BANJARMASIN – Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, kepada sejumlah wartawan, baru-baru tadi mengatakan, pihaknya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perwakilan Pedagang Kuliner Baiman, yang telah menyampaikan aspirasi untuk sewa lapak atau kios yang saat ini ditempati masih tinggi, karena nilai tarif atau sewa retribusi kios sebesar Rp5. 000 permeter perhari. Sehingga dinilai terlalu memberatkan bagi para pedagang setempat.
“Kami sarankan mereka tetap mengikuti ketentuan tarif atau biaya sewa lapak kios pedagang kaki lima,” ucapnya
Suasana Rapat di ruang Komisi II DPRD Banjarmasin
Disampaikan Awan, berdasarkan Perda Retribusi, Pedagang Kaki Lima (PKL) telah diwajibkan membayar retribusi dengan besaran Rp5. 000 permeter perhari, maka itu menjadi tanggungan yang harus dibayar untuk menempati kios tersebut. Terkecuali nanti ada kebijakan Badan Keuangan Banjarmasin mengajukan revisi tarif.
“Kalau pemko mengajukan revisi tarif tentang retribusi ini, maka bisa dilakukan peninjauan kembali,” jelasnya.
Suasana Rapat di ruang Komisi II DPRD Banjarmasin
Lebih lanjut Awan menambahkan, saat ini memang kondisi pendapatan para pedagang masih terjadi penurunan, terlebih di masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. Ia berharap, kedepan dapat dilakukan kajian kembali terhadap kebijakan tarif tersebut.
“Kajian ketentuan tarif retribusi ini, sifatnya tidak terus-menerus,” tutup Politisi PKS DPRD Banjarmasin
Untuk diketahui, lahan yang di tempati para pedagang Kuliner Baiman eks PKL Jalan A Yani, merupakan milik swasta atau perorangan. Sebelumnya pada tahun 2018 lalu, Pemko dikabarkan tidak lagi membayarkan sewa lahan Kuliner Baiman, dan beban sewa saat ini diserahkan kepada pedagang. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat tentang penyakit tulang dan sendi.
Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas. Pasalnya, penyakit yang berhubungan dengan ortopedi itu, menentukan kualitas hidup seseorang.
“Kami melakukan sosialisasi Perda Tentang Penyelenggaraan Kesehatan yang berfokus kepada penyakit tulang dan sendi. Apalagi para peserta kegiatan ini kebanyakan berusia rata-rata diatas 50 tahun yang rentan terhadap penyakit tulang dan sendi”, katanya kepada wartawan, Sabtu (15/7).
Kegiatan Sosialisasi Perda Tentang Penyelenggaraan Kesehatan oleh Anggota DPRD Kalsel, Suripno Sumas
Suripno mengungkapkan bahwa sebagian warga takut memeriksakan diri ke dokter ortopedi karena dikira memerlukan biaya yang tinggi. Padahal, penyakit ortopedi bisa juga dilayani dengan BPJS, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta.
“Dalam kegiatan ini, warga juga diberi kesempatan untuk mendaftar langsung menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit sehingga kami berharap warga Banjarmasin terbebas penyakit tulang dan sendi,” jelasnya.
Sementara, narasumber kegiatan, Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi, Priza Razunip menyampaikan banyak masyarakat yang datang untuk berobat dalam kondisi sudah terlambat dan cukup parah.
Menurutnya, kebanyakan kasus terjadi menimpa sendi lutut dan rata-rata warga yang berusia di atas 50 tahun sehingga mereka kesulitan untuk berjalan dan melakukan aktifitas lainnya.
“Biasanya terjadi pada orang tua, khususnya pada wanita. Seiring berjalannya usia kalau tak dicegah bisa semakin parah. Kadang mereka datang berobat sudah sangat terlambat karena mereka tidak tahu”, tuturnya.
Oleh karena itu, Priza menyambut baik sosialisasi yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel Suripno Sumas. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit tulang dan sendi bisa lebih meningkat. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (POLDA) Kalimantan Selatan berhasil mengungkap, ratusan kasus Narkotika selama operasi Antik Intan Tahun 2023.
“Selama operasi antik tersebut, Polda Kalsel berhasil mengamankan tersangka sebanyak 246 orang, terdiri dari 216 laki laki dan 20 perempuan,” ungkap Kapolda Kalsel Irjen Andi Rian Djajadi, saat Konferensi Pers Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Hasil Operasi Antik Intan 2023, oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel, selama 14 Hari (15 – 28 Juni 2023), di Aula Mathilda Polda Kalsel, pada Senin (17/7).
Kapolda menjelaskan, dengan barang bukti yang berhasil diamankan, jenis sabu sabu sebanyak 10, 8 kilogram, Extacy sebanyak 4.822 butir dan 0,25 gram extacy bubuk, Ganja sebanyak 91,61 gram, Zenith sebanyak 2.713 butir, psikotropika sebanyak 559 butir, serta obat daftar G sebanyak ribuan lebih.
“Melihat hasil tangkapan tersebut, maka Provinsi Kalimantan Selatan masih merupakan pangsa pasar potensial, untuk Peredaran Narkoba di Tanah Air,” ujarnya.
Oleh karena itu, Polda Kalsel meminta agar masyarakat di Banua untuk tidak membeli, mengedarkan, atau bahkan mengkonsumsi Narkotika.
“Untuk pemberantasan Narkotika ini, Polda Kalsel tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Namun, perlu didukung oleh semua pihak, terutama oleh masyarakat,” ucapnya.
Karena menurut kapolda, peranan masyarakat penting untuk menghentikan peredaran Narkotika tersebut. Seperti, tidak melakukan pembelian terhadap barang haram tersebut.
“Dengan tidak membeli narkotika tersebut, maka tidak ada pasar untuk penjualan narkotika di Banua ini. Oleh karena itu, Polda Kalsel terus mengajak masyarakat untuk bersama sama memerangi narkotika tersebut,” ucap Andi. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Konsulat Jenderal (Konjen) India, Neeharika Singh, melakukan kunjungan kerja ke kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pada Senin (17/7) pagi. Kedatangan Konjen India dan rombongan ini, disambut hangat Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, yang diwakili Sekretaris Daerah Roy Rizali Anwar.
Suasana pertemuan Konjen India dengan Sekdaprov Kalsel, Senin (17/7)
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah, Perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru ini, turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kalsel, Nurul Fajar Desira.
Pertemuan Konjen India dan Pemprov Kalsel ini, bertujuan memperkuat silaturahmi serta meningkatkan kerjasama, terutama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah India.
Diketahui, sejak konsulat dibuka tahun 2012, Konjen India untuk Bali telah aktif dan memiliki tanggung jawab yurisdiksi diberbagai provinsi, termasuk provinsi Kalimantan Selatan.
Pemerintah India melalui Konsulat Jenderal ini melihat adanya peluang besar mengembangkan kerjasama dengan Provinsi Kalsel. India menawarkan berbagai hal kepada provinsi ini, terutama pada sektor pendidikan dan sektor ekonomi, khususnya perdagangan batubara dan sawit, yang merupakan komoditas ekspor terbesar Kalsel ke India.
Selain itu, Kalimantan Selatan sedang dalam tahap pembangunan pabrik nikel yang berlokasi di Batulicin, dan diharapkan akan beroperasi pada tahun 2024 mendatang.
Sekretaris Daerah Roy Rizali Anwar menyampaikan, saat ini India merupakan salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Dengan begitu, Kalimantan Selatan dapat menjadi penyedia baterai, sementara India menyediakan teknologi kendaraan yang diperlukan.
“Nantinya kerjasama dalam bidang baterai ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak,” harapnya.
Selain itu, perlu dicatat bahwa India juga terkenal dengan kemajuan teknologi informasi seperti Silicon Valley yang berada di Amerika, dalam konteks ini, dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
“Kami memiliki rencana untuk membangun pusat database nasional di Kalimantan Selatan, langkah ini akan memastikan keamanan dan keberlanjutan data yang penting bagi negara,” terang Roy.
Sementara itu, Neeharika Singh, Konjen India, sangat mengapresiasi ide tersebut.
Selain kontribusinya dalam bidang pendidikan di Indonesia, India juga dikenal sebagai pusat pendidikan yang menarik pelajar internasional dari seluruh dunia. Sistem pendidikan yang kuat di India, didukung keragaman budaya, sejarah yang dinamis, dan keunggulan teknologi, memberikan berbagai pilihan bagi para siswa Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan mereka.
“Indian Council for Cultural Relations (ICCR) menyediakan beasiswa penuh bagi mahasiswa Indonesia setiap tahun, termasuk biaya kuliah, tunjangan hidup, serta akomodasi di asrama atau rumah sewa,” ujarnya.
Selain itu, Kalimantan Selatan dapat mempromosikan industri permata di Martapura kepada India, mengingat di India, seperti di Gujarat, permata, emas, dan perhiasan merupakan salah satu komoditas utama yang dihasilkan.
Gujarat adalah salah satu negara bagian di India yang terkenal sebagai produsen permata terbesar. Pengembangan industri permata menjadi salah satu bidang yang dapat dikembangkan dalam kerjasama ini.
Konjen India juga merasa sangat senang mendengar ketertarikan Pemprov Kalsel untuk bekerjasama. Pemerintah India dan Konsulat Jenderal siap untuk menjadi jembatan dalam memberikan bantuan dalam berbagai hal yang dibutuhkan Kalimantan Selatan.
Pertemuan diakhiri dengan pertukaran cenderamata. Konjen India, Neeharika Singh, dengan penuh keramahan memberikan kenang – kenangan kepada Sekdaprov Kalimantan Selatan sebagai tanda apresiasi atas kerjasama yang akan terjalin.
Sekdaprov Kalsel memberikan plakat rumah Banjar kepada Konjen India
Sementara itu, Sekdaprov menyerahkan sebuah plakat kepada Konjen India sebagai simbol penghargaan atas dedikasinya dalam memperkuat hubungan antara Provinsi Kalimantan Selatan dan India. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Jelang Pemilu 2024 di Kalsel, konflik politik jadi pemicu utama. Sehingga, perlu penguatan eksklusif agar masyarakat tak mudah terpengaruh ke arah yang negatif.
Melalui kegiatan rutin kedewanan yang dilakukan legislatif dari Dapil VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru diharapkan mampu memberikan dampak positif agar sekiranya masyarakat teredukasi. Selain itu, dapat diimplementasikan dengan baik.
“Yang jelas, kita tak ingin melihat masyarakat terpecah belah apalagi menjelang pemilu dan tahun politik. Boleh saja, berbeda pilihan nantinya tetapi jangan sampai terprovokasi dengan kepentingan oknum, sehingga masyarakat yang jadi korban. Kita inginkan adalah menjaga persaudaraan agar persatuan dapat terus ditingkatkan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, usai menggelar Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, di Kantor Desa Manunggal, Karang Bintang, Tanah Bumbu, Senin (17/7) siang.
Suasana Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila di balai pertemuan Kantor Desa Manunggal, Karang Bintang, Tanah Bumbu, Senin (17/7).
Wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani itu juga turut memberikan materi tambahan betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui bijak menggunakan sosial media. Apalagi, musim politik sudah mulai bergulir sampai nantinya pelaksanaan pemilu legislatif 2024 dimulai.
“Tujuan utamanya dari kegiatan ini kan adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kita mengetahui pengaruh medsos sekarang mulai bergerak cepat, bahkan yang tidak kami inginkan adalah informasi kebohongan. Itu sangat dihindari sekali. Keamanan berbangsa dan bernegara penting,” ujar legislator yang juga membidangi ekonomi dan keuangan di Komisi II DPRD Provinsi Kalsel.
Ia menekankan sekali lagi, agar masyarakat harus benar-benar cerdas dalam mengambil sikap. Termasuk, bijak dalam memahami situasi dan kondisi keamanan. Agar sekiranya pemilu tahun 2024 berjalan damai.
“Nah, kita ini hidup di alam merdeka, mestinya harus sebagai masyarakat yang cerdas dan bijak bergandengan tangan, bahu membahu itu menjadi suatu keharusan. Terlebih, sebagai kewajiban kita semua,” harap dia.
Sementara itu, Kassubid Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Badan Kesbangpol Kalsel, Harry Widhiyatmoko, menyampaikan, mendekati pemilu legislatif yang bakal diselenggarakan pada 14 Februari 2024 hendaknya masyarakat tak mudah terprovokasi. Apalagi, mudah termakan informasi bohong alias hoax.
Harry Widhiyatmoko (tengah/Korpri) saat memberikan materi tentang penanaman empat pilar berbangsa dan bernegara jelang Pemilu 2024
“Kita berharap pelaksanaan pemilu berjalan sukses dan berkualitas serta tidak lupa tingkat partisipasi yang tinggi. Melalui, sosialisasi tersebut setidaknya dapat memberikan pemahaman agar masyarakat juga bisa mengimplementasikan ke arah yang lebih positif lagi tentu dengan pengamalan empat pilar berbangsa dan bernegara,” paparnya.
Ia turut mengingatkan, agar masyarakat selalu mengamalkan sikap tolerasi, dan saling menjaga persatuan serta benar-benar diimplementasikan bagaimana bentuk dari kekokohan berbangsa dan bernegara.
“Jadi ini adalah tugas kita semua tak hanya pemerintah dan legislatif tetapi masyarakat juga turut ikut membantu. Makanya, adanya pendidikan tentang apa itu politik, kewaspadaan bangsa dan penanaman ideologi Pancasila ini baik dilakukan sebagai pendorong dalam menjaga stabilitasi berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Desa Manunggal, Pairan, sangat mengapresiasi penyelenggaraan sosialisasi yang diberikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, dalam mengambil perannya menangkal kerawanan konflik menjelang politik pemilu.
“Kami selaku pemdes sangat memberikan apresiasi atas materi yang disampaikan. Serta diharapkan kegiatan edukasi yang diberikan kepada masyarakat di desa ini dapat terus berlanjut,” harapnya. (RHS/RDM/RH)