Hari: 4 September 2023

BANJARBARU – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kalsel menjamin ketersediaan blanko e KTP tetap terpenuhi. Pasalnya, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI baru saja mengeluarkan bantuan 20 ribu keping blanko.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Kalsel, Zulkifli, menerangkan, terpenuhinya puluhan ribu keping blanko e KTP bagi masyarakat itu, tentunya tak lagi menjadi kekhawatiran lebih untuk beurusan ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang ada di kabupaten/kota.

“Kami sempat mengusulkan ke Kemendagri kemarin. Alhamdulillah, ada 20 ribu keping blanko e KTP. Sehingga, dipastikan tidak terjadi kekurangan saat pelayanan,” ujarnya, kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Yang lebih penting, kata dia, tercukupinya puluhan ribu blanko untuk layanan administrasi kependudukan (adminduk) di kabupaten/kota itu setidaknya mampu mengurangi pencetakan surat keterangan (suket) pengganti sementara e KTP.

“Dari pusat memang tidak diperkenankan lagi menggunakan suket. Makanya, pemerintah mengoptimalkan ketersediaan blanko sebagai sarana identitas kependudukan di Indonesia termasuk di Kalsel,” tuturnya.

Terlebih, ia menjamin, selama penyelenggaraan layanan adminduk di kabupaten/kota untuk e KTP dipastikan berjalan lancar.

“Kami masih punya jatah blanko sebelumnya. Jadi, semua masyarakat dipastikan terlayani secara maksimal,” paparnya.

Dengan ketersediaan itu pula, ia menyampaikan, masyarakat yang bakal menginjak umur 17 tahun diperbolehkan melakukan perekaman lebih awal. Hal tersebut sebagai bentuk mencegah terjadinya antrian panjang saat pengambilan e KTP.

“Ini bentuk apresiasi kita kepada masyarakat. Bahkan, generasi muda diketahui mendominasi menjadi pemilih pada pesta demokrasi nanti. Maka, kita dukung melalui digencarkannya perekaman,” tukasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Website bertempat di salah satu hotel berbintang selama dua hari, yaitu 4 dan 5 September 2023.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim diikuti sebanyak 115 orang peserta pengelola website dan konten SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam kesempatan itu, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim menyampaikan bahwa dalam era dimana teknologi informasi berkembang begitu pesat, peningkatan kualitas pengelolaan situs web dan penanganan insiden siber telah menjadi keharusan yang tidak bisa diabaikan.

Situs web, lanjutnya, bukan hanya wajah perusahaan atau organisasi di dunia maya, tetapi juga merupakan alat utama dalam berkomunikasi dengan audiens.

“Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mempertajam kualitas pengelolaan situs web agar informasi yang disajikan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan akurat,” jelasnya, Senin (4/9).

Tak hanya itu, tantangan insiden siber juga semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Serangan siber dapat berdampak serius pada operasi perusahaan dan bahkan mengancam keamanan data sensitif.

“Pada acara ini, kita akan membahas langkah-langkah proaktif dalam menghadapi ancaman siber dan bagaimana kita bisa bersiap diri menghadapinya,” terangnya.

Ditambahkan Muslim, dalam kegiatan ini, juga akan berbicara tentang kiat-kiat dan trik-trik dalam penulisan berita dan artikel pada website. Konten yang baik tidak hanya informatif, tetapi juga menghibur dan relevan bagi pembaca.

“Dalam kegiatan ini juga akan berbagi panduan praktis untuk membantu peserta menghasilkan konten yang menarik dan berkualitas,” tambahnya.

Berdasarkan data Diskominfo Provinsi Kalsel, Muslim menuturkan, bahwa sampai saat ini masih ada sejumlah website SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel yang kurang aktif dalam mengupdate informasi websitenya. Bahkan tidak sedikit pula SKPD yang hosting server website tidak ke Diskominfo.

“Padahal sesuai dengan regulasi baik dari peraturan Kementerian Kominfo maupun Pergub Kalsel, Diskominfo memiliki peran untuk mengawal pengelolaan website ini,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata Muslim, kedepan pihaknya akan melakukan monitoring evaluasi terkait pengelolaan website di masing-masing SKPD.

“Untuk itu, kedepan kita akan optimalkan peran kita sebagai pengawal pengelolaan website di daerah. Kita juga memastikan domain dan hosting yang kita sediakan aman,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada SKPD yang mengelola websitenya dengan baik, Diskominfo Kalsel juga akan memberikan apresiasi berupa penghargaan.

“Setelah kita lakukan evaluasi, hasil tersebut akan kita sampaikan kepada Gubernur, dan kita akan berikan apresiasi penghargaan bagi SKPD yang sudah mengelola websitenya dengan baik,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor yang diwakili Sekretaris Daerah, Roy Rizali Anwar menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2023.

Penyampaian Rancangan APBD-P Kalsel Tahun 2023 dilakukan dalam ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin dan diikuti anggota DPRD Kalsel serta dihadiri sejumlah pejabat lingkup Pemprov Kalsel dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Senin (4/9).

Dalam penjelasannya, Gubernur Kalsel menjelaskan proses perubahan APBD 2023 ini disusun dengan berpedoman pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD, serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023.

Sedangkan struktur/postur APBD yang tertuang dalam Rancangan Perubahan APBD 2023 yaitu pendapatan daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp9,087 triliun. Nilai ini lebih besar dari target pendapatan pada APBD murni sebesar Rp7,826 triliun atau naik sebesar 16,11 persen.

“Untuk belanja daerah dianggarkan sebesar Rp10,007 triliun, yang lebih besar dari belanja daerah yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp7,826 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 29,50 persen,” jelasnya

Sementara, lanjut Gubernur, pada posisi penerimaan pembiayaan yaitu pada jenis pembiayaan Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp64,5 miliar. Sedangkan di APBD Perubahan sebesar Rp1,083 triliun.

“Untuk pengeluaran pembiayaan tidak terjadi perubahan dari APBD murni yaitu Rp162,837 miliar,” terangnya.

Ditambahkan Gubernur, perubahan APBD 2023 tetap berfokus pada empat arah pembangunan, yaitu pertama fokus para sektor kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Hal ini adalah upaya untuk memantapkan kondisi sosial budaya masyarakat Kalsel.

“Kedua, fokus pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta ketenagakerjaan. Dengan mengupayakan perkuatan perekonomian pasar skala masyarakat, diharapkan perekonomian dapat tumbuh lebih cepat sehingga keselarasan dalam mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana,” tuturnya.

Ketiga, fokus pada investasi hilirisasi industri, pertanian dan pariwisata. Sedangkan ke empat, fokus pada penanganan banjir, kebakaran hutan dan lahan serta COVID-19.

“Mudah-mudahan, perubahan APBD 2023 ini memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan pembangunan di Kalsel,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar apel gabungan awal bulan September, yang bertempat di halaman kantor Setda Provinsi Kalsel pada Senin (4/9). Apel gabungan tersebut dihadiri para pegawai dari 24 SKPD lingkup Provinsi Kalsel, dan dipimpin langsung Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Dalam sambutannya Sahbirin Noor menyampaikan, menurut data dari BMKG, bulan Agustus hingga September merupakan puncak musim kemarau ditahun 2023 ini, untuk mengatasi berbagai dampak musim kemarau seperti kebakaran hutan dan lahan, seluruh SKPD lingkup Provinsi Kalsel, tidak boleh menurunkan kewaspadaan, dimana upaya dan penanganan bencana terkait dengan datangnya musim kemarau ini harus berjalan secara maksimal.

“Kondisi kemarau juga dapat berdampak pada kekeringan, dan peningkatan organisme pengganggu tumbuhan, sehingga kita harus bersiap diri lebih dengan baik, ” ungkap Sahbirin Noor.

Sahbirin Noor menambahkan, dirinya meminta kepada seluruh SKPD lingkup Provinsi Kalsel agar tidak lelah dan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam antisipasi datangnya musim kemarau dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lembaga.

“Dan sangatlah penting dalam seluruh aspek dan penanganan karhutla di seluruh wilayah Kalimantan Selatan,” lanjut Sahbirin Noor.

kondisi kemarau juga dapat berdampak pada kekeringan dan peningkatan organisme pengganggu tumbuhan, sehingga seluruh Instansi harus bersiap diri dengan baik. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Kalsel Expo resmi berakhir pada Minggu (3/9) malam, setelah berlangsung selama 5 hari terhitung dari 30 Agustus 2023 di lapangan Murjani kota Banjarbaru. Penutupan dilakukan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Raudatul Jannah.

Dalam laporannya di hadapan Gubernur dan tamu undangan serta pengunjung yang hadir, Plt Kepala Dinas Perdagangan Provinsi sekaligus Ketua Panitia Kalsel Expo 2023, Nurul Fajar Desira mengatakan, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah transaksi yang dicatatkan pada Kalsel Expo tahun ini.

“Total transaksi selama 5 hari kegiatan, adalah 7,6 miliar rupiah. Jumlah ini naik dua kali lipat lebih dibanding Kalsel Expo tahun lalu,” paparnya.

Jumlah tenant atau peserta yang mengikuti even tahunan pemerintah provinsi inipun, meningkat sekitar 14 persen dari Kalsel Expo tahun 2022.

“Kami juga mendata sebanyak 165 orang datang berkunjung ke  Kalsel Expo,” tutupnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur, Sahbirin Noor mengatakan, Kalsel Expo 2023 memberikan manfaat cukup besar bagi pelaku UMKM, karena ada transaksi dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

“Saya harap transaksi tahun depan lebih meningkat lagi, sehingga memberi manfaat bagi pelaku UMKM di Banua,” harapnya.

Pada kesempatan ini, Gubernur dan Ketua TP PKK menyerahkan hadiah kepada pemenang sejumlah lomba-lomba. Diantaranya lomba memasak selada Banjar, lomba menggambar dan mewarnai, serta lomba stand antar SKPD lingkup pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota. (RIW/RDM/RH)