BANJARMASIN – Tahun ini, Kalimantan Selatan menargetkan dapat meraih predikat Provinsi Layak Anak. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan itu, adalah dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dan penguatan gugus tugas Kota Layak Anak Tingkat Provinsi. Penyusunan RAD ini dilakukan pada kegiatan rapat koordinasi lintas sektor, yang digagas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalsel itu, digelar di Banjarmasin pada Kamis (8/3).
Kepada wartawan, Kepala DPPPA Provinsi Kalsel, Adi Santoso mengatakan, penyusunan RAD ini bertujuan untuk mempercepat upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, serta meningkatkan efektivitas pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan, guna mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
“Saat ini 12 kabupaten kota di Kalimantan Selatan sudah berstatus Kabupaten atau Kota Layak Anak, dan hanya menyisakan kabupaten Kotabaru,” ujar Adi.
Oleh karena itu, menurut Adi, pada pertemuan ini, juga dibahas apa saja kendala dari upaya perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak, terutama di kabupaten Kotabaru.
Sementara itu, Kabid Pemenuhan Hak Anak DPPPA Provinsi Kalsel, Andrian Anwari menjelaskan, setidaknya ada 5 klaster penilaian untuk mendapatkan predikat KLA. Diantaranya terkait pemenuhan hak sipil anak, dan pemenuhan hak mendapatkan perlindungan.
“Nilai rata-rata kabupaten Kotabaru untuk penilaian 5 klaster itu masih rendah. Bahkan masih di bawah nilai minimal 500 poin,” jelasnya.
Oleh karena itu, menurut Andrian, pihaknya terus melakukan pendampingan kepada kabupaten Kotabaru, agar dapat meningkatkan penilaian menuju Kabupaten Layak Anak. Sehingga target Provinsi Layak Anak, juga dapat tercapai.
Pada rakor ini, gugus tugas KLA, juga diharapkan dapat mendorong seluruh kebijakan terkait anak, ke dalam seluruh unsur perencanaan pembangunan. (RIW/RDM/SA)
BANJARMASIN – Tahun 2023 ini kegiatan reses 45 Anggota DPRD Banjarmasin, masih tetap sama dengan tahun – tahun sebelumnya sebesar Rp8 miliar.
Kepada sejumlah wartawan, Sekretaris DPRD Banjarmasin, Iwan Ristianto, pada Jumat (10/3) menjelaskan, meski tahun 2023 ini DPRD Banjarmasin sepakat akan melaksanakan reses perorangan karena sebelumnya secara kelompok, untuk anggarannya tidak ada kenaikan ataupun penurunan yaitu satu tahun tiga kali reses, dengan anggaran sebesar Rp8 miliar.
“Selama masa reses masing-masing anggota Dewan mendapat tunjangan 10,5 juta rupiah,” ucapnya
Disampaikan Iwan, untuk dana operasional reses disiapkan pihak Sekretariat DPRD (Setwan) Banjarmasin dengan menggunakan penyedia jasa yang ada di LPSE dan E-katalog, masing-masing 45 wakil rakyat dianggarkan Rp 8 juta. Namun
biaya operasional itu hanya pagu, yakni pemakaian sesuai dengan keperluan.
“Penyewaan tenda, sound sistem, dan sewa tempat, akan disiapkan pihak Setwan Banjarmasin,” jelasnya
Lebih lanjut Iwan menambahkan, untuk
masa reses akan dilaksanakan selama tiga hari, dengan jumlah kehadiran maksimal 50 warga. Masing-masing anggota dewan boleh memilih titik atau lokasi reses yang sama, sesuai daerah pemilihan (dapil), tetapi waktu yang berbeda.
“Reses rencananya akan digelar di bulan April, saat ini masih mempersiapkan, karena satu anggota DPRD Banjarmasin akan didampingi satu staf Setwan Banjarmasin,” tutupnya. (NHF/RDM/SA)
BANJARMASIN – Percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) perlu dilakukan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui sinergi berbagai pihak.
Pesan itu mengemuka dari kegiatan siaran pers bersama antara Bank Indonesia (BI), DPRD Provinsi Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalsel, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kalsel, bertempat di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (10/3).
Isu stunting menjadi perhatian besar Pemerintah, dan strategi untuk menurunkan angka stunting telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.72/2011. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Kalsel merupakan provinsi dengan angka penurunan prevalensi tertinggi di Indonesia, dari semula 30,0 persen pada 2021, menjadi 24,6 persen pada 2022. Kendati demikian, angka prevalensi stunting di Kalsel masih lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 24,4 persen.
Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK mengatakan pihaknya sangat serius menangani masalah stunting. Saat ini DPRD Provinsi Kalsel tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk mengatasi masalah stunting.
“Sebelumnya kami telah melakukan audiensi ke kantor pusat BKKBN dalam rangka percepatan penyusunan Raperda tentang stunting,” katanya.
Senada dengan itu, Kepala Perwakilan BI Kalsel, Wahyu Pratomo, mengatakan dalam sudut pandang makro ekonomi, ikhtiar penurunan stunting tidak bisa dipisahkan dari upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
“Hal itu sejalan dengan peran BI di daerah, yakni mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkesinambungan. Oleh karenanya, BI berkomitmen mendukung penuh upaya pengentasan stunting di Kalsel,” tuturnya.
Lebih lanjut, pihaknya mengatakan dukungan BI terhadap penanganan stunting tercakup dalam lima aspek. Kelima aspek itu adalah pengendalian inflasi, pemberdayaan UMKM, ekonomi digital, pengelolaan uang Rupiah, dan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).
Seluruh aspek tadi, kata Wahyu, bertujuan memperkuat ketahanan dan mengakselerasi pemulihan ekonomi, yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap penurunan angka stunting.
“Khusus aspek terakhir, pada lingkup kepedulian sosial, BI akan memprioritaskan penyalurannya ke lima daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Kalsel, yakni Barito Kuala, Kotabaru, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Hulu Sungai Utara,” jelasnya.
Sedangkan Pelaksana Harian Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Sopyan, menjelaskan ada lima pilar percepatan penanganan stunting, yaitu komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku.
Selanjutnya kovergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa. Kemudian gizi dan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi. Terkait pilar yang pertama, BKKBN mengapresiasi inisiatif DPRD Provinsi Kalsel yang tengah menyusun Raperda tentang stunting.
“Jika Raperda itu rampung, maka Kalsel akan menjadi provinsi pertama yang membuat Perda tentang stunting. Oleh sebab itu, dengan semangat pentahelix, kami mendorong segenap pemangku kepentingan dan masyarakat umum untuk turut mensukseskan program stunting, salah satunya dengan berpartisipasi lewat program BAAS,” terangnya.
Sementara Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalsel, yang diwakili oleh Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian, Agussalim, mengatakan persoalan stunting telah menjadi fokus utama pihaknya, mengingat Kalsel masuk dalam 12 provinsi prioritas penurunan stunting.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Kalsel adalah menurunkan angka inflasi, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat, dan pada gilirannya akan menurunkan angka stunting. Pihaknya juga menargetkan angka stunting di Kalsel akan turun di angka 14 persen pada 2024.
“Pemerintah Provinsi Kalsel mengajak seluruh komponen untuk bergerak aktif dan bersatu padu untuk mempercepat penurunan stunting, sehingga target prevalensi stunting 14 persen pada tahun 2024 dapat terwujud,” tambahnya.
Kedepan, Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan segenap pemangku kepentingan terkait untuk mendukung upaya pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Foto : Penyerahan Cinderamata oleh Kepala Perwakilan BI Kalsel kepada Ketua DPRD Kalsel
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cinderamata Bank Indonesia dan DPRD Kalsel serta penyerahan secara simbolis Baju Seragam dari Bank Indonesia kepada Anggota Persroom Dewan. ( (NRH/RDM/SA)
BANJARMASIN – Yayasan Perlindungan Konsumen Intan Kalimantan Selatan melakukan kunjungan Sentra Antasari Banjarmasin, pada Kamis (9/3). Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung ketuanya, Fauzan Ramon tersebut, untuk meninjau lokasi parkir Sentra Antasari, sekaligus mendengar langsung keluhan pengelola parkir, soal kenaikan tarif setoran per bulan.
Keterangan foto: Salah satu titik parkir di Sentra Antasari
Wakil Pengelola Parkir Sentra Antasari Banjarmasin, Didik Supriyanto, kepada wartawan menjelaskan, semula pihaknya hanya perlu menyetorkan Rp75 juta, namun saat ini naik menjadi Rp93 juta per bulan.
“Terus terang kami merasa keberatan. Karena dari 34 titik parkir di lokasi ini, tidak semuanya merata penghasilan per harinya. Kebijakan ini tentunya sangat membebani kami selaku pengelola parkir,” ujar Didik.
Apalagi sebelumya menurut Didik, kenaikan tarif setoran itu mencapai hingga Rp100 juta per bulan. Namun setelah melewati rangkaian negosiasi, maka diturunkan menjadi Rp93 juta.
“Tapi kami ingin dikembalikan seperti awal yakni Rp75 juta per bulan,” ucapnya setengah memohon.
Permintaan pengelola parkir ini, didasari kondisi Sentra Antasari, yang saat ini mulai sepi pengunjung. Sementara titik parkir di lokasi ini mencapai puluhan.
Menanggapi hal ini, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Intan Kalimantan Selatan, Fauzan Ramon mengatakan, kedatangan mereka ke Sentra Antasari, adalah untuk membuktikan komitmen untuk melindungi konsumen dan juga pelaku usaha.
“Kalo saya lihat, ini adalah target dari Dinas Perhubungan. Itukan hanya sepihak, namun akibatnya justru dirasakan konsumen. Oleh karena itu, Saya berharap Dishub atau wali kota Banjarmasin meninjau ulang tarif kenaikan itu,” tegasnya.
Fauzan juga berharap, pengelola parkir tetap memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.
“Orang kan bayar, maka sudah seharusnya dilayani dengan baik. Misalnya pengelola memakai ID Card dan rompi khusus parkir,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, menurut Fauzan Ramon, pihaknya akan mengundang pengelola parkir Sentra Antasari dan Pemko Banjarmasin untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.
Sementara itu, Kasubag TU UPTD Parkir Dishub Banjarmasin, Candra Malau mengaku sudah mensosialisasikan kenaikan tarif setoran ini kepada pengelola. Bahkan pihak Universitas Lambung Mangkurat juga telah memaparkan kajian soal kenaikan tarif setoran tersebut.
“Kenaikan tarif setoran ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Banjarmasin. Mengingat, target PAD 2023 di sektor pajak retribusi ini naik dibanding tahun lalu. Yakni dari 4 miliar menjadi 6 miliar rupiah tahun ini,” tutupnya. (RIW/RDM/SA)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel terus bergerak meningkatkan perekonomian masyarakat, termasuk di bidang Pertanian. Angka produksi padi yang akan dicapai Provinsi Kalsel ditahun 2023 ini sekitar 1,2 Juta ton.
Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Kalsel Syamsir Rahman menyampaikan, Kalsel diminta oleh Kementerian Pertanian untuk menjadi salah satu penyangga pangan untuk Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2024 mendatang. Untuk itu, pihaknya akan terus berbenah untuk meningkatkan capaian produksi padi, salah satunya membenahi area persawahan yang sering tergenang air pada musibah banjir pada 3 tahun belakangan ini.
“Untuk memperbaiki sektor pertanian harus dilakukan bersama-sama, seperti Balai Wilayah Sungai dan PU Perairan yang diharapkan dapat membantu membuat pengerukan sungai dan bangkalnya sungai, agar pengairan pada pertanian dapat lebih baik lagi,” ungkap Syamsir Rahman, baru-baru tadi.
Syamsir menambahkan, menyambut sebagai penyangga pangan nasional pada tahun 2024 mendatang, pihaknya berharap adanya pangan cadangan untuk Kebutuhan IKN.
“Yang dibutuhkan oleh IKN kurang lebih 200-300 ribu ton padi, yang akan disuplai dari Kalsel,” ucapnya.
Kendala untuk mencapai target produksi padi di Kalsel, salah satunya ada pada sektor lapangan, yang mana Kalsel mengalami musibah banjir pada 3 tahun kebelakang, dikarenakan masih ada tupoksi-tupoksi yang belum berjalan, seperti kerjasama peningkatan pertanian dari berbagai pihak. Maka dari itu, untuk memperbaiki sektor pertanian harus dilakukan bersama-sama, seperti kerjasama bersama Balai Wilayah Sungai, PU Pengairan, dan Kabupaten/Kota masing-masing untuk peningkatan produktifitas. (MRF/RDM/SA)
BANJARBARU – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Rimbawan ke-40 sekaligus Hari Asri Desa Nusantara Tahun 2023 yang akan diselenggarakan di sekitar kawasan Lapangan Golf Kecamatan Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru, pada 15 Maret 2023 mendatang, Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalsel akan mengadakan kegiatan gotong royong sekaligus aksi penanaman kanan kiri jalan (kakija) di sekitar jalan lapangan golf yang bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan acara penanaman tersebut.
Kepala Dishut Provinsi Kalsel Fatimatuzzahra menyampaikan, pada kegiatan tersebut, seluruh personel Dishut Kalsel akan melaksanakan gotong royong yang diantaranya dengan pembersihan sampah ranting pohon dan rumput yang mati, pemasangan tiang ajir tanaman, meratakan gundukan tanah, dan penanaman bibit pohon jenis Tanjung di kawasan tersebut.
“Direncanakan acara penanaman pohon tersebut akan dipimpin langsung oleh orang nomor satu di Kalsel yaitu Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, diikuti Instansi vertikal Kementerian LHK serta SKPD lingkup Provinsi Kalsel,” ucap Fatimatuzzahra.
Ia menjelaskan, penanaman pohon bersama bertemakan “Rimbawan Banua Hijaukan Lingkungan, Mendukung Indonesia’s FOLU Net Sink (IFNS) 2030”, dengan penanaman nantinya menjadi langkah besar untuk menghijaukan hutan dan lahan di Kalsel.
“Penanaman pohon salah satu program unggulan pemerintah sehingga perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat,” lanjut Aya (sapaan akrabnya).
Gerakan penanaman pohon akan terus digelorakan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini sesuai instruksi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam menyukseskan program revolusi hijau yaitu menanam, menanam, dan menanam untuk anak cucu kita nantinya.
“Semua pihak agar bisa berpartisipasi menggencarkan gerakan revolusi hijau dalam upaya pelestarian lingkungan,” tutupnya. (MRF/RDM/SA)
BANJARBARU – Dalam Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK), bergabungnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Kalsel dan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Kalsel menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel, maka Kegiatan kedua Dinas tersebut terus dijadikan menjadi satu. Salah satunya yakni Kegiatan Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) DTPH Kalsel digabung bersama kegiatan Rapat koordinasi teknis (rakoornis) Ketapang Kalsel.
Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas TPH Kalsel yang juga selaku Plt Kepala Dinas Ketapang Kalsel, Syamsir Rahman menyampaikan, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penggabungan SOTK, yakni antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kalsel dengan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kalsel menjadi Satu Dinas, yakni menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel.
Seluruh Staff Dinas TPH Kalsel bersama Staff Dinas Ketapang Kalsel
“Kalau dulu Job Desk Dinas TPH Kalsel adalah produksi padi, jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Dan saat sudah adanya penggabungan SOTK, maka job Desk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan dari hulu sampai ke hilir,” ucap Syamsir Rahman kepada Abdi Persada FM, saat ditemui baru-baru tadi.
Ia menjelaskan, pihaknya berharap Dinas Pertanian dari Kabupaten-Kota se-Kalsel bisa mengusulkan berbagai macam program, salah satunya program prioritas bagaimana sektor pertanian bisa memberikan manfaat bagi petani-petani, pekebun-pekebun, dan masyarakat banyak.
“Terkait yang utama itu 9 bahan pokok, yaitu terkait tingginya harga beras berarti kita harus memproduksi lebih banyak lagi. Kemudian adanya persaingan harga di tingkat pasar yang perlu kita pecahkan bersama agar petani bisa mendapat untung dan masyarakat juga tidak merasa nilai beli terlalu tinggi,” lanjut Syamsir.
Diungkapkan Syamsir, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten-Kota harus dapat menyusun perencanaan pembangunan pertanian dengan sedetail mungkin, untuk kepentingan masyarakat.
” Ini adalah amanah yang harus dibebankan kepada kita semua untuk kepentingan masyarakat,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/SA)
BANJARMASIN – Bank Indonesia (BI) Kalsel kembali membuka pendaftaran beasiswa bagi mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Informasi itu mengemuka dari kegiatan Sosialisasi Beasiswa Bank Indonesia 2023 yang digelar secara daring, Kamis (9/3).
Calon penerima beasiswa
Deputi Kepala Perwakilan BI Kalsel, Bimo Epyanto, dalam sambutannya mengatakan, BI menaruh perhatian besar pada dunia pendidikan. Program beasiswa merupakan salah satu wujud nyata dukungan BI untuk program pengembangan SDM unggul yang tangguh, terampil, kompeten, kreatif, inovatif, berkarakter, serta berkemampuan sebagai pemimpin yang peka dan peduli terhadap kondisi, dan siap menghadapi globalisasi.
Deputi Kepala Perwakilan BI Kalsel saat sosialisasi beasiswa BI
“Melalui program ini, kami berupaya memfasilitasi pengembangan modal intelektual dan sosial mahasiswa. Sehingga, di masa depan, mereka sanggup menciptakan perbedaan dan berkontribusi positif dalam proses transformasi masyarakat ke arah yang lebih baik, mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Bimo.
Program Beasiswa BI tidak sebatas menyalurkan bantuan biaya pendidikan, tetapi juga meliputi pengembangan keterampilan, karakter kepemimpinan, dan kompetensi individu. Para penerima beasiswa akan bergabung dalam komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI). Komunitas GenBI akan banyak berperan dalam berbagai aktivitas, baik yang berasal dari inisiatif mandiri, maupun bekerja sama dengan BI.
Total kuota penerima beasiswa BI Kalsel pada tahun ini sebanyak 125 orang, terdiri dari 75 orang penerima beasiswa dari ULM, dan 50 orang penerima beasiswa dari UIN Antasari.
Proses seleksi beasiswa meliputi sejumlah tahapan. Mulai dari sosialisasi pada 9 Maret 2023, pendaftaran dan seleksi administrasi di Perguruan Tinggi mulai 10 – 16 Maret 2023, pengumuman calon penerima beasiswa yang berhak mengikuti seleksi wawancara pada 17 Maret 2023, seleksi wawancara oleh BI pada 18 – 19 Maret 2023, dan pengumuman penerima beasiswa pada 21 Maret 2023.
Adapun nilai bantuan yang akan diterima masing – masing penerima beasiswa sebesar satu juta Rupiah per bulan. Mahasiwa calon penerima beasiswa dapat mendaftarkan diri melalui bagian kemahasiswaan masing-masing fakultas. Syarat dan ketentuan lebih lanjut tentang Program Beasiswa BI Kalsel dapat diperoleh melalui akun Instagram @bank_indonesia_kalsel dan @genbi_kalsel.
Kegiatan sosialisasi turut dihadiri Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Antasari Irfan Nor Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Hamidi Ilham, Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Ahmad Mujahid, dan Kasubag Kesejahteraan Mahasiswa ULM Norrahmad Hidayat, serta diikuti lebih dari 250 mahasiwa calon penerima beasiswa dari ULM dan UIN Antasari.
Ke depan, Bank Indonesia akan terus berkontribusi untuk negeri melalui program pengembangan kualitas sumber daya manusia guna mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (BIKalsel-RIW/RDM/RH)
