Hari: 25 Juli 2023

ARAB SAUDI – Upaya Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi selama lebih satu dekade untuk mengirim daging kambing Dam ke Indonesia mulai terwujud. Untuk kali pertama, 3.000 daging kambing Dam petugas dan jemaah haji siap dikirim ke Tanah Air.

Daging ini dikemas dalam 6.000 boks. Daging tersebut dikirim dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Ukaisyah dengan peti kemas menggunakan jalur laut melalui pelabuhan di Jeddah Saudi Arabia.

Kepala Daerah Kerja Makkah, Khalilurrahman mengatakan bahwa daging-daging tersebut diperkirakan akan tiba di Indonesia pada 18 Agustus 2023.

“Kita telah menyaksikan prosesi pengemasan dan pengiriman daging Dam jemaah haji dan petugas untuk dimasukkan ke dalam kontainer. Daging itu diberangkatkan ke pelabuhan di Jeddah. Rencananya pada Rabu akan diberangkatkan dari Jeddah ke Indonesia,” jelas Khalil di Makkah, pada Selasa (25/7).

Menurutnya, PPIH Arab Saudi tahun ini berhasil menghimpun 3.166 kambing Dam. Semuanya dipotong di RPH Ukaisyah. Namun, daging yang dikirim ke Indonesia hanya 3.000 ekor kambing. Selebihnya akan dibagi di daerah terdekat di Makkah.

“Targetnya 18 Agustus akan sampai di Indonesia. Kemudian di
bawa ke Solo, Jawa Tengah dan diolah oleh PT Global Utama Indonesia untuk menjadi makanan siap saji berupa rendang,” sebutnya.

Dijelaskan Khalil, daging kambing Dam ini dikirim masih dengan tulangnya. Sesampai di Solo, dagingnya akan dipisahkan dari tulang untuk kemudian diolah menjadi rendang. Setiap satu ekor kambing akan menjadi 20 pouch rendang dengan ukuran 150 gr.

“Jadi diperkirakan akan dihasilkan 60.000 pouch rendang dari daging kambing Dam petugas dan jemaah haji yang terkumpul,” ujarnya.

Khalilurrahman memperkirakan daging rendang itu sudah bisa dibagikan pada awal September kepada fakir miskin di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dia berharap, upaya ini bisa ikut membantu program pemerintah dalam pencegahan stunting. Penerima daging ini didasarkan pada data fakir miskin dari Badan Amil Zakat Nasional.

“Inovasi ini telaksana berkat dukungan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Badan Amil Zakat Nasional,” tegasnya.

Ini juga merupakan inovasi perhajian yang butuh dukungan semua pihak. Tahun depan diharapkan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) juga bisa mengarahkan jemaah dalam pembayaran Dam mereka. Sehingga, ibadah haji tidak hanya memberikan nilai personal tapi juga bermanfaat bagi masyarakat di Tanah Air. (KEMENAG.RI-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Bincang Bareng Media (BBM) pada Selasa (25/7) sore, di Aula Rektorat 2 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Puluhan media cetak dan elektronik, hadir pada kegiatan yang dihadiri langsung Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Wahyu Pratomo tersebut.

Dalam pemaparannya, Wahyu menjelaskan, bahwa penyesuaian Merchant Discount Rate (MDR) QRIS bertujuan meningkatkan layanan kepada pedagang dan pengguna QRIS.

“Sejak awal peluncurannya tahun 2019, BI telah mengenakan MDR QRIS sebesar 0,7 persen. Per April 2020, BI membebaskan kelompok pedagang usaha mikro (UMI) dari pengenaan MDR, sebagai respons atas kondisi ekonomi yang tengah lesu akibat pandemi,” papar Wahyu di hadapan puluhan wartawan

Namun kemudian, menurut Wahyu, mulai 1 Juli 2023, MDR QRIS kembali dikenakan untuk UMI dengan tarif sebesar 0,3 persen. Tarif MDR tersebut, lebih rendah dibanding tarif MDR saat awal peluncuran QRIS.
Tarif MDR QRIS yang dikenakan kepada UMI juga lebih rendah dibanding golongan lainnya, yaitu usaha kecil (UKE), usaha menengah (UME), dan usaha besar (UBE) sebesar 0,7 persen; serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Badan Layanan Umum (BLU), dan Public Services Obligation (PSO) sebesar 0,4 persen.

Selain itu, kata Wahyu, tidak semua tarif MDR QRIS disesuaikan. Merchant QRIS kategori Government to People (G2P) seperti bansos, People to Government (P2G) seperti pembayaran pajak, paspor, dan donasi sosial nirlaba tetap dikenakan tarif MDR sebesar 0 persen alias nihil.

“MDR QRIS ini dialokasikan kepada ke industri penyedia jasa pembayaran agar pelayanan QRIS kepada masyarakat bisa lebih baik,” tambahnya

Wahyu mengatakan, masih banyak yang belum tahu, bahwa di balik satu transaksi QRIS, ada banyak penyedia jasa pembayaran yang terlibat. Mulai dari penerbit (issuer), acquirer, lembaga switching, lembaga services, hingga lembaga standar.

Berdasarkan data BI, secara nasional, per Mei 2023, ada 35,8 juta pengguna QRIS, 26,1 juta merchant QRIS. Sebanyak 95,87 persen merchant QRIS merupakan pelaku UMKM. Dalam setahun terakhir, volume dan nominal transaksi QRIS juga tumbuh signifikan, secara berturut-turut sebesar 152 persen dan 175 persen. Di Kalsel sendiri, sudah ada 454.986 pengguna QRIS.

Untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital, Wahyu menjelaskan, dalam waktu dekat BI Kalsel akan menyelenggarakan Festival Antasari 2023 bertema “Banua Go Digital”, selama Agustus-Oktober 2023.

Rangkaian acara terdiri dari seminar luring ihwal transaksi non tunai, webinar perlindungan konsumen, dan lain-lain.
Wahyu juga menyebutkan, ada dua kegiatan lain yang akan diselenggarakan BI Kalsel dalam waktu dekat. Yakni Program Akselerasi UMKM berorientasi Ekspor (Pamor Borneo) pada Agustus 2023, dan seminar internasional ekonomi hijau pada September 2023.

Melanjutkan capaian apik tahun sebelumnya, Pamor Borneo 2023 terdiri dari berbagai rangkaian. Mulai dari pameran produk UMKM unggulan se-Kalimantan, business matching penjualan dan pembiayaan dengan aggregator dan lembaga keuangan, business counselling, workshop, dan talk show pengembangan UMKM, travel mart yang turut menghubungkan pelaku pariwisata.

“Di samping itu, ada pula one-on-one meeting dengan pelaku usaha dan investor, diseminasi Investment Project Ready to Offer (IPRO) Kalimantan, dan dimeriahkan pagelaran seni dan budaya khas Kalimantan,” jelas Wahyu.

Untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau, seminar internasional ekonomi hijau bertajuk “Advancing Green Initiatives for the Sustainable Kalimantan Through Action and Collaboration” juga akan diselenggarakan.

Menurut Wahyu, diperlukan reformasi struktural menuju “The New Kalimantan” yaitu Kalimantan Baru yang bukan hanya mengandalkan sektor ekstraktif melainkan juga mengandalkan sumber pertumbuhan ekonomi baru, serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Bincang Bareng Media kali ini tergabung dan merupakan penutup rangkaian kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi yang rutin diselenggarakan BI Kalsel. Diseminasi menghadirkan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad Alim Bachri, serta Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi sebagai narasumber, bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel.

Dalam diseminasi tersebut, Wahyu memandang penting hilirisasi guna meningkatkan perekonomian Kalsel. Prospek inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dan kembali berada dalam rentang sasaran 3%±1% (yoy), dibarengi kerja keras BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). (RIW-BIKalsel/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi (Rakor) penanganan bencana kabut asap akibat kebaran hutan dan lahan (Karhutla) dan kekeringan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2023, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru pada Selasa (25/7). Dalam Rakor ini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharymanto , didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, hingga jajaran BPBD se Kabupaten/Kota di Kalsel. Serta Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setyawan.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharymanto mengatakan, Kalsel menjadi salah satu enam provinsi prioritas pihaknya untuk menghadapi ancaman bencana saat musim kemarau saat ini. Menurutnya selain ancaman bencana Karhutla yang menjadi perhatian serius saat ini dari pemerintah pusat adalah kekeringan.

“Bencana lain yang mengancam adalah kekeringan panjang tahun ini akibat fenomena perubahan iklim El Nino. Juga harus diantisipasi Kalsel,” ungkap Suharymanto.

Ia menambahkan, Presiden RI Joko Widodo sudah berulang kali menyampaikan bahwa saat ini kita harus mengantisipasi bencana kekeringan panjang akibat fenomena perubahan iklim El Nino.

“Jadi pak Gubernur untuk ketersediaan air didaerah juga harus dipastikan agar betul-betul tersedia saat kemarau panjang,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, Provinsi Kalsel selalu siap untuk antisipasi ancaman bencana yang terjadi disepanjang tahun salah satunya di saat musim kemarau. Menurutnya, dirinya telah memerintahkan jajarannya khusunya BPBD Kalsel untuk bersiap jauh-jauh hari guna menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Kalsel ada ancaman Banjir dan Karhutla. Jadi kita sudah mengantisipasi, bersiap antisipasi Karhutla saat musim hujan dan sebaliknya bersiap menghadapi banjir saat kemarau,” ucap Gubernur yang akrab disapa Paman Birin.

Untuk diketahui, dalam rapat koordinasi Penanganan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalsel tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga menyerahkan secara simbolis perlengkapan penanganan dan penangulangan Karhutla kepada Gubernur senilai Rp5,6 miliar, untuk Kalimantan Selatan. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Diskominfo di 13 Kabupaten/Kota se-Kalsel, untuk mewujudkan tata kelola data yang berkualitas.
Kegiatan itu berlangsung pada Selasa (25/7) pagi, di salah satu hotel di kota Banjarbaru. Serta dibuka oleh Kepala Diskominfo Kalsel Muhammad Muslim.

Menurut Muslim, penyajian data yang berkualitas sangat penting khususnya untuk melihat tren informasi kinerja pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Data ini harus betul-betul di optimalkan, sebagai data yang memiliki validitas dan realibilitas, objektif, serta dapat disajikan secara sistematis” ujar Muslim.

Kriteria data yang berkualitas, lanjut Muslim, yakni data yang memiliki berasal dari sumber yang benar. Data harus mudah dipahami serta dapat diuji dan dimanfaatkan untuk membuat perencanaan.

Mengusung tema “Mewujudkan Data Berkualitas” FGD ini mengundang narasumber perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel.

Senada dengan Kepala Diskominfo Kalsel, Fungsional Statistik Ahli Muda BPS Kalsel, Akhmad Rifani menyebut, peran data sangat penting.

Untuk mengumpulkan data yang valid, menurutnya perlu koordinasi dan kerjasama berbagai SKPD sebagai produsen data.

“Jadi bukan hanya tugas satu dinas tetapi seluruh dinas berperan sebagai produsen data,” tuturnya.

Dalam proses penginputan, juga diperlukan berbagai diskusi tentang bagaimana memproduksi suatu data yang baik. Misalnya dari sisi pembinaan.

Disitulah peran BPS untuk merekomendasi atau mereview hasil data, untuk mengajarkan bagaimana proses pengumpulan hingga mendesiminasikannya.

“Kemudian ketika data itu sudah sampai atau bisa di publish, kita harus bisa memaknai metadatanya. Jadi ketika orang ingin menggunakan data tersebut tidak muncul makna ganda,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, memimpin upacara pembukaan pendidikan dan pembentukan bintara (Diktukba) gelombang II, di lapangan SPN Polda Kalsel, Selasa (25/7).

Dalam gelaran tersebut, sebanyak 411 siswa yang diterima menjadi bintara bakal menjalani pelatihan khusus selama 5 bulan. Ini merupakan program Tahun Anggaran (TA) 2023.

Ia berpesan, dalam menjalani pembekalan nanti hendaknya dijalankan dengan sungguh-sungguh. Bahkan, setelah selesai mengenyang pendidikan diharapkan mampu menjadi pengayom masyarakat.

“Memiliki intergritas tinggi dan mampu menjadi polisi yang profesional,” kata dia.

Jenderal bintang satu ini berharap adanya ratusan siswa yang diterima dapat menambah kekuatan personil dalam menjalankan tugas dan kewajibannya termasuk pengamanan jelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

“Dimana kita ada agenda nasional yaitu kegiatan pemilu,” bebernya.

Terlepas dari itu, dirinya turut mengingatkan agar anggota Polri tetap memprioritaskan pelayanan terhadap masyarakat.

“Peningkatan pelayanan kepada masyarakat itu sangat penting,” pungkasnya.

Dalam rangkaian acara pembukaan Diktukba Gelombang II TA 2023 itu turut dihadiri sejumlah jajaran TNI/Polri, Forkopimda, dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel, Sulkan. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pekan Olahraga Wartawan Daerah ( Porwada) Kalimantan Selatan ( Kalsel) 2023 telah berakhir pada Minggu (23/7) malam.

Diikuti lebih dari 200 wartawan dari berbagai daerah di Kalsel, Porwada ini mempertandingkan tiga cabang olahraga yakni Futsal, Catur dan Esport.

Siwo PWI Kalsel mencatat setidaknya ada puluhan atlet potensial yang nantinya bisa diikutkan pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2024 mendatang.

Ketua Siwo PWI Kalsel, Irwansyah mengungkapkan Porwada Kalsel 2023 ini sebagai ajang penjaringan para atlet untuk menghadapi Porwanas di Padang, Sumatera Barat tahun depan.

” Di futsal ada sekitar 30 pemain yang kami catat yang nantinya akan mengikuti seleksi untuk masuk tim. Jumlah itu sudah termasuk katagori under 40 dan 40 tahun ke atas ,” terangnya didampingi Sekretaris Siwo PWI Kalsel, Didin Ariyadi, Senin (24/7).

Ditambahkannya, di cabor Esport dan Catur juga terlihat banyak pewarta yang memiliki potensi sebagai atlet Porwanas.

” Esport dan Catur pada Porwanas di Malang menyumbang medali, semoga dengan banyaknya bibit baru mampu menambah medali,” tuturnya.

Ia menilai antusias wartawan dalam meningkuti Porwada kali ini sangat tinggi. Terbukti cabor Eaport dan Catur juga banyak diikuti oleh para jurnalis.

Ia meminta wartawan yang nantinya dipanggil untuk mengikuti seleksi harus benar-benar mempersiapkan diri.

“Khusus untuk Futsal, kami sedang mengatur jadwal dan tempat latihan agar kawan-kawan yang di luar Banjarmasin juga bisa ikut latihan rutin,” paparnya.

Irwan berharap di Porwanas mendatang Kalsel dapat meningkatkan prestasi. ” Harapannya lebih baik dari Porwanas di Malang 2022 kemarin,” tutupnya.

Porwada Kalsel 2023 sendiri didukung oleh Pemprov Kalsel, Dispora Kalsel, Bank Kalsel, Pertamina, Bank BRI, PT Ambapers, PT Antang Gunung Meratus, Jamkrida Kalsel dan air minum Amanah. (PWI.KALSEL-RDM/RH)