Hari: 6 Juni 2023

Banjarmasin – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar kegiatan sosialisasi dan workshop dengan tema “Agenda Setting Pengelolaan Informasi Publik” di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, selama dua hari yaitu 6 – 7 Juni 2023.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim yang diwakili Sekretaris-nya, Hairurraji diikuti perwakilan dari 54 SKPD lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel dan Diskominfo Kabupaten/Kota di Kalsel, Selasa (6/6) siang.

Kegiatan sosialisasi menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Direktur Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, DR Nursodik Gunarjo, Kabid Informasi Publik dan Media Diskominfo Kalsel, Tarwin Patik Mustafa, Kasi Informasi Publik dan Media Diskominfo Kalsel, Noor Aneka Lindawati serta Direktur LPPL Radio Abdi Persada FM, Ibnu Min Hajj.

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Diskominfo Kalsel, Hairurraji, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim menyampaikan bahwa reformasi birokrasi lahir sebagai wujud dari keinginan berbagai pihak untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan atau Good Governance.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah perlunya keterbukaan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena publik atau masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, dan hak tersebut dijamin oleh undang-undang.

“Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengelolaan informasi agar mudah di akses oleh publik, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi, salah satunya adalah media informasi publik satu arah yang berbentuk audio dan visual”, katanya.

Selain itu, lanjut Muslim, pentingnya branding terhadap kepala daerah yang baik yang divisualisasikan melalui aktifitas atau capaian-capaian program kegiatan pembangunan yang bersifat inovasi oleh masing-masing OPD.

“Untuk itu, di dalam hal diseminasi informasi pembangunan kepada masyarakat, diperlukan kolaborasi dan sinergitas antara berbagai pihak dalam hal ini utamanya OPD-OPD di lingkungan pemerintah provinsi Kalsel, termasuk sinergitas dengan kabupaten/kota menjadi sangat penting”, tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, DR Nursodik Gunarjo menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan media publik, antara lain media publik seharusnya berubah, dari yang sifatnya konvensional beralih menuju media berbasis digital.

“Ini sebuah keniscayaan. Tentu saja dengan catatan, tidak sepenuhnya meninggalkan masyarakat kita yang masih menggunakan media konvensional”, terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Nursodik, pengelolaan media publik dilakukan secara komprehensif, meliputi media-media masakini tetapi masih menggunakan “old media” yang ternyata di masyarakat masih dibutuhkan keberadaannya.

Ditambahkan Nursodik, hal yang perlu ditekankan juga adalah bagaimana supaya media publik yang dikelola pemerintah ini bisa berintegrasi satu sama lain, artinya mereka didalam menyampaikan informasi saling berhubungan, saling berkaitan dan saling bekerjasama sehingga konten yang disampaikan oleh media publik yang satu dengan yang lain itu bisa “sama” menjadi narasi tunggal.

“Tidak harus sama persis, tetapi inti dari apa yang disampaikan itu, satu sama lain tidak saling bertentangan”, tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Informasi Publik dan Media Diskominfo Kalsel, Tarwin Patik Mustafa melalui Kepala Seksi Informasi Publik dan Media, Noor Aneka Lindawati mengungkapkan kegiatan sosialisasi ini dimaksud untuk mengenalkan media informasi publik yang dimiliki oleh Pemprov Kalsel, dan menyampaikan isu-isu prioritas pembangunan daerah provinsi Kalsel tahun 2023 serta strategi pengelolaannya.

“Selain itu, juga membuat kesepakatan bersama dalam bentuk rencana aksi dalam hal pengelolaan isu-isu prioritas pembangunan daearah Provinsi Kalsel tahun 2023,” tambahnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat membuat perubahan dan perkembangan yang signifikan, khususnya pada seluruh SKPD yang mempunyai kepentingan dalam rangka mengawal enam isu prioritas pembangunan di lingkungan provinsi Kalsel.

“Upaya pembangunan/pengembangan penyelenggaraan urusan tersebut, mengharuskan persepsi yang sama, sinergisitas yang tinggi, koordinasi yang terarah, dan tekad yang kuat, sehingga tujuan dan sasaran dapat terwujud,” pungkas Linda.(NRH/RDM/APR)

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta Pemerintah Kota, melakukan evaluasi dalam perekrutan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin, kepada wartawan, ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (6/6).

Yamin menjelaskan, adanya kejadian baru-baru tadi, dugaan penganiayaan oknum guru, terhadap salah satu anak yang bersekolah di Pendidikan Anak Usia Dini, mendapat perhatian serius dari Wakil Rakyat. Ia meminta Dinas Pendidikan Banjarmasin dapat segera melakukan evaluasi untuk perekrutan tenaga pendidik PAUD tersebut.

“Kita tidak ingin kasus ini terjadi lagi, khususnya dalam dunia pendidikan,” ucapnya

Disampaikan Yamin, untuk menjadi tenaga pendidik khususnya di sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, harus memiliki syarat dan klasifikasi yang profesional yaitu kunci utama mempunyai kesabaran sangat tinggi,
karena anak-anak itu pemikiran dan tingkah laku masih polos, lebih aktif serta agresif.

“Para guru di PAUD bukan hanya sekedar mengajar, tetapi harus memahami karakter si anak, mengingat berinteraksi secara langsung dan lebih lama,” ungkapnya

Lebih lanjut Yamin menambahkan, ke depan untuk lebih baik lagi dalam memberikan pengawasan, setiap lingkungan sekolah sebaiknya memiliki fasilitas yang lengkap salah satunya kamera pengawas atau CCTV. Hal itu dimaksudkan mengawasi dari berbagai bahaya tidak terduga yang terjadi di kota ini.

“CCTV itu tidak hanya ditempatkan di sekolah PAUD, TK, SD bahkan SMP, sebagai bentuk pengawasan lebih optimal di lapangan,” tutupnya. (NHF/RDM/APR)

BANJARMASIN – Atlet Gulat Provinsi Kalimantan Selatan akan mengikuti Kejuaraan Internasional Gulat Pantai (Pasir) di Singapura.

Sekretaris Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Provinsi Kalimantan Selatan Rijal Hamid mengatakan, satu atlet gulat Kalsel berhasil lolos untuk mengikuti kejuaraan internasional Gulat Pasir atau Pantai di Singapura tersebut.

“Seleksi dilaksanakan di Kaltim belum lama tadi,” ungkap Rizal.

Atlet tersebut, lanjutnya, atas nama Fahriansyah, yang berhasil menang pada seleksi kejuaraan tersebut.

“Sedangkan atlet gulat putri andalan Kalsel Roxana tidak bisa mengikuti kejuaraan tersebut, padahal sudah dipastikan lolos,” jelas Rizal lebih lanjut.

Namun, tambahnya, karena terkendala kewarganegaraan, meski sudah menjadi warga negara Indonesia, namun masih tercatat sebagai atlet gulat di Rumania.

Dalam kesempatan tersebut, Rijal juga menyampaikan keberhasilan atlet gulat junior Kalsel, yang mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) di Kaltim, pada 26 – 27 Mei 2023 lalu.

“Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan 7 atlet gulat junior pada Kejurnas di Kaltim,”ujarnya.

Dan, ketujuh atlet tersebut berhasil memperoleh medali. Yang terdiri dari 4 medali emas, 2 medali perak, serta 1 medali perunggu.

“Melihat hasil tersebut maka PGSI bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, akan terus melakukan pembinaan terhadap atlet atlet gulat junior tersebut. Agar dapat terus memberikan prestasi untuk Banua ini kedepannya,” ucap Rijal. (SRI/RDM/APR)

Banjarmasin – Baru – baru ini, petugas di bandara internasional Syamsudin Noor, dikejutkan dengan adanya temuan satu pucuk senjata api di kargo bandara. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkannya ke Polsek Liang Anggang.

Tidak lama kemudian, tepatnya pada Minggu (4/6), aparat kepolisian berhasil mengidentifikasi pemilik senpi tersebut, dan menjadikannya sebagai tersangka. Sebab, di rumah yang bersangkutan, ternyata ditemukan senjata api lainnya beserta amunisi. Diduga telah terjadi tindak pidana jual beli senjata api ilegal.

Dari informasi yang beredar, tersangka berinisial TS itu, diduga merupakan pegawai salah satu BUMN, yakni Pelindo Sub Regional Kalimantan.

Atas informasi yang beredar tersebut, maka Deputi Manager Umum, Humas dan TJSL Pelindo Sub Regional Kalimantan, Suprayogi Sumarkan melalui rilis resminya, menyampaikan sejumlah klarifikasi terkait kasus ini.

Dalam rilis resminya yang diterima Abdi Persada FM pada Senin (5/6), Pelindo Sub Regional Kalimantan, menyatakan sikap tegasnya menolak tindakan melanggar hukum.

“Pelindo telah menerima pemberitahuan resmi dari pihak kepolisian terkait perkara tersebut,” ujarnya.

Suprayogi juga menegaskan, bahwa tersangka TS sudah berstatus sebagai mantan pekerja, sebelum kasus ini terjadi.

“Terduga pelaku pernah tercatat sebagai pekerja kontrak anak perusahaan Pelindo group dan telah habis masa kontrak sebelum pengungkapan perkara oleh pihak kepolisian,” jelasnya.

Meski begitu, Pelindo kooperatif dan terbuka, mendukung pihak berwajib melakukan proses hukum pengungkapan perkara itu. Berkaitan dengan ditemukan barang bukti di kantor Pelindo, pihak Pelindo menyerahkan pengusutan kepemilikan barang bukti tersebut kepada pihak kepolisian.

“Pihak Pelindo akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan apabila dikemudian hari ditemukan keterlibatan pekerja aktif Pelindo dalam pengusutan perkara ini,” tegasnya.

Dalam upaya menjaga integritas perusahaan dan para pegawainya, Pelindo terus berkomitmen mengedepankan Core Value BUMN “AKHLAK” dalam setiap tindakan dalam pekerjaan dan keseharian para pegawainya. (PELINDO-RIW/RDM/APR)