itu TNI/Polri, Dishub dan Satpol PP untuk mengamankan acara tersebut,” ungkap Berkatullah usai menghadiri rapat persiapan sholat Istisqa di ruang rapat Biro Kesra Sekdaprov Kalsel, Selasa (5/9) sore.
Selain digelar di Masjid Al Karomah Martapura, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor juga menghimbau kepada Bupati/Walikota se- Kalsel untuk turut melaksanakan Sholat Istisqa di daerahnya masing-masing.
“Selain mengundang warga, diminta kepada kepala SKPD dan seluruh jajarannya untuk ikut serta melaksanakan Sholat Istisqa,” lanjut Berkat.
Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Bidang Keagamaan Syahrizal Aufa menyampaikan, terselenggaranya sholat Istisqa di Masjid Al-Karomah Martapura, merupakan bentuk dukungan KH. Wildan Salman kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, untuk berdoa bersama kepada Allah SWT, agar dapat menciptakan hujan dimusim kemarau seperti sekarang ini.
“Beliau (KH. Wildan Salman) khawatir kalau terjadi apa-apa seperti kebakaran lahan dimusim kemarau ini,” ungkap Aufa.
Dasar dilaksanakannya sholat Istisqa berasal dari sebuah hadits, dimana sholat Istisqa harus ada perintah yang berasal dari Umara (pemimpin), yang merupakan hajat dari Umara yang ditujukan langsung kepada masyarakat.
“Insya allah sholat Istisqa akan di Imami langsung oleh KH. Wildan Salman, dan Khutbahnya akan disampaikan oleh KH. Hasanuddin Badruddin,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)
