Hari: 30 Januari 2023

BANJARBARU – Terjadinya inflasi di Banjarmasin dan Kotabaru diakibatkan sejumlah transportasi yang mengalami kenaikan. Tercatat Desember 2022 kelompok ini mencapai 18,27 persen. Tertinggi dikuasai dari sektor angkutan udara.

Menurut Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Agus Salim, dampak ini terjadi akibat adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsudi yang diberlakukan pada 2022 lalu. Sehingga, sejumlah transportasi secara otomatis terkontraksi naik drastis.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah agar masalah angkutan ini bisa diselesaikan,” ujarnya, usai mengikuti rakor pengendalian inflasi bersama Kemendagri RI secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (30/1) siang.

Ia menyebut, sebagai upaya dalam pengendalian pemberian subsidi juga bisa dilakukan. Hal ini bertujuan supaya masyarakat yang memanfaatkan berbagai transportasi tidak terbebani.

“Kepala daerah setempat diharapkan bisa segera melaksanakannya,” harapnya.

Diketahui, tingginya inflasi di Kabupaten Kotabaru tak hanya dipengaruhi dari transportasi udara saja. Melainkan juga terjadi di angkutan laut dan darat dengan inflasi mencapai 29,11 persen.

“Kerjasama antar daerah juga terus digalakkan termasuk berbagai pihak dalam mengentaskan masalah inflasi,” bebernya.

Sedangkan, transportasi di Banjarmasin yang turut andil memberikan inflasi masih didominasi angkutan udara sebesar 17,50 persen dari tahun ke tahun (year on year) tercatat pada Desember 2022.

“Banjarmasin juga telah melakukan kerjasama dengan Subang. Kemudian Antar daerah secara internal juga mulai melakukan itu,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun ini, sebagai tuan rumah pelaksanaan POMNAS.

“Tentunya menjadi tuan rumah POMNAS menjadi hal yang luar biasa, untuk Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Hermansyah, kepada sejumlah wartawan, di ruang kerjanya, Senin (30/1).

Oleh karena itu, lanjutnya, dengan ditunjuk Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah, maka sejak saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dispora melakukan persiapan persiapan, untuk mensukseskan agenda nasional tersebut.

“Persiapan yang dilakukan seperti pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan POMNAS tersebut,” tutur Hermansyah lebih lanjut.

Maka, lanjutnya, dengan persiapan yang maksimal, maka diharapkan akan sukses penyelenggaraan serta sukses hasil.

“Kami meminta dukungan dari semua pihak, agar pada pelaksanaan POMNAS 2023 di Kalsel mendatang, dapat berjalan sukses serta Kontingen Kalsel dapat meraih medali sebanyak banyaknya,” ucap Hermansyah.

Sedangkan, tambahnya, untuk waktu pelaksanaan dari POMNAS Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan, pada November mendatang. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Reformasi Birokrasi (RB) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Jakarta, pada Senin (30/01). Peluncuran tersebut juga disaksikan melalui live streaming YouTube BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dilanjutkan dengan Press Release berita resmi statistik hasil long Form sensus penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Abdullah Azwar Anas, Anggota Komisi XI DPR RI Kamarussamad, Kepala BPS Margo Yuwono, Bupati Jembrana I Nengah Tamba, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, Asisten Deputi Bidang Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara, serta para pejabat di lingkungan BPS.

Dalam sambutannya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Abdullah Azwar Anas menyambut baik dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pusat Statistik (BPS). Dirinya meyakini implementasi reformasi birokrasi di BPS dapat berkontribusi langsung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). Program reformasi birokrasi (RB) tematik, ditargetkan dapat berdampak optimal dalam pengentasan kemiskinan. Ia menegaskan, tugas pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan itu bukan merupakan tugas yang ringan sehingga Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh komponen pemerintah dari pusat ke daerah bergerak selaras.

“BPS juga memiliki peran penting dalam mewujudkan digitalisasi birokrasi pemerintahan,” ungkap Azwar Anas.

Azwar Anas menambahkan bahwa dalam mewujudkan digitalisasi birokrasi pemerintahan, interkoneksi data dan informasi menjadi penting karena menjadi salah satu syarat pendukung terbentuknya efektivitas tata kelola pemerintahan. Untuk itu, BPS selaku penanggung jawab di bidang data statistik diminta dapat mengawal dan berperan aktif, terutama dalam mewujudkan Satu Data Indonesia.

“Melalui pemanfaatan data, pemerintahan digital akan dapat diwujudkan dan penerapan data driven nation dapat segera diimplementasikan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan dalam program pengentasan kemiskinan, BPS melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan pendataannya, serta melakukan survei evaluasi perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam program peningkatan investasi, dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi kode referensi antar-instansi pusat serta pengawalan lengkap terhadap koperasi dan UMKM. Kemudian program terkait digitalisasi pemerintahan, BPS berupaya mendata statistik dalam bentuk infrastruktur statistik nasional yang dapat digunakan berbagi pakai.

“Kami mendorong kolaborasi data untuk kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini kami wujudkan dalam pemanfaatan platform Digital Data Registrasi Sosial Ekonomi,” ungkap Margo Yuwono.

Dilanjutkannya, upaya pelaksanaan reformasi birokrasi BPS dilakukan penguatan di hulu dengan perbaikan sistem dan manajemen internal BPS. Upaya internal ini kemudian dikuatkan dengan dukungan di hilir melalui penyelesaian isu-isu prioritas pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik agar dapat berdampak langsung ke masyarakat. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menginginkan agar masyarakat dapat merevitalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Ardiansyah kepada wartawan, Senin (30/1).

Mantan Ketua DPRD Kabupaten HSS itu menilai revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

“Oleh karena itu, kami gencar mensosialisasikan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Termasuk di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” jelasnya.

Selain itu, Ardiansyah mengharapkan kepada aparat pemerintahan desa agar turut serta mengupayakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat setempat.

“Salah satunya bagaimana memaksimalkan kinerja perangkat desa untuk bisa memfasilitasi dan membantu masyarakat dalam hal administrasi dan pemerintahan,” terangnya.

Ardiansyah juga mengajak perangkat desa untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat agar tercipta suasana yang aman dan damai.

Untuk diketahui, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Ardiansyah menghadirkan Camat Sungai Raya Fathul Mushally dan Kapolsek Sungai Raya Iptu Syahbana sebagai narasumber. Kegiatan itu diikuti puluhan warga di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten HSS pada Sabtu (28/1). (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pengurus Provinsi (Pengprov) Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) Kalsel mengusulkan agar Cabang Olahraga (Cabor) angkat besi dapat dilombakan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) serta Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) Tahun 2023 ini.

Sekretaris Umum Pengprov PABSI Kalimantan Selatan Rokhyatin Effendi mengatakan, usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional PB PABSI di Jakarta, pada tanggal 25 sampai 27 Januari 2023.

“Pada Rakernas tersebut Provinsi Kalsel mengusulkan agar angkat besi, dapat dipertandingkan, pada kedua even nasional tersebut,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Senin (30/1).

Menurut Rokhyatin, masukan tersebut diberikan, karena prestasi atlet angkat besi Provinsi Kalimantan Selatan cukup baik.

“,Untuk tempat pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Palembang, sedangkan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Karena POMNAS dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan, maka pihaknya berharap cabor angkat besi dapat dipertandingkan.

“Kami berharap cabor angkat besi Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan prestasi terbaik, pada POPNAS di Palembang dan POMNAS di Kalsel,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rokhyatin juga mengatakan, jika pada Rakernas PB PABSI tersebut, membahas rencana kerja untuk peningkatan kinerja dan prestasi atlet di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Rencana peningkatan prestasi atlet di daerah termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan, masuk ke dalam rencana kerja yang dibahas dalam rapat kerja nasional,” jelasnya.

Menurut Rokhyatin, program kerja PABSI Nasional pada tahun 2023 dalam rangka peningkatan kinerja atlet. Diantaranya, lisensi wasit serta persiapan pelatnas menghadapi Sea Games, serta Kejurprov Senio dan Junior serta Pra PON.

“Dengan banyaknya agenda kegiatan tersebut, maka diharapkan diikuti dengan peningkatan prestasi atlet angkat besi di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Rokhyatin. (SRI/RDM/RH)

JAKARTA – Bank Indonesia hari ini, Senin (30/1) meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2022, yang merupakan perwujudan dari laporan transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia. Hal ini diamanatkan dalam pasal 58 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) dari UU Nomor 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023, tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Bank Indonesia juga meluncurkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) 2022 yang merupakan bagian dari dukungan nyata Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kedua publikasi ini mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju”.

“Kami melihat sinergi dan inovasi adalah dua kata kunci ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi rentetan gejolak global dan menjadi elemen strategis dalam mempercepat kebangkitan ekonomi menuju Indonesia Maju,” demikian disampaikan Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Perry Warjiyo menambahkan, tiga hal mengenai pandangan prospek perekonomian ke depan. Pertama bersyukur dan optimis bahwa stabilitas perekonomian tetap terjaga dan berlanjutnya proses pemulihan perekonomian serta waspada akan dampak gejolak perekonomian global terhadap kinerja perekonomian nasional.

Kedua, pentingnya konsistensi, inovasi, dan sinergi (KIS) dalam menjaga stabilitas perekonomian di tengah tantangan yang makin mengemuka. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas perlu dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung efektivitas kebijakan melalui pembentukan rational expectation.

LPI 2022 menjabarkan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022, arah kebijakan, dan sasaran untuk tahun 2023.

Perekonomian Indonesia pada 2022 tetap kuat didukung kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan bauran kebijakan nasional. Ke depan, bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2023 yang bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus diarahkan untuk memperkuat ketahanan serta mempercepat pemulihan dan kebangkitan perekonomian.

Dalam kaitan ini, kebijakan moneter pada 2023 akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability). Sementara itu, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).

Arah kebijakan BI tersebut juga bersinergi dengan bauran kebijakan ekonomi nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali berada di lintasan jangka menengah menuju visi Indonesia Maju.

Pembahasan penting yang juga diangkat dalam LPI 2022 ialah tentang Presidensi G20 Indonesia dan “Proyek Garuda” terkait arsitektur Rupiah Digital. Indonesia dalam Presidensi G20 mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger”, yang menyuarakan perlunya penguatan koordinasi dan kerja sama internasional untuk mengatasi berbagai tantangan perekonomian global.

“Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga berperan aktif melalui jalur keuangan untuk memperkuat koordinasi global dalam memitigasi risiko ekonomi global jangka pendek dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka menengah. “Proyek Garuda” oleh Bank Indonesia menjadi proyek yang memayungi berbagai inisiatif desain arsitektur Rupiah Digital. Mempertimbangkan bahwa Proyek Garuda merupakan inisiatif berskala nasional maka sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus ditempuh guna memperkuat efektivitas kebijakan”, tambah Perry.

KEKSI 2022 menguraikan perkembangan, sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional pada tahun 2022, serta prospek dan perumusan arah kebijakan tahun 2023. Publikasi menyampaikan sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah yang ditempuh sebagai bagian dari respon kebijakan nasional, mampu memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Ke depan, ekonomi dan keuangan syariah diprakirakan terus tumbuh pada 2023 sehingga menopang upaya mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia. (BIKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Menjadi pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sekaligus sebagai penyangga pangan kawasan baru di Kalimantan Timur itu, membuat Provinsi Kalimantan Selatan terus berbenah dan meningkatkan kemampuan produksinya pada sektor pangan. Diantaranya adalah komoditas yang menjadi bidang kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.

Tahun ini, tercatat ada 4 program yang menjadi prioritas Gubernur Kalimantan Selatan pada bidang perkebunan dan peternakan ini. Yakni peningkatan produksi daging sapi, karet, kopi dan itik.

Empat program prioritas itu, disampaikan langsung Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, drh. Suparmi, pada konferensi pers di kantornya jalan Ahmad Yani kilometer 35 kota Banjarbaru, pada Senin (30/1).

Didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov, Berkatullah, Kadisbunnak memaparkan apa saja yang menjadi program prioritas tersebut.

Program pertama yaitu Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (SISKA KUINTIP). Program ini digagas Gubernur Paman Birin untuk percepatan swasembada sapi potong.

“Paman Birin sangat konsen untuk Kalsel swasembada sapi potong, implementasi SISKA KUINTIP sudah dilaksanakan pada 7 klaster areal kelapa sawit yang telah menggunakan pagar elektrik, sedangkan yang sudah berkomitmen ada 22 perusahaan perkebunan kelapa sawit,” jelas Suparmi di hadapan puluhan wartawan press room Pemprov Kalsel.

Ketujuh klaster tersebut, lanjut Suparmi, bakal diusulkan menjadi pusat pengembangan sapi potong dengan target 1.000 ekor sapi.

Program SISKA KUINTIP, saat ini sudah menjadi role model pengembangan sapi potong tingkat nasional dan sudah mendapatkan pengakuan dari Kementan RI, bahkan pemerintah Australia.

Upaya Gubernur Kalsel guna percepatan swasembada sapi potong, adalah dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 53 yang mewajibkan seluruh perusahaan kelapa sawit untuk mengembangkan program SISKA KUINTIP di areal kebunnya.

“Diharapkan pada 2024, seluruh perusahaan sawit dapat mengembangkan SISKA KUINTIP di area kebun sawitnya,” harap Suparmi.

Kemudian Suparmi melanjutkan penjelasan terkait program prioritas kedua. Yakni intensifikasi dan diversifikasi tanaman karet dengan inovasi Bang Sibon Berkaret. Dalam program ini dilakukan pengembangan perkebunan karet dengan pola jarak tanam ganda dan tumpang sari dengan tanaman pangan.

“Kalsel dengan 270 ribu hektar areal kebun karet sudah memiliki 229 UPPB (unit pengolahan dan pemasaran bokar),” kata Suparmi.

Keberadaan UPPB untuk meningkatkan kualitas produksi karet sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun karet, karena harga dan mutu yang terjaga.

Program ketiga adalah inovasi Bang Kodim yaitu pengembangan tanaman kopi terintegrasi.

“Kalsel memiliki potensi pengembangan tanaman kopi guna memenuhi kebutuhan akan produksi kopi lokal,” katanya.

Menurut Suparmi, tumbuhnya coffee shop di Banua seperti munculnya jamur di musim hujan. Sehingga berdampak pada tingginya kebutuhan kopi.

“Saat ini luasan kebun kopi di Kalsel, baru 2.800 hektar. Produksi baru 1.500 ton per tahun sedangkan kebutuhanya jauh lebih dari itu,” paparnya.

Terakhir adalah pengembangan itik di lahan rawa dengan inovasi yang dinamakan ‘Siti Hawalari’.

Dari empat program unggulan tersebut, program SISKA KUINTIP menjadi fokus paling utama. Sebab program itu menjadi salah satu upaya untuk menjadikan Kalsel swasembada sapi potong, guna memenuhi kebutuhan daging lokal dan sebagai penyangga pangan IKN Nusantara. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor menghadiri peringatan HUT ke 46 SMA Negeri 2 Banjarbaru, Senin (30/1).

Diusia sekolah yang hampir setengah abad ini, Paman Birin (sapaan akrab Gubernur) berharap SMA Negeri 2 Banjarbaru dapat terus tumbuh, berinovasi, serta mampu melahirkan lulusan yang unggul.

“Menguasai ilmu pengetahuan, teknologi serta memiliki wawasan global untuk bersaing di masa depan,” harapnya.

Peringatan HUT SMA Negeri 2 Banjarbaru menurut Paman Birin, bukan hanya hari yang spesial bagi sekolah itu, melainkan juga bagi bangsa ini.

“Sebab kita tau sekolah ada institusi yang terpenting dalam membentuk generasi penerus bangsa. Sekolah adalah tempat dimana anak-anak kita belajar untuk menjadi orang yang berkualitas dan bermanfaat bagi banyak orang,” terangnya.

Disisi lain lanjut Paman Birin, sekolah juga telah banyak memberikan sumbangsih yang besar dalam memajukan bangsa ini. Salah satunya yakni menghasilkan lulusan yang berprestasi di berbagai bidang. Mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, hingga seni dan budaya , olahraga dan lain sebagainya.

“Namun peran sekolah dalam memajukan bangsa tidak berhenti sampai disitu. Kita harus terus berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan kita, dan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi bangsa yang ingin lebih maju lagi ini,” lanjutnya.

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah diakuinya juga harus terus berusaha menyiapkan siswa siswinya untuk memimpin masa depan yang berkualitas dan berkarakter.

“Sudah saatnya kita mengambil peran yang lebih aktif lagi dalam memajukan bangsa kita. Mari kita bersama sama untuk mewujudkan cita-cira kita, untuk menjadikan bangsa kita lebih maju dan lebih sejahtera lagi,” imbaunya.

Sementara itu Kepala SMA Negeri 2 Banjabaru, Eksan Wasesa, mengaku menjadikan HUT ke-46 ini sebagai momentum dalam membangkitkan semangat peserta dan tenaga pendidik usai dilanda pandemi selama hampir 3 tahun.

“Kita harus kembali semangat untuk mencapai suatu harapan yang ingin kita capai, terutama untuk anak-anak didik kita,” ujarnya.

Peringatan HUT ke-46 SMA Negeri 2 Banjarbaru dirangkai dengan kegiatan sepeda santai yang diikuti oleh sejumlah alumni dan tenaga pendidik. Dalam kesempatan itu, Paman Birin juga memberikan doorpize berupa 1 buah sepeda listrik kepada peserta. (SYA/RDM/RH)